Ketua Panitia Pelaksana Karrap Fest, Dede Suryadi, mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal yang dialami oleh pemerintah daerah, pihak penyelenggara tetap berupaya keras untuk mewujudkan kegiatan ini. Terlebih, acara tersebut merupakan bentuk kolaborasi berkelanjutan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau.

"Keterbatasan fiskal yang terjadi membuat kami harus berupaya lebih keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Terlebih, seperti informasi yang beredar, keuangan daerah saat ini tengah menghadapi penundaan atau pemblokiran anggaran," terang Dede.

Untuk menyiasati tantangan finansial tersebut, panitia menggaet sejumlah pihak ketiga guna menopang pembiayaan acara. Langkah ini krusial karena Karrap Fest ditargetkan untuk masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) Kementerian Pariwisata RI.

Salah satu syarat mutlak untuk masuk dalam kalender tersebut adalah kegiatan harus dilaksanakan secara konsisten minimal tiga tahun berturut-turut, di mana tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga.

"Kami berupaya keras agar kegiatan ini tetap berjalan. Sebab, jika ditunda, kami harus mengulang proses persiapan dari awal lagi jika ingin menembus kalender event nasional," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Disbudpar Berau, Yuda Budi Santoso, menyatakan bahwa pelaksanaan Karrap Fest tahun ini merupakan wujud komitmen nyata Disbudpar dalam memperjuangkan agar festival ini dapat naik tingkat menjadi agenda nasional.

Ia menegaskan bahwa konsistensi pelaksanaan selama tiga tahun berturut-turut akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

"Kami tetap berupaya melaksanakan kegiatan ini demi satu tujuan utama, yaitu membawa Karrap Fest masuk dalam jajaran Kalender Event Nasional," ujar Yuda.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Berau, M. Hendratnoyang hadir mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas—menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para insan seni di Kabupaten Berau.

Ajang ini dinilai tidak hanya menjadi wadah pembinaan bagi talenta seni berbakat, tetapi juga diandalkan untuk membangkitkan geliat ekonomi kreatif di Berau sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Nusantara.

"Kita tidak bisa menyangkal bahwa di Berau ini ada banyak sekali UMKM. Tercatat ada lebih dari 15.000 UMKM dengan komitmen yang kuat, dan jumlah ini akan terus bertambah luar biasa," ujar Hendratno.

Ia juga menambahkan bahwa Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang sangat kondusif dari segi keamanan dan ketertiban. Berau juga memiliki daya beli serta daya jual kreativitas yang tinggi, terbukti dengan hadirnya beragam ragam kuliner Nusantara di wilayah ini.

Hendratno turut menyoroti penggunaan panggung amphitheater yang sukses menarik banyak pengunjung untuk meramaikan kawasan tersebut.

Meskipun dilaksanakan dengan anggaran yang efisien, ia menyadari bahwa pembangunan fasilitas publik tersebut memerlukan nilai investasi yang tidak sedikit. Melalui visi dan misi pemerintah daerah, ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas akan terus dibuka secara maksimal.

Dalam suasana santai, Hendratno sempat bernostalgia mengenai kecintaannya pada dunia seni di masa lalu. Ia menceritakan pengalamannya pernah berkecimpung sebagai seorang drummer dan koreografer yang bahkan pernah menorehkan prestasi hingga tingkat nasional.

Oleh karena itu, ia berpesan agar ke depannya program-program dari dinas terkait seperti Disbudpar, Diskoperindag, Dispora, hingga Dinas Pendidikan dapat disinergikan dengan lebih baik.

Ia mengusulkan agar panggung seni ke depannya dapat diintegrasikan langsung dengan pusat keramaian atau area publik lainnya. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hiburan seni secara santai sambil menikmati wisata kuliner tanpa kehilangan kesempatan untuk menonton pertunjukan.

Mengakhiri sambutannya, Pemkab Berau optimis bahwa festival seni yang kerap dijuluki mirip ajang internasional America's Got Talent versi lokal Berau ini akan terus berlanjut.

Ajang ini diharapkan mampu merangkul lebih banyak pelaku seni dari berbagai genre, kampung, dan usia untuk melestarikan jiwa seni di Bumi Batiwakkal.

"Tanpa seni, hidup itu sepi," pungkasnya. (Adv)

Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) PGRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin (9/11/2026).

Seno Aji menjelaskan, pemberian insentif kepada guru telah berjalan dan akan terus dilanjutkan, meskipun pencairannya tidak dilakukan setiap bulan.

“Kalau insentif memang kita sudah lakukan. Memang kita tidak bisa setiap bulan memberikan, tetapi tiga bulan sekali kemudian kita rapel dan kita berikan. Jadi mungkin ini akan terus berlanjut,” ujar Seno Aji.

Selain insentif, Pemprov Kaltim turut mendorong guru untuk segera mengikuti sertifikasi sebagai bagian dari pembinaan profesionalisme dan peningkatan keterampilan tenaga pendidik.

Menurutnya, sertifikasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kompetensi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi guru melalui tambahan penghasilan dari pemerintah pusat.

“Kita dorong mereka untuk segera melakukan sertifikasi tersebut. Karena di samping ilmu mereka bertambah, tentu saja akan juga menambah income mereka. Dari Kementerian Pendidikan akan ada tambahan insentif dari pusat untuk guru-guru yang memiliki sertifikat,” jelasnya.

Seno Aji berharap semakin banyak guru di Kaltim yang memiliki sertifikat kompetensi sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik.

Penggajian Guru dari APBN Masih Dikaji

Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menanggapi pertanyaan mengenai wacana pengalihan sistem penggajian guru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyatakan pemerintah daerah masih akan melihat perkembangan kebijakan tersebut dan menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Kita lihat kondisi ini nanti, apakah benar demikian. Tapi kita sebagai pemerintah daerah tentu saja harus tunduk dan patuh dengan pemerintah pusat,” katanya.

Meski demikian, Seno Aji berpandangan bahwa penggajian guru tetap melalui pemerintah daerah memiliki sejumlah kelebihan, terutama dalam aspek pengawasan dan kemudahan penyaluran pembayaran.

“Kalau memang bisa, sebaiknya penggajian itu tetap di daerah, karena akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana para guru tersebut dan kita lebih mudah untuk memberikan,” tambahnya.

Terkait besaran insentif guru, Seno Aji memastikan nominal yang diberikan saat ini masih sama dengan skema sebelumnya.

PGRI Harapkan Dukungan Pemerintah terhadap Perlindungan Guru

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai Rapimprov PGRI Kaltim menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda strategis bagi dunia pendidikan.

Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum organisasi dan pelantikan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan hukum serta peningkatan kompetensi guru.

Menurut Unifah, PGRI turut mendorong hadirnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru dan dosen melalui upaya penguatan regulasi, termasuk harapan terhadap undang-undang perlindungan guru dan dosen.

Selain itu, PGRI juga membawa agenda peningkatan kompetensi guru melalui program yang ditujukan untuk memperkuat kualitas tenaga pendidik.

“Segala sesuatu yang ingin kita dedikasikan kepada bangsa Indonesia ini melalui PGRI Kalimantan Timur,” ungkap Unifah.

Unifah turut memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim kepada sektor pendidikan dan organisasi PGRI. Ia menilai Kaltim termasuk daerah yang memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan pengembangan tenaga pendidik.

“Kalimantan Timur termasuk guru-guru yang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah daerah. Karena kita semua tahu Kalimantan Timur sejak awal juga memang peduli kepada pendidikan, peduli kepada PGRI,” ujarnya.

Ia berharap perhatian tersebut terus dipertahankan, mengingat pengembangan SDM menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Saya berharap kepedulian ini tidak akan pernah lekang karena saat ini perhatian kepada SDM jauh lebih penting daripada perhatian yang lain-lain,” pungkasnya.

Rapimprov PGRI Kaltim Tahun 2026 diharapkan menjadi ruang penguatan koordinasi organisasi sekaligus mendorong sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan, serta kesejahteraan guru di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)

Ajang lari malam sejauh 5 kilometer ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Gunadarma serta masyarakat umum di kawasan IKN.

​Ajang lari tersebut sekaligus menjadi puncak rangkaian Nusantara Health & Academic Summit (NHAS) 2026 yang berlangsung pada 5–7 November 2026. 

NHAS 2026 merupakan wujud nyata kerja sama strategis antara OIKN, Universitas Gunadarma (UG), dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), serta didukung oleh RSUP IKN dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).

​Selama tiga hari penyelenggaraannya, NHAS 2026 menghadirkan beragam agenda penting. Diantaranya adalah peluncuran program pendidikan S2/S3 Ilmu Biomedik FKUI di IKN, pembukaan pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma Tahun Akademik 2027/2028 (jenjang Sarjana dan Magister) di IKN, serta peluncuran Pusat Pendidikan, Riset, dan Pemberdayaan Masyarakat FKUI. Rangkaian acara juga diisi dengan layanan kesehatan, pengabdian masyarakat, hingga kegiatan olahraga dan budaya.

Sebelum fun run dimulai, rangkaian acara juga dimeriahkan dengan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat peserta. Layanan medis yang melibatkan RS Ibu Kota Nusantara dan Kementerian Kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, serta konsultasi kesehatan lainnya.

​Wakil Rektor IV Universitas Gunadarma, Prof.Dr.Didin Mukodim, menyampaikan bahwa kegiatan lari malam ini menutup seluruh rangkaian acara yang telah dimulai sejak Kamis (5/11/2026). Mewakili Rektor Universitas Gunadarma, Didin mengajak seluruh peserta untuk menikmati ajang ini dengan gembira sambil mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

​“Kita ikuti kegiatan ini dengan senang dan menyenangkan, serta berharap kita semua bisa kembali ke tempat ini dalam keadaan selamat dan sehat,” ujar Didin.

​Melalui kegiatan olahraga ini, kolaborasi pendidikan di IKN kian dikemas lewat pendekatan yang langsung melibatkan pelajar dan masyarakat. 

Menutup jalannya acara, Basuki Hadimuljono turut membakar semangat para peserta sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan serta sportivitas selama berlari.

​"Ini adalah kegiatan fun run. Jadi, jaga kesehatan dan keselamatan untuk semuanya. Selamat memulai kegiatan lari, jaga terus sportivitas," tutup Basuki.(Rein) 

Puluhan lokasi dikunjungi untuk mengevaluasi berbagai kriteria penting, mulai dari efektivitas pengelolaan sampah, tingkat kebersihan lingkungan, hingga pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Menanggapi proses penilaian tersebut, Wakil Bupati Berau, Gamalis, berharap Bumi Batiwakkal dapat kembali memboyong piala Adipura setelah terakhir kali meriahnya pada 2018 silam.

“Kita sangat mengharapkan setelah sekian lama kita tidak tersentuh lagi oleh penghargaan Adipura,” ujar Gamalis, Senin (9/11/2026).

Gamalis menegaskan, penilaian Adipura bukan sekadar tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, jajaran aparatur kecamatan, kelurahan, hingga tingkat kampung. Edukasi masif dinilai krusial untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat maupun pendatang.

“Harus betul-betul kita melakukan edukasi kepada masyarakat, juga terhadap para pelancong supaya kita sama-sama menjaga kebersihan,” tegasnya.

Ia turut mengimbau para pelaku usaha dan sektor pariwisata agar aktif mengedukasi pengunjung untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.

 Sinergi yang kuat sangat diperlukan, tidak hanya di kawasan wisata unggulan seperti Pulau Derawan dan Maratua, tetapi juga di empat kecamatan wilayah perkotaan.

Pemkab Berau, lanjut Gamalis, terus berupaya memperkuat dukungan melalui penyediaan infrastruktur pendukung serta menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak ketiga, termasuk lembaga konservasi seperti WWF.

“Dukungan kita ini terkait dengan kita memberikan infrastruktur dan lain sebagainya, pembelajaran-pembelajaran, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti WWF dan lain sebagainya,” pungkasnya.(Adv) 

Pada tahun 2024 lalu, kampung ini menerima alokasi dana karbon sekitar Rp380 juta yang dialokasikan secara transparan untuk peningkatan kapasitas warga, sektor pertanian, hingga perlindungan kawasan hutan.

Kepala Kampung Lirung Ubing, Hamye Jiu, menegaskan seluruh anggaran pengelolaan tersebut murni berlandaskan hasil musyawarah warga. Dana ini dilengkapi dengan sumber pembiayaan lain dari pemerintah pusat dan daerah, namun prioritas penggunaannya disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan lokal.

“Pengelolaan dana karbon kami sesuaikan dengan apa yang telah dimusyawarahkan bersama. Dana masyarakat ini sangat membantu karena dapat mengakomodasi kebutuhan warga, terutama dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas,” ujar Hamye, Senin (9/11).

Dari sisi ekonomi, ia juga mengatakan sebagian besar anggaran diarahkan untuk memperkuat kelompok tani melalui pelatihan teknis di bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas kakao yang dinilai sangat potensial di wilayah Long Pahangai menjadi salah satu komoditas unggulan yang terus dikembangkan, mulai dari teknik budidaya hingga manajemen usaha.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, dana karbon menjadi motor penggerak konservasi. Berbagai kegiatan rutin digalakkan, mulai dari patroli pengamanan hutan mandiri, penguatan peran masyarakat adat/lokal dalam kawasan perlindungan, hingga program reboisasi di lahan-lahan kritis.

Hamye menambahkan, manfaat dana karbon ini dirasakan langsung oleh warga karena memberikan keleluasaan bagi pemerintah kampung dalam merancang program yang kontekstual. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai sumber penghidupan utama.

Meski sempat melewatkan alokasi pada tahun 2025, pihak kampung menyambut antusias program peluang hilangnya pada tahun 2026 ini. Saat ini, aparatur kampung tengah merampungkan berbagai persyaratan administratif guna kembali mengakses dukungan dana tersebut.

“Kami sangat menyambut baik alokasi dana karbon ini. Harapan kami programnya dapat terus berlanjut, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan reboisasi hutan bisa dilanjutkan,” ungkapnya optimistis.

