Antisipasi Puncak El Nino, Pemkab Berau dan Swasta Diimbau Perketat Penanganan Karhutla

BERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga jajaran perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta perizinan pemanfaatan lahan. 

Hal ini  dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) virtual yang diikuti oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, dari Ruang Teleconference Diskominfo Berau, Senin (7/9/2026).

Rakor tersebut menitikberatkan pada evaluasi perkembangan kasus karhutla, tingkat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem, hingga ketegasan penegakan hukum bagi para pelanggar.

Pemerintah pusat memaparkan data penegakan hukum karhutla sepanjang tahun 2026. Hingga 6 September 2026, pihak kepolisian mencatat sebanyak 300 laporan polisi (LP) terkait perkara karhutla. 

Sebagian kasus telah diselesaikan sesuai prosedur hukum, sementara sisa perkara lainnya masih berada dalam tahap proses penyidikan. Selain itu, penanganan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal turut menjadi perhatian serius agar tidak memicu potensi kebakaran yang luas.

Menanggapi paparan tersebut, Gamalis menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa ancaman kemarau dan fenomena El Nino belum mencapai puncaknya, sehingga potensi karhutla masih sangat tinggi.

"Kita tunjukkan bahwa kita bersama-sama bertanggung jawab. Pertama, kita belum melewati puncak El Nino, masih cukup panjang. Kedua, kebakaran terjadi di lahan yang ada pemiliknya. Ketiga, aturan sudah lengkap, tinggal dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten," tegas Gamalis.

Ia menuntut peran aktif pihak swasta, khususnya pemegang HGU dan izin usaha pemanfaatan lahan, untuk bersiap diri. Kesiapsiagaan personel serta kelayakan sarana dan prasarana pemadaman harus dipastikan agar setiap titik api dapat ditangani sedini mungkin secara responsif.

Pemkab Berau berjanji akan mengawal dan menindaklanjuti arahan rakor ini secara konsisten demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak buruk karhutla di wilayah Berau. (Rein)