Secara geografis, wilayah ini berada di pesisir selatan Kabupaten Berau, tepat di bagian timur Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi.

Letaknya yang berada di kawasan Bentang Alam Karst Mangkalihat menjadikan Biduk Biduk memiliki karakter lanskap yang unik dengan perpaduan antara kawasan karst dan pesisir.

Kondisi ini menghadirkan beragam potensi wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata bahari yang memikat.

Salah satu destinasi unggulan di kawasan ini adalah Danau Labuan Cermin, yang dikenal luas sebagai danau dua rasa. Danau ini memiliki keunikan berupa dua lapisan air, yakni air tawar di bagian permukaan dan air asin di bagian bawah, yang tidak bercampur.

Kejernihan airnya yang hampir mencapai tingkat sempurna memungkinkan wisatawan menikmati panorama bawah air dengan jelas, mulai dari biota air, formasi batuan karst, hingga batang pohon yang menciptakan pemandangan alami yang eksotis.

Selain Danau Labuan Cermin, Biduk Biduk juga menawarkan wisata bahari seperti Pantai Biduk Biduk dan Pantai Bangkuduan yang menyuguhkan hamparan pasir putih serta air laut jernih dengan ombak yang relatif tenang.

Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut cocok untuk aktivitas wisata keluarga maupun rekreasi santai.

Tidak hanya itu, kehidupan masyarakat yang erat dengan laut turut membentuk potensi wisata budaya yang menarik. Aktivitas memancing tradisional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat pesisir.

Dari sisi lain, wisata kuliner khas pesisir juga menjadi pelengkap pengalaman, dengan berbagai sajian hasil laut segar yang diolah dengan cita rasa lokal.

Secara keseluruhan, Desa Wisata Biduk Biduk menawarkan paket wisata lengkap yang mencakup keindahan alam, kearifan lokal, hingga pengalaman kuliner yang autentik.

Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada periode menjelang hingga saat musim kemarau, yakni sekitar bulan Juni hingga September, ketika cuaca cerah dan kondisi laut relatif tenang sehingga seluruh destinasi dapat dinikmati secara optimal.

Dengan segala keunggulan tersebut, Biduk Biduk menjadi salah satu destinasi yang layak masuk dalam daftar kunjungan wisata kamu di Kalimantan Timur.

Keindahan alam yang masih terjaga, budaya masyarakat yang ramah, serta pengalaman wisata yang beragam menjadikan kawasan ini sebagai pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona pesisir dan keunikan alam tropis Indonesia.

Sebagai destinasi yang terus berkembang, Biduk Biduk tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga pengalaman yang berkesan.

Bagi wisatawan yang mencari ketenangan, petualangan, sekaligus keaslian budaya, Biduk Biduk adalah jawabannya.

Saatnya menjelajahi keindahan "The Noise Of Borneo" dan merasakan langsung pesona surga tersembunyi di ujung timur Borneo. (AUNI/daa*)

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari rencana jangka menengah membangun 5.000 desa nelayan hingga 2029.

Presiden menilai sektor perikanan tangkap, khususnya nelayan tradisional, selama ini belum memperoleh dukungan infrastruktur yang memadai.

“Sejak Republik Indonesia berdiri, nelayan kita belum pernah benar-benar disentuh secara serius. Mereka kesulitan es, tidak punya pabrik es di desa, sulit mendapatkan solar, dan akses pasar juga terbatas. Ini yang akan kita ubah,” ujar Presiden Prabowo, saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam skema yang dirancang pemerintah, setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti pabrik es, cold storage, dermaga, armada kapal, hingga kendaraan operasional. Tujuannya untuk memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan agar lebih efisien dan bernilai tambah.

Namun Presiden menegaskan, program tersebut tidak bersifat hibah semata. Seluruh pengelolaan akan dilakukan melalui koperasi agar tercipta tata kelola yang berkelanjutan.

“Ini bukan hand out. Bukan bagi-bagi gratis. Kita organisasikan dalam koperasi. Semua pembiayaan akan dikembalikan ke bank dan pemerintah sesuai mekanisme yang disepakati,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan memberikan tenor pengembalian yang panjang agar tidak membebani nelayan. Skema kredit dirancang hingga 10–12 tahun, sejalan dengan praktik pembiayaan di sektor usaha besar.

“Kita beri kelonggaran pengembalian bisa lebih dari 10 tahun. Pengusaha besar saja kadang kreditnya belasan tahun dan minta restrukturisasi. Jadi ini adil,” jelasnya.

Selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, sementara hampir 30.000 unit koperasi dan gudang disebut telah memasuki tahap pembentukan.

Setiap koperasi nantinya akan dilengkapi gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, klinik desa, farmasi murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga rendah. Skema ini diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal berbunga tinggi.

“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat bisa akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan dan kebocoran,” ujar Presiden.

Ia juga menjelaskan, pendanaan program bersumber dari optimalisasi dana desa yang selama satu dekade terakhir telah digelontorkan pemerintah. Alokasi tersebut kedepannya akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif untuk menciptakan dampak ekonomi yang terukur.

Pemerintah berkomitmen menargetkan desa-desa pesisir tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing.

Pemulangannya dilakukan setelah perempuan tersebut diketahui hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi pascaberakhirnya sebuah ikatan pernikahan dengan warga negara Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, mengidentifikasi perempuan tersebut sebagai Norida Akmal Ayob (45). Ia sebelumnya mengikuti suaminya ke Lombok dan menetap bersama anaknya.

“Namun, pernikahan Norida tidak bertahan lama dan dia akhirnya hidup sendiri dalam kemiskinan dan kekurangan,” ujar Shamsul Anuar dalam pernyataan melalui akun Facebook resminya, Minggu (15/2/2026), dilansir dari kompas.com.

Setelah berpisah dari suaminya yang kemudian menikah kembali, Norida bekerja sebagai petugas kebersihan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.

“Dia mencari nafkah sebagai petugas kebersihan untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anaknya setelah berpisah dari suaminya,” tambahnya.

Shamsul menyebut Norida memiliki dua anak dengan status kewarganegaraan berbeda. Nur Fateen Akmadiana lahir di Malaysia dan berstatus warga negara Malaysia, sedangkan Muhamad Sabani Daniel lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia.

Informasi mengenai kondisi Norida diperoleh setelah keluarganya di Kampung Bukit Sapi, Lenggong, melaporkan situasi tersebut kepada pihak berwenang.

“Saya dimaklumkan bahwa Norida hidup dalam serba kekurangan, anak-anaknya tidak dapat melanjutkan persekolahan dan berada dalam keadaan terabaikan,” ungkapnya.

Proses repatriasi dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Departemen Imigrasi Malaysia, serta otoritas imigrasi Indonesia.

“Saya telah mengutus pegawai yang dipimpin oleh Dazma Shah Daud bersama Sekretaris Pribadi saya ke Lombok bagi mengurus proses pemulangan,” ujar Shamsul.

Ia memastikan bahwa Norida dan anaknya telah kembali ke Malaysia dalam keadaan selamat.

“Alhamdulillah, mereka kini telah kembali ke tanah air dengan selamat,” tambahnya.

Pemerintah Malaysia menyatakan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya yang menghadapi kesulitan di luar negeri sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penyediaan anggaran THR menjadi bagian dari strategi fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

“THR ASN/TNI/Polri,” ujar Purbaya dalam pemaparannya pada acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, pencairan THR direncanakan berlangsung menjelang atau pada awal Ramadan 2026, meskipun tanggal pastinya masih dalam pembahasan lebih lanjut.

“Sudah pasti nanti. Tapi saya belum bisa sampaikan tanggalnya. Kita harapkan di awal-awal puasa sudah dapat disalurkan,” katanya.

Purbaya menjelaskan, belanja pemerintah pada awal tahun akan dimaksimalkan untuk memperkuat likuiditas di masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Momentum dinilai krusial karena konsumsi rumah tangga menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi kita keluarkan belanjanya di bulan pertama untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujarnya.

Selain THR, pemerintah juga mempercepat sejumlah program prioritas, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi pascabencana, serta paket stimulus tambahan guna memperkuat daya dorong ekonomi. Total belanja negara pada awal tahun ini diproyeksikan mencapai Rp809 triliun.

