Disdik Wilayah IV Kaltim Perketat Pengawasan Usai Dugaan Kasus Pencabulan Guru di Berau

KARTANEWS.COM, BERAU – Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum pendidik terhadap siswa penyandang disabilitas di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, memicu gelombang kecaman publik.

Tindakan asusila ini dinilai telah mencederai marwah dunia pendidikan serta menghancurkan ruang aman bagi siswa berkebutuhan khusus.

​Merespon situasi tersebut, Dinas Pendidikan Wilayah IV Kalimantan Timur bergerak cepat dengan menerjunkan tim pengawas untuk melakukan investigasi mendalam. 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV Kaltim, Ahmadong, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan administratif yang tegas.
​
​Dirinya menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan tamparan keras sekaligus bahan evaluasi fundamental bagi seluruh tenaga pengajar di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi edukasi, terutama bagi kelompok rentan.

“Tentunya ini menjadi evaluasi untuk guru-guru agar selalu berhati-hati dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya,” ujar Ahmadong dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

​Sebagai langkah preventif ke depan, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan internal terhadap para pengajar. Tim pengawas sekolah telah dikerahkan untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak sekolah guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

​Selain fokus pada investigasi, prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas psikis dan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terkait. Ahmadong memastikan bahwa meski proses hukum di kepolisian masih bergulir, pendampingan terhadap pihak sekolah tetap berjalan.

​“Yang jelas sudah turun tim dari pengawas sekolah. Kemarin dikumpulkan guru dan kepala sekolahnya, sudah sampai ke sana,” pungkasnya.
​
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan terus menjalin koordinasi intensif dengan pengawas setempat untuk memantau perkembangan kasus. Langkah ini diambil agar hak pendidikan siswa lainnya tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh polemik yang terjadi. (REIN/daa)