​Wabup Gamalis Tekankan OPD Transparan Hadapi Evaluasi Keuangan BPK RI

KARTANEWS.COM, BERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memiliki batas waktu lima hari untuk melakukan pembenahan serta melengkapi berbagai kebutuhan pemeriksaan berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran pemerintahan turut dilibatkan secara aktif dalam proses pemenuhan tersebut.

Pemeriksaan kali ini mencakup sejumlah komponen krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, hingga belanja modal.

Menurut Gamalis, pelibatan menyeluruh dari setiap perangkat daerah sangat diperlukan agar setiap catatan dan kebutuhan audit dapat ditindaklanjuti secara tuntas.

"Waktu lima hari diberikan untuk pembenahan. Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah," ujar Gamalis, Sabtu (14/11).

Ia menambahkan, Pemkab Berau saat ini masih menunggu hasil akhir dari rangkaian evaluasi tersebut dan berharap proses pemeriksaan tidak menemukan persoalan serius yang dapat menghambat roda pemerintahan.

Di sisi lain, evaluasi ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkab Berau dalam mengantisipasi tantangan fiskal tahun 2026. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut setiap OPD untuk lebih cermat menjalankan program, khususnya dalam menyelaraskan kegiatan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Gamalis menilai penyesuaian tersebut tidak boleh dilakukan secara parsial. Seluruh perangkat daerah wajib memahami kondisi riil keuangan agar pelaksanaan program tetap berjalan selaras dengan kapasitas fiskal daerah.

"Dengan kondisi fiskal sekarang, tentu banyak hal yang harus disesuaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada temuan khusus yang menjadi persoalan utama dalam evaluasi tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh OPD untuk bersikap transparan dan kooperatif kepada tim pemeriksa, terutama dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan.

Kelancaran evaluasi ini, imbuhnya, sangat bergantung pada keterbukaan setiap perangkat daerah. Koordinasi antarlembaga juga harus diperkuat agar proses audit tidak terkendala oleh hambatan administrasi maupun keterlambatan suplai data.

"Semua harus terbuka dan kooperatif. Jangan sampai ada data yang terhambat," tegas Gamalis.

Ia berharap seluruh tahapan perbaikan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Pemkab Berau dapat segera memperoleh hasil evaluasi komprehensif dan merumuskan langkah lanjutan berdasarkan laporan BPK.(Adv)