Gelar Rapat Darurat, Pemkab Berau Minta PLN Segera Atasi Masalah Pemadaman Listrik

KARTANEWS.COM, BERAU – Jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Berau mengelar rapat darurat ihwal krisis aliran listrik yang belakangan ini memicu protes publik. Lewat forum lintas instansi pada Selasa (27/10/2026), pihak pemerintah daerah mendesak agar kendala tersebut lekas diurai agar rutinitas warga tidak kembali lumpuh.

Agenda Rapat yang dilangsungkan pasca protes warga yang mendatangi kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026) malam ini, dihadiri sejumlah pihak antara lain, delegasi warga, jajaran Forkopimda, perwakilan Kesultanan Gunung Tabur serta Sambaliung, manajemen PLN UP3 Berau, hingga manajemen PLTU Lati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menuntut agar pemenuhan energi listrik bagi rakyat diposisikan sebagai prioritas utama dalam operasional maupun distribusi. Ia menggarisbawahi urgensi koordinasi intensif antara pihak PLN dengan korporasi pemakai daya guna merumuskan skema yang memihak kepentingan publik.

“Manajemen PLN UP3 Berau wajib mendahulukan kepentingan warga serta merajut komunikasi bersama perusahaan pelanggan besar supaya kebutuhan setrum masyarakat lebih terakomodasi,” ungkapnya.

Sri Juniarsih memaparkan bahwa energi listrik kini memegang peran vital bagi penunjang eksistensi harian. Tidak terbatas pada sektor domestik saja, ketersediaan daya juga berdampak langsung terhadap sektor perniagaan, termasuk roda perdagangan yang bergantung pada koneksi internet dan teknologi digital.

Oleh sebab itu, ia menghendaki agar penyelesaian masalah kelistrikan ini turut memperhitungkan imbasnya terhadap sektor perekonomian warga. Kepala daerah pun mengusulkan agar skema dukungan lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility / CSR) dilirik guna menghadirkan sarana penunjang komunikasi di area publik terbuka.

Di samping penyelesaian masalah darurat saat ini, Pemkab Berau turut mencermati kesiapan suplai energi menjelang bulan suci Ramadan. Sri Juniarsih berharap kestabilan daya dapat dipertahankan agar masyarakat terhindar dari pemadaman beruntun saat beribadah maupun beraktivitas.

“Kami enggan melihat pemadaman selalu berulang setiap menyambut Ramadan. Jangan sampai warga telanjur mengidentifikasikan seringnya lampu padam sebagai penanda datangnya bulan puasa,” kritiknya.

Bupati turut menyinggung proyek penyambungan jaringan listrik interkoneksi se-Kalimantan Timur yang dijadwalkan rampung pada 2027. Dirinya optimistis perluasan infrastruktur tersebut mampu memperkokoh stabilitas jaringan sekaligus meratakan distribusi energi, khususnya bagi warga di Bumi Batiwakkal.

“Kami menaruh harapan besar program tersebut mampu memperkuat ketahanan kelistrikan serta mewujudkan pemerataan energi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyoroti hak-hak para pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman, termasuk perihal prosedur ganti rugi. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pemenuhan hak kompensasi tersebut tidak boleh mengurangi esensi utama berupa perbaikan kualitas layanan setrum.

“Hak ganti rugi bagi konsumen memang wajib dipenuhi, tetapi jangan sampai hal itu dijadikan alasan pemakluman untuk terus memadamkan lampu. Terlebih saat ini warga tengah bersiap menyambut bulan puasa,” tandas Gamalis.

Pemkab Berau optimis hasil mediasi bersama PLN UP3 Berau, PLTU Lati, dan instansi terkait mampu dieksekusi melalui aksi nyata demi menuntaskan krisis energi. Pemerintah Daerah turut berharap sinergi yang terjalin ini sanggup mengamankan stabilitas kehidupan masyarakat sekaligus memulihkan denyut nadi perekonomian di Bumi Batiwakkal. (Adv)