Sosok Ali Khamenei Ulama Revolusi Menjadi Pemimpin Tertinggi Iran

KARTANEWS.COM, INDONESIA - Ali Khamenei menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Republik Islam Iran sejak Revolusi Iran 1979 hingga akhir hayatnya pada 2026. Selama hampir empat dekade, ia memegang kendali sebagai Pemimpin Tertinggi Iran dan membentuk arah politik, militer, serta ideologi negara Iran.

Melalui konsolidasi kekuasaan yang kuat, Khamenei memusatkan otoritas negara di bawah lembaga Pemimpin Tertinggi dan memperkuat institusi keamanan seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). 

Kepemimpinannya ditandai oleh pendekatan keras terhadap oposisi domestik, kebijakan luar negeri konfrontatif, serta ambisi pengembangan kemampuan nuklir yang menjadi bagian dari strategi keamanan Iran.

Berikut rangkuman perjalanan politik dan sosok kepemimpinan Ali Khamenei:

Latar Belakang dan Awal Peran Revolusioner

Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, salah satu pusat keagamaan penting bagi umat Syiah di Iran. Ia menempuh pendidikan keagamaan di kota Qom dan belajar di bawah sejumlah ulama terkemuka, termasuk Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Sejak awal 1960-an, Khamenei aktif dalam gerakan oposisi terhadap monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi. Seorang aktivisme yang membuatnya beberapa kali ditangkap oleh aparat keamanan kerajaan.

Ketika Revolusi Iran pecah pada 1979 dan Khomeini kembali dari pengasingan, Khamenei menjadi salah satu tokoh yang dipercaya dalam struktur kekuasaan baru. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Revolusi, kemudian menjabat sebagai wakil menteri pertahanan serta perwakilan Khomeini di Dewan Pertahanan Tertinggi.

Untuk waktu singkat, ia juga pernah memimpin IRGC yang kemudian berkembang menjadi salah satu institusi militer dan politik paling berpengaruh di Iran.

Masa Jabatan Presiden Iran (1981–1989)

Karier politik Khamenei semakin menanjak setelah serangkaian serangan bom pada awal 1980-an yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran. Pada 1981 ia diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Republik Islam.

Pada tahun yang sama, ia maju dalam pemilihan presiden dan memenangkan pemilu pada Oktober 1981 lalu kembali terpilih untuk masa jabatan kedua pada 1985.

Namun selama masa kepresidenannya, kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan perdana menteri Mir Hossein Mousavi dan hubungan antara keduanya sering diwarnai perbedaan pandangan politik.

Meski demikian, posisi Khamenei tetap penting dalam menjaga stabilitas politik Iran serta memperkuat ideologi velayat-e faqih, yaitu konsep pemerintahan yang dipimpin oleh ulama.

Menjadi Pemimpin Tertinggi Iran

Setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989, Iran menghadapi persoalan suksesi kepemimpinan dan majelis Ahli kemudian menunjuk Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.

Penunjukan tersebut sempat menuai kontroversi karena saat itu Khamenei belum menyandang gelar ulama senior. Ia masih memiliki gelar hojatoleslam yang berada di bawah tingkat ayatollah.

Untuk mengakomodasi pengangkatannya, konstitusi Iran direvisi pada 1989 untuk memperluas kewenangan Pemimpin Tertinggi dalam mengawasi politik, militer, dan kebijakan strategis negara.

Konsolidasi Kekuasaan dan Intervensi Politik

Sepanjang masa kepemimpinannya, Khamenei memainkan peran penting dalam dinamika politik Iran dan sering memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Pada awal 1990-an, ia memiliki hubungan kerja yang relatif stabil dengan Presiden Hashemi Rafsanjani. Namun ketegangan muncul pada era Presiden Mohammad Khatami (1997–2005) yang membawa agenda reformasi politik serta upaya membuka hubungan dengan Barat.

Khamenei dikenal skeptis terhadap Amerika Serikat dan reformasi politik yang dianggap terlalu liberal dan sikapnya tersebut membuatnya sering membatasi ruang gerak pemerintahan reformis.

Pada pemilihan presiden 2005, kemenangan kandidat konservatif Mahmoud Ahmadinejad juga dinilai tidak lepas dari dukungan kelompok konservatif yang dekat dengan Khamenei.

Krisis Politik Pemilu 2009

Tantangan terbesar bagi kepemimpinan Khamenei terjadi pada pemilihan presiden 2009 ketika Ahmadinejad dinyatakan menang telak atas kandidat reformis Mir Hossein Mousavi.

Hasil tersebut memicu gelombang protes besar yang dikenal sebagai Gerakan Hijau. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota di Iran dan menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu.

Khamenei secara terbuka mendukung hasil pemilu dan memperingatkan oposisi agar menghentikan aksi demonstrasi. Aparat keamanan kemudian menindak tegas demonstrasi yang menyebabkan sejumlah korban jiwa serta ribuan penangkapan.

