Laporan LKPJ 2025, DPRD Berau Soroti Mekanisme Evaluasi Kinerja Pemda

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Selasa (31/3/2026).

Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

“LKPJ merupakan dokumen yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan LKPJ akan dilakukan melalui mekanisme internal DPRD, baik dengan pembentukan panitia khusus maupun panitia kerja. Adapun hasilnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi strategis.

“Rekomendasi tersebut berisi saran, masukan, dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, yang menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang pembahasan LKPJ sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kinerja.

“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami siap menerima masukan dan rekomendasi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai catatan strategis dari DPRD akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

“Hasil pembahasan ini akan kami jadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah,” terangnya.

Rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Kabupaten Berau.