Sebut Gratispol Cuma Ilusi, Mahasiswa Samarinda 'Kepung' Kantor Gubernur Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Ratusan Mahasiswa Samarinda yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi, menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (23/02/2026). 

Mereka melakukan aksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan menuntut agar memperbaiki kinerja dalam program beasiswa gratispol yang getol digaungkan Pemprov Kaltim.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Angga menuturkan bahwa dalam program gratispol masih terdapat ketimpangan antara narasi Pemprov di media dengan kenyataan di lapangan. Ia menyebut klaim pemprov atas keberhasilan program gratispol hanyalah ilusi yang dibicarakan oleh para regulator.

“Kami menyoroti bagaimana Gratispol ini belum merata. Pemprov bicara luar biasa di media soal gratispol, akan tetapi implementasinya minim,” ucapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, rudy mas'ud memenuhi permintaan mahasiswa yang menggelar aksi untuk memberikan penjelasan terkait program gratispol.

Gubernur Kaltim menyampaikan aturan ketat yang mesti harus dipatuhi, yakni batasan usia. Dimana S1 maksimal usia 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun, dan S3 maksimal 40 tahun untuk reguler, namun kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema bantuan.

“Kita tidak pernah memutuskan secara sepihak, yang memutuskan secara sepihak itu pihak kampus. Tapi saat ini sudah dievaluasi, nanti semua rektor baik swasta dan negeri akan menyampaikan itu,” tuturnya saat mendatangi massa aksi.

Rudy tak menampikkan adanya kendala regulasi di tingkat pusat bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki aturan yang tidak mengijinkan  penggelontoran anggaran secara jor-joran untuk seluruh program tanpa melalui kajian yang matang.

“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya. Tapi begitu terpilih, aturan Kemendagri tidak membolehkan itu," katanya, berdasarkan klarifikasinya dihadapan massa aksi.

"Pemprov Kaltim setelah itu melakukan uji coba di lapangan, rentang UKT itu sangat jauh. UKT Kedokteran ada yang Rp25 juta, sementara yang lain ada Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan. Maka kedokteran di-cover (ditanggung) Rp15 juta,” ujar Rudy Mas'ud melalui video beberapa media sosial.

Rudy menyatakan program gratispol sifatnya tidak wajib, sehingga bagi mahasiswa yang merasa membutuhkan bisa mengikuti prosedural. Namun apabila tidak mengikutinya juga tidak ada masalah.

“Saya tidak bisa memaksakan adek-adek ikut gratispol. Kalau tidak mau ikut nggak apa-apa. Mau ikut, silahkan,” pungkasnya