Program Nuklir dan Isolasi Internasional

Program nuklir Iran menjadi salah satu isu paling kontroversial selama masa kepemimpinan Khamenei.

Pada 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir internasional yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bersama sejumlah negara besar dunia, atas kesepakatan ini membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Namun pada 2018, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian dan kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan langkah itulah yang memicu krisis ekonomi dan memperburuk hubungan Iran dengan Barat.

Gelombang Protes dan Ketidakpuasan Publik

Iran mengalami sejumlah gelombang protes selama dekade terakhir kepemimpinan Khamenei. Demonstrasi besar terjadi pada 2017 dan 2019 akibat tekanan ekonomi. 

Ketegangan semakin meningkat setelah kematian Jina Mahsa Amini pada 2022 saat berada dalam tahanan polisi moral Iran karena dianggap melanggar aturan berpakaian.

Peristiwa tersebut memicu gerakan protes nasional yang dikenal dengan slogan Women, Life, Freedom. Demonstrasi menyoroti berbagai isu seperti hak perempuan, kebebasan sipil, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Kebijakan Regional dan “Poros Perlawanan”

Pada bidang kebijakan luar negeri, Khamenei memperkuat jaringan aliansi regional yang sering disebut sebagai Poros Perlawanan.

Aliansi mencakup sejumlah kelompok dan pemerintahan yang berseberangan dengan Israel dan Amerika Serikat, di antaranya:

• Hizbullah di Lebanon

• Hamas di Palestina

• milisi Syiah di Irak

• pemberontak Houthi di Yaman

• pemerintahan Suriah di bawah Bashar al-Assad

Melalui jaringan ini, Iran memperluas pengaruhnya di Timur Tengah serta meningkatkan peran IRGC dalam konflik regional.

Konflik Regional dan Melemahnya Pengaruh Iran

Ketegangan regional meningkat setelah serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 yang memicu perang besar di Gaza. Konflik tersebut membuat hubungan Iran dan Israel semakin tegang.

Pada April 2024, Iran untuk pertama kalinya meluncurkan serangan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel setelah serangan Israel yang menewaskan perwira senior IRGC di Suriah.

Situasi semakin memburuk ketika Israel dan Iran terlibat konfrontasi militer selama 12 hari pada Juni 2025. 

Amerika Serikat turut membantu Israel dalam operasi militer tersebut yang menyebabkan kerusakan besar pada sistem pertahanan udara Iran dan menghambat program nuklirnya.

Pada saat yang sama, Iran juga mengalami kemunduran pengaruh regional setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada akhir 2025.

Konflik Langsung dengan Amerika Serikat dan Israel

Setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025, Washington kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Amerika Serikat menuduh Iran bertanggung jawab atas aktivitas sekutunya di kawasan, termasuk serangan pemberontak Houthi terhadap Israel dan kapal-kapal di Laut Merah.

Pada Maret 2025, Trump mengirim surat kepada Khamenei yang meminta Iran bernegosiasi untuk membongkar program nuklirnya serta membatasi pengaruh regional dan program rudalnya.

Khamenei menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai bentuk intimidasi terhadap Iran. 

Meski demikian, beberapa minggu kemudian negosiasi tidak langsung sempat berlangsung dengan Oman sebagai mediator, namun gagal setelah konflik Iran–Israel pecah pada Juni 2025.

Setelah konflik tersebut, sanksi internasional terhadap Iran semakin meningkat, terutama setelah berakhirnya JCPOA pada Oktober 2025. 

Adapun dampaknya, ekonomi Iran mengalami tekanan berat dan nilai mata uang rial dilaporkan kehilangan lebih dari 40 persen nilainya pada akhir tahun.

Pada 28 Desember 2025, demonstrasi besar kembali pecah di Teheran akibat kesulitan ekonomi yang semakin parah dan dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Iran.

Demonstrasi mendapat perhatian internasional dan sebagian dukungan dari pihak luar, termasuk tokoh oposisi Iran di pengasingan seperti Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran.

Pada awalnya pemerintah Iran mencoba merespons keluhan masyarakat untuk membuka dialog. Namun pada 9 Januari 2026, Khamenei mengambil sikap keras terhadap demonstran, menuduh mereka merusak negara demi menyenangkan pemerintah Amerika Serikat.

Pemerintah kemudian melakukan penindakan yang disebut sebagai salah satu yang paling keras sejak Revolusi Iran 1979 yang berhasil meredam gelombang protes dalam beberapa hari.

Serangan Militer 2026 dan Kematian Khamenei

Setelah gelombang protes mereda, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia dalam pengerahan kekuatan terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak tahun 2003.

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi terhadap Iran yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur strategis negara tersebut.

Dalam tahap awal operasi militer, Ali Khamenei dilaporkan menjadi salah satu target utama dan tewas dalam serangan tersebut.

Kematian Khamenei mengakhiri masa kepemimpinannya selama 37 tahun sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah modern Timur Tengah.

sumber artikel: Britannica