Pada kerangka kebijakan fiskal 2026, pemerintah tetap mengusung pendekatan ekspansif. Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen, namun Kementerian Keuangan berupaya mendorong realisasi hingga mendekati 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” tegas Purbaya.

Ia menilai kuartal pertama menjadi periode krusial dalam menentukan capaian ekonomi sepanjang tahun. Dengan adanya pencairan THR dan peningkatan belanja pemerintah, diharapkan aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih kuat sejak awal tahun.(*)

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026.

“Salah satu aturan dalam SKB tersebut adalah pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun jalan arteri. Langkah ini kami lakukan semata-mata demi melindungi keselamatan jutaan masyarakat serta memastikan perjalanan berlangsung aman, lancar, dan nyaman,” ujar dikutip dari situs resmi Kemenhub, Senin (16/2/2026).

Menurut Dudy, kebijakan pembatasan selama 16 hari tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan pada periode lebaran tahun-tahun sebelumnya, termasuk melalui analisis traffic modeling bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Data Korlantas Polri tahun 2024 mencatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai 27.337 kejadian atau sekitar 10,4 persen dari total kecelakaan nasional.

Pada tahun yang sama, truk dengan muatan dan dimensi berlebih (ODOL) tercatat sebagai penyebab kecelakaan terbesar kedua dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 6.390 orang.

“Setiap peningkatan satu persen volume kendaraan berat pada puncak arus mudik dan balik berdampak signifikan terhadap penurunan kecepatan rata-rata dan peningkatan potensi kemacetan. Tanpa pengaturan, dampaknya bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, Menhub menegaskan pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan dunia usaha. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi angkutan barang tertentu.

“Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mengangkut BBM atau BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta kebutuhan pokok, dengan syarat kendaraan tersebut tidak melanggar ketentuan muatan dan dimensi,” katanya.

Ia menilai kebijakan ini merupakan solusi yang seimbang antara kepentingan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik nasional.

“Karena itu, kebijakan ini bisa dikatakan sebagai jalan tengah yang solutif bagi semua pihak,” tambah Dudy.

Pemerintah sengaja menerbitkan aturan ini jauh sebelum periode mudik untuk memberi waktu penyesuaian kepada pelaku usaha angkutan barang. Menhub mengimbau agar pengiriman logistik dapat direncanakan dan diselesaikan sebelum masa pembatasan dimulai pada 13 Maret 2026.

Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik juga diminta mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memperhatikan faktor cuaca.

“Jaga kondisi kesehatan dan selalu pantau situs resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca. Yang tidak kalah penting, patuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan,” ujarnya.

Pemerintah berharap pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan minim risiko kecelakaan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari raya.

Sidang isbat merupakan forum resmi yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah, termasuk penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa penetapan 1 Ramadhan akan dilakukan melalui pembahasan terpadu antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pemantauan bulan sabit).

“Hasil hisab dan rukyat akan kami bahas bersama para ahli dan perwakilan berbagai unsur. Keputusan yang diambil nantinya akan diumumkan kepada masyarakat sebagai pedoman bersama umat Islam di Indonesia,” ujar Abu Rokhmad, dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (6/2/2026).

Sidang isbat akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Sejumlah pihak dijadwalkan hadir, di antaranya perwakilan Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, forum ini juga melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pondok pesantren.

Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari 2026

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki dengan mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

Dengan pendekatan kesatuan matlak global, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan berlaku serentak di seluruh dunia pada tanggal tersebut. KHGT menawarkan sistem penanggalan berbasis sains dengan integrasi global.

Meski demikian, perbedaan penetapan awal Ramadhan masih dimungkinkan terjadi selama metode pendekatan lokal dan global digunakan secara berdampingan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Idul Fitri 1447 H ditetapkan pada 21–22 Maret 2026. Dengan asumsi bulan Ramadhan berlangsung 30 hari, maka awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026.

Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa kepastian 1 Ramadhan tetap menunggu hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada 29 Syakban 1447 H atau 17 Februari 2026.

Keputusan akhir nantinya akan diumumkan secara resmi kepada publik usai sidang, sebagai acuan bersama dalam memulai ibadah puasa Ramadhan tahun ini.(*)

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penetapan Nilai Kadar Zakat Fitrah dan Fidyah Wilayah Kabupaten Berau Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam keputusan yang ditetapkan di Tanjung Redeb pada 11 Februari 2026 itu, disebutkan bahwa zakat fitrah berupa beras yang dikonsumsi sehari-hari ditetapkan seberat minimal 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter per jiwa.

Apabila zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang, nilainya disesuaikan dengan harga beras yang berlaku di pasaran Kabupaten Berau dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori tertinggi: 2,5 kg x Rp20.000 = Rp50.000 per jiwa
2. Kategori menengah: 2,5 kg x Rp16.800 = Rp42.000 per jiwa
3. Kategori terendah: 2,5 kg x Rp14.000 = Rp35.000 per jiwa

Penetapan ini mempertimbangkan variasi harga beras yang beredar di masyarakat.

Selain zakat fitrah, Kemenag Berau juga menetapkan besaran fidyah bagi umat Islam yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena alasan syar’i tertentu.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan, pembayaran fidyah dapat dilakukan dalam bentuk makanan pokok sebanyak 1 mud atau setara 0,675 kilogram beras yang disertai lauk pauk untuk satu hari.

Sementara apabila dibayarkan dalam bentuk uang, nilai fidyah ditetapkan sebesar Rp40.000 per jiwa per hari.

Penetapan kadar zakat fitrah dan fidyah ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat.

Keputusan juga merupakan hasil rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, dan lembaga keagamaan terkait yang dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau menegaskan bahwa keputusan ini berlaku khusus di wilayah Kabupaten Berau sejak tanggal ditetapkan.

Ia juga berharap masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat fitrah sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri sesuai ketentuan syariat serta memperhatikan besaran yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi harga beras di daerah setempat.

Kunjungan tim pusat PSSI dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur stadion dan fasilitas pendukung sesuai standar federasi.

Di Balikpapan, verifikasi mencakup Stadion Batakan, lapangan training center (TC) Batakan, serta Lapangan Bima Sakti Lanud. Sementara di Samarinda, tim meninjau Stadion Segiri, Stadion Palaran, Stadion Madya Sempaja Gelora Kadrie Oening, lapangan latihan luar Palaran, serta training ground Borneo FC.

Direktur Kompetisi Asprov PSSI Kalimantan Timur, Reza Katamsi, menyampaikan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari tahapan penilaian kelayakan venue untuk ajang internasional usia muda.

“Kalau di Balikpapan yang sudah diverifikasi Stadion Batakan dan lapangan TC Batakan. Kalau Samarinda ada Stadion Madya Sempaja, Stadion Palaran, training ground, dan Segiri,” ujarnya, dilansir dari Tribun Kaltim, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, peluang Kaltim cukup terbuka mengingat stadion-stadion disana cukup aktif digunakan untuk kompetisi profesional dan terus mengalami peningkatan fasilitas infrastruktur.

Perwakilan tim verifikator PSSI, Surya Binanga, menjelaskan bahwa penilaian tidak terbatas pada stadion utama, melainkan juga mencakup sarana pendukung lainnya.

“Kami mendapat arahan dari pimpinan, termasuk Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi, untuk melihat langsung stadion di Kalimantan Timur. Setelah Balikpapan, kami ke Samarinda, termasuk Segiri dan Palaran,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses evaluasi mengacu pada standar stadion yang ditetapkan federasi, termasuk regulasi AFC dan PSSI.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi kualitas rumput lapangan, ruang ganti pemain, fasilitas pertandingan, lapangan latihan, hingga kesiapan hotel bagi tim dan ofisial.

“Bukan hanya stadion, tapi juga lapangan latihan dan hotel. Semua menjadi satu paket penilaian,” katanya.

Surya menambahkan, hasil verifikasi akan dilaporkan kepada pimpinan PSSI untuk menjadi dasar penentuan lokasi akhir. Ia juga menyebut bahwa federasi mendorong pemerataan penyelenggaraan turnamen internasional di luar Pulau Jawa.

