Ribuan Massa Gelar Aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Suarakan 7 Tuntutan Krisis Daerah

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menggugat meadati halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/10/2026), pukul sekitar 15.00 WITA.

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait permasalahan lingkungan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga evaluasi program pemerintah.

Aksi ini menjadi wadah bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap berbagai permasalahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Tuntutan yang dibawa mencakup isu lingkungan hidup, tata kelola pertambangan, ketersediaan energi, serta pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu tuntutan nasional massa utama adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana. Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Selain itu, massa menyoroti persoalan reklamasi pascatambang. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi setelah kegiatan pertambangan.

Pada sektor energi, menuntut penyelesaian persoalan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

Tidak hanya menyampaikan tuntutan terkait lingkungan dan energi, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Program Gratispol juga masuk dalam daftar tuntutan yang diumumkan dalam aksi tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh poin tuntutan yang dibawakan Gerakan Masyarakat Menggugat, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan pembakar hutan dan lahan.

Selain itu, penindakan perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, evaluasi total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi total program Gratispol.

Humas Aliansi GERAM, Candra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes dan kekecewaan terhadap kepemimpinan nasional maupun daerah. Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

'Ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan atas kritik yang diberikan oleh rekan-rekan aliansi terhadap kepemimpinan dua pemimpin kita tadi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, keresahan masyarakat yang disebabkan oleh tekanan massal ini perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah, agar permasalahan yang melanda kaltim bisa segera selesai. 

“Tuntutan yang disampaikan massa menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang,” simpulnya.(IRLA/ERNI)