GERAM Gelar Aksi di Simpang 4 Lembuswana, Bawa 10 Tuntutan untuk Pemprov Kaltim

Nov 18, 2026
GERAM Gelar Aksi di Simpang 4 Lembuswana, Bawa 10 Tuntutan untuk Pemprov Kaltim
Aliansi GERAM menggelar aksi massa di Simpang 4 Lembuswana Samarinda (Dok: Irla)

KARTANEWS.COM, SAMARINDA — Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi massa di Simpang 4 Lembuswana, Samarinda, Selasa (18/11/2026), sekira pukul 15.00 Wita. Massa membawa 10 tuntutan yang menyoroti persoalan lingkungan, energi, pelayanan publik hingga kesejahteraan tenaga pendidik di Kalimantan Timur (Kaltim).

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap sejumlah persoalan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan penanganan segera dari pemerintah.

Humas aksi Aliansi GERAM, Rhenata Cessar Arlyka, mengatakan aksi yang digelar bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih memahami persoalan yang tengah terjadi di Kaltim.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut tidak bisa dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret pemerintah.

“Melakukan aksi pencerdasan dan membangun kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, terkait persoalan yang terjadi hari ini, yang dinilai tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diberikan tindakan tegas oleh pemerintah,” ujar Rhenata.

Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah daerah. Pertama, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Kedua, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan restorasi pascabencana karhutla. Ketiga, menuntut penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Keempat, mendesak penindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang.

Kelima, meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim. Keenam, menuntut penghentian pemadaman listrik bergilir sekaligus pemberian kompensasi kepada masyarakat maupun pihak yang terdampak.

Ketujuh, Aliansi GERAM meminta evaluasi total terhadap program Gratispol, termasuk mekanisme pemecahan dan penyaluran dana program tersebut.

Kedelapan, mendesak pemerintah memberikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kesembilan, meminta transparansi penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) pada dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara tuntutan kesepuluh, massa mendesak Pemprov Kaltim segera melunasi tunjangan guru non-ASN serta TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

Rhenata menyebut, aksi tersebut melibatkan gabungan berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan di Kaltim.

Ia menegaskan, massa tidak hanya ingin menyampaikan tuntutan, tetapi juga mengharapkan adanya ruang dialog bersama pihak pemerintah provinsi untuk membahas persoalan yang diangkat.

“Target hari ini menginginkan pihak Pemprov untuk datang dan melakukan diskusi bersama massa aksi, karena massa aksi tidak hanya membawakan tuntutan, tetapi juga mengharapkan transparansi, penjelasan, dan solusi konkret dari pihak Pemprov selaku pihak yang memiliki wewenang dan penyelenggara pemerintahan daerah,” jelasnya.

Aliansi GERAM berharap pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, melainkan memberikan penjelasan terbuka serta langkah penyelesaian yang terukur terhadap seluruh persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Sepuluh tuntutan yang dibawa massa menjadi sorotan terhadap berbagai persoalan di Kaltim, mulai dari penanganan karhutla, tanggung jawab perusahaan tambang, krisis BBM dan listrik, hingga transparansi program pemerintah dan pemenuhan hak tenaga pendidik. (Irla)

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Irla Hadratan Iman

Biro Samarinda