Hetifah Minta BPS Tingkatkan Kualitas Data Ekonomi, Pastikan UMKM dan Pelaku Usaha Terjangkau Pendataan

KARTANEWS.COM, NUSANTARA – Anggota DPR RI wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian, mendorong penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mampu menujukan kondisi nyata para pelaku usaha di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI yang digelar di Ballroom Hotel Qubika IKN pada Selasa (13/10/2026).

FGD tersebut dihadiri sekira 100 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya petugas sensus dan mitra BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pengusaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyelenggara pendidikan swasta, Pelaku Usaha Digital,  Konten Kreator, Insan Pers, serta Masyarakat umum.

Hetifah menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi mempunyai peran strategis karena hasilnya menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memahami dinamika dunia usaha, menetapkan prioritas pembangunan, dan menyusun kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh pelaku usaha harus memperoleh perhatian dalam proses pendataan, khususnya UMKM  yang selama ini berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, data yang dibutuhkan tidak cukup hanya lengkap secara kuantitatif, tetapi juga harus mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya.

“Jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak terdata, terutama UMKM dan usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Hetifah.

Menurutnya, perkembangan pola usaha masyarakat membuat proses pendataan ekonomi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Aktivitas usaha saat ini tidak lagi terbatas pada toko, pasar, maupun lokasi usaha konvensional, melainkan telah berkembang melalui platform digital, media sosial, dan berbagai model bisnis berbasis internet.

Sensus Ekonomi 2026 kata dia, perlu menyesuaikan metode pendataannya dengan perkembangan tersebut. BPS diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang mampu menjangkau pelaku usaha dengan karakteristik berbeda-beda, termasuk usaha rumahan, pekerja mandiri, serta pelaku ekonomi digital.

Hetifah turut menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan BPS dalam menjaga mutu statistik nasional. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai statistik dinilai perlu menjadi bagian dari upaya penguatan BPS ke depan.

“Data yang berkualitas akan mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan secara lebih akurat. Namun, apabila terdapat kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tercatat, kebutuhan mereka juga berpotensi tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut memiliki relevansi khusus bagi Kaltim, terutama seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi mengubah struktur perekonomian, memunculkan usaha-usaha baru, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memengaruhi kebutuhan pelayanan publik.

Bagi Hetifah, dinamika ekonomi di kawasan sekitar IKN harus diimbangi dengan ketersediaan data yang memadai. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami dampak pembangunan secara lebih komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan usaha lokal dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Hetifah dalam mempertemukan BPS, pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai penguatan pendataan ekonomi.

Conrita menilai forum tersebut penting karena pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memahami kondisi pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

“Forum seperti ini penting karena pembangunan IKN bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga perubahan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Data yang akurat membantu kita memahami kondisi pelaku usaha serta kebutuhan masyarakat agar program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran,” ujar Conrita.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Otorita IKN, BPS, DPR, dan berbagai elemen masyarakat untuk memetakan perkembangan perekonomian di kawasan IKN beserta wilayah sekitarnya secara lebih komprehensif.

Sementara itu, Kepala BPS Katim Mas’ud Rifai,  turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Hetifah terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 dan upaya memperkuat kelembagaan BPS.

Menurutnya dukungan Hetifah terhadap penguatan statistik nasional menjadi hal penting. Ia menilai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus. 

“Berbagai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta memperbaiki kualitas pendataan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran berbagai kelompok masyarakat dalam FGD memberikan kesempatan bagi BPS untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan pendataan sekaligus mempererat komunikasi dengan masyarakat.

Mas’ud berharap kerja sama yang terbangun melalui forum tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyampaikan informasi secara benar ketika menjalani proses pendataan. Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar yang semakin kuat dalam perencanaan pembangunan.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Suko Hariono, terhadap pelaksanaan FGD yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peningkatan kualitas pendataan ekonomi.

Suko menilai perhatian Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat sangat relevan bagi daerah seperti Penajam Paser Utara yang berada di sekitar kawasan IKN. Informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha dan kondisi perekonomian masyarakat dibutuhkan untuk memahami berbagai perubahan yang tengah berlangsung.

“Kami mengapresiasi perhatian Ibu Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat. Informasi tentang perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk memahami perubahan yang sedang terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan pelaku UMKM, pengusaha, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan sensus. Melalui pendataan yang lebih berkualitas, diharapkan dapat tergambarkan secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan FGD ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang bertukar pandangan, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat kelembagaan BPS RI.

Bagi Hetifah, keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan data tersebut dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap penguatan kelembagaan BPS yang didukung kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan kemampuan data ekonomi nasional dalam menggambarkan kondisi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk kelompok usaha yang selama ini berisiko belum terjangkau secara optimal oleh proses pendataan.

“Data harus kembali kepada masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat. Kita ingin pembangunan ekonomi benar-benar memahami kondisi masyarakat, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat yang lebih merata,” tutup Hetifah. (Irla/Erni)