Kapal Asal Sumenep Diamankan Ditpolairud Polda Kaltim, 55 Potong Sirip Hiu Disita di Perairan Berau

Nov 9, 2026

Kapal Asal Sumenep Diamankan Ditpolairud Polda Kaltim, 55 Potong Sirip Hiu Disita di Perairan Berau

Gambar sirip hiu dan Nelayan yang diamankan Polda Kaltim (Istimewa)

KARTANEWS.COM, BERAU – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Timur mengamankan 55 potong sirip hiu dengan berat total 6,35 kilogram dari kapal motor (KM) Usaha Bersama di perairan Pulau Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Jumat (6/11/2026).

Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan mengatakan, pengungkapan itu bermula ketika jajarannya melaksanakan patroli rutin dan mencurigai sebuah kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) yang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup sekira pukul 11.30 WITA.

Saat melakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan puluhan potongan bagian tubuh satwa laut yang dilindungi tersebut.

"Dari pemeriksaan kapal kayu berukuran 14 gross tonnage tersebut, petugas menemukan 55 potong sirip hiu. Rinciannya, 20 potong sirip hiu macan, delapan potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng," ujar Restika, Minggu (8/11/2026).

Berdasarkan interogasi awal, nakhoda bersama tiga anak buah kapal (ABK) mengaku menangkap hiu-hiu tersebut pada 1 hingga 4 November 2026 menggunakan alat tangkap rawai apung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit. Rencananya, hasil tangkapan itu hendak dijual kepada pemodal yang berdomisili di Sumenep, Jawa Timur.

Guna proses penyidikan lebih lanjut, kapal beserta nakhoda, tiga ABK, dan seluruh barang bukti digiring ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut menggandeng ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim untuk mengidentifikasi jenis dan status perlindungan hiu.

Setelah melaksanakan gelar perkara bersama para ahli, penanganan kasus ini diarahkan melalui mekanisme sanksi administratif. Ditpolairud Polda Kaltim kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada DKP Kaltim.

Restika menjelaskan, pelimpahan kewenangan ini merujuk pada penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Selanjutnya, penjatuhan sanksi administratif sepenuhnya menjadi kewenangan DKP Provinsi Kaltim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Rein)