Pemkab Berau Sampaikan Hasil Akhir LP2KD 2024, Penurunan Angka Kemiskinan Berjalan Positif

KARTANEWS.COM, BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan kembali komitmennya dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui penyampaian hasil akhir Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024. Pemaparan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hotel Palmy Eksklusif pada Selasa (18/11/2025), dengan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Dalam kesempatan itu, Gamalis menegaskan bahwa LP2KD bukan sekadar rangkuman program tahunan, melainkan instrumen penting yang menggambarkan capaian nyata pemerintah sekaligus menjadi fondasi penataan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk akademisi dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yogyakarta yang turut mendampingi proses penyusunan laporan, sehingga dokumen LP2KD 2024 dapat tersusun lebih komprehensif.

Gamalis juga menuturkan bahwa capaian penurunan kemiskinan di Berau terus menunjukkan arah positif. Berdasarkan laporan tersebut, dalam rentang 2021–2024, persentase penduduk miskin turun dari 6,3 persen menjadi 5,08 persen. Meski target penurunan 5 persen belum tercapai, progres ini dinilai cukup signifikan.

Sejalan dengan itu, indikator kesejahteraan penduduk miskin juga membaik, terlihat dari turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,95 menjadi 0,41 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,20 menjadi 0,07. Perkembangan tersebut menggambarkan bukan hanya penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatnya kualitas hidup masyarakat di level yang lebih mendasar.

“LP2KD ini merangkum usaha kolektif kita. Di dalamnya terlihat bahwa langkah-langkah penurunan kemiskinan di Kabupaten Berau menunjukkan hasil yang semakin baik,” ujarnya.

Wakil bupati menyampaikan bahwa capaian ini selaras dengan tren nasional, di mana tingkat kemiskinan Indonesia secara umum berada dalam kondisi menurun. Ia menekankan bahwa keberhasilan Berau menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Hal ini penting mengingat pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan memaksimalkan manfaat program pembangunan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

LP2KD 2024 juga memuat uraian mendalam mengenai sinergi berbagai program lintas sektor yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Berau. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, penyediaan layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur pendukung disebut sebagai faktor yang memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat kampung, hingga lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah tantangan strategis masih memerlukan perhatian serius. Konsentrasi kemiskinan di wilayah pesisir dan pedalaman diketahui menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama terkait akses layanan dasar, kondisi permukiman, hingga peluang ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, perempuan dan anak tercatat sebagai kelompok yang masih sangat rentan mengalami kerentanan sosial ekonomi, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih spesifik dan berkelanjutan. LP2KD juga menyoroti perlunya peningkatan efektivitas alokasi anggaran, mengingat pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Berau telah mengalokasikan Rp571 miliar atau 10,87 persen dari total APBD untuk fungsi penanggulangan kemiskinan, namun elastisitas belanja tercatat masih berada pada angka –0,18.

Gamalis menekankan bahwa angka-angka tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah. Menurutnya, keakuratan data dan tata kelola informasi sangat menentukan keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sistem pendataan terpadu, memperbaiki koordinasi lintas instansi, dan menjaga konsistensi kebijakan agar target kemiskinan dapat dicapai lebih cepat dan lebih efektif.

Menutup arahannya, Gamalis menyampaikan bahwa tujuan utama pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada turunnya persentase kemiskinan, tetapi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Tujuan utama kita tidak berhenti pada penurunan persentase kemiskinan, melainkan terwujudnya kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakat Berau,” tutupnya.

Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa seluruh masyarakat Berau, terutama yang berada pada kelompok rentan, mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup lebih layak, produktif, dan sejahtera. Gamalis berharap LP2KD 2024 dapat menjadi acuan penting bagi OPD terkait dalam merumuskan program tahun 2025 dan seterusnya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan semakin terarah dan berdampak. (AUNI)