Ke depan, Kampung Lirung Ubing bertujuan mencakup program yang lebih luas dan inklusif, termasuk merangkul kelompok perempuan serta penyandang disabilitas. Tujuannya agar kue pembangunan dan manfaat program dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Bagi warga Lirung Ubing, dana karbon bukan sekedar menyalurkan anggaran semata, melainkan momentum membangun kemandirian lokal sekaligus merawat warisan alam.

Melalui sinergi pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan, kampung ini membuktikan bahwa kesejahteraan hari ini dapat diraih tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.(Rein) 

​Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan mengatakan, pengungkapan itu bermula ketika jajarannya melaksanakan patroli rutin dan mencurigai sebuah kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) yang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup sekira pukul 11.30 WITA.

​Saat melakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan puluhan potongan bagian tubuh satwa laut yang dilindungi tersebut.

​"Dari pemeriksaan kapal kayu berukuran 14 gross tonnage tersebut, petugas menemukan 55 potong sirip hiu. Rinciannya, 20 potong sirip hiu macan, delapan potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng," ujar Restika, Minggu (8/11/2026).

​Berdasarkan interogasi awal, nakhoda bersama tiga anak buah kapal (ABK) mengaku menangkap hiu-hiu tersebut pada 1 hingga 4 November 2026 menggunakan alat tangkap rawai apung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit. Rencananya, hasil tangkapan itu hendak dijual kepada pemodal yang berdomisili di Sumenep, Jawa Timur.

​Guna proses penyidikan lebih lanjut, kapal beserta nakhoda, tiga ABK, dan seluruh barang bukti digiring ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik turut menggandeng ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim untuk mengidentifikasi jenis dan status perlindungan hiu.

​Setelah melaksanakan gelar perkara bersama para ahli, penanganan kasus ini diarahkan melalui mekanisme sanksi administratif. Ditpolairud Polda Kaltim kemudian melimpahkan perkara tersebut kepada DKP Kaltim.

​Restika menjelaskan, pelimpahan kewenangan ini merujuk pada penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Selanjutnya, penjatuhan sanksi administratif sepenuhnya menjadi kewenangan DKP Provinsi Kaltim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Rein) 

KARTANEWS.COM - Penetapan 245 tersangka individu dan 20 korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan langkah awal penting dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tidak diukur hanya dari jumlah tersangka. Proses hukum harus diselesaikan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kerusakan lingkungan harus dikirimkan secara nyata.

Dari 20 korporasi yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), yakni PT HKI dan PT AI dari Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri. Informasi ini, sebagaimana disampaikan dalam naskah asal, perlu dibaca dalam kerangka prinsip yang setara di hadapan hukum: status korporasi maupun asal negara tidak boleh menjadi alasan bagi perlakuan istimewa.

PMII Cabang Kutai Kartanegara berpandangan bahwa penegakan hukum karhutla harus berorientasi pada keadilan lingkungan, bukan berhenti pada angka yang menentukan tersangka. Masyarakat, terutama generasi muda, dapat memperoleh kepastian bahwa kerusakan hutan, lahan, dan ekosistem gambut telah ditangani secara serius. Dampak karhutla tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kerinduan terhadap kehidupan masyarakat.

Penegakan Hukum Harus Berujung Pemulihan

Penegakan hukum tidak cukup apabila hanya berakhir pada pidana atau denda. Pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan harus menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam konteks karhutla, rehabilitasi semestinya mencakup pemulihan fungsi ekologis lahan, revegetasi, pengendalian drainase, serta pemulihan ekosistem gambut. Upaya tersebut tidak boleh direduksi menjadi penanaman simbolis atau klaim penghijauan tanpa pengawasan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi rujukan penting dalam pembahasan kewajiban pemulihan. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan status hukum setiap areal, serta disertai pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, rehabilitasi pasca-karhutla perlu dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan dapat diaudit publik. Biaya pemulihan harus dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator keberhasilan yang tidak hanya menghitung luas area tanam, tetapi menilai pemulihan fungsi ekologis dan gambut. Masyarakat adat, masyarakat lokal, serta lembaga pemantau lingkungan harus dilibatkan dalam pengawasan.

Lahan Bekas Kebakaran Bukan Ruang Ekspansi

Pengawasan terhadap lahan bekas karhutla, terutama di ekosistem gambut, harus diperketat. Lahan yang terbakar tidak boleh menjadi pintu masuk bagi ekspansi perkebunan sawit atau tanaman industri lain yang berpotensi memperparah kerusakan. Pemerintah perlu memastikan pemanfaatan kembali lahan tidak mengabaikan fungsi ekologis, ketentuan perizinan, dan kajian lingkungan.

Pemetaan dan verifikasi areal bekas karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan lapangan, pemantauan satelit, dan audit berkala perlu berjalan beriringan. Data perizinan, hasil pemetaan, serta laporan pengawasan juga semestinya dibuka kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Negara Harus Menjamin Akuntabilitas

Karhutla bukan semata-mata bencana musiman. Persoalan ini berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, dan praktik pemanfaatan lahan. Negara harus menunjukkan bahwa hukum lingkungan bukan sekadar teks di atas kertas, melainkan instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekosistem.

PMII Cabang Kutai Kartanegara mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut perkara secara tuntas hingga pelaksanaan putusan; memastikan seluruh korporasi, termasuk perusahaan PMA, tunduk pada hukum Indonesia tanpa perlakuan istimewa; serta menerapkan sanksi yang proporsional dengan tetap menuntut pemulihan lingkungan bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pemulihan pasca-karhutla juga harus menjadi prasyarat yang diperhatikan sebelum lahan dimanfaatkan kembali. Pemerintah perlu mencegah perluasan lahan sawit atau industri tanaman yang memungkinkan terjadinya kerusakan gambut, sekaligus membuka ruang pengawasan bagi masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, dan media.

Jangan sampai karhutla hanya menjadi berita sesaat. Ketika asap mereda, lahan bekas kebakaran tidak boleh justru menjadi ruang bagi proyek-proyek baru yang mengabaikan pemulihan ekologi. Hutan dan gambut tidak boleh hanya menjadi latar belakang foto saat bencana, lalu diingat ketika krisis berlalu.

Keadilan lingkungan bukan slogan di atas kertas. Hal ini harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi yang serius, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Alam tidak membutuhkan janji, melainkan tindakan. Rakyat pun tidak memerlukan retorika, tetapi kepastian bahwa hukum berlaku bagi semua tanpa kecuali.

Kehadiran taman edukasi ini menjadi langkah konkret kepolisian dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini.

Acara peresmian dipimpin langsung oleh Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, serta dihadiri oleh Wakapolres Berau Kompol Noor Dhianto beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Berau.

Dalam sambutannya, AKBP Ridho Tri Putranto menegaskan bahwa menciptakan keselamatan berkendara di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipupuk secara berkelanjutan.

“Taman Lalu Lintas Setia ini kami bangun bukan sekadar sarana fisik, melainkan wahana edukasi yang menyenangkan. Anak-anak dapat belajar langsung melalui metode praktik dan simulasi—mulai dari mengenali rambu lalu lintas, memahami marka jalan, hingga tata cara menyeberang jalan yang benar,” ujar Ridho.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan karakter generasi muda yang disiplin dan peduli pada keselamatan berlalu lintas perlu dimulai sedini mungkin.

Strategi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Berau secara signifikan di masa mendatang.

Rangkaian peresmian ditandai secara simbolis dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kapolres Berau, dilanjutkan dengan peninjauan area taman lalu lintas serta penyerahan cendera mata.

Menutup keterangannya, Ridho mengajak pihak sekolah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Berau untuk memanfaatkan fasilitas Taman Lalu Lintas Setia ini secara optimal demi mewujudkan Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

Founder KR Space, Radhika Darmawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan malam puncak Diskoria Malam Batik Vol. 2 yang mengusung konsep fashion show dengan balutan batik dan iringan musik dari DJ yang memainkan lagu-lagu Indonesia.

“Jadi, fashion show dibalut dengan Nusantara, semuanya pakai batik dan diiringi dengan DJ yang lagunya semuanya juga lagu-lagu dari Indonesia,” ujar Radika.

Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi KR Space, Diskoria Malam Batik, Van Java Coffee and Space, serta sejumlah media partner dan pihak pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar dapat terlibat dan berkembang melalui kegiatan kreatif.

Radhika menyebut sejumlah media partner yang turut mendukung kegiatan ini di antaranya Ragamsamarinda, Kartanews, Suara Fest, dan Sponsor Festival.

“Jadi, semua UMKM kita berdayakan,” tegasnya.

Kampanye Berkain Sejak 2022

Radhika menjelaskan, KR Space dibentuk pada 2022 dengan tujuan mengampanyekan budaya berkain serta mendorong masyarakat agar bangga mengenakan batik dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Ia menilai, batik tidak seharusnya hanya dikenakan pada acara formal atau kegiatan tertentu, melainkan dapat menjadi bagian dari gaya hidup anak muda, termasuk ketika nongkrong dan menikmati kopi.

“Batik ini kita harus bangga untuk memakainya ke mana pun dan di mana pun. Saya pengennya teman-teman semua nongkrong itu pakai batik biar lebih keren,” ungkapnya.

Radhika juga menyoroti kebiasaan masyarakat di Pulau Jawa yang dinilai memiliki kebanggaan tersendiri dalam mengenakan kain tradisional di berbagai kesempatan. Semangat tersebut ingin ia tanamkan kepada generasi muda Kalimantan Timur agar semakin mencintai dan mengapresiasi budaya lokal maupun nasional.

Melawan dengan Cara Kreatif

Di sisi lain, kegiatan tersebut juga membawa pesan mengenai kreativitas dan kesadaran sosial generasi muda. Radika menegaskan, perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan tidak harus diwujudkan melalui tindakan anarkis atau kekerasan, tetapi dapat disampaikan melalui kreativitas dan ekspresi seni.

Ia menjelaskan, simbol tiga jari yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut merupakan representasi kesadaran bahwa masyarakat sedang mengalami penindasan.

“Kami ingin menyampaikan bahwasanya melawan itu tidak harus dengan cara anarkis, tidak harus dengan cara kasar, tapi melawan juga harus dengan cara yang kreatif,” jelasnya.

Radhika turut mengajak generasi muda untuk semakin melek politik, mengingat berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi dan konsumsi, memiliki keterkaitan dengan kebijakan politik.

“Teman-teman, kita beli kopi itu tergantung dengan politik kita sekarang. Jadi semuanya harus melek politik,” tuturnya.

Ia menilai, ruang-ruang kreatif yang sebelumnya banyak berkembang perlu terus dihidupkan sebagai bentuk ekspresi sekaligus respons terhadap situasi yang dirasakan generasi muda saat ini.

Melalui Diskoria Malam Batik Vol. 2, Radhika mengajak anak muda untuk tetap bergerak, melahirkan ide, dan menyuarakan aspirasi melalui cara yang kreatif, inovatif, serta representatif.

“Jangan takut untuk bergerak, harus berani mengeluarkan ide. Karena kalau kita baru mulai besok, artinya kita kalah hari ini,” pungkasnya. (IRLA/ERNI)

Acara yang berlangsung pada 5–7 November 2026 ini merupakan tindak lanjut atas kerja sama yang ditandatangani ketiga pihak pada 28 September 2026 lalu. Rangkaian kegiatan mencakup peluncuran program pendidikan, riset kesehatan, pengabdian masyarakat, hingga kegiatan olahraga dan budaya untuk memperkuat ekosistem di IKN.

Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan apresiasi atas komitmen Universitas Gunadarma dan FKUI. Menurutnya, pembangunan fasilitas fisik di IKN harus diimbangi dengan kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang aktif menghidupkan kawasan tersebut.

“Hari ini hari yang paling bahagia buat saya. Saya hanya menyiapkan wadahnya, yang mengisi itu manusianya agar bisa berinteraksi. Terima kasih kepada Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia yang mendukung IKN, termasuk meluncurkan program pendidikan pascasarjana bidang kesehatan,” ujar Basuki.

Semangat serupa disampaikan Rektor Universitas Gunadarma, Margianti, yang hadir secara virtual. Ia menilai sinergi ini sebagai peluang besar untuk mengakselerasi program pendidikan dan penelitian di IKN.

“Kita berkumpul dari tiga keluarga besar: Otorita IKN, Universitas Indonesia khususnya kedokteran, dan Universitas Gunadarma. Ini potensi luar biasa, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama,” tutur Margianti.

Secara terpisah, Dekan FKUI, Anna Rozaliyani, menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan kolaborasi terletak pada dampak nyatanya bagi masyarakat.

“Keberhasilan kolaborasi bukan diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari karya yang dihasilkan, persoalan yang diselesaikan, dan kehidupan masyarakat yang diperbaiki,” tegas Anna.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Muhammad Najib, berharap kerja sama ini melahirkan sistem pelayanan kesehatan yang dapat menjadi percontohan nasional.

“Pak Bas menyiapkan wadahnya, kampus memberikan peranti lunak (software) serta implementasinya. Kita ingin IKN kelak tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pengembangan keilmuan dan pendidikan,” ungkap Najib.

Dukungan juga mengalir dari Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang hadir secara daring. 

Keduanya sepakat bahwa penguatan kapasitas manusia dan ekosistem sosial merupakan pilar utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dari Nusantara.

Pada hari pertama, ajang ini resmi meluncurkan tiga program utama: Pusat Pendidikan, Riset, dan Pemberdayaan Masyarakat FKUI; Program S2 dan S3 Ilmu Biomedik FKUI kelas bauran khusus IKN; serta pembukaan pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma TA 2027/2028.

Agenda NHAS 2026 dilanjutkan pada Jumat (6/11/2026) dengan aksi pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi gizi (IKN Healthy School Pilot). Rangkaian kegiatan ditutup pada Sabtu (7/11/2026) melalui diskusi antarinstitusi, Night Fun Run, serta pertunjukan budaya.

Melalui kemitraan strategis ini, kehadiran perguruan tinggi diharapkan terus memperkokoh ekosistem pendidikan dan kesehatan di Ibu Kota Nusantara. (Rein) 

Kepala Stasiun BMKG Berau, Ade Haryadi, menjelaskan bahwa kondisi atmosfer di wilayah Berau saat ini terpantau cukup labil. Hal tersebut memicu masifnya pertumbuhan awan hujan di berbagai titik.

