Pemkab Berau Matangkan Arah Pembangunan 2027, Bapelitbang: Semua Usulan Wajib Lalui Verifikasi Ketat

KARTANEWS.COM, BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau secara resmi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, Selasa (7/4/2026).

Forum strategis ini menjadi titik awal mempertajam arah pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2027.
​
Di tengah tantangan tekanan ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik yang lebih adaptif, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk selektif dalam menetapkan program prioritas.
​
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany menjelaskan bahwa pasca-Musrenbang, setiap usulan yang masuk akan melalui proses uji verifikasi yang komprehensif. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
​
"Tentunya usulan yang masuk akan diverifikasi sedemikian rupa," ujar Endah saat dikonfirmasi oleh Kartanews.
​
Lebih lanjut, Endah menekankan bahwa seluruh tahapan verifikasi dan perencanaan teknis yang dilakukan pemerintah daerah berpedoman pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.
​
"Segala perubahan dan mekanisme perencanaan yang kami jalankan, semuanya mengacu kepada aturan tersebut (Permendagri)," tegasnya.

​Menjawab tantangan efisiensi anggaran, Bapelitbang akan menerapkan sistem pemeringkatan (ranking) terhadap usulan yang diajukan.

Program yang akan mendapatkan atensi khusus dan diakomodir dalam rencana pembangunan adalah program yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

​"Program prioritas yang akan menjadi atensi khusus tentu akan diakomodir berdasarkan ranking kebutuhan.

Mengingat perlunya efisiensi anggaran, pemerintah akan menilai dan memilah setiap usulan sesuai dengan skala prioritas yang paling dibutuhkan," pungkas Endah.

​Melalui mekanisme ini, Pemkab Berau optimis dapat menjaga stabilitas pembangunan daerah tetap berjalan efektif dan tepat sasaran meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal. (REIN/daa*)