“Hasil verifikasi akan kami laporkan, termasuk kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Harapannya, jika ada event internasional di sini, dampaknya bisa menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Piala AFF U-16 dijadwalkan berlangsung pada 11–13 April 2026, sedangkan Piala AFF U-19 pada 1–14 Juni 2026.

Apabila Kaltim terpilih, turnamen ini diperkirakan tidak hanya menjadi momentum pembinaan pemain muda nasional, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat citra daerah sebagai tuan rumah ajang internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Keputusan final mengenai kota penyelenggara masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI dalam waktu mendatang.

Fenomena ini memperlihatkan persoalan yang kian kompleks dari sekadar pelanggaran individu, melainkan menyangkut relasi kuasa, lemahnya sistem pencegahan, serta budaya diam yang masih mengakar.

Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan protektif, dalam sejumlah kasus justru menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan otoritas. Relasi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat hierarkis menciptakan ketimpangan kuasa.

Dalam situasi tertentu, ketimpangan ini membuka celah terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dominan dan anak perempuan sering menjadi kelompok paling rentan, meski anak laki-laki juga tidak luput dari risiko.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sektor pendidikan termasuk dalam klaster pengaduan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan melibatkan berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 (yang kini diperbarui dalam regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan) sebagai respons atas tingginya angka kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Regulasi ini lahir dari pengakuan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan bersifat sistemik dan kerap tidak tertangani dengan optimal.

Mengapa Lingkungan Pendidikan Rentan terhadap Kekerasan Seksual?

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pakar perlindungan anak menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor pendidikan kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual:

Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang

Guru atau pendidik memiliki otoritas akademik dan sosial atas peserta didik. Dalam kondisi tertentu, otoritas ini dapat disalahgunakan.

Budaya Hierarkis dan Kepatuhan Absolut

Dalam banyak praktik pendidikan, siswa diajarkan untuk patuh tanpa banyak bertanya. Pola ini berpotensi menghambat keberanian anak untuk menolak atau melaporkan tindakan tidak pantas yang dialaminya.

Minimnya Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif

Pendidikan tentang integritas tubuh, batasan pribadi (personal boundaries), dan hak anak atas perlindungan masih belum merata diterapkan. Topik seksualitas kerap dianggap tabu, sehingga anak tidak memiliki kosakata atau pemahaman untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan.

Stigma dan Ketakutan terhadap Reputasi Institusi

Dalam beberapa kasus, penyelesaian internal lebih diutamakan demi menjaga nama baik sekolah. Akibatnya, aspek pemidanaan atau keadilan bagi korban tidak selalu menjadi prioritas utama.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk tindakan yang merendahkan martabat seksual dan dilakukan dalam relasi kuasa dengan pemberatan hukuman apabila pelaku adalah pendidik.

Dengan kerangka hukum yang relatif komprehensif, tantangan utama kini terletak pada implementasi dan pengawasan.

Beberapa waktu lalu, dugaan kasus tindakan tidak pantas oleh seorang guru terhadap sejumlah siswa kelas V di Kabupaten Jember, Jawa Timur, viral dan menjadi perhatian dan peringatan serius bagi seluruh pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar martabat anak.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan di Jember. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh, bukan tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar hak atas integritas tubuh anak. Apa pun alasannya, tindakan meminta anak menanggalkan pakaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Berdasarkan koordinasi KemenPPPA dengan UPTD PPA Kabupaten Jember, dari 22 siswa di kelas tersebut, terdapat enam anak yang berada di dalam kelas dan diduga mengalami perlakuan tidak pantas. Peristiwa bermula dari tuduhan kehilangan uang yang berujung pada tindakan memerintahkan siswa menanggalkan pakaian.

Menteri PPPA menegaskan bahwa tindakannya berpotensi melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Selain itu, jika terdapat unsur yang menyerang kehormatan atau kesusilaan berdasarkan seksualitas anak, maka dapat dikaitkan dengan UU TPKS dengan pemberatan apabila dilakukan oleh pendidik.

Kasus di Jember menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi normatif tapi diperlukan langkah sistemik, antara lain:

1. Penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah
2. Pendidikan integritas tubuh dan hak anak sejak dini
3. Mekanisme pengaduan yang aman dan Independen
4. Transparansi dan koordinasi lintas sektor
5. Penegakan ukum tanpa kompromi

Pada akhirnya, persoalan kekerasan seksual di sektor pendidikan bukan semata persoalan moral individu, melainkan ujian komitmen negara dalam melindungi hak anak. Tanpa reformasi sistem pengawasan dan perubahan budaya institusional, risiko kekerasan seksual akan berulang terus dan membayangi ruang-ruang pendidikan generasi Indonesia.

Penunjukan tersebut menambah daftar kepercayaan regional terhadap Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen kelompok umur tingkat Asia Tenggara.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Piala AFF U16 akan digelar pada 11–23 April 2026, sementara Piala AFF U19 dijadwalkan berlangsung pada 1–14 Juni 2026.

Meski demikian, hingga kini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) belum mengumumkan stadion maupun kota yang akan menjadi lokasi pertandingan kedua ajang tersebut.

Sebelumnya, Indonesia juga sudah pernah menjadi tuan rumah untuk edisi 2024 dengan Piala AFF U16 yang diselenggarakan di Solo dan Piala AFF U19 di Surabaya.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa terdapat wacana untuk menggelar turnamen di luar Pulau Jawa. Ia menyebut Medan, Sumatera Utara, sebagai salah satu kandidat yang dinilai memiliki potensi kuat.

Menurut Arya, Sumatera Utara telah menunjukkan kapasitasnya dalam menggelar turnamen internasional, khususnya saat menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

“Waktu Piala Kemerdekaan 2025, Medan sukses dan sangat bagus. Jadi sebenarnya punya modal,” ujarnya, dikutip dari kompas.com, Minggu (15/2/2026).

Arya menambahkan bahwa penyelenggaraan Piala AFF U16 maupun U19 membutuhkan setidaknya dua stadion yang memenuhi standar kompetisi internasional.

“Kita butuh dua stadion. Mudah-mudahan Wali Kota Medan bisa mempercepat stadionnya,” katanya.

Arya juga menegaskan pentingnya pemerataan lokasi penyelenggaraan turnamen internasional di Indonesia. Menurutnya, ajang-ajang besar tidak seharusnya terpusat di Pulau Jawa semata.

Selain Medan, Balikpapan di Kalimantan Timur turut disebut sebagai opsi alternatif. Kota ini dinilai memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk Stadion Batakan yang sebelumnya pernah digunakan untuk ajang nasional dan internasional.

“Nanti bisa juga Balikpapan,” tambah Arya.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF kelompok umur di tahun 2026  dipandang sebagai momentum untuk memperluas pengembangan sepak bola nasional. Selain memperkuat pembinaan usia muda, distribusi lokasi pertandingan dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekosistem sepak bola di berbagai daerah.

Keputusan akhir mengenai kota penyelenggara masih menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Namun, wacana membawa turnamen ke luar Pulau Jawa menjadi sinyal adanya dorongan pemerataan pembangunan infrastruktur dan atmosfer sepak bola di tingkat regional.

Data tersebut merujuk pada statistik resmi Kementerian Kehakiman Jepang melalui Badan Pelayanan Imigrasi Jepang yang dipublikasikan antara lain oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Dalam kurun satu tahun terakhir, jumlah WNI meningkat 37,2 persen, mencerminkan pertumbuhan mobilitas dan kerja sama antarnegara yang kian intensif.

KBRI Tokyo melalui akun resminya menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya mencerminkan kenaikan angka semata, melainkan juga memperlihatkan kontribusi nyata diaspora Indonesia di berbagai sektor. WNI di Jepang berkiprah sebagai pelajar, pekerja terampil, perawat, peneliti, pelaku industri kreatif, hingga wirausaha.

Peningkatan populasi juga sejalan dengan penguatan hubungan bilateral Indonesia–Jepang, khususnya dalam kerja sama ketenagakerjaan, pendidikan, dan pertukaran sumber daya manusia. Jepang dalam beberapa tahun terakhir memperluas skema penerimaan tenaga kerja asing melalui program Specified Skilled Worker (SSW) termasuk bagi tenaga kerja asal Indonesia.

