Krisis Energi Mengintai Asia, Negara-Negara Ini Mulai Hemat BBM Imbas Konflik Timur Tengah

KARTANEWS.COM, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kian memicu kekhawatiran global, terutama terhadap stabilitas pasokan energi.

Sejumlah negara di kawasan Asia mulai mengambil langkah strategis guna mengantisipasi dampak lanjutan dari terganggunya distribusi minyak dan gas, khususnya melalui jalur vital Selat Hormuz.

Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran energi paling krusial di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, lebih dari 80 persen pengiriman minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melintasi jalur tersebut ditujukan ke negara-negara Asia.

Kondisi ini menempatkan kawasan Asia pada posisi yang sangat rentan terhadap gejolak pasokan energi global.

Ketegangan yang memuncak sejak akhir Februari 2026, ditandai dengan serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, telah memicu respons balasan yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi.

Situasi ini tidak hanya memicu lonjakan harga minyak dunia, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di pasar energi internasional.

Merespons kondisi tersebut, sejumlah negara di Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan energi serta langkah-langkah darurat guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.

Vietnam, misalnya, mengambil kebijakan dengan mengurangi frekuensi penerbangan domestik sebagai upaya menghemat penggunaan bahan bakar avtur.

Otoritas penerbangan sipil negara tersebut menyebutkan bahwa keterbatasan pasokan Jet A-1 menjadi alasan utama penyesuaian jadwal penerbangan.

“Pasokan bahan bakar penerbangan yang terbatas akibat konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu operasional maskapai, sehingga diperlukan langkah pengurangan penerbangan domestik,” demikian pernyataan resmi otoritas penerbangan Vietnam dalam sebuah pernyataan, dilansir Tribunnews pada Sabtu (23/3/2026).

Meski demikian, layanan penerbangan pada rute utama dan internasional tetap diupayakan berjalan normal guna menjaga konektivitas.

Di Sri Lanka, pemerintah menempuh langkah penghematan energi secara langsung melalui pembatasan penggunaan listrik di ruang publik dan instansi pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup pemadaman lampu jalan, papan reklame, serta pengurangan penggunaan pendingin ruangan.

Juru bicara pemerintah Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menekan konsumsi energi nasional hingga 25 persen di tengah tekanan pasokan yang semakin ketat.

“Kenaikan harga minyak dan gas akibat konflik telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, Filipina menetapkan status darurat energi nasional sebagai bentuk respons terhadap potensi krisis pasokan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian besar di pasar energi global.

“Gangguan rantai pasok dan lonjakan harga minyak internasional menjadi ancaman nyata terhadap keamanan energi negara,” katanya dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan, kebijakan darurat ini memungkinkan pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan bahan bakar, termasuk memberikan fleksibilitas dalam kontrak energi guna memastikan ketersediaan pasokan.

Filipina juga mengambil langkah diplomatik dengan menjajaki kemungkinan memperoleh pasokan energi dari negara-negara yang selama ini berada di bawah sanksi, sebagai upaya diversifikasi sumber energi.

Di Jepang, pemerintah mengandalkan cadangan strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional.

 Perdana Menteri, Sanae Takaichi menyampaikan bahwa pelepasan cadangan minyak dilakukan secara bertahap, baik dari sektor swasta maupun cadangan milik negara.

“Kami telah memulai pelepasan cadangan swasta sejak 16 Maret dan akan melanjutkannya dengan cadangan nasional mulai 26 Maret,” ujarnya.

Jepang turut berkontribusi dalam skema pelepasan cadangan minyak global yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional (IEA), dengan total kontribusi mendekati 80 juta barel.

Selain itu, Jepang juga memanfaatkan cadangan minyak bersama yang disimpan di wilayahnya oleh negara-negara produsen seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pasokan.

Terakhir, Indonesia turut mengambil langkah antisipatif melalui rencana kebijakan efisiensi konsumsi bahan bakar, salah satunya dengan penerapan skema kerja dari rumah (work from home/WFH).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih menunggu arahan Presiden.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar tanpa mengganggu pelayanan publik. Pelaksanaannya akan disesuaikan agar sektor esensial tetap berjalan optimal,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa skema WFH bukan hal baru dan pernah diterapkan sebelumnya saat pandemi Covid-19.

Langkah-langkah yang diambil berbagai negara di Asia menunjukkan meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi krisis energi global.

Dengan dinamika geopolitik yang masih berlangsung, berbagai kebijakan strategis diperkirakan akan terus berkembang seiring upaya masing-masing negara dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rentan terhadap konflik.