Unsur Pimpinan Pemprov Kaltim Diduga Mangkir Dari Rapat Paripurna DPRD

KARTANEWS.COM, SAMARINDA— Jalannya roda pemerintahan di Kalimantan Timur diwarnai ketegangan administrasi. Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi (22/6/2026) terpaksa ditunda lantaran seluruh unsur pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mangkir tanpa memberikan keterangan resmi.

​Agenda yang sedianya dimulai tepat pukul 10.00 WITA di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, terkatung-katung tanpa kepastian hingga pukul 13.00 WITA.

​Padahal, rapat paripurna kali ini tergolong krusial. Agendanya adalah mendengarkan penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025. 

Namun, hingga tenggat waktu tersebut, batang hidung Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga jajaran asisten Pemprov Kaltim sama sekali tidak terlihat.

​Kekecewaan Mendalam Parlemen

​Ketidakhadiran pihak eksekutif tanpa pemberitahuan ini memicu reaksi keras dari para legislator yang telah menunggu lebih dari dua jam bersama para tamu undangan.

​Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, secara terbuka melayangkan kritik tajam. Ia menilai sikap Pemprov Kaltim tidak mencerminkan hubungan antarlembaga yang kooperatif dan saling menghormati.

​"Kita ini kan sejajar dengan pemerintah. Minimal asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir. Kecewa. Bukan kecewa saya sendiri, rakyat Kalimantan Timur kecewa," tegas Jahidin dengan nada kecewa.

​Rencana Penjadwalan Ulang Malam Ini

​Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memastikan bahwa rapat akhirnya resmi dibatalkan dan ditunda karena waktu sudah telanjur memasuki jam makan siang.

​"Ini batal karena Pemprov enggak datang. Jadi ditunda dulu karena sudah mau masuk makan siang juga kan waktunya," ujar Ananda.

​Kendati demikian, DPRD Kaltim tidak ingin agenda penting ini mandek terlalu lama. Pihak legislatif berencana untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut pada Senin malam, meski mereka masih harus menunggu kepastian dan informasi lebih lanjut dari pihak eksekutif.

​Ananda juga menggarisbawahi bahwa insiden ini menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi total terhadap pola komunikasi di pemerintahan.

​"Ke depan harus kita perbaiki tata administrasinya juga, birokrasi administrasi surat-menyuratnya juga harus diperbaiki," pungkasnya.(Rein/daa)