Sebaran WNI menunjukkan konsentrasi tertinggi berada di wilayah industri dan metropolitan. Prefektur Aichi tercatat sebagai daerah dengan jumlah WNI terbanyak, yakni 18.484 orang. Wilayah ini dikenal sebagai pusat industri manufaktur termasuk otomotif.

Posisi berikutnya ditempati Tokyo dengan 14.439 orang, disusul Osaka (13.592 orang), Saitama (12.652 orang), dan Chiba (12.229 orang). Konsentrasi di wilayah-wilayah tersebut memperlihatkan kecenderungan diaspora Indonesia bekerja dan menempuh pendidikan di pusat-pusat ekonomi Jepang.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk asing di Jepang hingga akhir Juni 2025 mencapai 3.956.619 orang, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan pemerintah Jepang. Angkanh meningkat 187.642 orang atau sekitar 5 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Berdasarkan kewarganegaraan, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara asal warga asing terbanyak di Jepang dengan 230.689 orang, naik 30.865 orang dibandingkan periode sebelumnya.

Sepuluh negara dengan jumlah warga terbanyak di Jepang saat ini adalah:

1. China – 900.738 orang

2. Vietnam – 660.483 orang

3. Korea Selatan – 409.584 orang

4. Filipina – 349.714 orang

5. Nepal – 273.229 orang

6. Indonesia – 230.689 orang

7. Brasil – 211.229 orang

8. Myanmar – 160.362 orang

9. Sri Lanka – 73.067 orang

10. Taiwan – 71.125 orang

Pertumbuhan populasi asing di Jepang terjadi di tengah tantangan demografi yang dihadapi negara tersebut. Jepang mengalami penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja asing meningkat dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perawatan lansia, hingga teknologi.

Bagi Indonesia, tren ini membuka peluang peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi. Namun demikian, sejumlah tantangan tetap menjadi perhatian, termasuk perlindungan pekerja migran, adaptasi budaya, serta akses layanan sosial.

Pertumbuhan signifikan WNI di Jepang tidak hanya menggambarkan mobilitas global yang semakin dinamis, tetapi juga mempertegas peran diaspora sebagai jembatan hubungan antarbangsa dan kehadiran masyarakat Indonesia menjadi bagian dari dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Tersangka kini dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Manado untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penahanan dilakukan setelah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Gakkum Kehutanan menerima pelimpahan kasus dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara. Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran satwa liar dilindungi di wilayah Sulawesi Utara.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menyatakan bahwa pengungkapan perkara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menindak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, penyidik tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan jaringan dan pemodal di balik praktik tersebut.

“Penanganan perkara ini akan dikembangkan untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Dari hasil penyitaan, aparat mengamankan sedikitnya 24 ekor satwa dilindungi dalam kondisi hidup. Satwa terdiri atas 14 ekor kakatua koki (Cacatua galerita), 5 ekor kakatua raja (Probosciger aterrimus), 3 ekor kasuari gelambir tunggal atau kasuari leher emas (Casuarius unappendiculatus), 1 ekor mambruk ubiaat (Goura cristata), serta 1 ekor elang bondol (Haliastur indus).

Seluruh satwa tersebut termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan secara bebas. 

Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Danny Pattipeilohy, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi.

Menurut hasil pemeriksaan awal, tersangka memperoleh satwa-satwa tersebut dari pemburu di kawasan Pelabuhan Sorong. Satwa itu diduga akan dipasarkan kembali di wilayah Kota Bitung dengan nilai jual tertentu.

Atas perbuatannya, AA dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan ini mengatur larangan menangkap, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan proses penyidikan masih berlangsung untuk mengembangkan kemungkinan keterlibatan jaringan perdagangan satwa liar lintas daerah.

Data yang dipaparkan dalam musyawarah mencatat total 549 usulan kegiatan dari enam kelurahan di wilayah Tanjung Redeb.

Kelurahan Gunung Panjang menjadi penyumbang usulan terbanyak dengan 168 program, disusul Sei Bedungun 95 usulan, Tanjung Redeb 84 usulan, Karang Ambun 84 usulan, Gayam 71 usulan, dan Bugis 47 usulan.

Sebagian besar usulan masih berkaitan dengan kebutuhan dasar perkotaan, seperti peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan pemeliharaan fasilitas umum, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah hingga perbaikan fasilitas jalan umum seperti lampu jalan.

Camat Tanjung Redeb, Toto Marjito, menyampaikan bahwa arah pembangunan kecamatan pada tahun mendatang masih memprioritaskan penguatan infrastruktur yang dinilai krusial mengingat posisi Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau.

“Sebagai etalase kabupaten, Tanjung Redeb memerlukan dukungan infrastruktur yang representatif agar pelayanan publik dan pergerakan ekonomi berjalan optimal,” ujarnya, dalam pemaparan Musrenbang, Kamis (12/2/2026).

Selain usulan dari kelurahan, pihak kecamatan juga mengajukan sejumlah program strategis, antara lain rehabilitasi Kantor Camat Tanjung Redeb, penataan kawasan Rumah Tanjung Redeb di sekitar kompleks kantor camat, penguatan kelembagaan kepemudaan melalui Karang Taruna, serta penambahan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas.

“Kami berharap kebutuhan prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat diakomodasi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam arahannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong transformasi pembangunan di Tanjung Redeb. Ia menilai kecamatan ini memiliki peran strategis sebagai wajah Kabupaten Berau, sehingga perlu menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, meskipun tidak memiliki potensi wisata alam sebesar kecamatan lain, Tanjung Redeb memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi perkotaan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

“Potensi jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif harus terus diperkuat. Tanjung Redeb harus menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ungkapnya

Bupati juga menyoroti kemudahan akses terhadap layanan pemerintahan dan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain. Kondisi ini, menurutnya, menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Ia mengingatkan agar anggaran yang dikelola oleh kelurahan dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan mampu bersaing.

Seluruh usulan yang dihimpun dalam Musrenbang ini selanjutnya akan dibahas pada tahapan perencanaan di tingkat kabupaten untuk disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Namun, di balik simbol-simbol itu, tersimpan sejarah panjang pada legenda keagamaan, tradisi Romawi kuno, hingga transformasi sosial dan budaya yang berlangsung selama berabad-abad.

Asal-usul Nama dan Tokoh Santo Valentinus

Nama “Valentine” diyakini merujuk pada Santo Valentinus, seorang martir Kristen yang hidup pada abad ke-3 Masehi pada masa Kekaisaran Romawi. Catatan sejarah menunjukkan adanya lebih dari satu tokoh bernama Valentinus yang wafat pada tanggal 14 Februari, sehingga identitas historisnya masih menjadi perdebatan.

Legenda yang paling dikenal menyebutkan bahwa Valentinus merupakan seorang imam di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Claudius II. Pada periode ini, kaisar melarang prajurit muda untuk menikah dengan alasan bahwa pria lajang dinilai lebih fokus dan tangguh dalam peperangan. Valentinus menentang kebijakan itu dan secara diam-diam tetap menikahkan pasangan muda.

Tindakan tersebut diketahui oleh otoritas kekaisaran, sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi pada 14 Februari, ia disebut menulis surat kepada putri sipir penjara yang konon pernah ia sembuhkan dari kebutaan. Suratnya ditandatangani dengan kalimat “From your Valentine” yang kemudian menjadi frasa populer dalam tradisi kartu Valentine.

Pengaruh Tradisi Lupercalia

Selain legenda Santo Valentinus, sejumlah sejarawan mengaitkan peringatan 14 Februari dengan festival Romawi kuno bernama Lupercalia yang dirayakan pada pertengahan Februari. Lupercalia merupakan ritual kesuburan yang melibatkan berbagai prosesi keagamaan dan simbol-simbol kemakmuran.

Pada akhir abad ke-5, Paus Gelasius I menetapkan 14 Februari sebagai Hari Santo Valentinus. Langkah ini kerap dipandang sebagai upaya mengalihkan atau menggantikan tradisi pagan dengan perayaan yang lebih bernuansa Kristen.

Seiring waktu, makna perayaannya mengalami pergeseran dan berkembang melampaui konteks keagamaan semata.