“Kondisi atmosfer cukup labil di Berau saat ini, sehingga pertumbuhan awan hujan cukup intensif dan berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem pada saat itu,” ungkap Ade Haryadi, Sabtu (11/7/2026). 

Berdasarkan data terkini dari BMKG, potensi cuaca ekstrem ini telah dan sedang melanda beberapa wilayah tertentu, antara lain:

Kecamatan Gunung Tabur: Kelurahan Meliputi/Kampung Birang, Sambakungan, dan Batu-Batu. Kecamatan Sambaliung: Meliputi wilayah Pilanjau dan sebelah timur Long Lanuk. Kecamatan Segah: Bagian utara Punan Malinau.Kecamatan Kelay: Wilayah Panaan dan Mapulu. Kepulauan Derawan: Meliputi Tanjung Batu dan Pulau Panjang. Kecamatan Maratua. 

Pihak BMKG memprakirakan kondisi cuaca ini masih akan berlangsung hingga 1 hingga 3 jam ke depan. Sistem awan konvektif tersebut juga berpotensi meluas ke wilayah Gunung Tabur, Segah, Kelay, Sambaliung, Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Kepulauan Derawan, serta daerah-daerah lain di sekitarnya.

Menangapi potensi cuaca buruk ini, Ade Haryadi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku perjalanan darat dan perairan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dalam beraktivitas, tetap aman, dan terus memperbarui informasi cuaca terkini melalui saluran resmi BMKG,” tutupnya. (Kendali) 

Pelantikan ini menjadi momentum bagi IKADIN Kaltim untuk mempertegas posisi organisasi advokat sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem penegakan hukum sekaligus mengawal marwah peradilan.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Fajriannur menegaskan bahwa organisasi advokat tidak boleh hanya berfokus pada pendidikan, ujian, maupun pengembangan profesi, tetapi juga harus berperan aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, organisasi advokat memiliki tanggung jawab menjadi check and balance terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

“Kalau advokat hari ini organisasinya tidur, hanya fokus kepada pendidikan dan ujian, maka tidak ada yang namanya masukan buat mereka nanti,” tegas Fajriannur.

Ia menilai, persoalan kejanggalan dalam sejumlah putusan peradilan perlu menjadi perhatian serius organisasi advokat. Menurutnya, terdapat putusan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Fajriannur bahkan menyinggung analisis terhadap salah satu perkara yang berkaitan dengan Rita Widyasari, yang menurutnya menunjukkan adanya perbedaan antara fakta persidangan dan uraian dalam putusan.

Karena itu, IKADIN Kaltim ke depan akan mendorong penguatan kontribusi organisasi dalam pembangunan hukum, khususnya melalui upaya menjaga integritas dan marwah peradilan.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah melakukan eksaminasi serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik melalui berbagai platform, mulai dari media massa, podcast, hingga forum diskusi hukum.

“Langkahnya, kita lakukan eksaminasi, kita lakukan analisis putusan nanti rajin-rajin dan kita akan tampilkan di media, entah melalui pers, podcast, atau diskusi,” ujarnya.

Tekankan Bantuan Hukum dan Pembentukan Advokat Berintegritas

Selain pengawasan terhadap sistem peradilan, Fajriannur juga menekankan pentingnya akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi klien yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Ia mengingatkan bahwa profesi advokat harus mengutamakan pendampingan hukum dan penegakan keadilan, bukan semata-mata persoalan honorarium.

Menurutnya, kemampuan ekonomi klien harus menjadi pertimbangan dalam menentukan biaya pendampingan hukum, sehingga masyarakat tetap memperoleh hak atas pembelaan yang layak.

“Kalau mendampingi klien, memperhatikan kemampuan klien. Misalnya kita mintanya Rp5.000, klien sanggupnya Rp1.000, ya itu kemampuan. Cukuplah bantuan hukum, jangan dipaksakan kehendak,” ungkapnya.

Fajriannur berharap, kepengurusan IKADIN Kaltim periode 2026-2030 mampu melahirkan kader-kader advokat yang menjunjung tinggi integritas, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, serta berani memperjuangkan keadilan.

Kepada advokat muda, ia berpesan agar terus memperdalam pengetahuan hukum, memperbanyak kajian, serta mengasah kemampuan analisis terhadap berbagai perkara.

Ia juga menegaskan pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, terutama ketika fakta persidangan dinilai tidak tercermin secara utuh dalam putusan.

“Kalau kalian melihat ketidakadilan dalam putusan, fakta persidangan dikaburkan, lawan! Hari ini lawan!” serunya.

Rita Widyasari Masuk Komisi Pengawas IKADIN Kaltim

Pelantikan pengurus DPD IKADIN Kaltim turut melibatkan tokoh masyarakat Rita Widyasari yang dipercaya menjadi bagian dari Komisi Pengawas IKADIN Kaltim.

Rita mengaku bangga dapat menjadi bagian dari organisasi advokat yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam perkembangan profesi hukum di Indonesia.

Ia berharap IKADIN dapat berdiri di tengah masyarakat dan menjalankan peran sebagai jembatan dalam sistem penegakan hukum, sekaligus memperkuat posisi advokat sebagai bagian yang setara dalam proses peradilan.

Menurut Rita, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk membela kepentingan klien berdasarkan pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku advokat agar tidak menyalahgunakan profesi maupun merugikan klien yang seharusnya mendapatkan pembelaan.

“Saya berharap sebagai Dewan Pengawas, tidak ada advokat yang nakal, yang malah menjerumuskan kliennya, tapi bagaimana dia mencarikan pasal-pasal yang bisa membela kliennya,” ujarnya.

Rita menegaskan, setiap orang berhak memperoleh pembelaan hukum, karena dalam setiap persoalan kehidupan selalu terdapat aspek yang dapat diperjuangkan melalui jalur hukum.

Menutup keterangannya, Rita menyampaikan harapan agar IKADIN Kaltim mampu berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Berdirilah setinggi-tingginya!” menjadi pesan singkat Rita untuk IKADIN Kaltim.

Dengan kepengurusan baru periode 2026-2030, IKADIN Kaltim diharapkan tidak hanya memperkuat profesionalisme advokat, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mengawal keadilan, menjaga independensi profesi, serta memastikan hukum tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat. (IRLA/ERNI)

Dalam ajang ini, kontingen Berau berhasil mengumpulkan total 10 medali dari berbagai cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Secara rinci, kontingen Berau meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Medali tersebut disumbangkan dari cabor Futsal, e-Sport, Biliar, Jurnalistik, Domino, dan Bridge.

Prestasi ini menempatkan kontingen jurnalis Berau berada di bawah Samarinda yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 8 medali emas, 7 perak, dan 9 perunggu.

Ketua PWI Berau, Yudi Perdana, menyampaikan bahwa capaian pada Porwada IV di Balikpapan ini sangat menggembirakan. Meskipun belum berhasil meraih juara umum, ia menilai posisi kedua patut dibanggakan karena seluruh kontingen telah berjuang secara maksimal.

"Walaupun juara umum belum berada di genggaman kami, pencapaian kali ini merupakan hasil terbaik yang berhasil kami raih," ujarnya pada Jumat (6/11/2026).

Pada cabang perlombaan Jurnalistik, Berau sukses memborong 2 medali emas melalui kategori penulisan feature dan video. Sementara itu, pada kategori jurnalis foto, medali emas diraih oleh kontingen Samarinda.

Koordinator Cabor Jurnalistik Berau, Rita Amelia, mengungkapkan bahwa keberhasilan memenangkan dua medali pada cabang paling bergengsi ini merupakan hasil kerja keras timnya untuk menegaskan dominasi Berau di bidang jurnalistik se-Kalimantan Timur.

Ia mengakui terus menyemangati rekan-rekan setimnya selama perlombaan agar dapat mengeluarkan kemampuan terbaik dalam membawa nama baik wartawan Bumi Batiwakkal.

"Selama perlombaan, saya selalu bilang kepada teman-teman untuk berupaya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka," kata Rita yang juga menjabat sebagai Redaktur Pelaksana A-News.Id.

Hal senada juga disampaikan oleh para peraih medali emas, yakni Yaokim Elton (kategori penulisan feature) dan Miko Gustinanda (kategori jurnalis video). Keduanya menuturkan bahwa kesuksesan tersebut tidak lepas dari motivasi dan dorongan kuat untuk membanggakan daerah, serta dukungan penuh dari rekan-rekan sejawat.

"Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan teman-teman jurnalis Berau," ucap Elton yang juga merupakan wartawan Klikborneo.com.

Miko Gusti turut menyampaikan ungkapan serupa. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilannya meraih medali emas didorong oleh semangat untuk membanggakan daerah serta dukungan dari rekan-rekan sesama wartawan Berau.

"Dukungan dari teman-teman dan motivasi untuk membanggakan daerah menjadi faktor besar di Porwada kali ini. Alhamdulillah bisa menyumbangkan emas," pungkas Miko yang juga wartawan Kaltimtoday.com.  

Berikut Daftar Wartawan Berau yang mengikuti Cabang Jurnalistik pada Porwada ke IV Kaltim di Balikpapan : 

1. Rita Amelia (A-News) 

2. Rusdiyono (Berau Terkini) 

3. Maulid Hidayat (Berau Post)

4. Miko Gustinanda (Kaltimtoday/DetikBerau) 

5. Yaokim Elton (Klikborneo) 

6. Asrin (Kartanews/Katakaltim)

7. Divana Chaisa Amalina (LensaNusantara.id) 

Ini digulirkan menyusul proses lintas sektoral. Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program MBG Berau, Mohammad Said, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerjunkan tim pemeriksa ke 14 SPPG sejak tahun 2025 lalu.

Kendati demikian, proses evaluasi ini menghasilkan sejumlah catatan penting. Satgas menemukan indikasi pelanggaran administratif, keharusan diversifikasi ulang, hingga fasilitas strategi di kawasan Limunjan dan Perumahan Korpri yang belum termanfaatkan secara optimal.

Ironisnya, beberapa SPPG yang telanjur beroperasi justru dibangun secara mandiri oleh pihak vendor tanpa sinkronisasi yang matang.

Menangapi dinamika tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melayangkan kritik tajam sekaligus peringatan keras. Ia menekankan bahwa esensi utama MBG adalah mencukupi gizi dan mencerdaskan generasi bangsa, bukan semata-mata mengeruk keuntungan bisnis bagi penyedia makanan.

“Jangan sampai program yang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa justru lebih mengedepankan kepentingan bisnis,” tegas Sri Juniarsih dengan nada prihatin, menyoroti masih ditemukannya variasi menu yang belum sesuai standar harapan.

Saat ini, tercatat ada 17 SPPG di Kabupaten Berau dengan empat di antaranya masih berstatus pasif alias belum beroperasi. Bupati mendesak para pengelola agar tidak main-main dalam menjaga higienitas, mulai dari pemilihan bahan pangan berkualitas, kebersihan peralatan makan, hingga variasi menu harian.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemkab Berau mutasi Dinas Pangan bersama instansi terkait untuk memperkuat fungsi kontrol secara berkala. Peran aktif pihak sekolah juga dinilai krusial sebagai garda terdepan dalam memfilter serta mengawasi langsung kelayakan makanan yang diterima oleh para siswa. (Adv)

Persiapan ini dinilai krusial agar agenda pengawasan tidak sekedar menjadi formalitas, melainkan instrumen evaluasi yang tajam dan terarah. Dalam arahannya, Gamalis menekankan bahwa pemeriksaan lapangan nantinya tidak akan setengah-setengah. 

Tim gabungan tidak hanya berfokus pada penilaian produk akhir atau makanan yang siap disajikan kepada penerima manfaat, tetapi menyoroti seluruh mata rantai pengelolaan secara komprehensif.

“Kita susun rencana kegiatan inspeksi ini agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya optimal,” ujar Gamalis, Kamis, (5/11/2026) 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengawasan ketat tersebut mencakup setiap lini krusial: mulai dari tahapan seleksi pemilihan bahan pangan segar, standar higienitas gudang penyimpanan, teknik pengolahan di dapur, hingga ketepatan waktu serta keamanan proses pendistribusian makanan. 

Pendekatan hulu-hilir ini diambil demi menutup celah sekecil apa pun yang berpotensi menurunkan kualitas gizi.

Di sisi lain, roda pembangunan infrastruktur pendukung program ini bergerak dinamis. Meski target awal mematok angka 30 unit SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat adanya eskalasi rencana pengembangan yang signifikan hingga mencapai 42 unit di wilayah Berau.

Gelombang ekspansi ini bahkan masih akan bertambah seiring persiapan empat calon SPPG baru yang kini sedang digodok. Melalui jangkauan layanan yang masif serta pengawasan mutu yang ketat, Pemkab Berau optimis standar kesehatan masyarakat dapat terangkat naik.

“Kita ingin memastikan bahan pangan yang digunakan berkualitas dan layak dikonsumsi, serta proses pengelolaannya memenuhi ketentuan,” yang merupakan komitmen pemerintah daerah. (Adv) 

Penanggung jawab Van Java Coffee and Space, Ni Wayan Agustina Amyllya Rizqy, mengatakan perjalanan usaha tersebut telah dimulai sejak 2015, ketika Van Java pertama kali hadir di Samarinda dengan konsep angkringan di kawasan Gor Segiri Samarinda

Perjalanan itu berlanjut pada 2023 dengan perubahan konsep menjadi Van Java Resto and Café yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Kini, pada 2026, Van Java kembali melakukan rebranding menjadi Van Java Coffee and Space dengan konsep yang lebih luas dan beragam.

“Dulu sebelumnya Van Java ini pernah berdiri di Samarinda sebagai angkringan di tahun 2015. Lalu di tahun 2023 pindah ke Jalan Imam Bonjol sebagai Van Java Resto and Café. Sekarang di tahun 2026 kita rebranding menjadi Van Java Coffee and Space,” ujar Ni Wayan.

