Berau Gelar Sosialisasi Dokumen IAD Serta Pembagian Peran Tim Pokja Perhutanan Sosial

KARTANEWS.COM, BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) menggelar Sosialisasi Dokumen Final Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Berau serta Pembagian Peran dalam Tim Pokja Perhutanan Sosial yang dilaksanakan pada 11–12 November 2025 di ballroom hotel Mercure Berau.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Daerah), mitra pembangunan, akademisi, pelaku usaha, lembaga masyarakat sipil seperti LPHD dan Pokdarwis, serta media.

Sekretaris Bapelitbang Berau, Desmus Erysa dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan pedesaan berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Berau.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan, strategi, serta peran masing-masing dalam pelaksanaan program IAD,” ujarnya.

“Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi dan komitmen bersama menuju pembangunan yang berkelanjutan,” sambungnya.

Program IAD sendiri merupakan pendekatan pembangunan wilayah terpadu yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan ini mencakup pemaparan dokumen final IAD Kabupaten Berau, pembagian peran Tim Pokja Perhutanan Sosial, sesi diskusi lintas sektor, hingga penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan program IAD di daerah.

Sekda Berau, Muhammad Said menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan dan dampak terhadap masyarakat. 

Ia berharap dokumen dan program yang dihasilkan tidak membatasi akses masyarakat terhadap wilayahnya sendiri.

“Jangan sampai masyarakat justru kesulitan mengakses wilayahnya, sementara di sisi lain perusahaan semakin leluasa masuk ke kampung-kampung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya solusi yang adil bagi masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan, terutama dalam penerbitan dokumen administrasi seperti Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) di kawasan hutan.

“Camat sering menjadi pihak yang paling terbebani ketika masyarakat mengadu. Maka perlu ada kejelasan dan koordinasi agar kebijakan ini berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Said juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan program IAD Berau, termasuk kepada tenaga ahli dan mitra pembangunan yang selama ini aktif mendampingi pemerintah daerah.

“Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi menjadi langkah konkret memperkuat implementasi perhutanan sosial dan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Berau,” tutupnya. (AUNI)