Optimalkan Sektor Pariwisata, Pemkab Berau Terima Hasil Evaluasi Kinerja dari BPK Kaltim

KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja terkait tata kelola pembangunan sektor kepariwisataan untuk periode Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Penyerahan dokumen ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Dokumen evaluasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Auditorium Nusantara, Senin (22/12/2025).

Dalam sambutannya, Mochammad Suharyanto menekankan bahwa penyerahan LHP ini merupakan bagian dari siklus pengawasan untuk memastikan program daerah berjalan sesuai koridor. Ia mendorong agar seluruh poin rekomendasi yang tertuang dalam laporan tersebut segera direspon dengan langkah nyata oleh jajaran pemerintah daerah.

"Kami sangat mengharapkan agar setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini dapat segera ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan serta menjalankan roda pembangunan," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berdasarkan catatan BPK. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk membedah tantangan dalam pengembangan pariwisata Berau agar ke depannya lebih terarah dan berkualitas.

"Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK menjadi perhatian serius bagi kami. Laporan ini bukan sekadar pengawasan, melainkan bahan evaluasi fundamental untuk menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Berau agar semakin baik," tuturnya.

Prosesi serah terima ini juga menjadi bagian dari rangkaian penyerahan sembilan LHP kepada berbagai pemerintah daerah di Kalimantan Timur pada akhir tahun 2025, yang terdiri dari laporan kinerja dan laporan kepatuhan. (J)