Perkembangan pada Abad Pertengahan

Asosiasi antara 14 Februari dan cinta romantis mulai menguat pada Abad Pertengahan di Eropa. Penyair Inggris Geoffrey Chaucer, dalam karyanya “Parlement of Foules” pada tahun 1382, mengaitkan Hari Santo Valentinus dengan musim kawin burung. Sejak saat itu, peringatannya semakin diasosiasikan dengan perjodohan dan cinta.

Pada abad ke-15 dan ke-16, tradisi saling bertukar pesan dan puisi cinta mulai berkembang di kalangan bangsawan Eropa. Memasuki abad ke-18, kartu Valentine buatan tangan menjadi populer di Inggris.

Revolusi Industri kemudian memungkinkan produksi massal kartu ucapan, sehingga perayaan ini semakin meluas dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Transformasi di Era Modern

Pada era modern, Hari Valentine telah bertransformasi dari peringatan religius menjadi perayaan universal yang melintasi batas agama dan budaya. Setidaknya terdapat tiga makna utama yang kerap dilekatkan pada perayaan ini:

1. Apresiasi terhadap Hubungan

    Hari Valentine menjadi momentum untuk menyampaikan rasa terima kasih dan kasih sayang kepada pasangan, keluarga, maupun sahabat.

2. Ekspresi Perasaan

    Bagi sebagian orang, tanggal 14 Februari menjadi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini belum tersampaikan.

3. Penghargaan terhadap Diri Sendiri

    Dalam beberapa tahun terakhir, berkembang pula pemaknaan Hari Valentine sebagai waktu untuk merawat dan menghargai diri sendiri.

Dari sisi komersialisasi turut memainkan peran penting. Industri bunga, cokelat, perhiasan, serta layanan restoran dan pariwisata mengalami peningkatan transaksi menjelang 14 Februari.

Ragam Tradisi di Berbagai Negara

Perayaan Hari Valentine memiliki variasi tradisi di berbagai negara:

Jepang

Pada 14 Februari, perempuan memberikan cokelat kepada laki-laki, baik sebagai ungkapan perasaan pribadi maupun bentuk penghormatan kepada rekan kerja. Sebulan kemudian, pada 14 Maret, laki-laki membalas pemberian tersebut dalam perayaan White Day.

Korea Selatan

Selain Valentine dan White Day, terdapat pula peringatan Black Day pada 14 April. Mereka yang tidak menerima hadiah pada dua perayaan sebelumnya biasanya berkumpul dan menyantap mi hitam sebagai simbol kebersamaan para lajang.

Wales

Masyarakat Wales merayakan “Dydd Santes Dwynwen” pada 25 Januari. Pasangan saling bertukar sendok kayu berukir yang dikenal sebagai love spoons sebagai simbol cinta dan komitmen.

Tradisi-tradisi tersebut menunjukkan bahwa Hari Valentine telah mengalami adaptasi budaya sesuai dengan konteks sosial masing-masing negara.

Perspektif Sosial dan Budaya

Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, perayaan Hari Valentine kerap menjadi perdebatan publik. Sebagian kalangan memandangnya sebagai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai lokal atau keagamaan, sementara yang lain menilainya sebagai momentum universal untuk mengekspresikan kasih sayang.

Dinamika ini mencerminkan interaksi antara arus globalisasi dan identitas budaya lokal. Dalam praktiknya, makna Valentine dapat diterima, dimodifikasi, atau bahkan ditolak, tergantung pada sudut pandang masyarakat setempat.

Terlepas dari kontroversi dan aspek komersial, esensi Hari Valentine pada akhirnya kembali pada nilai kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap sesama.

Ungkapan apresiasi yang tulus, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan sederhana, diyakini memiliki dampak positif terhadap kualitas hubungan antarmanusia.

Hari Valentine mungkin diperingati hanya sekali dalam setahun, tetapi nilai yang dikandungnya sejatinya bersifat berkelanjutan. Konsistensi dalam memelihara hubungan dan menunjukkan kepedulian sehari-hari merupakan makna terdalam dari perayaannya.

Pernyataan disampaikan Yassierli saat membuka program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pekerjaan berbasis platform seperti affiliate marketing bukan sekadar tren sesaat, melainkan bentuk kompetensi baru yang menuntut kreativitas, disiplin, dan konsistensi.

“Affiliate ini merupakan kompetensi baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Peluangnya terbuka luas, tetapi harus dijalani secara disiplin, kreatif, dan berkelanjutan. Sudah banyak yang membuktikan keberhasilannya,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Shopee Indonesia untuk melatih 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK). Para instruktur akan mendapatkan pembekalan terkait strategi digital marketing serta optimalisasi skema affiliate di ekosistem e-commerce.

Pemerintah menargetkan setiap instruktur dapat melatih sedikitnya 600 peserta dalam satu tahun. Pada skema tersebut, total penerima manfaat diproyeksikan mencapai 60.000 orang di berbagai daerah.

“Perhitungannya sederhana. Jika satu instruktur melatih sekitar 60 peserta per bulan selama kurang lebih 10 bulan, maka satu instruktur bisa menjangkau 600 orang. Dikalikan 100 instruktur, targetnya 60 ribu afiliator tahun ini. Progresnya akan kami pantau setiap bulan bersama Shopee,” jelasnya.

Yassierli mengakui, hingga kini affiliate marketing masih berada dalam ranah pekerjaan informal dan belum dikategorikan sebagai profesi formal.

Namun demikian, ia menilai sektor tersebut berpotensi menjadi alternatif sumber penghasilan, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menyampaikan bahwa inisiatif ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam memperkuat ekosistem talenta digital nasional.

Ia menegaskan, Shopee tidak sekadar membagikan wawasan seputar mekanisme dan strategi affiliate marketing, tetapi juga mendorong balai pelatihan vokasi agar semakin optimal menjalankan perannya sebagai pusat pengembangan kompetensi digital hingga ke berbagai wilayah.

“Melalui program Training of Trainers Shopee Affiliate ini, kami ingin memastikan para instruktur memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik affiliate marketing. Harapannya, mereka dapat menjadi penggerak utama dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah,” katanya. 

Sementara itu, CEO & Founder Bintang Agency, Fajar Setiawan menyatakan minat masyarakat untuk menjadi affiliate tergolong tinggi. Tantangan terbesar, menurutnya, terletak pada konsistensi dalam membangun konten dan menjaga performa.

“Ketertarikan masyarakat sebenarnya besar. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mereka konsisten dan terus mengembangkan kemampuan,” ujarnya, dikutip dari detik.com, Jumat (13/2/2026).

Dari sisi pendapatan, ia menilai potensi komisi affiliate cukup menjanjikan. Penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR), bahkan lebih, dinilai realistis dicapai apabila dijalankan secara serius.

“Komisi affiliate itu variatif. Ada yang memperoleh jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah, tergantung performa dan strategi masing-masing,” tambahnya.

Fajar menyebut saat ini terdapat sekitar 4.000 kreator yang aktif dalam ekosistem agensinya dan menegaskan bahwa peluang di sektor affiliate marketing masih terbuka lebar bagi siapa pun yang memiliki komitmen jangka panjang. (*/)

Portal yang terpasang di pintu masuk kawasan tersebut, diketahui dalam kondisi tidak normal dan layarnya pecah. Belum ada keterangan resmi terkait pelaku, kronologi maupun motif perusakan.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, Eva Yunita menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut.

“Kami tentunya sangat menyayangkan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pengrusakan aset Pemda tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/2/2026).

Terkait nilai anggaran pengadaan portal parkir elektronik di pasar Adji Dilayas, Diskoperindag menegaskan bahwa pengalokasian anggaran berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Untuk total anggaran pengadaan portal tersebut silakan berkoordinasi dengan pihak PUPR, karena anggaran pengadaan dialokasikan di DPA Dinas PUPR,” jelasnya.

Meski terjadi kerusakan pada perangkat fisik, Diskoperindag memastikan operasional sistem parkir di Pasar Adji Dilayas tetap berjalan.

“Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak Parkee sebagai rekanan dalam pemeliharaan software parkir elektronik ini, kondisi tersebut tidak mengganggu operasional parkir elektronik,” katanya.

