GERAM Kepung Simpang Mahakam, Ratusan Mahasiswa Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Pemangku Kebijakan Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA -- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jilid 2 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Tiga Jembatan Mahakam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (18/6/2026). Massa aksi yang didominasi kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka nilai mendesak untuk segera mendapat perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Aksi berlangsung sejak sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk, poster, bendera organisasi, serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa, namun tetap dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang umumnya dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur atau Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kali ini massa memilih menggelar demonstrasi di Simpang Tiga Jembatan Mahakam. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai simbolis sebagai titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Samarinda sehingga aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diketahui publik secara lebih luas.

Humas Aliansi GERAM Jilid 2, Maulana Faiq Maftuh, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi aksi merupakan bentuk kekecewaan terhadap para pemangku kebijakan daerah. Menurutnya, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif belum memperoleh respons yang dianggap memadai.

"Kami sengaja memilih turun di Simpang Tiga Jembatan Mahakam karena kami ingin menunjukkan bahwa hari ini kami sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada para pemangku kebijakan daerah. Berkali-kali kami menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan, namun tidak menghasilkan langkah konkret sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ujar Maulana dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut juga menjadi bentuk penyampaian mosi tidak percaya terhadap para pejabat daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik, khususnya persoalan ekonomi, kebebasan berekspresi, hingga tata kelola anggaran.

Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM Jilid 2 menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) beserta harga kebutuhan pokok. Massa aksi menilai kenaikan harga BBM memberikan dampak berantai terhadap meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin membebani masyarakat.

Tuntutan kedua ialah penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat di ruang publik. Massa meminta agar setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, massa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Aliansi GERAM Jilid 2 menuntut penghentian pemborosan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Massa menilai anggaran negara harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan terakhir yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan agar proses Hak Angket segera diparipurnakan tanpa adanya penundaan. Massa menilai proses tersebut penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya demokrasi serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aksi berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara tertib. Hingga demonstrasi berakhir, situasi di sekitar Simpang Tiga Jembatan Mahakam terpantau kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan petugas terkait.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila aspirasi yang mereka suarakan belum mendapatkan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. (IRLA/daa)