Mengobati Rindu Kampung Halaman Lewat Kuliner

Bukan sekadar tempat menikmati kopi, Van Java Coffee and Space membawa nuansa tradisional Yogyakarta melalui sajian makanan yang menjadi daya tarik tersendiri.

Mulai dari makanan khas Nusantara, menu wedangan, nasi bakar, hingga steak tersedia untuk memenuhi selera pengunjung. Namun, salah satu menu yang menjadi favorit pelanggan adalah nasi gudeg dengan pilihan lauk yang beragam.

Bagi masyarakat perantauan asal Jawa yang merindukan cita rasa kampung halaman, sajian gudeg di tempat ini menjadi salah satu pilihan untuk kembali menikmati kuliner khas daerah asal.

“Kalau misalnya ada perantau dari Jawa yang rindu makanan di sana, rindu makan gudeg, di sini bisa banget. Kebetulan best seller-nya nasi gudeg. Nasi gudeg kita banyak banget lauknya,” ungkapnya.

Nuansa tradisional Yogyakarta juga menjadi bagian penting dari identitas Van Java Coffee and Space. Atmosfer yang dihadirkan dirancang agar pengunjung tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga merasakan suasana khas Jawa.

Ruang Berkumpul dengan Beragam Pilihan

Selain menawarkan kuliner, Van Java Coffee and Space juga menghadirkan sejumlah area yang dapat digunakan pengunjung untuk bersantai maupun mengadakan kegiatan bersama.

Fasilitas tersebut meliputi VIP room berpendingin udara, area smoking, tempat duduk lesehan, area outdoor, pendopo, hingga bar.

Kehadiran VIP room menjadi salah satu fasilitas yang baru dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang membutuhkan ruang lebih privat, baik untuk pertemuan maupun acara tertentu.

“Kita kebetulan baru bikin VIP room, ruangannya ber-AC. Terus kita juga ada smoking area. Kalau tidak mau di dalam VIP, kita juga ada lesehan, outdoor, pendopo, sama bar,” jelas Ni Wayan.

Dengan pilihan ruang tersebut, Van Java Coffee and Space berupaya menjadi tempat yang tidak hanya dikunjungi untuk makan dan minum, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial.

Harga Terjangkau, Pilihan Menu Beragam

Dari sisi harga, Van Java Coffee and Space menawarkan menu dengan rentang harga yang relatif terjangkau.

Untuk makanan, nasi bakar tersedia mulai Rp20.000 per porsi secara a la carte. Sementara itu, pilihan minuman dibanderol mulai Rp6.000 untuk air mineral.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi, aren latte menjadi salah satu pilihan dengan harga Rp29.000.

Tidak hanya makanan utama dan minuman, tersedia pula berbagai pilihan dessert, seperti Red Velvet Cake, Chocolate Cake, karamel puding, es buah, hingga mochi.

Menariknya, pilihan dessert tidak selalu sama setiap hari. Variasi tersebut menyesuaikan ketersediaan sehingga pengunjung berpeluang menemukan sajian berbeda pada kunjungan berikutnya.

Melalui perjalanan panjang sejak 2015 hingga rebranding pada 2026, Van Java Coffee and Space berupaya mempertahankan identitas kuliner Nusantara sekaligus menghadirkan ruang yang nyaman untuk berbagai aktivitas.

Perpaduan cita rasa tradisional, suasana khas Yogyakarta, serta fasilitas yang beragam menjadi karakter yang ditawarkan Van Java Coffee and Space kepada masyarakat Samarinda dan para perantau yang ingin menikmati kembali rasa kampung halaman. (IRLA/ERNI)

Dalam aksi tersebut, HMI Samarinda kembali menyuarakan tuntutan terkait transparansi gangguan pembangkit listrik, kompensasi bagi masyarakat terdampak pemadaman bergilir, serta meminta pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrianus Simtompul.

Muhammad Shefa dari HMI Samarinda mengatakan, aksi kali ini turut melibatkan TRC PPA Samarinda dan sejumlah ibu-ibu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

Menurut Shefa, pihak PLN menawarkan kesempatan audiensi yang dibatasi untuk 10 orang perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut ditolak karena massa menginginkan audiensi bersama serta keterbukaan data terkait persoalan pembangkit listrik.

“Kami sudah dua kali memperingatkan bahwasanya kami akan masuk, tapi yang terjadi PLN bisa memberikan 10 orang untuk audiensi, dan kami tolak. Kami datang bersama, kami masuk bersama,” ujar Shefa.

Ia menambahkan, HMI sebenarnya bersedia melakukan audiensi di halaman parkir seperti aksi sebelumnya, selama pihak PLN bersedia membuka data persoalan pembangkit listrik, termasuk dalam bentuk dokumen cetak.

Namun, menurutnya, tidak adanya respons yang sesuai dengan tuntutan massa memicu ketegangan hingga terjadi benturan dengan aparat kepolisian.

Shefa mengklaim Ketua Umum HMI Cabang Samarinda mengalami luka pada bagian bibir, lebam, hingga terjatuh dan terdesak saat aksi berlangsung. Ia juga menyebut sejumlah kader lainnya mengalami luka-luka.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan setelah aksi, HMI Cabang Samarinda mengecam tindakan yang mereka sebut sebagai represifitas aparat kepolisian Polresta Samarinda. Organisasi tersebut menyatakan beberapa kader mengalami luka, termasuk seorang kader yang disebut mengalami luka robek pada kepala.

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda juga dilaporkan berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan istirahat akibat gangguan pernapasan serta lebam di sekitar wajah.

HMI menyatakan akan mendatangi Polresta Samarinda untuk menyampaikan kecaman dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat.

Tiga Tuntutan HMI kepada PLN

Dalam aksi jilid II tersebut, HMI Samarinda menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PLN UP3 Samarinda.

Pertama, meminta pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrianus Simtompul, yang dinilai tidak mampu memberikan jawaban atas tuntutan dalam aksi sebelumnya.

Kedua, menuntut transparansi mengenai persoalan pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di Samarinda.

Ketiga, meminta PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat Kota Samarinda yang terdampak pemadaman listrik bergilir.

Shefa menegaskan, aksi demonstrasi terhadap PLN belum berakhir. HMI Samarinda berencana kembali menggelar aksi jilid III dengan melibatkan massa yang lebih besar dan mengumpulkan masyarakat terdampak pemadaman listrik.

“Kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak, dengan mengumpulkan masyarakat-masyarakat terdampak untuk meminta pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain itu, HMI Samarinda juga berencana menggelar konsolidasi di sekretariat organisasi untuk menyampaikan pernyataan sikap resmi atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian. (IRLA)

Peristiwa pembobolan ATM itu terjadi pada Minggu, 1 November 2026, sekira pukul 02.30 WITA. Kedua tersangka diduga menjalankan aksi dengan peran berbeda, yakni AM sebagai eksekutor dan DAS sebagai pemantau sekaligus mematikan aliran listrik toko.

Berdasarkan press release Satreskrim Polresta Samarinda, perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi Nomor LP/B/129/XI/2026/SPKT/Polsek Sungai Kunjang/Polresta Samarinda/Polda Kalimantan Timur, tertanggal 1 November 2026.

Berawal dari Atap Toko yang Jebol

Kasus ini pertama kali diketahui karyawan Indomaret, Rafika Ajeng Lestari, pada Minggu pagi sekira pukul 06.35 WITA.

Saat membuka pintu rolling door dan masuk ke dalam toko, Rafika mencium bau kabel terbakar. Ia kemudian melihat bagian plafon dalam kondisi jebol serta dua mesin ATM yang telah dibongkar dan dirusak.

Rafika selanjutnya menghubungi Juan Carlos Frobel Manik selaku area supervisor untuk melaporkan kejadian tersebut.

Setelah menerima laporan sekira pukul 07.00 WITA, Juan Carlos melakukan pengecekan dan memastikan kedua mesin ATM telah dibobol. Ia kemudian menghubungi area manager dan memperoleh kuasa untuk membuat laporan kepolisian.

Pelaku Sempat Gagal Beraksi Sehari Sebelumnya

Dalam kronologi yang dipaparkan polisi, kedua tersangka sebelumnya telah mencoba melakukan aksi pada Sabtu, 31 Oktober 2026, sekira pukul 04.30 WITA.

Saat itu, mereka diduga naik ke atap dan memotong seng. Namun, aksi tersebut dibatalkan karena situasi tidak memungkinkan setelah terdengar azan subuh.

Keduanya kemudian kembali pada Minggu dini hari. DAS diduga mematikan sakelar listrik utama atau MCB yang berada di luar toko, sementara AM masuk melalui bagian atap yang telah dipotong sebelumnya.

Di dalam toko, AM berusaha membuka pintu mesin ATM. Karena tidak berhasil, tersangka diduga menggunakan gerinda untuk merusak engsel dan membongkar bagian mesin ATM hingga dapat mengambil uang dari dalam cartridge.

Setelah berhasil menguras kedua mesin ATM, uang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel. Kedua tersangka kemudian meninggalkan lokasi dan menuju penginapan untuk menghitung hasil pencurian.

Dari hasil penghitungan, keduanya diduga berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp433,5 juta dari dua mesin ATM tersebut.

Ditangkap di Balikpapan dan Ciamis

Usai melakukan aksi, kedua tersangka diduga menyewa kendaraan dari Samarinda menuju Balikpapan dan menginap di Hotel Horison sebelum merencanakan perjalanan menggunakan pesawat ke Bandung dan Surabaya.

Pada 2 November 2026, keduanya berpisah di bandara. AM telah berangkat menuju Bandung, sedangkan penerbangan DAS menuju Surabaya mengalami keterlambatan atau delay.

Kondisi tersebut dimanfaatkan kepolisian untuk mengamankan DAS di Bandara Balikpapan. Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi selanjutnya mengamankan AM di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Uang Rp240 Juta Berhasil Diamankan

Dalam pengungkapan perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti dari kedua tersangka.

Dari AM, polisi mengamankan satu unit handphone Samsung Galaxy A07 warna hitam dan uang tunai Rp240 juta dalam pecahan Rp100 ribu.

Sementara dari DAS, polisi menyita tas ransel hijau, mesin bor merek Krisbow 12 V, kamera trail, kamera CCTV nirkabel dengan panel tenaga surya, dua unit handy talky (HT), dua unit handphone, serta pakaian yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut.

Polisi juga mengamankan barang bukti dari pelapor berupa lima cartridge ATM BCA, dua cartridge ATM Bersama, satu kaset ATM Bersama, dan satu potongan seng.

Adapun sejumlah barang yang masih dalam pencarian, yakni satu unit gerinda, satu lembar sarung, serta satu jaket hoodie. Barang-barang tersebut diduga dibuang AM ke Sungai Mahakam.

Dari hasil kejahatan tersebut, polisi mencatat sebagian uang telah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menebus kendaraan, membayar utang, pembagian kepada pelaku, serta biaya operasional perjalanan.

Sementara itu, sisa uang hasil pencurian sebesar Rp240 juta berhasil diamankan. Kerugian materiil yang dialami korban ditaksir mencapai Rp433,5 juta.

Residivis Pembobolan ATM Lintas Provinsi

Polisi mengungkapkan bahwa AM merupakan residivis kasus pembobolan ATM lintas provinsi. Sebelum melakukan aksi di Kalimantan Timur, AM disebut pernah melakukan pembobolan ATM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun motif kedua tersangka dalam perkara ini diduga karena faktor ekonomi.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun serta pidana denda kategori V.

Saat ini, kepolisian masih melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa saksi dan tersangka, menyita barang bukti, serta menyiapkan pemberkasan perkara untuk dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kedua tersangka masih berstatus tersangka dan proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban pidana mereka. (ERNI/IRLA)

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Eko Novan Prasetyo Puspito dalam konferensi pers di Mapolresta Samarinda, Kamis (5/11/2026). Polisi menyebut perkara ini berhasil diungkap melalui kerja sama penyidik Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda dan Polresta Samarinda dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kapolresta Samarinda menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (29/10/2026) sekira pukul 19.00 WITA hingga Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 03.00 WITA. Lokasi kejadian berada di Speedboat Benih Mahakam, Jalan Tongkol RT 1, kawasan Dermaga Speedboat, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.

Menurut Eko Novan, motif pembunuhan diduga berawal dari rasa sakit hati tersangka karena dituduh atau difitnah mencuri BBM milik warga. Tuduhan tersebut disebut berdampak terhadap sumber penghidupan tersangka karena pemberian nafkah maupun pekerjaan hariannya dihentikan.

Dalam kronologi yang disampaikan kepolisian, tersangka mendatangi speedboat tempat korban berada dan mendapati Korban sedang tidur dalam posisi tengkurap.

Tersangka kemudian diduga mengambil balok kayu dan memukul bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.

Setelah memastikan korban tidak bergerak, tersangka menutupi wajah dan mulut korban menggunakan kaos milik korban. Selanjutnya, tangan dan tubuh korban diikat menggunakan tali untuk memudahkan proses pemindahan jasad.

Jasad korban kemudian dibawa menyusuri sungai dan diikatkan pada batu serta tiang jembatan. Upaya tersebut diduga dilakukan tersangka agar jasad korban tidak mengapung ke permukaan air.

Setelah menyembunyikan jasad korban sekira pukul 05.00 WITA, tersangka disebut meminjam sepeda motor warga untuk mencari makan dan menjual sisa BBM.

Polisi menetapkan TI alias O sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia dijerat dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara, serta subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Kapolresta Samarinda menyampaikan apresiasi kepada jajaran penyidik Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda dan Polresta Samarinda yang berhasil mengungkap kasus tersebut dalam waktu singkat.

Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban dan berharap keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Polisi menyatakan telah mengamankan sejumlah barang bukti dan menuntaskan proses penyidikan perkara tersebut. (ERNI/IRLA)

Kasi Humas Polres Berau, AKP Suradi, menjelaskan berdasarkan keterangan awal dari sejumlah saksi di lokasi, api tiba-tiba muncul dari salah satu warung makan di bagian belakang pasar tepat setelah terjadi pemadaman aliran listrik. 

