DPRD Kaltim dan Gubernur Sepakati KUA-PPAS 2027, Agusriansyah: Masih Bisa Berubah
KARTANEWS.COM, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Gubernur Kaltim menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36 DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah sebelum memasuki pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 hingga nantinya ditetapkan menjadi APBD.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan kesepakatan KUA-PPAS belum merupakan keputusan final terkait anggaran daerah. Menurutnya, dokumen tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan setelah melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Anggaran sementara, masih bisa berubah atas evaluasi Kemendagri. Jadi biasa saja ini,” ujarnya.
Agusriansyah menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara kesepakatan KUA-PPAS dengan proses persetujuan APBD. KUA-PPAS merupakan tahapan kesepakatan mengenai proyeksi pendapatan serta rencana belanja daerah, sedangkan APBD nantinya ditetapkan melalui mekanisme peraturan daerah (Perda).
Dalam proses penetapan APBD, pembahasan akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian nota penjelasan, pandangan fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setelah seluruh tahapan pembahasan tersebut dilalui, barulah dilakukan pengesahan R-APBD dengan mekanisme dan persyaratan yang berbeda dari kesepakatan KUA-PPAS.
“Kalau APBD dia Perda. Setelah nota penjelasan, ada pandangan daripada fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, pembahasan Banggar lagi sama TAPD, baru nanti ada namanya pengesahan R-APBD,” jelasnya.
Ia juga menerangkan, mekanisme pengambilan keputusan dalam pengesahan APBD memiliki persyaratan kuorum yang lebih ketat, yakni harus memenuhi kehadiran dua pertiga anggota DPRD serta dihadiri kepala daerah.
Sementara dalam rapat kesepakatan KUA-PPAS, mekanisme kehadiran berbeda karena rapat tersebut merupakan tahapan penyepakatan arah pendapatan dan rencana belanja, bukan pengesahan APBD sebagai produk hukum daerah.
“Kalau ini tahapan saja. Tidak ada persetujuan, hanya kesepakatan terhadap pendapatan dan rencana belanja,” katanya.
Agusriansyah pun berharap setelah Rapat Paripurna ke-36 tersebut, Sekretariat DPRD Kaltim segera mendistribusikan berita acara atau nota kesepakatan KUA-PPAS kepada seluruh fraksi. Hal itu dinilai penting agar dokumen kesepakatan mengenai pendapatan dan belanja daerah dapat segera diterima dan menjadi pegangan dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
“Harapan saya, setelah rapat paripurna ini, Pak Sekwan segera mengirim ke fraksi-fraksi berita acara nota kesepakatan daripada KUA-PPAS terhadap pendapatan maupun belanja,” pungkasnya. (Irla)
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0