160 Ribu ASN Pensiun, Fresh Graduate Jadi Prioritas Besar CPNS 2026

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mencatat sekitar 160.000 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa purnatugas sepanjang 2025. Kondisi tersebut membuka peluang dilakukannya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebutuhan pengisian formasi akibat pensiun menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam merancang kebijakan rekrutmen aparatur tahun depan. Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait pembukaan seleksi CPNS 2026.

“Kita memiliki sekitar 160.000 ASN yang pensiun dan tentu formasi itu perlu dihitung kembali kebutuhannya. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa dibuka seleksi, tetapi semuanya masih dalam proses perencanaan,” ujarnya, diikutip dari kompas.com, (25/2/2026).

Menurutnya, proses pembukaan seleksi CPNS tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan perencanaan yang komprehensif, termasuk perhitungan kemampuan fiskal negara. 

Ketersediaan anggaran menjadi faktor krusial mengingat belanja pegawai merupakan komponen besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pengisian formasi tidak hanya melihat jumlah yang pensiun, tetapi juga kesiapan anggaran. Bisa saja kebutuhannya 160.000, namun kemampuan anggaran belum tentu dapat mengakomodasi seluruhnya sekaligus,” jelasnya.

Selain faktor fiskal, pemerintah juga tengah melakukan pemetaan kebutuhan jabatan dan kompetensi di setiap kementerian dan lembaga. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, digitalisasi layanan, serta penguatan sumber daya manusia berbasis keahlian.

Rini menegaskan bahwa pengadaan ASN ke depan akan lebih selektif dan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional serta program prioritas presiden. Artinya, rekrutmen tidak semata-mata menggantikan pegawai yang pensiun, melainkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu.

“Yang paling penting adalah kompetensi. Setiap instansi harus memetakan kebutuhan sesuai arah kebijakan dan program prioritas nasional,” katanya.

Pemerintah, lanjut Rini, juga memberi perhatian khusus kepada lulusan baru atau fresh graduate agar memiliki kesempatan berkontribusi dalam birokrasi pemerintahan. Regenerasi ASN dinilai penting untuk menghadirkan talenta muda yang adaptif terhadap transformasi digital dan perubahan tata kelola pemerintahan.

“Kami ingin memberi ruang bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan semangat inovasi untuk bergabung dalam birokrasi,” ujarnya.

Data Kementerian PANRB sebelumnya menunjukkan bahwa tren pensiun ASN dalam beberapa tahun terakhir memang cukup tinggi, terutama pada kelompok usia di atas 58 tahun. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena berdampak pada distribusi usia pegawai dan kesinambungan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan daerah.

Pada kebijakan pengadaan ASN beberapa tahun terakhir juga mengedepankan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjawab kebutuhan tenaga teknis dan tenaga pelayanan dasar. Skema ini dinilai lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan spesifik instansi.

Meski sinyal pembukaan CPNS 2026 mulai disampaikan, pemerintah menegaskan bahwa keputusan resmi tetap menunggu hasil pemetaan kebutuhan nasional serta pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan dan DPR RI.