Pemkab Berau Dorong Integrasi Data Statistik Sektoral untuk Kebijakan Tepat Sasaran

KARTANEWS.COM, BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan pentingnya akurasi dan pengintegrasian data statistik sektoral sebagai pondasi utama perencanaan pembangunan daerah. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Berau, Maulidiyah, dalam agenda perumusan Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Berau Tahun 2027–2031.

​Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Maulidiyah, disampaikan bahwa data acuan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi pijakan penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak didasarkan pada asumsi belaka.

​"Data harus menjadi pondasi yang sangat penting dalam proses pembangunan. Kita tidak ingin membuat kebijakan yang didasarkan oleh asumsi, atau mengalokasikan anggaran hanya karena satu persoalan tanpa mendata kondisi sebenarnya," tegas Maulidiyah saat membacakan arahan Bupati Berau.

​Ia menambahkan bahwa program yang dilaksanakan pemerintah daerah harus memberikan dampak riil bagi masyarakat, bukan sekadar indah di atas kertas. 

"Kita tidak ingin program yang kita laksanakan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Semua ini hanya dapat kita hindari apabila kita memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," lanjutnya.

​Kebijakan penguatan statistik sektoral ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengedepankan empat prinsip utama: standar data, meta data, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

​Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kabupaten Berau pada tahun 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,28%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 5,44%.

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai sekitar Rp50,82 triliun dengan PDRB per kapita sebesar Rp194,08 juta.

​Di sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Berau pada Maret 2025 tercatat sebesar 4,44%, mengalami penurunan sebesar 0,64 poin dibandingkan Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 10,96 ribu orang. 

Meski tren pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan menunjukkan sinyal positif, Pemkab Berau menekankan bahwa data tersebut tidak sekadar menjadi angka laporan semata, melainkan dasar untuk menjawab siapa yang perlu dibantu, lokasi keberadaan, hingga jenis intervensi program yang dibutuhkan.

​Salah satu sorotan utama yang disampaikan Asisten III Setda Berau adalah masih ditemukannya perbedaan data antar Perangkat Daerah (OPD), mulai dari data bantuan sosial, kependudukan, hingga penetapan batas wilayah antar kampung dan kecamatan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Berau menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS) dari nilai 2,16 (kategori Cukup) menjadi 2,61 (kategori Baik) sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pimpinan daerah dan Reformasi Birokrasi (RB).

​"Kualitas data adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Diskominfo, Bappelitbang, maupun BPS. Ini adalah tugas kita bersama dan perlu adanya kolaborasi," ujar Maulidiyah menekankan pentingnya sinergi antar OPD.

​Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penguatan pondasi data yang valid dan up-to-date menjadi prasyarat mutlak agar analisis data dan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif bagi kemajuan Kabupaten Berau.(Adv/Rein)