Ia menambahkan bahwa material bangunan yang didominasi kayu menjadi penyebab utama api cepat menyebar dan sulit dikendalikan oleh warga sekitar yang sempat berupaya mewujudkannya secara manual.

"Warung Bangunan sebagian besar terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Hal tersebut membuat si jago merah dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya, hingga menjalar ke dua unit rumah empat pintu milik warga yang posisinya berdekatan di seberang pasar," kata AKP Suradi.

Mendapat informasi kejadian tersebut, tim gabungan penanggulangan bencana langsung menerjunkan armada ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api.

"Petugas bergerak cepat setelah menerima laporan warga. Delapan puluh unit pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau serta satu unit meriam air milik Sat Brimob Kompi III Batalyon C dikerahkan ke TKP pada pukul 19.10 Wita," jelas AKP Suradi.

Berkat respon cepat dan kerja sama padu antara petugas gabungan dengan warga setempat, kobaran api akhirnya berhasil dikuasai sepenuhnya satu jam kemudian.

“Berkat bantuan kerja keras tim gabungan di lapangan dan masyarakat sekitar, api berhasil dipadamkan secara total pada pukul 20.00 WITA,” tuturnya.

Terkait tingkat kerusakan dan dampak korban dari musibah kebakaran ini, pihak kepolisian memastikan tidak terdapat korban meninggal maupun luka-luka.

Namun, dampak kerusakan material meliputi 29 unit warung makan di area belakang pasar serta dua unit rumah warga yang terdiri dari empat pintu. Untuk total nilai kerugian material saat ini masih belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap inventarisasi,” ungkap AKP Suradi.

Saat ini, kepolisian telah mengamankan lokasi kebakaran dan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan lebih detail serta mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut.

“Saat ini area TKP sudah dipasang garis polisi. Personel Piket Siaga Sat Intelkam Polres Berau dan Satuan Intelkam Polsek Teluk Bayur sedang melakukan pendataan terhadap seluruh pemilik warung yang terdampak serta berkoordinasi dengan pengelola Pasar SAD. Sementara itu, proses penyelidikan resmi tengah ditangani untuk memastikan penyebab utama,” kebakaran terjadi.(Rein) 

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dihadirkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Balikpapan di wilayah Asrama Bukit, membuktikan bahwa intervensi modern tidak melulu hadir dalam bentuk bantuan instan. Lebih dari itu, program ini merajut kemandirian sosial secara menyeluruh, menyapa warga dari bilik-bilik gizi buruk yang kerap tersembunyi, hingga menata kembali ekosistem lingkungan agar lestari di masa depan.

Comdev Officer Pertamina Patra Niaga, Rizqy Ray, menyampaikan pihaknya membentuk tiga pilar program unggulan yang saat ini tengah berjalan bersama masyarakat di kawasan tersebut, di antaranya Warga Siaga Sehat (Wasiat), Replikasi Pengelolaan Sampah Organik lingkungan, serta Pengelolaan Tanaman Pangan berbasis Hidroponik yang diperuntukkan sebagai penunjang gizi warga di sekitar RT 10,11,12,14 dan 63 Asrama Bukit.

“Inisiasi program ini berjalan dari tahun 2022, dan kita replikasi awal tahun kemarin. Di lokasi ini baru berjalan 10 bulan lebih,” jelas Rizqy saat ditemui pada Rabu (4/11/2026).

Denyut Kehidupan di Akar Rumput dan Wajah Ceria Sang Buah Hati

Dari hasil Program tersebut, Raut ceria terpancar dari wajah Azma yang berusia (3) tahun, balita mungil asal RT 12 Kelurahan Baru Ilir itu, tampak asyik melangkah dan bermain di halaman Posyandu Mawar Harum yang terletak di Kompleks Asrama Bukit. Bagi Azma, tempat tersebut bukan sekadar fasilitas kesehatan biasa, melainkan ruang bermain yang menyenangkan sekaligus saksi bisu atas pertumbuhan fisik dan kembang motoriknya.

“Di sini suka main sama teman,” ucapnya polos saat didampingi sang ibu.

Azma merupakan salah satu anak yang secara rutin mendapatkan pendampingan tumbuh kembang sejak usia dini melalui program Posyandu Mawar Harum. Menurut keterangan Helmi Suciati selaku kader senior posyandu, kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak tersebut dilakukan secara berkala dan berkesinambungan tanpa pernah absen.

Pemberian fasilitas alat timbang digital yang presisi dari Pertamina menjadi salah satu suntikan semangat tersendiri baginya bersama para kader posyandu yang lain dalam peranya mengentaskan Stunting di area tersebut, sekaligus mempercepat proses pemantauan tumbuh kembang anak secara objektif.

“Pendampingan ini kami lakukan secara konsisten setiap bulan. Tujuannya agar setiap perubahan sekecil apapun pada anak, baik dari segi berat badan, tinggi badan, maupun aspek kognitifnya, dapat terpantau dengan akurat oleh tenaga medis,” ungkap Neni di sela-sela kesibukannya melayani warga di posyandu.

Sementara itu, Rizqy Ray menuturkan bahwa rangkaian program ini masih berada dalam fase pengembangan berkelanjutan. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperluas cakupan intervensi secara bertahap kepada masyarakat balikpapan.

“Kita akan melihat secara berkala setiap program yang dijalankan. Ketika memang sudah berjalan baik, maka pasti ada program yang lain yang akan kami bantu kembangkan,” tambahnya.

Transformasi Pelayanan Melalui Konsep Integrasi Layanan Primer (ILP)

Seiring berjalannya waktu dan dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, pola pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput terus berbenah mengikuti regulasi modern Kementerian Kesehatan. Posyandu Mawar Harum kini telah sukses mengimplementasikan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP).

Paradigma pelayanan ini telah bergeser secara signifikan; posyandu tidak lagi sekadar berfokus eksklusif pada kesehatan balita semata, melainkan memperluas cakupan layanannya hingga mencakup enam siklus kehidupan manusia secara menyeluruh: mulai dari ibu hamil dan nifas, bayi dan balita, anak usia pra-sekolah, remaja, usia dewasa, hingga kelompok lanjut usia.

Dalam praktiknya di lapangan, para kader posyandu tidak pernah dibiarkan bekerja sendirian. Setiap jadwal penimbangan bulanan yang secara konsisten disepakati dilaksanakan pada pekan kedua setiap bulannya selalu didampingi secara langsung oleh tenaga kesehatan (nakes) profesional dari Puskesmas Baru Ilir.

Kolaborasi erat yang terjalin harmonis antara bidan Kelurahan, tenaga kesehatan, dan para kader posyandu memastikan bahwa setiap warga yang hadir dapat terpantau kondisi kesehatannya secara komprehensif.

“Kalau ad anak yang berat badannya tidak naik selama beberapa bulan, langsung kita beri perhatian khusus. Bukan berarti kurang gizi, bisa jadi karena anak mulai aktif bergerak. Di sinilah pendekatan persuasif kepada orang tua sangat penting agar mereka tidak panik berlebihan,” tutur Helmi selaku kader senior posyandu.

Pendekatan Humanis dan Gerakan Jemput Bola 

Kepedulian luar biasa yang ditunjukkan oleh para kader kesehatan di Posyandu Mawar Harum tidak pernah berhenti hanya di atas meja. Ketika menemukan situasi ada balita atau ibu hamil yang berhalangan hadir karena suatu alasan mendesak, para kader bersama tenaga medis tidak pernah ragu untuk turun tangan langsung melakukan kunjungan rumah 

Metode praktis jemput bola ini, terbukti sangat efektif dalam menjaga akurasi data kesehatan warga sekaligus memastikan secara mutlak bahwa tidak satupun anak di wilayah tersebut yang terlewatkan dari daftar pemantauan imunisasi dasar lengkap serta kurva pertumbuhan kembangnya.

Menariknya lagi, pendekatan humanis dan penuh kelembutan yang diterapkan oleh para kader berhasil mengikis habis rasa takut psikologis yang kerap dialami anak-anak kecil terhadap petugas kesehatan. Jika pada masa lalu pemandangan anak-anak menangis histeris, menjerit, atau bersembunyi saat hendak ditimbang merupakan hal yang lumrah, kini situasi tersebut telah berbalik 180 derajat.

“Sekarang malah sebaliknya. Begitu melihat bangunan Posyandu buka, mereka lari-lari antusias memanggil ibunya, ‘Mah, Posyandu sudah buka!’ Padahal itu kadang bukan jadwal penimbangan resmi. Itu kebanggaan tersendiri buat kami, bisa membuat anak-anak tidak trauma dengan posyandu,” ungkap Ibu Helmi 

Mengikis Tabu Lewat Kebun Gizi dan Hidroponik 

Kader Posyandu Mawar Harum, saat melakukan perawatan tanaman hidroponik 

Sity Suryani yang merupakan anggota pengelola program tersebut memaparkan, berbekal semangat gotong royong yang tinggi dan pendekatan kultural yang humanis, warga bersama para kader setempat bahu-membahu merajut kemandirian melalui program pemberdayaan lingkungan dan kebun gizi mandiri.

Selama delapan bulan terakhir, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi bersama Pertamina mulai menunjukkan hasil yang sangat nyata. Pendekatan yang dirancang tidak bersifat top-down yang kaku, melainkan berfokus pada pemetaan sosial, pendekatan partisipatif dari bawah (bottom-up), serta membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan dalam mengelola potensi lingkungan sekitar secara mandiri. 

“Kita kerjanya di sini masih sifatnya sukarela Mas. Kita lebih berupaya menggerakkan massa rakyat. Jadi kita gerakan ibu-ibu di sini. Kebetulan saya yang pertama mencetus hidroponik ini,”terangnya.

Ditempat yang sama, Rizqy Ray juga menuturkan, salah satu tantangan kultural terbesar di tingkat akar rumput dalam penanganan kasus stunting adalah masih adanya anggapan di kalangan sebagian orang tua bahwa kekurangan gizi atau stunting merupakan hal yang tabu atau memalukan untuk dibicarakan secara terbuka.

Alih-alih memberikan label negatif atau teguran langsung yang justru melukai psikologis orang tua, para kader kata dia, bersama kelompok warga bergerak secara gerilya melakukan pendekatan personal yang persuasif. Mereka mencatat dan memantau tumbuh kembang anak secara halus sambil memberikan edukasi gizi yang mudah dipahami. 

Sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan tingkat keluarga, warga memanfaatkan setiap jengkal lahan sempit dan terbatas di pemukiman padat penduduk dengan membangun Kebun Gizi serta instalasi hidroponik mandiri.

“Kalau kita hanya membuat kompos saja tanpa ada hilir pemanfaatannya, tentu kurang maksimal. Dengan adanya kebun gizi dan hidroponik di lahan terbatas ini, harapannya masyarakat bisa memetik hasil secara langsung mulai dari sayur segar hingga bibit tanaman tanpa harus selalu merogoh kocek untuk membeli pupuk atau kebutuhan dapur harian,” tuturnya.

Pengolahan Sampah Organik Mandiri dan Program Kampung Iklim (Proklim)

Gerakan pemberdayaan masyarakat di Baru Ilir dan Posyandu Mawar Harum tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan manusia semata, tetapi juga merambah secara perlahan ke sektor pelestarian lingkungan hidup melalui implementasi Program Kampung Iklim (Proklim).

Rizqy mengatakan, mengingat tingginya volume sampah rumah tangga dan sampah dapur di kawasan padat penduduk tersebut yang tercatat mencapai rata-rata 153 kilogram per RT setiap harinya warga didorong secara aktif untuk mengolah sampah organik langsung dari sumbernya masing-masing.

“Kami bersama Pemerintah setempat bersama pendamping program memfasilitasi warga dengan penyediaan mesin komposter dan pelatihan teknis,”jelasnya. 

Langkah inovatif ini dinilai sangat efektif dan efisien dalam menekan serta mengurangi beban volume pembuangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional. Di sisi lain, proses pengomposan ini menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi yang langsung diaplikasikan untuk menyuburkan tanaman sayuran di kebun gizi warga.

Membangun Kesiapsiagaan Bencana di Tingkat Tapak

Pihak Pertamina juga menyampaikan, aspek ketahanan sebuah kota tidak akan pernah sempurna tanpa kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam maupun non-alam. Di Kelurahan Baru Ilir, aspek mitigasi bencana ditempatkan sebagai salah satu pilar krusial yang tidak boleh diabaikan.

Melalui pembentukan Kelompok Keluarga Tangguh Bencana (Katana) yang mayoritas anggotanya digawangi oleh kaum bapak dan pemuda setempat, warga secara rutin mendapatkan pembekalan sosialisasi serta pelatihan simulasi darurat bencana.

Mengingat kondisi topografi dan karakteristik wilayah Balikpapan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap musibah kebakaran permukiman padat dan bencana tanah longsor, simulasi evakuasi mandiri dirancang sedemikian rupa secara berkala.

“Hal ini bertujuan agar seluruh warga memahami betul jalur evakuasi yang aman serta langkah-langkah tanggap darurat tatkala musibah datang secara tiba-tiba tanpa diduga,”Jelas Comdev Officer Pertamina Patra Niaga, Rizqy Ray.

Menjaga Asa dan Keberlanjutan Melalui Kolaborasi Berkesinambungan

Seluruh rangkaian keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di jantung Kota Balikpapan ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya proses pendampingan yang konsisten dan berkesinambungan.

Petugas lapangan dari korporasi, para kader posyandu, tenaga medis puskesmas, hingga unsur pemerintah kelurahan secara berkala melakukan monitoring harian, evaluasi bulanan, serta forum pertemuan tahunan guna memastikan bahwa roda program senantiasa berjalan sesuai jalur harapan dan tepat sasaran.

Dari sepetak lahan sempit yang disulap menjadi kebun hijau hidroponik, ketulusan para kader posyandu yang merawat senyum anak-anak, hingga kesadaran kolektif dalam mengolah sampah organik dan siaga bencana, warga Baru Ilir dan Mawar Harum telah membuktikan sebuah filosofi kehidupan yang agung.

Ketahanan sebuah kota besar tidak diukur dari seberapa megah gedung-gedungnya, melainkan dari seberapa kuat kebersamaan dan kepedulian antar sesama yang dirawat dengan ketulusan dari lingkungan sosial terkecil.

