Perkuat Ekonomi Pesisir, Prabowo Janji Siapkan 1.000 Desa Nelayan Terintegrasi

KARTANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari rencana jangka menengah membangun 5.000 desa nelayan hingga 2029.

Presiden menilai sektor perikanan tangkap, khususnya nelayan tradisional, selama ini belum memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai.

“Sejak Republik Indonesia berdiri, nelayan kita belum pernah benar-benar disentuh secara serius. Mereka kesulitan es, tidak punya pabrik es di desa, sulit mendapatkan solar, dan akses pasar juga terbatas. Ini yang akan kita ubah,” ujar Presiden Prabowo, saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam skema yang dirancang pemerintah, setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, armada kapal, hingga kendaraan operasional. Tujuannya untuk memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan agar lebih efisien dan bernilai tambah.

Namun Presiden menegaskan, program tersebut tidak bersifat hibah semata. Seluruh pengelolaan akan dilakukan melalui koperasi agar tercipta tata kelola yang berkelanjutan.

“Ini bukan hand out. Bukan bagi-bagi gratis. Kita organisasikan dalam koperasi. Semua pembiayaan akan dikembalikan ke bank dan pemerintah sesuai mekanisme yang disepakati,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan memberikan tenor pengembalian yang panjang agar tidak membebani nelayan. Skema kredit dirancang hingga 10–12 tahun, sejalan dengan praktik pembiayaan di sektor usaha besar.

“Kita beri kelonggaran pengembalian bisa lebih dari 10 tahun. Pengusaha besar saja kadang kreditnya belasan tahun dan minta restrukturisasi. Jadi ini adil,” jelasnya.

Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, sementara hampir 30.000 unit koperasi dan gudang disebut telah memasuki tahap pembentukan.

Setiap koperasi nantinya akan dilengkapi gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga rendah. Skema ini diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal berbunga tinggi.

“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat bisa akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan dan kebocoran,” ujar Presiden.

Ia juga menjelaskan, pendanaan program bersumber dari optimalisasi dana desa yang selama satu dekade terakhir telah digelontorkan pemerintah. Alokasi tersebut kedepannya akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif untuk menciptakan dampak ekonomi yang terukur.

Pemerintah berkomitmen menargetkan desa-desa pesisir tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing.