Tingkat Pengangguran Kaltim 5,20 Persen, Pembangunan Masif IKN Belum Serap Optimal Tenaga Kerja Lokal

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur pada November 2025 tercatat sebesar 5,20 persen atau naik tipis 0,02 poin dibandingkan Agustus 2025. Kenaikan terjadi di tengah bertambahnya jumlah penduduk usia kerja serta dinamika pembangunan di wilayah yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran pada periode ini mencapai 108.067 orang atau bertambah 393 orang dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Adapun jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat sebanyak 1.635 orang menjadi sekitar 1,97 juta orang.

“Dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima sampai enam orang yang masih menganggur,” ujar Mas’ud dalam keterangan resminya (19/2/2026).

Secara umum, angkatan kerja Kaltim pada November 2025 mencapai 2,08 juta orang dari total 3,15 juta penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 66,08 persen atau turun 0,50 poin. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Kesenjangan gender dalam pengangguran menjadi sorotan utama. TPT perempuan melonjak 2,17 poin menjadi 7,30 persen. Sebaliknya, TPT laki-laki justru menurun 1,16 poin menjadi 4,05 persen.

“Terjadi perbedaan yang cukup tajam antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya tantangan akses dan kesempatan kerja bagi perempuan,” kata Mas’ud.

Dari sisi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi yakni 9,51 persen, naik 1,79 poin dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini melampaui TPT lulusan universitas yang berada di level 5,46 persen.

Menurut Mas’ud, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Lulusan SMK memang dipersiapkan untuk langsung masuk dunia kerja, tetapi dinamika industri yang berubah cepat menuntut penyesuaian keterampilan yang lebih spesifik,” ujarnya.

Di tengah peningkatan TPT, struktur ketenagakerjaan Kaltim justru menunjukkan pergeseran positif menuju sektor formal. Proporsi pekerja formal naik menjadi 57,94 persen atau sekitar 1,14 juta orang. Sementara pekerja informal turun menjadi 42,06 persen atau 829.171 orang.

Status buruh, karyawan, atau pegawai tetap mendominasi dengan porsi 54,06 persen, meningkat 1,22 poin. Sebaliknya, pekerja keluarga tidak dibayar dan pekerja berusaha sendiri mengalami penurunan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 18,38 persen atau 362.368 orang.

Sektor pertanian berada di posisi kedua dengan 15,45 persen atau 304.686 orang, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,20 persen atau 201.082 orang.

Namun demikian, sektor pertanian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling signifikan, turun 2,47 poin. Sebaliknya, sektor akomodasi dan makan minum mencatatkan kenaikan 1,87 poin, yang mencerminkan pemulihan aktivitas pariwisata dan jasa perhotelan.

Kualitas pekerjaan juga menunjukkan perbaikan. Pekerja penuh waktu dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu meningkat menjadi 79,85 persen atau sekitar 1,57 juta orang. Sementara setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan.

Meski Kaltim kini menjadi episentrum pembangunan nasional dengan kehadiran IKN, data ini menunjukkan bahwa efek perluasan kesempatan kerja belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pembangunan IKN memang mendorong tumbuhnya sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan. Namun, kebutuhan tenaga kerja yang lebih spesifik dan berbasis keterampilan tertentu berpotensi menciptakan kesenjangan bagi tenaga kerja lokal yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Selain itu, arus masuk tenaga kerja dari luar daerah juga menjadi faktor kompetisi di pasar kerja. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran terbuka, terutama bagi kelompok perempuan dan lulusan pendidikan vokasi yang belum terserap optimal.

Mas’ud menegaskan bahwa dinamika ini perlu direspons melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

“Momentum pembangunan IKN harus diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kalimantan Timur,” ungkapnya.