DPRD Berau Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025: Soroti Krisis Obat hingga Hilirisasi CPO

KARTANEWS.COM, BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, Senin (04/05/2026).

​Dalam sidang tersebut, Dewan memberikan catatan kritis yang terangkum dalam sembilan poin besar.

Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai evaluasi menyeluruh agar pembangunan di Bumi Batiwakkal pada tahun mendatang lebih tepat sasaran.
​
DPRD menekankan pentingnya terobosan ekonomi melalui hilirisasi pengelolaan CPO (Crude Palm Oil). Pemerintah daerah diminta tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah, melainkan mulai menggali potensi nilai tambah dari sektor perkebunan.

​Selain itu, masalah agraria juga menjadi sorotan tajam. Dinas Pertanahan diminta segera menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akurat dan merekrut tenaga ahli profesional untuk menyelesaikan sengketa serta persoalan tapal batas wilayah secara sinergis.

​Sektor kesehatan menjadi salah satu poin yang paling banyak mendapat catatan. DPRD mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Abdul Rivai, terutama terkait krisis obat. 

Pengawasan ketat terhadap ketersediaan stok obat yang sering dilaporkan kosong. Selain itu fasilitas penambahan alat dan ruang cuci darah (hemodialisa) untuk melayani pasien secara maksimal.

Tak hanya itu, kesiapan RS Baru juga menjadi atensi serius. Dewan meminta Pemda  memastikan pengoperasian rumah sakit baru didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang matang.

Kemudian pemerataan Nakes, Dinas Kesehatan wajib menjamin ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Puskesmas di Kabupaten Berau, mengingat masih banyaknya keluhan terhadap kurangnya tenaga di setiap puskesmas.
​
​Di sektor sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP3A) diminta mengakselerasi program penanganan stunting.

Selain itu, pembentukan tim penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual harus segera direalisasikan.

​Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diinstruksikan untuk segera menyusun peta wilayah rawan bencana yang akurat, menentukan titik kumpul, serta memperkuat langkah-langkah mitigasi bagi masyarakat.

​Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan catatan untuk terus meningkatkan mutu fisik pembangunan.

DPRD berharap konektivitas jalan dan jembatan antarwilayah dapat segera dituntaskan agar dampak pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok.
​
Terkait sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Pemkab juga diminta untuk memberikan perhatian serius dan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer yang telah mengabdi. (REIN/daa)