Kapolri Kirim Ribuan Personel Tambahan dan 150 Ton Logistik untuk Percepat Pemulihan Bencana Sumatra

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan kekuatan besar guna mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja memberangkatkan tambahan 1.500 personel untuk memperkuat 10.759 anggota yang sudah lebih dulu berada di lapangan.

Dalam keterangannya di Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025), Kapolri menegaskan bahwa ribuan personel tambahan tersebut memiliki misi khusus untuk memulihkan fasilitas publik dan rumah warga yang terdampak.

“Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik. Termasuk juga pemasangan sumur bor dan kebutuhan lain yang diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain tenaga manusia, Polri juga memobilisasi peralatan berat dan fasilitas penunjang kehidupan. Hingga saat ini, sebanyak 32 mobil tangki air, 400 tangki air bersih, hingga 1.431 jet pump telah dikerahkan ke lokasi bencana. Fokus utama Polri saat ini adalah memastikan akses sanitasi dan air bersih warga kembali normal melalui pembangunan 75 unit MCK serta target penambahan 564 titik sumur bor baru.

Kapolri juga memastikan distribusi logistik tidak terhambat meski medan yang dilalui cukup sulit. Helikopter dan pesawat Polri tetap disiagakan untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi.

“Untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan,” lanjut Kapolri.

Uniknya, Polri juga menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan harian warga, seperti jasa servis dan cuci motor gratis bagi kendaraan yang rusak terendam banjir atau lumpur. Jenderal Listyo Sigit memastikan personelnya siap mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) jika sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai arahan Menko PMK. (J)