KARTANEWS.COM, SAMARINDA – Kabar gembira datang untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menjalankan program kuliah gratis bertajuk Gratispol yang digadang-gadang bisa mengurangi beban biaya pendidikan tinggi secara signifikan. Program ini mulai berlaku pada tahun 2025 dan menargetkan 85 ribu mahasiswa sebagai penerima manfaat pada tahun 2026.
Diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, program ini tidak hanya menjanjikan bantuan uang kuliah tunggal (UKT) tapi juga menyentuh jenjang pendidikan dari S1, S2, hingga S3.
“Ini bukan hanya soal angka tetapi juga masa depan anak-anak Kaltim. Kita ingin mereka kuliah tanpa harus takut berhenti di tengah jalan hanya karena soal biaya,” ujar perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim dalam keterangannya, dilansir dari Antaranews.com (14/07/2025).
Program ini terbuka untuk seluruh warga Kaltim yang memenuhi beberapa syarat dasar:
– Memiliki KTP dan KK Kaltim, minimal berdomisili 3 tahun terakhir
– Maksimal usia 25 tahun (S1), 35 tahun (S2), dan 40 tahun (S3)
– Terdaftar di kampus yang diakui pemerintah
– Tidak sedang menerima beasiswa lain
– Berstatus aktif kuliah dan bersedia melaporkan perkembangan studi
Bukan hanya mahasiswa baru, mahasiswa lama juga akan mendapat bantuan UKT mulai semester 2 hingga semester 8.
Besaran bantuan bervariasi tergantung jurusan dan jenjang pendidikan:
– UKT Umum: Rata-rata Rp5 juta
– Jurusan Farmasi: Rp7,5 juta
– Kedokteran: Rp15 juta
– S2 & S3: Rp9 juta – Rp15 juta per semester
Di kutip dari Antaranews.com, Tahun ini sekitar 3.943 mahasiswa sudah mulai merasakan manfaat Gratispol. Pemerintah menargetkan lonjakan signifikan menjadi 85 ribu mahasiswa pada 2026 dengan pertumbuhan sekitar 3% per tahun.
Program ini juga menjanjikan pengembalian UKT untuk mahasiswa yang sebelumnya sudah membayar sebelum program diberlakukan, khususnya untuk kampus-kampus negeri seperti Universitas Mulawarman.
Program Gratispol menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang dari Pemprov Kaltim. Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), akses pendidikan tinggi yang gratis bisa menjadi penopang pembangunan manusia yang inklusif. Kini, tinggal bagaimana implementasi dan pengawasannya tetap berjalan secara adil, merata, dan tepat sasaran. (AUNI)
