Menjelang Tahun Baru 2026, Pemerintah Tetap Kebut Penanganan Bencana di Sumatera

KARTANEWS.COM, SUMATERA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir serta longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meskipun memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap bekerja tanpa henti demi memastikan keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana yang digelar pada Kamis (25/12/2025), di mana Pratikno mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Provinsi Aceh bersama Kepala BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Menurut Pratikno, kehadiran pemerintah di wilayah terdampak bertujuan memastikan seluruh tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa tidak ada penghentian aktivitas meski berada di momen pergantian tahun.

“Seluruh unsur terus bergerak bersama. Fokus utama kami adalah menolong masyarakat terdampak dan memastikan proses pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat daerah berada di Provinsi Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.

Meski demikian, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan.

Selain itu, percepatan penanganan juga terlihat dari progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara enam kabupaten lainnya masih dalam proses penyiapan lahan dan pembukaan akses, serta dua kabupaten masih melakukan identifikasi lokasi.

Pratikno menjelaskan, pembangunan huntara dan huntap dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan TNI dan Polri di bawah koordinasi BNPB. Tantangan utama saat ini adalah kesiapan lahan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Di Sumatra Utara, empat daerah yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat telah memulai pembangunan huntara maupun hunian tetap. Sedangkan di Sumatra Barat, lima kabupaten tengah menjalankan proses pembangunan huntara dengan jumlah unit yang disesuaikan kebutuhan warga terdampak.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah mencatat sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan guna memastikan kelancaran konektivitas dan distribusi logistik.

Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen fasilitas pendidikan telah siap digunakan setelah melalui proses pembersihan dan perbaikan.

Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah sangat jelas, yakni mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Tujuannya bukan hanya memulihkan, tetapi memastikan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan bahkan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Di tengah kondisi cuaca yang masih fluktuatif, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui koordinasi BNPB, BMKG, serta TNI-Polri guna menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi.

Pemerintah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, relawan, dan organisasi kemanusiaan yang telah bergotong royong membantu percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. (AUNI)