Menkeu Purbaya Kritik Ketergantungan Impor Minyak Akibat Stagnasi Pembangunan Kilang

KARTANEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan energi di Indonesia yang hingga kini masih bergantung pada impor produk minyak dari luar negeri, terutama dari Singapura. Ia menegaskan, ketergantungan ini terjadi karena Indonesia tidak pernah lagi membangun kilang minyak baru sejak terakhir kali pada tahun 1988 dengan berdirinya Kilang Balongan.

“Sudah berapa puluh tahun kita alami hal ini? Kita pernah bangun kilang baru, enggak? Sejak krisis sampai sekarang, enggak pernah,” ujar Purbaya sebagaimana dikutip dari keterangannya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).

Ia juga menyinggung soal rencana pembangunan tujuh kilang baru oleh Pertamina yang dijanjikan sejak 2018. Namun hingga kini, tidak ada satu pun proyek yang terealisasi. Hal ini menurutnya, membuat Indonesia terus menanggung kerugian karena harus mengimpor produk minyak jadi dari luar negeri.

“Dulu mereka janji dalam lima tahun akan bangun tujuh kilang. Sampai sekarang enggak ada satu pun. Jadi kita rugi besar, karena kita impor dari Singapura,” tegasnya sebagaimana dilansir dari Kumparan.

Purbaya menekankan pentingnya peran parlemen dalam mengawasi Pertamina agar proyek strategis benar-benar berjalan. Jika tidak ada perkembangan, pemerintah siap mengambil langkah tegas, mulai dari pemotongan anggaran hingga pergantian pimpinan perusahaan.

“Kalau enggak jalan, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya. Jadi tolong DPR juga kontrol,” ujarnya.

Lebih jauh, Purbaya mengungkapkan dirinya pernah mengusulkan alternatif pembangunan kilang dengan melibatkan investor asing. Namun, usulan tersebut ditolak Pertamina dengan alasan kelebihan kapasitas. Menurutnya, alasan itu tidak masuk akal karena janji pembangunan tujuh kilang saja tidak ada yang terealisasi.

Ia menegaskan bahwa kelemahan di sektor hilir energi membuat beban subsidi semakin berat bagi negara. Jika kilang baru segera dibangun, Indonesia bisa lebih mandiri, sementara subsidi bisa ditekan dan dialokasikan lebih tepat sasaran.

“Tujuan kita sama, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah,” pungkasnya. (AUNI)