KARTANEWS.COM, BERAU – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kabupaten Berau menggelar pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan di Balai mufakat pada Rabu (2/6/2025)
Kegiatan berlangsung selama dua hari yaitu 2 hingga 3 Juli 2025 yang mengusung tema “Sinergitas Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Bebas Diskriminasi,” Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara profesional dan terpadu.
Acara resmi di buka oleh Asisten 1 Setda kabupaten Berau, M. Hendratno yang mewakili Bupati Berau. Dalam sambutannya, Hendratno menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan pelatihan ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kelompok rentan.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan serius yang membutuhkan penanganan serius serta harus dilakukan secara terstruktur. Karenanya pelatihan ini saya rasa sangat strategis untuk memperkuat kapasitas dan sinergi antar penyedia layanan,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti oleh para relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), sektor camat, kelurahan serta berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam layanan perlindungan.
Materi pelatihan mencakup advokasi, manajemen kasus, serta pendekatan berbasis keluarga melalui penguatan lembaga seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Peserta juga didorong untuk aktif meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak.
Pemerintah berharap melalui pelatihan ini, para penyedia layanan di Berau, camat, kelurahan dan sektor masyarakat yang hadir dapat bekerja secara profesional dan sensitif dalam menghadapi kasus kekerasan serta mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara menyeluruh.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata serta dinas maupun lembaga terkait melainkan harus dilakukan dengan kerja sama yang solid demi tercapainya masa depan generasi yang baik dan sejahtera. (AUNI)
