​Pemerintah Diminta Cabut Konsesi Ormat, Pengamat: Jaga Kredibilitas RI Terhadap Palestina

KARTANEWS.COM, INDONESIA - PT Ormat Geothermal didapuk sebagai mitra oleh Pemerintah melalui Special Mechine Vechicle Kementerian Keuangan (Kemenkeu) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk turut menjadi investor dalam proyek eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku dan Toka Tindung, Sulawesi Utara.

Sejalan dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengkonformasi bahwa PT Ormat menjadi pemenang pelanggan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan pada Senin (12/1/2026).

Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhma menyatakan bahwa kerja sama tersebut menandakan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Israel.

Ia menilai bahwa PT Ormat Geothermal Indonesia adalah perusahaan yang dikelola oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang didirikan di atas jaringan teknik, produksi, dan modal dari Israel.

Dirinya menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan selalu mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Akan tetapi, partisipasi ekonomi pada skala sebesar ini memiliki arti politik.

"Memperkuat hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menghasilkan ketidaksesuaian kebijakan yang jelas. Saat komunikasi kebijakan luar negeri dan tindakan ekonomi bertentangan, kepercayaan akan menurun," ujarnya dikutip dalam laman middleeastmonitor.

Ia menyatakan, keputusan ini menghadirkan dua risiko yang jelas. Pertama, mengurangi kekuatan politik Indonesia terhadap Palestina dan kedua, memperlihatkan kerentanan lingkungan terhadap tekanan industri yang lebih besar.

Selain itu, risiko lingkungan bukan hanya sebuah konsep. Proyek-proyek yang berhubungan dengan Ormat Technologies di berbagai lokasi di Indonesia telah merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat setempat.

Di sisi lain, Zulfikar membeberkan bahwa Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya.

Dalam hal ini, menyetujui proyek-proyek yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut.

"Ini menunjukkan bahwa prinsip politik bisa dikompromikan demi investasi. Setelah sinyal itu dikirim, kepercayaan diri akan menurun. Saat yang bersamaan, masyarakat dan lahan Indonesia menanggung biaya lingkungan," ungkapnya.

Dia menilai bahwa kolaborasi antara Pemerintah RI dan PT Ormat Geothermal bukanlah pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan.

"Ini adalah kerugian berlipat.Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina dan sekaligus memperlihatkan pulau yang rentan itu pada tekanan ekologis yang lebih besar," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa integritas dan perlindungan lingkungan merupakan aset yang strategis. Apabila keduanya tergerus, kerusakannya akan menyebar melebihi satu proyek.

"Oleh karena itu, Pemerintah harus menghapus konsesi itu dan menyesuaikan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Melindungi Halmahera serta menjaga kredibilitas Indonesia dan sekitarnya," tutupnya.