Pemkab Berau Resmi Terapkan Digitalisasi Pajak untuk Tingkatkan PAD

KARTANEWS.COM, BERAU - Pemerintah Kabupaten Berau kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan daerah melalui penerapan digitalisasi pajak untuk sektor hotel, restoran, serta hiburan. 

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan launching pada Rabu (05/11/25). Sejumlah pejabat daerah, pelaku usaha, perbankan, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri turut hadir memberikan dukungan terhadap inisiatif digital ini.

“Kami melihat potensi peningkatan PAD yang besar dari sektor konsumsi dan pariwisata. Dengan sistem digital ini, potensi yang selama ini belum tergarap optimal bisa dimaksimalkan,” kata Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Gani.

Dirinya berpendapat bahwa pengembangan sistem ini merupakan tindak lanjut dari program inovasi pemerintah daerah yang melibatkan pembentukan regulasi, pelatihan wajib pajak, hingga pemasangan Tax Monitoring Device (TMD) pada pelaku usaha. Sistem ini nantinya memungkinkan transaksi tercatat secara otomatis oleh Bapenda.

“Dengan pengawasan real time, kami menjamin pelaporan pajak lebih akurat sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan itu tentu berdampak langsung pada pendapatan daerah,” jelasnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa sektor pajak kini menjadi salah satu penyokong utama pembangunan daerah, terutama di tengah dinamika anggaran pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisata di Berau menjadi peluang besar bagi penguatan PAD.

“Sekarang sudah bukan zamannya pengelolaan pajak manual. Aktivitas ekonomi meningkat, wisatawan bertambah, dan pelaku usaha tumbuh. Saat geliat ekonomi naik, maka kepatuhan pajak juga harus ikut naik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam menertibkan praktik ilegal dan penataan perkotaan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap akan memperhatikan keberlangsungan usaha kecil serta UMKM yang menggantungkan hidup pada aktivitas harian.

“Penataan tetap dilakukan, tapi harus manusiawi. UMKM harus diberdayakan, bukan dikejar-kejar,” pungkasnya. (J)