Pemerintah Imbau Penundaan Keberangkatan Umrah, Situasi Eskalasi Timur Tengah Jadi Pertimbangan

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengimbau calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai belum stabil.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan jemaah.

“Dengan mempertimbangkan eskalasi situasi di Timur Tengah yang masih dinamis, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya sampai kondisi lebih kondusif,” ujarnya dalam situs resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026).

Ia menegaskan, imbauan bersifat preventif dan tidak berarti penghentian total kegiatan umrah dan terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kami menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama. Karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, pemerintah memastikan kondisinya dalam pemantauan.

Koordinasi dilakukan antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah yang terdampak penyesuaian jadwal penerbangan tetap mendapatkan akomodasi yang layak dan berada di lokasi yang aman,” ujar Dahnil.

Wamenhaj juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Informasi resmi akan kami sampaikan secara berkala. Kami meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu yang belum jelas sumbernya,” katanya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026, Dahnil memastikan hingga saat ini tidak terdapat perubahan dalam tahapan persiapan.

“Untuk persiapan haji 2026, seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal. Belum ada kebijakan yang berubah,” ujarnya.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi regional dan menyesuaikan kebijakan apabila diperlukan.