Polda Kaltim Bongkar 13 Kasus TPPO: 18 Korban Diselamatkan, 7 di Antaranya Anak-anak

Nov 21, 2026
Polda Kaltim Bongkar 13 Kasus TPPO: 18 Korban Diselamatkan, 7 di Antaranya Anak-anak
Barang Bukti hasi sitaa kasus TPPO Polda Kaltim (dok.Katakaltim)

KARTANEWS.COM, BALIKPAPAN — Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak 18 orang berhasil diselamatkan dari rantai eksploitasi, dengan tujuh korban di antaranya masih berusia di bawah umur.

Pengungkapan masif ini merupakan buah dari operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar serentak oleh Polda Kaltim bersama seluruh polres jajaran dalam kurun waktu 13 hingga 19 November 2026. Dari operasi tersebut, kepolisian memproses 13 laporan polisi (LP) dan mengamankan total 11 tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, menjelaskan bahwa langkah penindakan ini merupakan tindak lanjut langsung atas atensi Kapolri yang diteruskan melalui Kapolda Kaltim untuk menekan angka kejahatan kemanusiaan tersebut.

“Dalam kurun waktu tersebut, Polda Kalimantan Timur beserta jajaran berhasil mengungkap 13 tindak pidana atau 13 laporan polisi,” ujar Bambang saat memimpin konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (20/11/2026).

Sebaran pengungkapan 13 perkara ini merata di berbagai wilayah. Subdit Krimum Polda Kaltim, Polresta Samarinda, dan Polres Kutai Barat masing-masing menangani dua kasus. 

Sementara itu, tujuh kasus lainnya tersebar masing-masing satu perkara di Polresta Balikpapan, Polres Kutai Kartanegara, Polres Kutai Timur, Polres Berau, Polres Penajam Paser Utara, dan Polres Paser.

Menurut Bambang, ke-11 tersangka yang telah ditahan memiliki pembagian tugas yang terorganisir dalam jaringan perdagangan orang. Mereka berperan mulai dari penyalur, penampung, perekrut, pengangkut, pengirim, penerima, hingga berkedok sebagai majikan.

Pihaknya menyoroti tren kejahatan ini dengan keprihatinan mendalam karena pelaku kini tidak segan menyasar kelompok rentan, khususnya anak-anak. Kondisi tersebut menuntut peningkatan perlindungan sosial yang jauh lebih ketat.

“Kejahatan ini tidak hanya menyasar orang dewasa. Akhir-akhir ini, sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak juga menjadi sasaran,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan tegas, Polda Kaltim mengintensifkan langkah preventif untuk menutup ruang gerak pelaku. Upaya ini diwujudkan melalui kampanye Rest and Speak sebanyak empat kali di Balikpapan, sosialisasi serta edukasi masyarakat sebanyak enam kali, hingga penertiban di tujuh titik rawan TPPO yang meliputi tempat persewaan maupun lokasi hunian menetap.

Di sektor perlindungan korban, kepolisian memastikan seluruh penyintas mendapatkan pemulihan layak sebelum dipulangkan ke keluarga. Sebanyak 18 korban telah menjalani asesmen psikologi klinis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat guna memetakan kondisi mental, kebutuhan pendampingan, serta kesiapan mereka kembali ke lingkungan sosial.

Penanganan khusus juga diterapkan bagi korban anak agar pemulihan mereka berlangsung optimal di bawah pendampingan orang tua atau wali.

Sementara itu, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Aribowo Sangalang, menegaskan bahwa para tersangka terancam hukuman berat. Mereka dijerat dengan Undang-Undang TPPO dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda kategori IV hingga kategori VII.

Kepolisian juga menyiapkan penerapan pasal berlapis yang disesuaikan dengan modus kejahatan dan usia korban. Bagi pelaku eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, penyidik menerapkan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Lebih lanjut, Rizeth memaparkan bahwa pelaku yang menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul dengan anak dijerat Pasal 419 Ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun. 

Sedangkan bagi pihak yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk tujuan pelacuran maupun perbuatan melanggar kesusilaan, berlaku Pasal 422 Ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Adapun untuk tindak pidana yang memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban dewasa, atau yang kerap dikenal sebagai praktik mucikari, pelaku dijerat Pasal 420 KUHP. 

Rizeth menyebutkan ancaman hukuman dalam ketentuan pasal ini dapat menjerat pelaku hingga pidana penjara paling lama dua tahun hingga dua puluh tahun sesuai pemberatan perannya dalam praktik mucikari tersebut.

Saat ini, penyidikan terhadap 13 perkara tersebut terus dikembangkan oleh jajaran Polda Kaltim guna memutus tuntas mata rantai sindikat sekaligus mencegah jatuhnya korban baru, terutama dari kalangan anak-anak.(Rein) 

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Redaksi Kartanews

Lebih dari sekadar informasi. Kartanews menghadirkan fakta yang akurat, perspektif yang cerdas, dan berita yang berdampak.