Dari langkah-langkah kecil di lantai posyandu sederhana itu, sebuah asa besar terus dirajut: memastikan setiap anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan gemilang dari jantung Kota Balikpapan yang beriman, bersih, indah, dan aman. (*)

Kegiatan strategis yang dipusatkan di Kantor Camat Gunung Tabur ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga level pemerintahan terbawah.

Di sela-sela kegiatan, Gamalis menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan tes yang tertib, objektif, dan transparan, namun tetap menjunjung tinggi privasi peserta.

Ia menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif birokrasi, melainkan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.

Sebagai garda terdepan pelayanan publik, perangkat kelurahan dan kampung memegang peran sentral di tengah masyarakat. Menurut Gamalis, gerak-gerik serta perilaku aparatur secara langsung menjadi cerminan dan teladan bagi warga di lingkungan sosial mereka.

"Perangkat kampung merupakan bagian penting di tengah masyarakat. Karena itu, kita harus mampu menjadi contoh, dimulai dari membangun lingkungan kerja yang baik, sehat, and bebas dari penyalahgunaan narkoba," tegas Gamalis.

Lebih lanjut, ia memberikan peringatan keras agar seluruh aparatur tidak pernah mencoba-coba bersentuhan dengan barang haram tersebut.

Gamalis mengingatkan bahwa berbagai tekanan atau persoalan hidup tidak boleh dijadikan alasan untuk lari dan terjerumus ke dalam lingkaran hitam narkotika.

Sebagai gantinya, ia mengajak seluruh aparatur untuk menyalurkan energi ke dalam kegiatan positif, memperketatfilter pergaulan, serta memperkuat kesadaran kolektif untuk senantiasa menjauhi narkoba.

Melalui langkah preventif ini, Pemerintah Kabupaten Berau optimistis benteng pertahanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkup birokrasi dapat semakin kokoh. 

Komitmen ini sekaligus menjadi jaminan agar aparatur pemerintah di tingkat kelurahan dan kampung dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang bersih, prima, and tepercaya bagi masyarakat. (Adv)

Seluruh pengisian jabatan ini pun telah mengantongi rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah melalui tahapan uji kompetensi.

Dalam prosesi tersebut, Bupati membacakan naskah pelantikan sekaligus memimpin pengambilan sumpah jabatan. Mengawali arahannya, ia menegaskan bahwa amanah baru ini harus diemban dengan integritas tinggi. 

"Jabatan bukanlah sebuah hadiah atau tempat mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan hasil nyata," ujar Sri Juniarsih di hadapan para pejabat.

Tak tanggung-tanggung, ia langsung memberikan tenggat waktu selama tiga bulan bagi para pejabat anyar tersebut untuk menunjukkan kinerja maksimal yang terukur. Dalam periode ini, mereka diminta segera melakukan konsolidasi internal, memetakan persoalan di instansi masing-masing, dan menetapkan target prioritas.

Bupati juga mengingatkan agar para ASN senantiasa menjaga profesionalisme serta netralitas dari segala kepentingan politik. 

"Bekerjalah secara profesional dan bertanggung jawab. Jadilah pemimpin dalam organisasi yang mampu membawa organisasinya menjadi lebih baik. Bangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak maupun lintas OPD untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan," tegasnya.

Selain itu, Bupati turut memberikan instruksi spesifik sesuai dengan sektor tugas masing-masing instansi. Kepala DPPKBP3A diminta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Kepala Satpol PP diinstruksikan memperketat pengamanan dan ketertiban, termasuk menyusun rencana penertiban pada jam-jam rawan malam hari. Kepala Dinas Perkebunan didesak membangun komunikasi serta mengoptimalkan komoditas unggulan seperti kakao. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan diminta merangkul para petani lokal demi memperkuat ketahanan pangan daerah, dan Sekretaris DPRD ditekankan untuk menjaga pelayanan kelembagaan serta sinergi yang baik dengan kepala daerah.

 "Jabatan yang diberikan harus dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Maksimalkan sumber daya manusia yang ada serta potensi sumber daya alam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Berikut adalah daftar lima pejabat yang resmi mengemban amanah baru:

 * Desmus Erisya, S.P. mengemban tugas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Berau, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan.

 * Risma Rosehan, S.E. promosi menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP.

 * Aidil Fitri, S.ST., M.AP. menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), beralih dari posisi Sekretaris Bakesbangpol.

 * Tri Anggoro Raharjo, S.Si., M.M. menduduki posisi Kepala Dinas Perkebunan, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pertanahan.

 * Arif Rudi Hermawan, S.Si., Apt., M.Si. dilantik sebagai Kepala Dinas Pangan, dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Penunjang pada RSUD dr. Abdul Rivai. (Adv) 

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada penguatan fasilitas publik dan penanganan sampah terpadu guna menunjang daya tarik wisata Berau.

Dalam aspek kebersihan lingkungan, Pemkab Berau terus mempergiat sosialisasi dan edukasi pencegahan pembakaran sampah secara terbuka (openburning) di organisasi maupun ruang publik. 

“Guna memperlancar operasional pengelolaan limbah domestik, pemerintah menyalurkan 10 unit kendaraan pengangkut sampah ke tingkat kelurahan,” ujarnya,Sabtu (31/10/2026) 

Dia menyampaikan Inovasi penanganan limbah di Berau dan menuai apresiasi luas. Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) Berau kini berhasil menjadi pusat percontohan internasional.

Perwakilan dari empat negara tetangga Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina bahkan telah berkunjung secara langsung untuk mempelajari praktik terbaik (best practice) pengelolaan sampah berbasis kepulauan di Berau.

“Kabupaten Berau menyimpan potensi pariwisata yang sangat kaya dan membentang luas, mulai dari wisata sejarah dan budaya di Sambaliung dan Keraton, pesona alam Nyalindung dan air terjun riam, hingga keindahan pesisir Teluk Sumbang,” ungkapnya.

Untuk melestarikan potensi tersebut, Pemkab Berau berbenah dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti penyediaan Mess Pemda, residensi, serta perbaikan fasilitas umum di objek-objek wisata utama.

Di sisi lain, guna menjaga kelestarian serta eksotisme pulau-pulau unggulan seperti Labuan Cermin, Kaniungan, Maratua, Derawan, Kakaban, hingga Sangalaki, pemerintah memperketat pengawasan dan regulasi zonasi pariwisata.

Langkah perlindungan ini diambil untuk memastikan kegiatan wisata berjalan selaras dengan prinsip keanekaragaman hayati dan bebas dari cemaran sampah plastik.

Melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder), Kabupaten Berau optimis mampu menjaga keasrian alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.(Adv) 

Unit Reskrim Polsek Samarinda Kota, mengamankanpria tersebut pada Sabtu (31/10/2026) setelah melakukan penyelidikan hingga ke kediamannya di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa pencurian bermula ketika korban, Erica Cay Lany, sedang bekerja di Store LolyPoly. Tiba-tiba, seorang pria yang diketahui merupakan mantan kekasih korban datang mendekati tempat kerjanya.

Pria tersebut kemudian meminta memegang telepon korban sebelum langsung mengambil perangkat yang berada dalam penguasaan korban.

Ponsel yang diambil merupakan iPhone XR berwarna hitam dengan kapasitas penyimpanan 64 GB. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp4,9 juta dan selanjutnya melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Samarinda Kota melakukan penyelidikan pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 17.00 WITA. Polisi kemudian meminta keterangan korban untuk mengidentifikasi orang yang diduga mengambil telepon tersebut.

Dari keterangan korban, polisi memperoleh informasi bahwa pelaku tak terduga bernama EN (26), yang merupakan mantan kekasihnya. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan penelusuran hingga mengetahui keberadaan pria tersebut di Perumahan Citra Kumala, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saat mendatangi kediaman terduga pelaku, petugas menemukan satu unit iPhone XR berwarna hitam dengan kapasitas 64 GB. Nomor IMEI perangkat tersebut sesuai dengan identitas telepon genggam yang dilaporkan hilang oleh korban.

Dalam pemeriksaan awal, EN (26) mengakui telah mengambil telepon milik korban. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada polisi, tindakan tersebut dilatarbelakangi rasa sakit hati setelah hubungan asmaranya dengan korban berakhir.

Ia mengaku kecewa karena korban telah memutuskan hubungan dengannya dan menjalin hubungan dengan pasangan baru.

Setelah menemukan barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, polisi keamanan EN (26) dan membawanya ke Mapolsek Samarinda Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit iPhone XR 64 GB berwarna hitam dan satu lembar nota pembelian telepon genggam tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian biasa.

Saat ini, penyidik ​​Polsek Samarinda Kota masih melengkapi administrasi penyidikan dan mendalami perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ERNI)

(Mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas ilmu sosial dan politik Jurusan Adminitrasi Publik) 

KARTANEWS.COM - Apa sebenarnya makna Hari Pendidikan Nasional bagi kita? Apakah cukup dengan mengikuti upacara, mengibarkan bendera, lalu mengunggah ucapan di media sosial? Menurut saya, peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk melihat kembali kondisi pendidikan di Indonesia. 

Setiap tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan upacara dan berbagai kegiatan lainnya. Pada tahun 2026, peringatan ini jatuh pada hari Sabtu dan tetap berlangsung seperti biasa. Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah perbaikan. 

Pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat perlu bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik dan merata. Kritik ini tentu saja tidak mengabaikan komitmen pemerintah, namun menjadi bentuk kepedulian terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.

Namun, di balik pidato saat upacara dan berbagai unggahan peringatan, masih terdapat persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. Kurangnya guru dapat membuat proses pembelajaran menjadi kurang optimal, terutama di beberapa daerah dengan kurangnya upah gaji seorang guru yang menyebabkan berkurangnya motivasi bagi generasi pendatang untuk menjadi seorang guru. 

Keterbatasan fasilitas, seperti ruang kelas, buku, dan akses teknologi, juga menjadi tantangan bagi siswa dalam belajar. Selain itu juga, perubahan kurikulum yang cukup sering dapat membuat guru dan siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurut saya, masalah tersebut tidak cukup hanya dibicarakan saat Hari Pendidikan Nasional, tetapi membutuhkan tindakan dan solusi yang nyata.

Iswadi (2026) dalam analisisnya di Serambinews menggaris bawahi masih lebarnya jurang kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Di Wilayah 3T, sekolah menghadapi kekuranganya guru yang berkualitas, keterbatasan alat bantu belajar, serta ketimpangan akses teknologi. 

Penilaian internasional yang diberitakan detik.com turut mengonfirmasi bahwa akses distribusi yang tidak merata serta kelangkaan pendidik menjadi penyebab utama ketertinggalan pendidikan nasional. Apalagi masih banyak sekolah yang beroperasi tanpa fasilitas sesuai standar seperti ruang kelas yang layak. 

Berdasarkan lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024 melakukan survei terhadap 403 guru di 25 provinsi Indonesia terkait upah yang merekadapat.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen responden memiliki gaji di bawah Rp 2 juta dan sebagian lagi di bawah Rp 500 ribu. Artinya gaji mereka masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024.

Merujuk pada hasil PISA 2022, skor rata-rata siswa Indonesia berada pada tingkat 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains., jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang masing-masing mencapai 472, 476, dan 485 (OECD, 2023). 

Pemerintah pun mengakui bahwa pencapaian literasi dan numerasi peserta didik masih memerlukan proses perbaikan secara besar. Pemerintah pun mengakui bahwa pencapaian literasi dan numerasi peserta didik masih memerlukan pembekalan yang signifikan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2026). Ketertinggalan anak-anak di daerah 3T bukanlah disebabkan oleh keterbatasan potensi intelektual, melainkan minimnya kesetaraan kesempatan.

Hal tersebut memiliki dampak yang sangat krusial bagi masa depan bangsa. Tanpa layanan pendidikan yang berkualitas, potensi demografi yang dimiliki Indonesia berisiko berubah menjadi beban sosial berupa peningkatan angka kemiskinan, pelebaran ketimpangan, dan kerentanan ekonomi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2026).

Lonjakan populasi usia produktif hanya akan memberikan keunggulan kompetitif apabila didukung oleh faslitas dan skill yang mumpuni. 

Permasalahan pendidikan berikutnya adalah soal konsistensi kebijakan. Iswadi (2026) mencatat bahwa pergantian kepemimpinan di kementerian sering kali diikuti dengan perubahan kurikulum. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum, mulai dari KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. 

Perubahan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki pendidikan, tetapi jika terlalu sering dilakukan, guru dan siswa juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Guru harus kembali menyesuaikan perangkat pembelajaran dan metode mengajar, sehingga tidak jarang waktu dan tenaga mereka lebih banyak digunakan untuk menyesuaikan administrasi daripada fokus pada proses belajar siswa.

Menurut saya, pendidikan tidak bisa diperlakukan seperti proyek yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat. Dampak dari sebuah kebijakan pendidikan membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar terlihat. 

Oleh karena itu, perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan dengan perencanaan dan evaluasi yang matang, bukan hanya mengikuti pergantian kepemimpinan. Jangan sampai siswa justru menjadi pihak yang harus menanggung dampak dari kebijakan yang belum benar-benar siap.

Selain masalah kebijakan, penggunaan anggaran dan kondisi tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian. NU Online Jabar (2026) menggambarkan masih rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik pada jenjang SMA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum tentu langsung menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. 

Anggaran yang tersedia perlu benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang dirasakan langsung oleh siswa dan guru, seperti peningkatan kompetensi guru, fasilitas belajar, serta kualitas proses pembelajaran.

Secara aturan, pemerintah memang memiliki komitmen yang besar terhadap pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Dalam APBN 2026, pendidikan juga menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, menurut saya, yang lebih penting bukan hanya seberapa besar anggaran yang disediakan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan perubahan pada ruang kelas.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan guru yang kompeten dan sejahtera, fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru.

Menurut saya, permasalahan pendidikan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan menambah anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan pendidikan dibuat secara konsisten dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah membuat peta jalan pendidikan jangka panjang yang jelas. 

