Bupati Sri Juniarsih: Pembangunan Berau Harus Dijalankan Secara Kolaboratif dan Taat Hukum

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Hal itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat membuka seminar bertajuk “Membangun Berau Secara Kolaboratif, Akuntabel, dan Taat Hukum” yang digelar oleh Inspektorat Berau di Ballroom Hotel Mercure, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi sebagai narasumber. Acara diikuti para kepala OPD, camat, lurah, serta pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, dan sektor swasta di Berau.

Dalam arahannya, Bupati Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh pemerintah daerah semata. 

Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan dunia usaha agar setiap langkah pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa diwujudkan bila ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Selain itu, Bupati turut menyinggung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang telah dijalankan sejak 2023. Program ini dianggap berperan besar dalam penguatan tata kelola keuangan desa melalui pembinaan dan pengawasan oleh aparat kejaksaan.

“Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kita ingin memastikan pengelolaan keuangan kampung berjalan transparan dan aset desa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Sri Juniarsih juga mengajak dunia usaha agar terus bermitra dengan pemerintah daerah secara sehat dan terbuka. Kolaborasi dengan pelaku ekonomi lokal, katanya, menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan investasi yang aman, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru di Berau.

“Keterbukaan dan kepastian hukum akan membangun kepercayaan. Dengan begitu, para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Berau,” tutupnya.

Sebagai bagian dari upaya edukasi publik dalam seminar tersebut, Supardi memaparkan perlunya menjadi ruang penting bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha untuk memahami bahwa prinsip good governance bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan tetapi juga soal tanggung jawab moral dalam melayani masyarakat. 

Transparansi, integritas, dan kolaborasi menjadi tiga fondasi utama yang perlu terus diperkuat untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang atau anggaran dapat dicegah sedini mungkin. 

Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah pusat, di mana setiap daerah diharapkan mampu menegakkan sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan berorientasi pada hasil. (AUNI)