Massa Aksi di Berau Desak Pemerintah untuk Memberikan Kelonggaran Dalam Perijinan PMBLB

KARTANEWS.COM, BERAU — Ratusan pekerja dan sopir truk yang tergabung dalam Perkumpulan Penyedia Bahan Bukan Logam dan Batuan (PPMBLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Berau, Kamis (27/8/2026). 

Demontrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas terhentinya aktivitas pengangkutan material akibat kendala perizinan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh para pelaku usaha.

Ketua PPMBLB, M. Yunus, menegaskan bahwa pada dasarnya para pekerja dan pengusaha material siap mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. 

Kendati demikian, mereka memohon kepada pemerintah daerah untuk memberikan tenggang waktu atau relaksasi selama proses pengurusan izin berlangsung agar mata pencaharian mereka tidak berhenti total.

“Kami taat hukum, tetapi kami meminta ada jeda waktu yang diberikan agar aktivitas kerja tidak terhenti sepenuhnya,” ujar Yunus di sela-sela aksi.

Selain masalah perizinan, massa aksi juga menyuarakan keluhan terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang hingga kini masih melanda wilayah Berau. Para sopir truk mengaku sangat kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar untuk menunjang operasional kerja sehari-hari. 

PPMBLB mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera menghadirkan solusi konkrit serta memastikan distribusi BBM dapat tersalurkan secara merata.

"Kelangkaan BBM ini menjadi masalah yang sangat serius bagi pekerjaan kami. Kami berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi nyata," tambahnya.

Yunus menekankan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam aksi ini berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan sektor pajak material.

 Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Berau tidak hanya melihat permasalahan ini dari kacamata administrasi perizinan semata, tetapi juga mempertimbangkan besarnya perekonomian masyarakat kecil dan potensi penerimaan kas daerah.

Para demonstran berharap jajaran pemerintah daerah dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan transisi yang adil, sehingga roda perekonomian sektor jasa angkutan material di Berau dapat kembali berjalan normal.(Rein)