Soal pemeliharaan, Diskoperindag menyebut tanggung jawab masih berada di Dinas PUPR karena proses serah terima belum sepenuhnya rampung.

“Biaya pemeliharaan masih ditangani Dinas PUPR karena memang serah terima masih dalam proses sehingga belum ada alokasi anggaran pemeliharaan di Diskoperindag,” tambahnya.

Pemkab Berau mengajak seluruh masyarakat, termasuk pedagang dan pengunjung Pasar Adji Dilayas, untuk turut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah.

“Terkait dengan kerusakan tersebut, kami mengajak seluruh warga termasuk para pedagang agar kita sama-sama menjaga aset daerah ini. Niat Pemda terkait parkir elektronik ini agar lebih transparan dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, penerapan parkir elektronik di Pasar Adji Dilayas merupakan bagian dari upaya digitalisasi pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan asli daerah (PAD).

Karakter suaranya yang lembut, meditatif, dan repetitif, sape kerap dijuluki sebagai “alat musik dari surga” oleh para pegiat seni karena nuansanya yang menenangkan dan reflektif.

Jejak Sejarah dan Nilai Spiritual

Dalam tradisi lisan masyarakat Dayak, sape diyakini berasal dari ilham spiritual. Salah satu legenda yang berkembang di kalangan Dayak Kenyah menyebutkan bahwa alat musik ini tercipta dari mimpi seorang lelaki yang mendengar alunan bunyi indah dari alam, baik dari dasar sungai maupun dari hutan.

Ia kemudian membuat instrumen dari kayu berbentuk menyerupai perahu dengan dawai dari serat pohon, mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Sejak saat itu, sape dipercaya memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa dan mengiringi ritual penyembuhan.

Pada masa lalu, sape dimainkan dalam upacara adat, ritual pengobatan (belian), serta sebagai sarana komunikasi simbolik dengan roh alam. Permainannya bersifat repetitif dan hipnotik, selaras dengan fungsi ritual yang sakral.

Dalam beberapa komunitas, terdapat pula aturan adat yang membatasi siapa yang boleh memainkan sape, termasuk larangan bagi perempuan pada masa tertentu.

Konstruksi dan Ciri Fisik

Secara organologis, sape termasuk dalam kelompok kordofon (alat musik berdawai). Bentuknya memanjang dengan bagian tubuh menyerupai perahu atau badan manusia tanpa lubang suara di bagian depan, rongga resonansi biasanya berada di bagian belakang atau bawah badan instrumen.

Secara tradisional, sape dibuat dari satu balok kayu utuh yang dilubangi bagian tengahnya. Kayu yang umum digunakan antara lain kayu adau (nangka hutan) dan kayu marang, karena ringan serta memiliki kualitas resonansi yang baik.

Pada masa lalu, dawai dibuat dari serat pohon aren atau rotan yang dipilin. Seiring perkembangan zaman, bahan tersebut digantikan oleh kawat baja atau senar gitar untuk menghasilkan suara yang lebih kuat dan stabil.

Bagian fret atau penentu nada awalnya dibuat dari potongan kayu atau bambu kecil yang ditempel menggunakan lilin lebah hutan (kelulut), sehingga dapat digeser sesuai kebutuhan tangga nada.

Transformasi ke Panggung Dunia

Perkembangan sape tidak terlepas dari perubahan fungsi sosialnya. Jika dahulu digunakan terutama untuk ritual adat dan penyembuhan, kini sape tampil sebagai instrumen hiburan dan pertunjukan seni.

Jumlah dawai yang semula hanya dua atau tiga, kini dapat mencapai empat hingga delapan dawai pada sape modern. Bahkan, beberapa pengrajin menambahkan pickup elektrik sehingga lahir sape elektrik yang dapat tampil di panggung besar bersama instrumen modern lainnya.

Transformasi ini membuka ruang kolaborasi lintas genre, mulai dari musik pop, jazz, hingga world music. Sape kerap dipentaskan dalam festival budaya tingkat nasional dan internasional, memperkenalkan identitas Dayak ke panggung global.

Makna Ornamen dan Identitas Budaya

Hampir seluruh sape dihiasi ukiran khas Dayak yang sarat makna simbolik. Motif yang sering digunakan antara lain motif pakis, aso (naga anjing), serta ornamen geometris yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam dan leluhur.

Ukirannya bukan sekadar elemen estetika, tetapi menjadi penanda identitas budaya, status sosial, serta perlindungan spiritual bagi pemiliknya.

Keberadaan ornamen ini menegaskan bahwa sape bukan sekadar alat musik, melainkan karya seni ukir yang menyatu dengan nilai kosmologi masyarakat Dayak.

Peran Maestro dan Upaya Pelestarian

Popularitas sape di kancah nasional dan internasional tidak terlepas dari kontribusi para maestro, seperti Uyau Moris dan sejumlah seniman Dayak lainnya yang aktif memperkenalkan sape melalui rekaman dan pertunjukan lintas negara.

Berbagai sanggar seni dan komunitas budaya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sarawak (Malaysia) juga terus mengajarkan teknik bermain sape kepada generasi muda.

Dalam konteks pelestarian, sape kini diajarkan di sejumlah sekolah dan ditampilkan dalam agenda kebudayaan daerah. Pemerintah daerah bersama komunitas adat juga mendorong dokumentasi musik tradisional ini sebagai bagian dari warisan budaya takbenda.

Warisan yang Terus Beradaptasi

Keberlanjutan sape menunjukkan bahwa tradisi dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Meskipun material, jumlah dawai, dan sistem penguat suara mengalami perubahan, karakter bunyi yang lembut dan kontemplatif tetap menjadi ciri khas utama.

Sape bukan sekadar instrumen musik, melainkan representasi identitas, spiritualitas, dan daya tahan budaya masyarakat Dayak. Dari rumah panjang di pedalaman Kalimantan hingga panggung internasional, alunan sape terus mengalir sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan tradisi yang diwariskan lintas generasi.

Camat Maratua, Ariyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini fasilitas pendidikan prasekolah di wilayahnya masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan tersebut berdampak pada pilihan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

“Keberadaan TK Negeri sangat dibutuhkan agar anak-anak di Maratua memperoleh akses pendidikan usia dini yang setara dengan wilayah lain,” ujar Ariyanto saat memaparkan usulan prioritas kecamatan dalam forum Musrenbang, Rabu (11/2/2026).

Dia mengatakan, pemerintah kecamatan telah mengusulkan penyediaan lahan sebagai langkah awal realisasi pembangunan. Ia menekankan bahwa pendidikan usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Selain pembangunan gedung sekolah, pemerintah kecamatan juga menyoroti kebutuhan sarana pendukung bagi tenaga pendidik.

Fasilitas seperti rumah dinas guru dan dukungan operasional dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Ariyanto menambahkan, pemerataan layanan pendidikan dasar harus menjadi perhatian serius, khususnya di daerah terluar dan kepulauan. Ia berharap usulan tersebut dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Jika dimulai sejak usia dini dengan fasilitas yang memadai, kami optimistis kualitas generasi di Maratua akan semakin baik,” katanya.

Melalui pembangunan TK Negeri, Pemerintah Kecamatan Maratua menargetkan terciptanya akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata, sehingga anak-anak di wilayah kepulauan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. 

Masjid tersebut menjadi bagian dari penyediaan layanan dasar di kawasan inti pemerintahan IKN.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN (OIKN) Suwito menyampaikan, masjid berskala nasional itu dipersiapkan sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang interaksi sosial umat Muslim di ibu kota baru.

“Fasilitas peribadatan melengkapi infrastruktur dasar lainnya di IKN, salah satunya Masjid Negara,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, pada bulan puasa tahun ini masjid tersebut sudah dapat digunakan untuk pelaksanaan shalat lima waktu, Shalat Jumat, hingga rangkaian kegiatan keagamaan selama Ramadhan, termasuk Shalat Tarawih dan Shalat Idul Fitri.

Masjid Negara IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 61.596 meter persegi. Rumah ibadah itu diproyeksikan mampu menampung lebih dari 60.000 jamaah dan dilengkapi kolam retensi sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan kawasan.

