Bupati Berau Ingatkan, Bantuan Harus Berdasarkan Data, Bukan Kedekatan Kekeluargaan

KARTANEWS.COM, BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya integritas data dan penerapan prinsip keadilan sosial dalam penyaluran bantuan pemerintah. 

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Ruang RPJPD Bapelitbang Berau, Selasa (21/10/2025).

Dalam arahannya, Bupati menyebut bahwa DTSEN atau DTKS merupakan instrumen utama dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Keberhasilan program sosial berawal dari kekuatan data yang akurat dan valid. Kita harus melihat secara detail datanya, namanya, alamatnya yang sesuai," ujarnya.

“Data yang benar akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan intervensi sosial bagi masyarakat rentan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa pembaruan dan verifikasi data tidak boleh bersifat administratif semata tetapi harus dilakukan secara aktif dengan pemantauan lapangan oleh aparatur kampung dan kelurahan.

“Pendataan ini harus terus diperbarui agar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak terdata,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Juniarsih juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi praktik kolusi dan kepentingan pribadi dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan.

“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang salah atau diberikan karena unsur kedekatan. Jika pun ada keluarga aparat yang menerima, itu harus berdasarkan data dan kriteria yang jelas, bukan karena hubungan personal,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa penanganan PPKS bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga RT.

Ia meminta agar setiap kampung dan kelurahan aktif memperbaharui data melalui mekanisme DTSEN untuk meminimalisir tumpang tindih bantuan serta mewujudkan keadilan sosial di Kabupaten Berau.

“Integritas dan transparansi harus dijaga dalam setiap proses pendataan. Semua harus berdasarkan data yang sahih, bukan karena siapa yang dikenal dekat,” katanya.

“Dengan begitu, kita bisa memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (AUNI)