Kementerian Pendidikan Siapkan Skema Pembelajaran Khusus Untuk Murid di Kalimantan

KARTANEWS.COM, KALIMANTAN — Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelamatkan daratan Kalimantan mulai melumpuhkan aktivitas persekolahan.

Sebanyak 571.338 pelajar yang tersebar di 3.524 lembaga pendidikan kini terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mereka ke rumah guna menghindari paparan polusi udara yang kian berbahaya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah merancang pembaruan panduan resmi untuk memperketat prosedur belajar mengajar di daerah tanggap darurat bencana secepatnya.

Regulasi ini dirancang agar proses transfer ilmu tidak terhenti, sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kesehatan serta keselamatan para siswa dan guru berada di posisi paling atas. Meski demikian, negara berupaya keras agar gangguan alam ini tidak melenyapkan kesempatan anak-anak untuk mengecap pendidikan.

“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Kemendikdasmen akan mengoperasikan Posko Pendidikan Darurat Karhutla pada lima provinsi prioritas. Laporan perkembangan kondisi sekolah akan terus terintegrasi secara real-time setiap hari melalui Dapodik guna mengawali dinamika dampak karhutla di lapangan.

Berdasarkan data BNPB serta Dapodik per 11 Agustus 2026, skema belajar dari rumah telah diterapkan secara masif di tujuh kawasan, mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga Kota Banjarbaru. 

Tidak sekadar menggeser metode pembelajaran, pemerintah pusat juga mengucurkan intervensi medis untuk fasilitas pendidikan yang tersedia segera. Kemendikdasmen akan menyalurkan bantuan logistik berupa masker medis dan perlengkapan kesehatan dasar ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Fasilitas modul belajar mandiri juga didistribusikan untuk menjaga mutu PJJ, bersamaan dengan penyediaan ruang kelas khusus berpenyaring asap di sekolah-sekolah rujukan tingkat kecamatan.

Pengawasan ketat terhadap kondisi sekolah dan ritme belajar mengajar akan berlangsung hingga pengujung September 2026. Penilaian berkala ini menyandarkan keputusannya pada pergerakan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) saban hari, di samping menyediakan pendampingan psikososial bagi warga sekolah yang mengalami trauma atau tekanan akibat bencana.

Guna mempercepat penanganan, sekolah diberi keleluasaan merealokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 

“Dalam ranah operasional, kepala sekolah memegang kendali penuh atas mutu PJJ, dibantu arahan serta pengawasan langsung dari para pengawas dan penilik sekolah di daerah,” ujarnya.

Salah satu wilayah yang bergerak cepat mengambil tindakan adalah Pemerintah Kota Banjarbaru. Melalui edaran Dinas Pendidikan tertanggal 21 Agustus 2026, seluruh jenjang sekolah di Banjarbaru diinstruksikan menggelar PJJ secara serentak mulai 24 hingga 28 Agustus 2026. Meski murid belajar dari jauh, para staf pengajar dan tenaga kependidikan tetap dapat hadir di sekolah sesuai jam kerja formal.

Jam pembelajaran pun tidak mengalami pergeseran dari hari biasa, di mana siswa Banjarbaru tetap memulai kelas dare pada pukul 07.30 WITA. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan dinamika kualitas udara tanpa mengorbankan kesinambungan pendidikan anak bangsa.(Rein)