KARTANEWS.COM, PENAJAM PASER UTARA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kawasan IKN kini telah bersih dari praktik prostitusi (PSK) dan judi sabung ayam. Penegasan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, menyikapi isu-isu yang kembali mencuat di masyarakat.
Dilansir dari Liputan6.com, Basuki menyebut bahwa informasi mengenai keberadaan PSK dan sabung ayam di wilayah IKN merupakan berita lama yang kembali diangkat ke permukaan.
“Itu informasi lama, sekarang sudah tidak ada. InsyAllah tidak ada PSK dan sabung ayam,” ujarnya, dikutip Selasa (9/7/2025).
Dirinya menambahkan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas dalam melakukan penertiban. Selama bulan Ramadan lalu, tercatat sebanyak delapan warung remang-remang dibongkar di wilayah yang masuk dalam kawasan IKN.
Meskipun telah dilakukan penertiban, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menilai bahwa OIKN masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan tindakan langsung di lapangan. Oleh karena itu, DPR mendorong agar Kementerian Dalam Negeri memberikan diskresi khusus kepada OIKN untuk mempermudah proses penegakan aturan.
Khozin menyampaikan bahwa diskresi diperlukan untuk mempercepat langkah pengawasan dan menjaga wilayah IKN dari praktik-praktik yang melanggar norma dan hukum.
“Kalau bisa diberikan diskresi, biar malam-malam juga bisa ditindak. Ini soal citra IKN sebagai simbol baru pemerintahan,” tegas Khozin.
Selain fokus pada penertiban sosial, Basuki juga melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung IKN terus berjalan. Salah satunya adalah penyelesaian jalan tol menuju titik strategis di kawasan Nusantara.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyambut perpindahan tahap awal instansi pemerintahan ke ibu kota baru tersebut. Pemerintah berharap IKN bisa mencerminkan tatanan baru yang lebih bersih, tertib dan berintegritas.
Penegasan yang disampaikan oleh Kepala OIKN menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik dan infrastruktur tetapi juga pada pembenahan aspek sosial masyarakat. Dukungan dari DPR berupa regulasi dan diskresi menjadi kunci dalam memastikan keamanan serta ketertiban wilayah strategis tersebut. (AUNI)
