Program Gratispol dan Jospol Kaltim Serap Anggaran Rp3,057 Triliun

KARTANEWS.COM , SAMARINDA — Realisasi program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Gratispol dan Jospol, menunjukkan angka penyerapan yang signifikan sepanjang tahun 2025.

Tercatat, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp3,057 triliun atau setara dengan 85,26 persen dari total alokasi yang disiapkan.

​Laporan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memaparkan bahwa postur APBD Kaltim tahun 2025 berada pada performa yang stabil. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp19,149 triliun, pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp17,735 triliun atau mencapai 92,61 persen.

​Gubernur merincikan bahwa kekuatan finansial Bumi Etam tersebut ditopang oleh tiga instrumen utama, yakni:

• ​Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• ​Pendapatan Transfer
• ​Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

​"Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama tersebut untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor," ujar Rudy Mas'ud di hadapan anggota legislatif.

​Rudy menekankan bahwa penggunaan anggaran, termasuk untuk program Gratispol dan Jospol, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia ingin setiap rupiah yang dikeluarkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kaltim.

 ​Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap akuntabel serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

​“Anggaran ini digunakan agar program-program pemerintah dapat terejawantahkan secara nyata di lapangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemajuan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim,” tandasnya.

​Penyampaian LKPj tersebut selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD Kaltim. 

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengoptimalkan penyerapan sisa anggaran di tahun berjalan, guna memastikan tidak ada program rakyat yang terhambat.