Program Gratis Biaya Administrasi Rumah di Kaltim Sepi Peminat, dari 1.000 Kuota Baru Terserap 200 Unit

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Program pembebasan biaya administrasi perumahan yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program unggulan Gratis Poll belum terserap secara optimal. 

Dari kuota 1.000 unit rumah yang disiapkan pada tahun sebelumnya, realisasi pemanfaatan program tercatat masih sekitar 200 unit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban biaya awal saat mengakses pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR).

“Pada tahun sebelumnya pemerintah provinsi telah menyiapkan sekitar 1.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Namun hingga saat ini permintaan yang masuk kepada kami baru sekitar 200 unit,” ujarnya dikutip dari RRI, Jumat (6/3/2026)

Ia menjelaskan rendahnya tingkat realisasi program bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah tetapi penyerapan program sangat bergantung pada pengajuan yang dilakukan oleh pengembang perumahan serta lembaga perbankan yang menjadi penyalur kredit perumahan bagi masyarakat.

Fitra menerangkan bahwa mekanisme program berjalan melalui kerja sama antara pengembang (developer) dan pihak perbankan. 

Setelah proses administrasi dan pembiayaan perumahan dilakukan oleh konsumen melalui bank, pihak bank kemudian mengajukan tagihan biaya administrasi kepada pemerintah provinsi.

“Tagihan pembebasan biaya administrasi itu diajukan oleh developer melalui bank, kemudian bank yang menagihkannya kepada pemerintah provinsi. Jika tidak diajukan, maka secara administrasi tidak tercatat sebagai realisasi program,” terangnya.

Program pembebasan biaya administrasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah melalui skema pembiayaan perbankan.

Menurut Fitra, sisa kuota bantuan yang belum terserap pada tahun sebelumnya masih berpotensi dimanfaatkan oleh masyarakat selama program tersebut tetap berjalan dan ada pengajuan dari pihak terkait.

Untuk meningkatkan pemanfaatan program, pada tahun 2026 pemerintah provinsi bahkan telah menambah alokasi bantuan menjadi 2.000 unit rumah, diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Di tahun 2026 kami telah menyiapkan alokasi sekitar 2.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Namun realisasinya tetap bergantung pada pengajuan dari developer dan perbankan yang memproses kredit perumahan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus mendorong pengembang perumahan dan lembaga perbankan untuk lebih aktif mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, sehingga fasilitas bantuan yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.