Kebijakan pendidikan seharusnya tidak terus berubah setiap kali terjadi pergantian pejabat. Perubahan kurikulum memang terjadi jika kondisi pendidikan berubah, tetapi perubahan tersebut harus didasarkan pada hasil evaluasi dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekedar mengikuti kebijakan baru. Selain itu, perhatian terhadap guru di daerah 3T juga perlu ditingkatkan.  

Guru yang mengajar di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemberian insentif, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk mengembangkan karier perlu diperhatikan. Dengan demikian, guru yang berkualitas dapat lebih merata dan tidak hanya memenuhi daerah perkotaan.

Penggunaan anggaran pendidikan juga harus lebih terbuka. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana dana pendidikan digunakan dan apakah dana tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran. Jangan sampai anggaran yang besar hanya terlihat dalam laporan, tetapi perubahan di sekolah tidak terasa secara nyata. 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan guru. Pelatihan seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban atau sekadar mendapatkan sertifikat. Guru membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi di kelas, sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar.

Pada akhirnya, perbaikan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah. Orang tua, pelajar, perguruan tinggi, guru, dan masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan. 

Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, masyarakat juga dapat menyuarakan kritik. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik, diperlukan kerja sama dan kepedulian dari semua pihak, bukan hanya menunggu pemerintah untuk menyelesaikan semuanya.

Hardiknas hendaknya tidak diperingati sebatas seremoni tahunan, melainkan sebagai momen evaluasi kritis terhadap pemenuhan janji konstitusi. Pemerataan akses, konsistensi arah kebijakan, serta kesejahteraan pendidik merupakan pekerjaan rumah yang sudah lama tertunda. 

Hanya dengan pembekalan yang terukur, peringatan Hardiknas mendatang dapat diisi dengan laporan kemajuan yang nyata, bukan sekadar pidato. Sebelum masa itu tiba, kita perlu melangkah dari sekedar bersenang-senang menuju pembenahan yang nyata.

 Aksi restorasi yang berpusat di Kilometer 47 Jalan Poros Samarinda Balikpapan ini terselenggara berkat kolaborasi erat bersama komunitas Borneo Kind, sebagai ikhtiar kolektif merajut kembali kawasan yang sempat tercabik si jago merah.

Spektrum vegetasi yang dibumikan didominasi oleh deretan pohon kayu-kayuan endemik tanah Borneo, antara lain Balangeran, Bangris, Tengkawang, Kapur, Gaharu, Nyamplung, hingga Meranti.

Tidak ketinggalan, disematkan pula varietas tanaman multiguna (Multi Purpose Tree Species/MPTS) berupa komoditas Durian, yang kelak diharapkan mampu menyelaraskan aspek ekologis dan ekonomis.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa habituasi menanam pohon harus menjelma menjadi laku hidup harian yang konsisten, alih-alih sekadar pementasan seremonial belaka. Ia memaparkan bahwa Otorita IKN telah mentransformasikan agenda penghijauan ini menjadi rutinitas terjadwal.

“Kami di Otorita IKN telah menjadikannya sebagai gaya hidup (lifestyle), bukan sekadar seremoni seremonial. Saya berani menantang diri, kami menanam pohon setiap dua minggu sekali di lingkungan Otorita IKN. Itulah mengapa kami menyambut hangat dan ambil bagian secara aktif dalam inisiatif Borneo Kind ini,” ujar Basuki.

Menurut pandangan Basuki, manifesto penjagaan dan rehabilitasi rimba raya menuntut sinergi lintas sektor. Pemerintah maupun simpul-simpul komunitas dipastikan mustahil berjalan sendiri dalam membendung kompleksitas krisis ekologi.

“Kami secara mandiri tentu takkan sanggup dan efektif; instansi kehutanan saja tidak akan memadai; pun demikian dengan Borneo Kind yang niscaya harus merajut aliansi dengan pihak lain. Oleh karenanya, kolaborasi ini wajib kita langgengkan. Hasrat saya, tradisi menanam pohon di Kalimantan Timur harus berakar menjadi gaya hidup,” imbuhnya.

Geliat Borneo Kind dalam panggung konservasi ini turut merefleksikan metamorfosis peran para kreator konten dalam membingkai isu lingkungan ke ranah diskursus publik.

Ketua Borneo Kind, Wawan Irawan, menuturkan bahwa mulanya komunitas tersebut diinisiasi oleh sekumpulan pegiat dunia maya, sebelum akhirnya memperluas cakrawala gerak untuk merangkul masyarakat luas merespons karhutla.

“Saya adalah seorang kreator konten yang diamanahi teman-teman memimpin Borneo Kind. Komunitas ini awalnya wadah para content creator, namun kini telah mengepakkan sayap seluas-luasnya agar publik dapat turut bersuara menghadapi karhutla. Aksi hari ini adalah manifestasi nyata perlawanan kami terhadap bencana asap dan kebakaran hutan,” tutur Wawan.

Lebih lanjut, Wawan menyampaikan betapa destruktif dampak karhutla bagi kesejahteraan masyarakat di bumi Borneo, di mana kepungan kabut asap menjadi teror harian yang paling kasat mata dan meresahkan.

“Mengapa kita mesti tergerak peduli pada isu karhutla? Pertama, karhutla menebar dampak destruktif yang masif bagi kita, warga Kalimantan. Dan siksaan paling nyata yang langsung kita hirup tentu saja pekatnya kepulan asap,” paparnya.

Bagi Borneo Kind, penanaman vegetasi di Tahura Bukit Soeharto bukanlah titik akhir, melainkan babak pembuka dari gelombang panjang gerakan moral bertajuk Save Our Forest yang dirancang berkesinambungan.

“Agenda Save Our Forest garapan Borneo Kind ini tidak berhenti hari ini saja. Kami berkomitmen untuk terus merawat kesinambungannya (continue). Hari ini adalah volume perdana. Volume-volume selanjutnya dua, tiga, dan empat sudah kami siapkan khusus demi mengawal kelestarian hutan,” seru Wawan.

Ia menyimpan asa agar partisipasi publik kian meluas menyemut dalam gerakan tersebut. Di mata Wawan, Tahura Bukit Soeharto memegang status vital sebagai suaka konservasi yang menyimpan keanekaragaman hayati adiluhung, di mana flora dan fauna endemik mendamba pemulihan habitat asalnya.

“Impian saya, belantara Kalimantan dapat pulih sedia kala. Terlebih Tahura ini merupakan kawasan konservasi tempat bernaungnya kekayaan ekosistem hayati; semoga satwa, flora, dan fauna di dalamnya bisa kembali menghuni rumah aslinya seperti dahulu,” ucapnya penuh harap.

Pesan substansial perihal sakralnya menjaga rimba turut ditekankan oleh Basuki. Ia mengingatkan bahwa relasi batin antara manusia dan alam semesta wajib diejawantahkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar retorika kosong.

“Alam adalah ibu kita. Apabila engkau menyakitinya, engkau akan kehilangan dekapan terhangat dalam kehidupannya. Maka, saya tegaskan, save our forest is a must (menyelamatkan hutan kita adalah sebuah keharusan). Jangan jadikan ia sekadar slogan, melainkan kewajiban mutlak yang harus kita teruskan,” pungkas Basuki.

Melalui penanaman seribu bibit ini, Otorita IKN dan Borneo Kind menaruh gelora optimisme agar estafet pemulihan ekosistem pascakebakaran terus berdenyut. Sinergi padu antara negara, komunitas kreatif, dan elemen rakyat diharapkan mampu menjadi perisai kokoh bagi kelangsungan masa depan hutan Kalimantan.(Rein) 

 "Kalau kita breakdown per hari, kita tinggal membagi 54.568,41 ton kita bagi 360 hari. Kurang lebih 150 ton per hari. Bukan angka yang main-main. Ini angka besar yang saya kira jangan dijadikan lagi sebuah potret statistik angka semata, namun ini sudah sebuah potret realita kita di lapangan bahwa hari ini sampah sudah dapat menjadi ancaman buat Kabupaten Berau dan masyarakat," ujar, 31/10/2026

Dengan volume mencapai sekitar 150 hingga 190 ton setiap harinya, pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Gamalis menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi bukan hanya masalah teknis, melainkan juga pola pikir atau mindset masyarakat secara umum. 

Selama ini, sebagian besar masyarakat masih terpaku pada pola konvensional yaitu "ambil, angkut, buang" ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Jika pola pikir ini terus dibiarkan tanpa adanya perubahan, TPA yang ada dikhawatirkan tidak akan mampu menampung lonjakan sampah di masa mendatang.

Terlebih lagi, kapasitas TPA di Bujangga yang memiliki luas sekitar 11,5 hektar dinilai sudah mulai terbatas dan memerlukan perhatian khusus. 

Belum lagi tantangan geografis Kabupaten Berau yang cukup luas, meliputi wilayah hulu, perkotaan, hingga kawasan pesisir serta kepulauan yang memiliki karakteristik penanganan tersendiri.

Selain faktor kesadaran masyarakat dan luasnya wilayah geografis, kendala lain yang turut memperlambat penanganan sampah adalah keterbatasan infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia yang masih terbatas. 

Biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah dari pusat pengumpulan menuju TPA juga tergolong tinggi dan tidak murah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Penanganan sampah tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai urusan seremonial, melainkan harus menjadi gerakan bersama demi menjaga keindahan serta kelestarian lingkungan alam Kabupaten Berau agar tetap bersih dan asri di masa depan.(Adv) 

Ketua Pelaksana Bollywood Night Party 2026, Tri Siswati, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari kecintaan anggota komunitas terhadap musik dan tarian Bollywood. Melalui acara ini, pihaknya ingin memberikan ruang bagi para penggemar untuk mengekspresikan hobi mereka dalam suasana hiburan yang menyenangkan.

“Kegiatan hari ini bertema Bollywood Night Party 2026. Kami bersama komunitas Bollywood Samarinda ingin menyalurkan hobi mereka, khususnya menari atau dancing Bollywood,” ujar Tri Siswati saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan, peserta yang hadir didominasi masyarakat Samarinda. Namun, kegiatan tersebut juga diikuti peserta dari luar kota, termasuk Sangatta, yang turut meramaikan suasana malam bertema Bollywood tersebut.

Menurut Tri, Bollywood Night Party tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana mempertemukan penggemar Bollywood dari berbagai komunitas dan studio tari yang berbeda.

Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap tarian Bollywood di Samarinda terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya penggemar serta hadirnya sejumlah kelas tari Bollywood yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempelajari tarian khas perfilman India tersebut.

Dalam kegiatan ini, Coach Dera turut hadir memandu sesi tari Bollywood. Kehadirannya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menikmati sekaligus mengikuti gerakan tarian yang menjadi bagian dari rangkaian acara.

Tri menambahkan, kegiatan tersebut juga menghadirkan unsur nostalgia, terutama bagi peserta yang telah lama menyukai musik dan film Bollywood. Meski demikian, acara ini tidak hanya diikuti kalangan dewasa, tetapi juga menarik minat generasi muda, termasuk Gen Z.

“Ini juga menjadi ajang silaturahmi sesama Bolly Mania di Samarinda. Mereka tidak berasal dari satu studio saja, tetapi dari berbagai studio. Jadi, kami satukan di sini untuk bersilaturahmi,” jelasnya.

Antusiasme peserta juga terlihat dari tanggapan Maharani Bunga Balqis, salah satu peserta yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Bollywood Night Party.

Maharani mengaku senang dapat merasakan langsung suasana acara yang menurutnya seru dan menyenangkan. Meski sempat bingung menentukan aktivitas yang ingin diikuti, ia tetap menikmati pengalaman pertamanya dalam kegiatan tersebut.

“Ini pertama banget aku ikut Bollywood Night Party. Aku senang banget karena acaranya asyik dan seru,” ungkap Maharani.

Ia juga menyampaikan keinginannya untuk kembali berpartisipasi apabila kegiatan serupa digelar pada kesempatan mendatang, dengan mempertimbangkan ketersediaan waktunya.

Melalui Bollywood Night Party 2026, komunitas Bollywood Samarinda berupaya menjaga semangat kebersamaan di antara para penggemar sekaligus menyediakan ruang hiburan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa minat terhadap musik dan tarian Bollywood dapat menjadi sarana mempertemukan berbagai kalangan dalam satu kegiatan komunitas. (IRLA)

Demi mengakselerasi penyediaan kebutuhan vital tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melancarkan langkah strategi dengan menggaet program prioritas dari pemerintah pusat.

Mendampingi langkah tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Fendra Firnawan, turut hadir dalam audiensi tatap muka bersama Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Pada tatap muka tersebut, Bupati Sri Juniarsih memaparkan kondisi tujuan wilayahnya serta deretan ikhtiar yang telah dijalankan Pemkab Berau. Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan alokasi anggaran daerah, ia menegaskan bahwa intervensi dan dorongan dari kementerian terkait menjadi kunci krusial.

Ia memberkan bahwa sejumlah kampung yang juga menjadi destinasi wisata unggulan masih memerlukan cakupan pasokan air bersih. Wilayah kepulauan seperti Pulau Derawan dan Maratua, hingga zona pesisir selatan di Kecamatan Biduk-Biduk, menjadi area fokus peningkatan fasilitas secara bertahap.

Bupati mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan penduduk serta pemutaran arus wisatawan wajib diimbangi dengan pengumpulan infrastruktur pencarian, khususnya ketersediaan pasokan udara yang layak.

 “Kami menaruh harapan besar atas sokongan pusat untuk memperkuat sarana air bersih ini, baik melalui revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) maupun perluasan jaringan pipa distribusi,” ujar Sri Juniarsih.

Selain menyoroti kawasan pesisir dan kepulauan, Bupati juga mengungkapkan tantangan serupa di wilayah pedalaman yang masih mendesak untuk meningkatkan fasilitas air bersihnya.

Oleh karena itu, ia berharap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) besutan Ditjen Cipta Karya dapat terus digulirkan secara berkesinambungan ke kampung-kampung terpencil.

 “Melalui alokasi APBD, kami telah merealisasikan program ini di pelbagai titik. Namun dengan keterbatasan kapasitas anggaran saat ini, uluran tangan dan alokasi program dari pemerintah pusat sangat kami harapkan,” terangnya.