Secara arsitektur, bangunan masjid mengusung perpaduan konsep modern dan spiritual. Kubahnya dirancang menyerupai sorban, sementara menara setinggi 99 meter merepresentasikan Asmaul Husna. Progres pembangunan fisik disebut telah mencapai sekitar 98 persen.

Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Negara IKN juga dirancang menjadi pusat kegiatan sosial dan edukasi. Fasilitas yang tersedia meliputi perpustakaan digital, ruang pertemuan, serta area komersial yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Selama Ramadhan 1447 Hijriah, sejumlah agenda telah disiapkan, antara lain bazar Ramadhan, kegiatan berbuka puasa bersama, pusat jajanan takjil, kajian subuh, kultum Tarawih, pengajian untuk generasi muda dan kaum ibu, hingga peringatan Nuzulul Quran.

OIKN juga memastikan kegiatan keagamaan tidak hanya terpusat di Masjid Negara. Ramadhan tahun ini turut dimeriahkan di 12 masjid dan 37 mushala yang tersebar di kawasan perkantoran, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), serta rumah susun di wilayah IKN.

Keberadaan Masjid Negara IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol religiusitas di ibu kota baru, tetapi juga memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam agenda SAKIP dan ZI Award yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” pada Rabu (11/2/2026).

Kegiatan berlangsung secara hybrid itu dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, jajaran pimpinan kementerian/lembaga, serta unit kerja penerima penghargaan. 

Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap instansi yang dinilai konsisten memperkuat sistem akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam laporan capaian kinerja, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menekankan pentingnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kinerja birokrasi. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas harus mampu mendorong perubahan nyata, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk dalam penguatan layanan publik terintegrasi seperti Mal Pelayanan Publik. 

Rini menegaskan, predikat WBK dan WBBM merupakan refleksi komitmen institusi dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional.

Bagi OBU Wilayah VII, capaian WBBM 2025 menjadi tonggak penting setelah sebelumnya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020. 

Upaya menuju WBBM yang ditempuh dalam beberapa tahun terakhir diwarnai proses evaluasi berkelanjutan, penguatan pengawasan internal, serta percepatan transformasi digital layanan.

Pencapaian ini turut didukung kolaborasi lintas sektor, mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pemerintah daerah, instansi Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ), Basarnas, operator dan pengelola bandar udara, maskapai penerbangan, hingga unsur masyarakat sebagai pengguna jasa. Sinergi inilah yang menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi udara yang tertib, aman, dan berintegritas.

Secara nasional, OBU Wilayah VII tercatat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil meraih predikat WBBM Tahun 2025. Pada saat yang sama, sejumlah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) lainnya, termasuk Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu, memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Meski demikian, capaian tersebut dipandang sebagai pijakan untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi secara berkelanjutan. OBU Wilayah VII menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga konsistensi penerapan nilai integritas, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna memastikan standar pelayanan publik tetap terjaga.

OBU Wilayah VII juga berkomitmen berbagi praktik baik dalam pembangunan Zona Integritas kepada unit kerja lain di wilayahnya. Langkahnya diharapkan mampu memperluas implementasi birokrasi bersih dan melayani, sekaligus mendukung agenda besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025, tarif pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan sebesar 10 persen, naik dari sebelumnya 7,5 persen.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna mendukung program mandatori biodiesel B40. Besaran pungutan bersifat progresif dan mengikuti harga referensi bulanan yang ditetapkan pemerintah.

Adapun tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen telah berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan tetap menjadi dasar pengenaan pajak pada 2026.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, pembelian tandan buah segar (TBS) oleh industri atau eksportir dikenakan tarif 0,25 persen.

Sementara itu, petani yang masuk kategori UMKM tetap dikenai PPh Final 0,5 persen dari omzet, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan batas omzet Rp4,8 miliar per tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan (PBB-P3) juga tidak mengalami perubahan, dengan tarif 0,5 persen dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar 40 persen.

Beberapa daerah, muncul wacana optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun, kebijakan ini masih dalam pembahasan dan belum diterapkan secara merata.

Selain aspek pajak, kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian utama pada 2026. Sertifikasi ini bersifat wajib, dan ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif.

Kebijakan berlaku selama lima hari pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, WFA bukanlah tambahan hari libur, melainkan untuk mengatur pola kerja yang memberikan keleluasaan untuk lokasi kerja.

“Pemerintah akan menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya. Ini clear WFA atau Flexible Working Arrangement. Tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026), diikutip dari Detik.com.

Menurut Airlangga, kebijakan ini disiapkan untuk membantu masyarakat mengatur perjalanan mudik dan arus balik Lebaran tanpa mengganggu produktivitas kerja. Fleksibilitas diharapkan dapat meredam kepadatan pergerakan pada waktu-waktu tertentu.

“Ini untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, dengan tetap memberikan fleksibilitas hari kerja bagi ASN maupun pekerja swasta,” katanya.

Pemerintah memproyeksikan lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Lebaran 2026 akan signifikan, berkaca pada tren tahun sebelumnya. Airlangga menyebut, mobilitas saat Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 juta orang.

“Pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru 110,43 juta, dan secara year on year di 2025 tumbuh 5,11 persen,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli meminta pemerintah daerah mengimbau perusahaan swasta agar menerapkan kebijakan serupa.

“Kami mengharapkan perusahaan dapat memberlakukan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026, selain 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026.

“Pelaksanaan WFA dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” katanya.

Meski demikian, WFA tidak berlaku bagi sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan keberlangsungan produksi. Yassierli menyebut sektor kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya dikecualikan dari skema ini.

“Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pelayanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa penerapan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Hak upah pekerja tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Upah selama WFA diberikan sesuai dengan yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan dapat diatur perusahaan agar produktivitas tetap terjaga,” ujar Yassierli.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, stimulus ini dirancang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas sekaligus menjaga perputaran ekonomi selama periode mudik Lebaran.

“Pada siang hari ini, pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 menjelang bulan Ramadan dan libur Idulfitri 2026,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan dukungan non-APBN untuk program diskon tarif transportasi. Potongan harga mencakup berbagai moda angkutan umum.

Untuk kereta api, pemerintah memberikan diskon 30 persen pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang. Angkutan laut juga mendapat potongan 30 persen pada 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan sasaran 445 ribu penumpang.

Sementara itu, sektor penyeberangan memperoleh pembebasan tarif jasa kepelabuhanan sebesar 100 persen pada 12–31 Maret 2026. Kebijakan ini diproyeksikan melayani sekitar 945 ribu kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

“Diskon tarif transportasi dengan total estimasi anggaran sebesar Rp911,16 miliar dari APBN dan dukungan non-APBN,” kata Teddy.

Untuk angkutan udara domestik kelas ekonomi, pemerintah menetapkan potongan harga sebesar 17–18 persen pada periode 14–29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.

Selain kebijakan tarif, pemerintah juga menerapkan skema kerja fleksibel guna mengurai kepadatan arus mudik.

Kebijakan work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) berlaku selama lima hari, yakni 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Paket stimulus juga mencakup bantuan sosial untuk menjaga daya beli. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.

“Bantuan ini ditargetkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1–4, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun,” ujar Teddy.

Pemerintah berharap rangkaian kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh akses perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

Informasi mengenai patung ini, dibagikan melalui akun Instagram @gerbang.nusantara.berita hingga viral dan ramai diperbincangkan diberbagai platform media sosial.

Kepala Desa Muara Muntai Ulu, Husain, mengungkapkan bahwa patung tersebut dibuat dengan memanfaatkan material sisa dan barang bekas. Anggaran yang digunakan sebagian besar dialokasikan untuk pembelian pompa air sebagai pelengkap interior.

“Intinya patung itu memanfaatkan barang-barang bekas, seperti smartphone bekas yang dipotong-potong, bagian besi, lalu sisa semen dan pasir,” ujarnya

Ia menjelaskan, inisiatif pembangunan patung bertujuan untuk mempercantik lingkungan desa sekaligus menghadirkan simbol khas daerah. Pesut Mahakam sendiri merupakan satwa endemik Sungai Mahakam yang telah lama menjadi identitas Kalimantan Timur.

Proses pembuatannya melibatkan kuli bangunan setempat dengan pendekatan swadaya. Kreativitas dalam memanfaatkan material sisa dinilai menjadi kunci utama terwujudnya patung tersebut dengan biaya yang efisien.

