Perbaikan Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas di 2026

KARTANEWS.COM, BERAU - Fokus peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Berau kini diarahkan pada perbaikan jalan dan jembatan di sejumlah titik yang dinilai paling mendesak. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat menegaskan langkah ini sebagai prioritas untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan pihaknya tengah mempercepat tindak lanjut berbagai usulan warga yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terutama pada sektor fisik yang masih banyak belum terealisasi.

“Pada 2026 kami ingin memastikan perencanaan tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar fokus pada kebutuhan yang paling mendesak di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah proyek yang sudah berjalan di berbagai wilayah tetap dilanjutkan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat kelurahan.

“Program yang sudah ada tidak dihentikan, tetapi kami sinkronkan lagi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur. Menurutnya, koordinasi dengan pihak kelurahan menjadi kunci agar proyek berjalan efektif.

“Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesesuaian antara rencana teknis dan kebutuhan riil di wilayah tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi hasil Musrenbang. Infrastruktur jalan, lanjutnya, memiliki peran besar dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

“Kalau akses jalan baik, distribusi barang lancar, aktivitas masyarakat juga meningkat. Dampaknya langsung terasa ke ekonomi lokal,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengaku tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah.

“Kami harus realistis, ada penyesuaian anggaran yang membuat beberapa program belum bisa dijalankan tahun ini,” ungkapnya.

Sejumlah program tersebut, lanjut Junaidi, akan dijadwalkan ulang dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.

“Yang tertunda bukan berarti dibatalkan. Semua tetap kami catat dan akan kami prioritaskan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia memastikan, setiap aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

“Kami jaga agar tidak ada usulan yang hilang. Semuanya tetap masuk dalam sistem dan akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya lagi.

DPUPR, lanjutnya, juga terus melakukan evaluasi serta pemetaan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami ingin pembangunan ini tepat sasaran, bukan hanya sekadar selesai secara fisik,” ucapnya.

Dengan strategi tersebut, Junaidi optimistis pelaksanaan program infrastruktur ke depan akan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan usulan prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan seluas mungkin,” pungkasnya. (tsy/daa*)