Pemkab Berau dan Kejari Perkuat Sinergi Lindungi Hak Anak Terlantar
KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar di Bumi Batiwakkal.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, yang digelar serentak dengan pemerintah daerah dan kejaksaan se-Kalimantan Timur.
Penandatanganan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026) ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana Girsang.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan rapat koordinasi kepala daerah se-Kaltim untuk membahas sejumlah isu strategis wilayah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak termasuk anak yatim piatu dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah.
Setiap anak harus dijamin identitas hukumnya serta mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak agar dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang sehat.
"Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak," tegas Sri Juniarsih usai kegiatan.
Untuk memastikan kerja sama ini berdampak langsung bagi masyarakat Berau, Sri Juniarsih menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak bersama.
Ia menekankan bahwa predikat dan program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan regulasi administratif, melainkan harus diwujudkan secara konkret melalui kolaborasi lintas sektor.
"Saya akan menginstruksikan seluruh OPD untuk memastikan program Kabupaten Layak Anak tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi diwujudkan secara nyata di lapangan," ujarnya.
Selama ini, Pemkab Berau melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Berau telah menjalankan berbagai upaya perlindungan. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial Dinsos Berau aktif melakukan asesmen, menyusun laporan sosial, hingga memberikan pendampingan penuh selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
Sementara itu, bagi anak putus sekolah di Berau yang membutuhkan penanganan lanjutan, Pemkab Berau memfasilitasi rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di sana, anak-anak mendapatkan rehabilitasi sosial sekaligus pendampingan pendidikan hingga jenjang SLTA.
Melalui sinergi baru bersama Kejari Berau khususnya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) proses penerbitan dokumen kependudukan hingga penetapan status perwalian di pengadilan diharapkan berjalan jauh lebih cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengingatkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah hadir melindungi generasi mudanya.
Senada dengan hal tersebut, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang meminta agar kesepakatan ini tidak berhenti di atas kertas. Ia mendorong jajaran kejaksaan negeri di kabupaten/kota untuk proaktif mendampingi pemerintah daerah, mulai dari tahap identifikasi identitas, pola pengasuhan, hingga pendampingan psikologis anak.
"Akses pendidikan dan layanan kesehatan adalah hak dasar anak. Pembangunan terbaik dimulai dari membangun sumber daya manusia yang bermartabat dan memiliki masa depan cerah," pungkas Chatarina.(Adv)
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0