Senator DPD RI Aji Mirni: Lobi ke Pusat Harus Dibarengi Kinerja dan Tata Kelola Keuangan yang Baik

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Senator DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, menegaskan dukungannya terhadap langkah kepala daerah di Kalimantan Timur yang melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar tidak terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menyampaikan tuntutan, melainkan harus disertai bukti nyata mengenai kinerja pemerintah daerah.

Aji Mirni mengatakan, sebagai wakil daerah di DPD RI, dirinya bersama anggota lainnya siap mendukung perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak fiskal Kalimantan Timur. Meski demikian, pemerintah pusat juga membutuhkan dasar yang kuat sebelum memutuskan kebijakan terkait alokasi anggaran.

"Kami sebagai wakil daerah tentu mendukung lobi-lobi yang dilakukan kepala daerah di Kalimantan Timur kepada Menteri Keuangan maupun pemerintah pusat agar jangan sampai TKD dipotong," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Hal tersebut meliputi capaian kinerja, tingkat penyerapan anggaran, hingga pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menilai, rekam jejak pemerintahan yang baik akan menjadi modal penting dalam meyakinkan pemerintah pusat agar tetap memberikan dukungan fiskal kepada daerah.

"Yang harus dibawa saat melobi bukan hanya permintaan. Tunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah bagus, serapan anggarannya baik, pengelolaan keuangannya bersih, dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Selain itu, Aji Mirni mendorong pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Program tersebut, kata dia, harus memiliki target yang jelas serta mampu menunjukkan dampak yang akan dihasilkan apabila memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian sebagai bidang strategis yang perlu menjadi prioritas. Terlebih saat ini pemerintah tengah mendorong program swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Perlihatkan program-program yang pro rakyat. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Jelaskan targetnya, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana hasilnya apabila anggaran diberikan," katanya.

Aji Mirni juga mencontohkan pengalaman yang dialaminya ketika mengajukan dukungan anggaran di tingkat pusat. Menurutnya, setiap permohonan subsidi selalu disertai permintaan data, indikator keberhasilan, hingga target capaian yang ingin diwujudkan.

Karena itu, ia menilai pendekatan serupa juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, membutuhkan argumentasi berbasis data dan perencanaan yang terukur sebelum mengucurkan anggaran tambahan.

"Tidak mungkin datang ke pemerintah pusat hanya mengatakan, 'tolong naikkan anggaran karena fiskal Kalimantan Timur menurun'. Harus ada program yang jelas, target yang jelas, dan manfaat yang bisa diukur," ujarnya.

Lebih jauh, senator asal Kalimantan Timur tersebut mengingatkan pentingnya menjaga disiplin dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, semangat efisiensi harus diterapkan secara konsisten dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial maupun pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menilai anggaran negara merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara bertanggung jawab sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.

Aji Mirni bahkan membandingkan praktik pengelolaan anggaran di sejumlah negara yang pernah dikunjunginya. Menurutnya, dalam berbagai kunjungan resmi di luar negeri, fasilitas yang disediakan sangat sederhana sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi belanja negara.

"Saya melihat ketika berkunjung ke luar negeri, banyak yang sangat sederhana. Tidak ada jamuan berlebihan, bahkan makanan ringan pun tidak selalu disediakan. Itu menunjukkan bagaimana mereka benar-benar menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara," tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah di Kalimantan Timur dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta menyusun program pembangunan yang terukur agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di hadapan pemerintah pusat.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh dukungan anggaran bukan semata ditentukan oleh intensitas lobi, melainkan oleh kualitas kinerja pemerintahan yang dapat dibuktikan melalui data, capaian pembangunan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, perjuangan mempertahankan maupun meningkatkan alokasi TKD bagi Kalimantan Timur akan memiliki landasan yang lebih kuat dan meyakinkan. (Irla)