Titik Panas Tertinggi di Kaltim, Pemkab Berau Opsi Naikkan Status Tanggap Darurat Karhutla

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih intensif menyusul melonjaknya kejadian dan perluasan wilayah terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mengumpulkan lintas perangkat daerah untuk mengkaji opsi peningkatan status penanganan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat pada Minggu (30/8/2026).

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa penetapan status baru ini krusial agar penanganan karhutla tidak lagi dibebankan secara parsial kepada BPBD maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) semata.

Peningkatan status ini dinilai mendesak mengingat jumlah titik panas (hotspot) di Berau telah menembus angka sekitar 700 titik menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai seribu hektare.

"Hasil tim Kaji Cepat akan kami sampaikan kepada bupati. Ini tugas kita bersama," tegas Said.

Ia menambahkan, kewenangan penetapan status berada di tangan kepala daerah berlandaskan data teknis dari BMKG, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), hingga dinas-dinas terkait.

Dengan beralih ke status tanggap darurat, penanganan akan melibatkan koordinasi masif hingga tingkat kecamatan, kampung, masyarakat, serta pihak swasta. "Perusahaan juga harus ikut berperan," ujarnya menekankan pentingnya keterlibatan sektor korporasi yang memiliki izin di sekitar lokasi kebakaran.

Selain memperkuat struktur komando, peningkatan status ini membuka akses skema anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai petunjuk arahan Kementerian Dalam Negeri. Dana BTT tersebut nantinya dialokasikan untuk menyokong operasional logistik penanganan karhutla di lapangan.

Disdamkarmat dapat memanfaatkan alokasi BTT untuk perbaikan armada pemadam, pengadaan selang dan nozzle, hingga pemenuhan bahan bakar minyak (BBM).

"Operasional di lapangan cukup banyak," kata Said. 

Di sisi lain, Dinas Kesehatan disiapkan untuk penyediaan obat-obatan serta pasokan oksigen medis, sementara Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan perlindungan bagi sarana sekolah.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Mundi, menyampaikan bahwa pihaknya terus mematangkan rencana operasi pemadaman di lapangan. Selain mengoptimalkan pergerakan personel di jalur darat, BPBD Berau juga bersiap mengajukan permohonan bantuan armada udara ke pemerintah pusat.

 "Langkah kita membahas kemungkinan peningkatan status. Kita akan mendorong water bombing oleh pemerintah pusat," pungkasnya.(Adv/Rein)