Keberadaan patung pesut itu, kini tidak hanya memperindah kawasan desa tetapi juga menarik perhatian warganet. Sejumlah unggahan di media sosial menunjukkan respons positif dan kekaguman masyarakat terhadap inovasi sederhana namun berdampak visual tersebut.

Pemerintah desa berharap, keberadaan patung pesut tersebut dapat menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat yang berkunjung ke Muara Muntai Ulu, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap simbol lokal yang diangkat melalui karya kreatif warga setempat.

Pantauan kartanews.com pada Rabu (10/2/2026) siang, sejumlah petugas klenteng terlihat melakukan penataan ulang ornamen, area altar dibersihkan secara menyeluruh, dan lampion merah dipasang berderet dari halaman, jalan hingga pintu masuk klenteng, sementara jemaat datang silih berganti untuk melakukan sembahyang.

Hiasan kaligrafi berisi doa dan harapan turut menghiasi dinding, mempertegas nuansa perayaan yang hangat dan penuh optimisme.

Semarak perayaan juga mulai terlihat di sejumlah kawasan perdagangan di Tanjung Redeb. Toko-toko menghadirkan beragam pernak-pernik khas Imlek, mulai dari lampion hingga hiasan bertema shio naga tahun berjalan.

Warna merah yang mendominasi etalase pertokoan menjadi penanda kuat datangnya tahun baru Tionghoa.

Salah seorang warga, Sherly (34) keturunan Tionghoa yang ditemui di klenteng saat mengikuti persiapan perayaan, mengungkapkan bahwa bagianya suasana menjelang Imlek selalu menghadirkan nuansa berbeda dibanding hari-hari biasa.

Selain melakukan persiapan di klenteng, keluarga juga menata rumah dan menyiapkan hidangan khas sebagai bagian dari tradisi.

“Biasanya itu kami gotong royong untuk bersih-bersih rumah beberapa hari sebelum Imlek. Terus menyiapkan hidangan seperti kue keranjang dan jeruk mandarin sebagai menu wajib. Setelah sembahyang di klenteng, keluarga besar berkumpul untuk makan bersama dan saling mendoakan,” ujarnya.

Ia berharap, perayaan Imlek tahun ini membawa kedamaian dan keberkahan, tidak hanya bagi masyarakat Tionghoa, tetapi juga bagi seluruh warga Berau.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, penyambutan Imlek di Kabupaten Berau menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah yang memperkuat harmoni dalam keberagaman.

Berdasarkan informasi, puncak perayaan dijadwalkan berlangsung pada malam pergantian tahun yang akan diisi dengan sembahyang bersama dan doa pergantian tahun di klenteng.

Namun karena keterbatasan ekonomi membuat permintaan itu belum dapat dipenuhi oleh ibunya.

YBS diketahui telah kehilangan ayahnya sejak sebelum ia dilahirkan. Dalam kesehariannya, YBS tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. 

Sementara itu, ibunya yang berinisial MGT (47), menetap di kampung yang berbeda bersama lima anaknya yang lain. Kondisi tersebut menyebabkan YBS tumbuh dengan keterbatasan perhatian dan pendampingan dari sosok ibunya.

Pada malam sebelum kejadian, YBS diketahui sempat menginap di rumah ibunya. Keesokan paginya, sekitar pukul 06.00 WITA, ia diantar menggunakan ojek menuju rumah neneknya. 

“Saya sempat berpesan supaya rajin sekolah dan mengerti kondisi keluarga yang sedang sulit,” ujar sang ibu dengan suara bergetar.

Pada Kamis pagi (29/1/2026), warga setempat sempat melihat YBS duduk di depan rumah neneknya. Padahal, pada jam tersebut, ia seharusnya sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Menjelang siang hari, warga yang sedang menggembalakan ternak menemukan YBS dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar lokasi kejadian. 

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian setempat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Dalam proses pemeriksaan, aparat Polres Ngada menemukan secarik kertas berisi tulisan tangan YBS yang menggunakan bahasa daerah setempat. Surat tersebut ditujukan kepada sang ibu dan berisi pesan perpisahan.

Dalam surat tersebut, YBS meminta ibunya untuk merelakan kepergiannya serta tidak menangis. Pada bagian akhir surat, terdapat gambar sederhana menyerupai wajah menangis, yang diduga dibuat sendiri oleh korban.

Isi Surat yang Ditemukan:

KERTAS TII MAMA RETI

MAMA GALO ZEEMAMA MOLO JA’OGALO MATA MAE RITA EE MAMA

MAMA JAO GALO MATA MAE WOE RITA NE’E GAE NGAO EEMOLO MAMA

Terjemahan:

SURAT UNTUK MAMA RETI

MAMA SAYA PERGI DULU, MAMA RELAKAN SAYA PERGI, JANGAN MENANGIS YA MAMA

MAMA SAYA PERGI, TIDAK PERLU MAMA MENANGIS, MENCARI, ATAU MERINDUKAN SAYA

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. 

Kejadian tersebut juga menjadi perhatian luas karena menyangkut isu perlindungan anak, kesejahteraan keluarga, serta pentingnya dukungan psikososial bagi anak-anak, khususnya yang hidup dalam kondisi rentan.

Kebijakan diambil menyusul temuan pelanggaran serius berupa praktik pungutan di luar ketentuan resmi serta dugaan perundungan di lingkungan pendidikan tersebut.

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang berisi dugaan perlakuan tidak wajar terhadap peserta PPDS junior. Tangkapan layar pesan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan klarifikasi mendalam terhadap laporan yang masuk. Hasilnya, ditemukan adanya pengeluaran yang dibebankan kepada peserta didik di luar biaya pendidikan yang seharusnya.

“Setelah kami lakukan penelusuran, kegiatan residensi PPDS Mata di RSMH kami hentikan sementara,” ujarnya dikutip dari Detik.com, Selasa (13/1/2026).

Azhar, yang akrab disapa Aco, menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bentuk sanksi administratif sekaligus peringatan keras agar praktik serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan, Kemenkes akan menerapkan kebijakan yang sama terhadap program studi lain apabila ditemukan pelanggaran sejenis.

Menurutnya, pembukaan kembali kegiatan pendidikan tersebut sangat bergantung pada komitmen dan langkah perbaikan yang dilakukan oleh pihak fakultas dan rumah sakit pendidikan. 

“Durasi penghentian bergantung pada rencana aksi serta implementasi perbaikan di lapangan. Ada tahapan yang harus dijalankan, sebagaimana yang pernah dilakukan di institusi lain. Prinsipnya, semua kami perlakukan setara,” tegasnya.

Sebelumnya, dugaan perundungan di lingkungan PPDS Mata Universitas Sriwijaya disebut berdampak serius pada kondisi psikologis salah satu peserta didik junior. Korban dilaporkan mengalami tekanan berat hingga melakukan percobaan bunuh diri, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari program pendidikan tersebut.

Dalam pesan berantai yang beredar, disebutkan adanya permintaan dana oleh oknum senior kepada junior untuk membiayai berbagai kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, mulai dari kebutuhan pribadi, gaya hidup, hingga kegiatan hiburan. 

Bentuk perundungan yang diduga dilakukan senior dinilai beragam dengan rincian broadcast message sebagai berikut:

- Uang semesteran senior

- Clubbing dan party senior

- Alat olahraga, sewa padel, sepeda, club sepakbola senior

- Membeli skincare

- Menanggung makan minum senior

- Membelikan tiket konser, tiket pesawat

- Biaya sewa rumah dan kosan senior

- Biaya perpisahan senior

- Biaya penelitian ilmiah dan seminar senior

- Antar jemput anak senior

- Membelikan alkes senior

- Barang mewah lainnya

Modus kejahatan ini dilakukan dengan meminta uang tunai / cash kepada junior dengan cara yang rapi dan sembunyi-sembunyi.

Adanya kejadian ini, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan tenaga kesehatan yang aman, profesional, dan bebas dari kekerasan maupun praktik tidak etis. Azhar memastikan pengawasan terhadap program PPDS di seluruh Indonesia akan terus diperketat guna mencegah terulangnya kasus serupa. (AUNI)