KARTANEWS.COM, BERAU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) kabupaten Berau menginisiasi Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Jejaring Anak Memerlukan Perlindungan Khusus pada Selasa (23/07/2025) di ruang rapat kakaban, kantor Bupati Berau. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WITA ini menghadirkan Asisten II Setda Berau, sejumlah dinas terkait, perusahaan dan stakeholder lainnya untuk membahas upaya lintas sektor dalam perlindungan anak, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kabupaten Berau.
Salah satu laporan utama yang disampaikan dalam rapat tersebut berasal dari puskesmas Suaran yang memaparkan hasil program asesmen dan parenting bagi orang tua ABK. Program ini dilaksanakan pada Mei 2025 melalui kolaborasi antara puskesmas Suaran, Forum Pemerhati Anak Berkebutuhan Khusus (FPABK), Ikatan Okupasi Terapi Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) kabupaten Berau.
Dari hasil asesmen, ditemukan sebanyak 31 anak di kampung Suaran yang menunjukkan gejala keterlambatan tumbuh kembang. Kegiatan tersebut juga di dukung oleh Dinas (DPPKBP3A) Berau sebagai bagian dari program locus Kota Layak Anak (KLA) di bidang penyandang disabilitas.
Hasil Asesmen Tumbuh Kembang Anak:
• Gejala Autism Spectrum Disorder (ASD): 9 anak
• Keterlambatan belajar/suspect retardasi mental: 11 anak
• Down Syndrome: 2 anak
• Hiperaktif/Suspect ADHD: 7 anak
• Tuna Rungu: 1 anak
• Cerebral Palsy: 1 anak
Menindaklanjuti hasil tersebut, FPABK bersama HIMPSI dan Ikatan Okupasi Terapi Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain:
• Pemeriksaan lanjutan oleh psikolog, psikiater, dan dokter rehabilitasi medik.
• Pembentukan sekolah inklusi di Kampung Suaran dan pelatihan guru dari jenjang PAUD hingga SMA.
• Layanan terapi berkala (okupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, serta bimbingan belajar individual).
• Pelatihan pengasuhan untuk orang tua ABK serta program home program yang dimonitor bidan puskesmas.
• Dukungan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan untuk asesmen psikologis anak.
Perwakilan FPABK sekaligus petugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) kabupaten Berau, Abiyan menyampaikan bahwa keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan serius. Saat ini, hanya terdapat 14 guru untuk 250 siswa. Bahkan tahun ini, SLB harus menolak sekitar 20 calon siswa karena keterbatasan tersebut.
“Kami bukan tidak mau menerima tapi memang sudah tidak mampu. Gedung mungkin bisa diakali tapi kekurangan guru sangat sulit diatasi. Kami harap ada kebijakan bersama untuk mengatasi ini,” ujarnya.
Selain itu, dari hasil kunjungan tim Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) ke sejumlah satuan pendidikan PAUD, TK dan KB di Tanjung Redeb, ditemukan bahwa hampir seluruhnya menerima 3–5 anak ABK. Namun mayoritas guru belum memiliki kompetensi menangani ABK yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat.
“Kita semua sepakat bahwa anak ABK harus sekolah, tetapi sistem kita belum siap. Fasilitas tidak memadai, guru terbatas, dan sekolah inklusi masih minim,” lanjutnya.
Atas komitmen dan inisiatif yang dilakukan, Puskesmas Suaran diapresiasi sebagai pelopor utama pemetaan kebutuhan ABK di tingkat kampung. Kampung Suaran juga direkomendasikan sebagai lokasi prioritas pembangunan sekolah inklusi di Kabupaten Berau.
“Kami sangat mengapresiasi semangat puskesmas Suaran. Ini bisa menjadi contoh bagi puskesmas lain di kabupaten Berau. Semoga ini menjadi langkah awal membangun sistem pendukung yang inklusif bagi seluruh ABK,” terangnya.
Rapat koordinasi lintas sektor ini menyepakati pentingnya sinergi antar instansi untuk menciptakan solusi konkret dan berkelanjutan tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang demi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di kabupaten Berau sebagai generasi emas 2045.
Upaya yang dilakukan puskesmas Suaran bersama mitra lintas sektor menjadi cermin nyata bahwa pendampingan terhadap ABK memerlukan langkah kolaboratif, berkelanjutan dan berbasis komunitas. Diharapkan inisiasi ini tidak hanya berhenti pada pemetaan tetapi mampu mendorong lahirnya kebijakan inklusif yang merata hingga ke tingkat kampung. (AUNI)
