Mendes PDT Usulkan Pembatasan Ekspansi Minimarket, Minta Kopdes Merah Putih Diprioritaskan

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong adanya pembatasan ekspansi jaringan ritel modern di wilayah perdesaan apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Yandri menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi desa harus berpihak pada masyarakat lokal. Ia menilai, pertumbuhan minimarket yang kian masif hingga ke desa-desa berpotensi menghambat ruang tumbuh koperasi yang baru dibentuk.

“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih tidak boleh sekadar simbol program, tetapi harus benar-benar menjadi penggerak ekonomi warga. Ia mempertanyakan efektivitas pembangunan koperasi desa jika pada saat bersamaan jaringan ritel modern terus memperluas penetrasinya.

“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple. Mereka sudah sangat besar dan selama ini cenderung monopoli, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tegasnya.

Yandri juga menyoroti jumlah gerai minimarket yang telah mencapai puluhan ribu unit secara nasional. Ia menilai dominasi tersebut perlu ditata agar tidak semakin mempersempit peluang usaha masyarakat desa.

“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih gerainya. Luar biasa merajalelanya. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan terhadap penguatan lembaga ekonomi desa, baik melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah menyiapkan langkah strategis dan peta jalan yang jelas jika ingin membatasi dominasi ritel modern. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan tantangan dari pelaku usaha besar.

“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti pemerintah mengambil langkahnya,” ujarnya.

Perlukah Penutupan Total?

Berdasarkan informasi yang dihimpun, wacana penghentian ekspansi ritel modern di wilayah perdesaan memunculkan perdebatan mengenai efektivitas langkah tersebut dalam memperkuat ekonomi desa. Sejumlah aspek strategis perlu dipertimbangkan secara komprehensif sebelum kebijakan diambil.

Dari perspektif keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, pembatasan ekspansi dinilai dapat membuka ruang tumbuh bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar tidak langsung berhadapan dengan jaringan usaha bermodal besar.

Namun demikian, kebijakan penutupan total juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap iklim investasi dan kepastian usaha. Ritel modern selama ini berperan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan serta menjadi bagian dari mata rantai distribusi barang kebutuhan pokok.

Tanpa perencanaan dan mekanisme transisi yang jelas, pembatasan secara drastis dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas pasokan serta keberlangsungan lapangan kerja.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pendekatan yang lebih moderat dapat menjadi opsi kebijakan. Alternatif tersebut antara lain berupa pengaturan zonasi dan jarak antar-gerai, pembatasan jumlah ekspansi dalam kurun waktu tertentu, serta kewajiban kemitraan dengan UMKM dan koperasi desa.

Kesiapan tata kelola, profesionalisme manajemen, efisiensi distribusi, serta dukungan permodalan dan pengawasan menjadi faktor krusial agar koperasi desa mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.