Konsisten Tanpa Cela, Berau Genggam WTP Kesembilan Kali Berturut-turut

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Berau kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Berau berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pencapaian tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Auditorium Nusantara BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (25/5/2026).

Serah Terima LHP se-Kalimantan Timur
LHP diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Muhammad Suharyanto, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang hadir didampingi Ketua DPRD Berau.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), dilanjutkan penyerahan LHP kepada 10 pemerintah kabupaten dan tiga pemerintah kota di Kalimantan Timur. Seluruhnya berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Muhammad Suharyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan.

Ia menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama yaitu,  Kesesuaian dengan,  Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan laporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern

Meski demikian, BPK mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, ditemukan 204 temuan dan 591 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

Usai menerima LHP, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPK RI atas penilaian serta bimbingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.

"Ini menjadi capaian yang sangat membanggakan, terlebih karena rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Berau pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau," ujarnya.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Senada dengan itu, BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dalam LHP, agar tidak menjadi temuan berulang yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di masa mendatang.(Rein/daa)