Sri Juniarsih Mas optimis bahwa pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gamalis, pemerataan infrastruktur air bersih dapat terwujud secara bertahap, sehingga manfaatnya mampu dirasakan secara berkeadilan oleh segenap warga Berau.(Adv) 

Bentuk sokongan itu termanifestasi lewat penyediaan atribut tanding berupa jersey eksklusif bagi seluruh anggota kontingen.

Peluncuran seragam resmi ini menandai detik-detik akhir persiapan PWI Berau menatap perhelatan tingkat provinsi tersebut. Di samping itu, kolaborasi strategis ini merefleksikan pertautan visi antara komunitas penggerak kesehatan dengan kalangan pewarta dalam mengampanyekan budaya gemar berolahraga di muka publik.

Pendiri Creative Hub Warga Wargi, Aldi, mengemukakan bahwa duku ini, merupakan kepedulian mendalam terhadap ikhtiar kebugaran yang digelorakan para wartawan. Aktivitas yang diinisiasi PWI Berau dinilai selaras dengan napas perjuangan Warga Wargi untuk membudayakan olahraga ke segenap lapisan masyarakat.

 “Inilah bentuk sokongan moral kami bagi rekan-rekan jurnalis yang siap mengemban misi dan bertarung di arena Porwada IV Kaltim di Balikpapan,” ujar Aldi.

Ia memaparkan, Warga Wargi hadir sebagai wadah kolektif bagi warga yang gandrung akan pola hidup sehat. Oleh sebab itu, pihaknya senantiasa membuka ruang lebar dan menyambut antusias segala prakarsa yang mampu memantik antusiasme publik untuk bergerak aktif, tanpa sekat batasan cabang olahraga tertentu.

Aldi menaruh asa agar kemitraan ini tidak sekadar menjadi seremoni sesaat. Lebih dari itu, dia mendambakan gelora kebugaran ini bermutasi menjadi gerakan masif yang mengakar di tengah masyarakat.

 “Apapun cabang olahraganya, semoga ke depan gerakan masyarakat hidup aktif kian meluas dan masif,” tambahnya. 

Di tempat yang sama, Ketua PWI Berau, Yudi Perdana, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang dihadirkan oleh Creative Hub Warga Wargi.

Baginya, pasokan kelengkapan tanding ini menjadi suntikan moril yang amat bernilai bagi para wartawan yang mengemban mandat membawa harum nama Bumi Batiwakkal.

Yudi memandang, sinergi lintas sektor ini membuktikan bahwa pembudayaan olahraga menuntut kolaborasi kolektif melibatkan komunitas hobi, organisasi profesi, hingga elemen masyarakat luas.

“Kami tentu menyambut hangat kolaborasi ini. Ini adalah dorongan moral yang sangat berarti bagi kontingen PWI Berau dalam menapaki arena kompetisi Porwada IV Kaltim,” tutur Yudi.

Ia berharap semangat persatuan yang terjalin lewat kerja sama ini dapat beririsan secara harmonis dengan misi besar Warga Wargi dalam membudayakan pola hidup sehat.

Di pengujung keterangannya, Yudi turut menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan untuk turut mengambil peran dalam gerakan olahraga kemasyarakatan.

Dengan topangan berbagai elemen, olahraga diyakini mampu bertransformasi menjadi laku hidup sehari-hari yang menyehatkan sekaligus mencerahkan peradaban sosial.(Rein) 

Pertanyaannya, manakah yang sepatutnya kita utamakan? Jawabannya tentu berpulang pada prioritas serta pertimbangan masing-masing individu.

Kendati demikian, upaya merumuskan "sumber protein terbaik" kian pelik. Di balik kelezatannya, tersimpan dampak kesehatan dan implikasi ekologis yang signifikan sering kali luput dari pandangan dari berbagai komoditas protein populer saat ini.

Sebuah riset mutakhir yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Sustainable Food Systems dikuti via Nasional Geografis, pada 29 Juli 2026 menawarkan sudut pandang yang mencerahkan dalam menimbang dilema kuliner ini.

Kajian bertajuk "What are the best sources of protein? Introducing the BPI Score" tersebut dimotori oleh Chris Macdonald, seorang peneliti dari University of Cambridge.

Dalam lembar studinya, Macdonald memperkenalkan BPI Score, sebuah instrumen evaluasi multidimensi yang dirancang untuk menyuguhkan panduan komprehensif bagi khalayak dalam menentukan pilihan pangan.

"Esensinya bukan sekadar menempelkan label baru pada kemasan komoditas, melainkan membangun kesadaran kolektif yang memberdayakan konsumen, perumus kebijakan, serta berbagai elemen organisasi untuk mengambil keputusan berbasis data yang utuh," papar Macdonald dalam makalahnya.

Pada fase perdananya (Versi 1), BPI Score membedah 20 produk kaya protein berdasarkan dua pilar utama: manusia (people) dan bumi (planet).

Planet Score mengukur jejak ekologis menggunakan parameter emisi gas rumah kaca, pencemaran air, serta intensitas eksploitasi sumber daya alam.

Di sisi lain, People Score menakar aspek kesehatan seperti kadar natrium dan lemak jenuh disertai indeks aksesibilitas yang mencakup tingkat keterjangkauan serta ketersediaan di pasaran.

Hasilnya, tahu keluar sebagai jawara dengan perolehan tertinggi pada Planet Score. Capaian ini menegaskan bahwa tahu merupakan komoditas protein paling selaras dengan kelestarian alam, atau dengan kata lain, memberikan jejak ekologis paling minimal.

"Kelompok komoditas dengan skor tertinggi seluruhnya didominasi oleh protein nabati, sebaliknya, jajaran dengan skor terendah sepenuhnya ditempati oleh protein hewani," urai Macdonald 

Penilaian ini dikalkulasikan secara cermat berdasarkan volume polusi yang ditimbulkan serta intensitas penggunaan sumber daya sepanjang siklus produksi komoditas tersebut.

Macdonald menghimpun data emisi gas rumah kaca (GRK) serta pencemaran air dari basis data yang dikembangkan oleh Michael Clark beserta rekan-rekan penelitinya. Dari kalkulasi berbasis empiris tersebut, terlihat kontras yang teramat tajam antara kelompok protein nabati dan hewani.

Sebagai ilustrasi, biji chia (chia seed) tercatat menyumbang 3,07 gram polusi air per 100 gram protein; sementara pada spektrum berbeda, daging babi melepaskan hingga 46,23 gram polusi air.

Pola serupa terlihat pada emisi GRK. Tahu tercatat menghasilkan 0,61 kilogram emisi GRK per 100 gram protein, sedangkan daging sapi memproduksi hingga 64,19 kilogram emisi GRK sebuah lonjakan drastis hingga dua tingkat besaran.

Dalam mengukur penggunaan sumber daya, variabel alokasi lahan dan konsumsi air turut menjadi penentu. Untuk pemanfaatan lahan, tren disparitas serupa kembali mencuat.

Tahu hanya memerlukan 2,16 meter persegi lahan per 100 gram protein, jauh lebih efisien ketimbang daging sapi yang menelan area hingga 211,38 meter persegi.

Perihal konsumsi air, dinamikanya pun menarik. Kendati kelompok kacang-kacangan secara umum memerlukan volume air tertinggi dalam budidayanya (2.239,1 liter per 100 gram protein), porsi keseluruhan pangan berbasis nabati nyatanya tetap menuntut pasokan air yang jauh lebih sedikit.

Contoh nyata termanifestasi pada tahu (14,23 liter), biji bunga matahari (6,68 liter), hingga jenis kacang-kacangan tertentu (0,07 liter).

Setiap indikator baik emisi GRK, polusi air, luasan lahan, maupun volume air disusun secara berjenjang dari kuantitas terendah hingga tertinggi.

Kelompok 20 persen teratas dianugerahi poin maksimal yakni 4 poin, disusul peringkat berikutnya dengan 3 poin, dan terus melandai hingga kelompok 20 persen terbawah yang harus puas dengan 0 poin.

Seluruh akumulasi skor tersebut kemudian disintesiskan guna melahirkan Planet Score secara paripurna, dengan batas nilai tertinggi mencapai 16 poin.

Macdonald mengakui bahwa kendati instrumen penilaian BPI pada versi awal ini masih menyisakan ruang penyempurnaan, kerangka kerja ini telah sukses meletakkan fondasi yang kokoh untuk memantik dialektika yang lebih mendalam dan subtil.

Menutup paparannya, ia menuliskan sebuah kalimat reflektif: "Pada akhirnya, di balik deretan lembar data dan angka-angka statistik tersebut, tersimpan sebuah perenungan filosofis: pilihan protein di piring kita adalah cerminan nyata dari kepedulian yang ingin kita curigai dan baktikan bagi bumi tercinta serta generasi masa depan."tulisnya.(Rein)

Pembahasan intensif tersebut dihelat jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di Ruang Rapat Propeda, Samarinda, Kamis (29/10/2026). Rapat ini menjadi instrumen krusial dalam merumuskan kerangka kerja kelembagaan yang solid, transparan, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim, Agustina Rahmawati, menegaskan bahwa regulasi anyar ini berfokus pada dua lampiran utama. "SK Gubernur tersebut mencakup susunan struktur keanggotaan badan pengelola serta perincian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lini," terangnya.

Menurut Agustina, penataan kelembagaan yang komprehensif mutlak diperlukan guna mengurai batas kewenangan, sekaligus mendongkrak sinergisitas antarpemangku kepentingan.

Agenda utama dalam forum tersebut juga menitikberatkan pada penyempurnaan redaksional agar rumusan organisasi dan deskripsi kerja tidak tumpang tindih.

Melalui penguatan fondasi institusional ini, Pemprov Kaltim memasang target ambisius namun terukur. "Target kita, Geopark Sangkulirang-Mangkalihat dapat resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional melalui SK Menteri ESDM pada 2027 mendatang," imbuh Agustina penuh optimisme.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Sekretaris Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Ririn Sari Dewi, serta perwakilan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Niel Makinuddin, beserta sejumlah pimpinan instansi terkait lainnya.

Diharapkan, melalui momentum konsolidasi ini, pengelolaan kawasan konservasi berbasis potensi geologis dan hayati tersebut dapat berjalan lebih terarah. Langkah ini sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kaltim dalam memadukan roda pariwisata daerah dengan prinsip pelestarian alam yang berkelanjutan.(Irla) 

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa Pemkab Berau terus mengawal ketat komitmen penanganan darurat yang disepakati dalam rapat koordinasi teknis. Saat ini, mobilisasi material serta penyiapan personel teknis telah dikerahkan secara masif ke titik lokasi kerusakan.

"PLN sudah berkomitmen saat rapat kemarin. Tim material sudah bergerak ke lokasi, dan lebih dari 90 personel disiapkan untuk melakukan perbaikan tower yang roboh," ujar Gamalis, Jumat (30/10/2026).

Meski mengapresiasi kesiapan teknis tersebut, Gamalis menekankan pentingnya efisiensi waktu agar eksekusi di lapangan tidak meleset dari estimasi target. Pasalnya, keandalan suplai listrik merupakan urat nadi aktivitas perekonomian dan pelayanan publik masyarakat Berau.

Ia tidak memungkiri bahwa proses rekonstruksi jaringan di medan terbuka memiliki tantangan geografis tersendiri. Anomali cuaca hingga potensi bencana susulan menjadi variabel krusial yang dapat menghambat progress pengerjaan di lapangan.

Oleh karena itu, Gamalis meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan penyiapan skenario kontinjensi guna mengantisipasi segala kemungkinan gangguan susulan, tanpa mengesampingkan faktor keselamatan kerja (K3).

"Ini memang pekerjaan yang dilakukan di tengah kondisi alam, sehingga potensi bencana juga harus diperhitungkan. Saya kira PLN sudah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, tetapi percepatan penanganan tetap harus kita dorong," tegasnya.

Pemkab Berau berharap seluruh tahapan pemulihan dapat tuntas tepat waktu. Pemerintah daerah memastikan akan terus memantau perkembangan perbaikan tower tersebut hingga sistem kelistrikan Berau kembali pulih dan beroperasi secara optimal. (Adv)

Kendati demikian, fenomena ini diyakini membawa angin segar bagi percepatan roda perekonomian daerah sekaligus memperkaya kebhinekaan kultural.

Menurutnya, kehadiran para pendatang dari beragam latar belakang daerah mulai dari Pulau Jawa, Sulawesi, hingga Sumatra, berperan vital sebagai katalisator pembangunan. Para perantau tersebut dinilai membawa keahlian serta kompetensi mumpuni yang secara progesif mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Berau saat ini bertumbuh pesat, terutama dari segi kuantitas penduduk. Kehadiran warga dari berbagai daerah terbukti mampu melengkapi dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah ini," ujar Sri Juniarsih, Kamis (29/10/2026).

Meski menyambut hangat gelombang migrasi tersebut, Ia tetap mengingatkan pentingnya filterisasi budaya. Ia mengingatkan segenap elemen masyarakat agar senantiasa arif dan selektif dalam menyerap pengaruh luar yang menyertai interaksi sosial harian.

Ia mengimbau masyarakat agar proaktif mengadopsi etos kerja dan nilai-nilai positif yang dibawa oleh para pendatang, demi mengakselerasi kemajuan bersama. Sebaliknya, hal-hal kontraproduktif atau bernilai negatif wajib dihindari secara kolektif demi menjaga integritas sosial daerah.

"Tentu ini memberikan dampak positif karena mereka memiliki keunggulan SDM yang patut ditularkan kepada kita. Yang saya harapkan, hal-hal positif itu kita adopsi, dan tentu anasir negatif harus kita jauhi agar tidak merugikan daerah," tegasnya.

Melalui sinergi harmonis antara penduduk lokal dan pendatang, Pemkab Berau optimistis tantangan demografis ini mampu ditransformasikan menjadi modal sosial yang kokoh demi mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(Adv) 

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Samarinda menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak PLN. Pertama, meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan yang memicu pemadaman listrik. Kedua, mendesaknya komitmen PLN UP3 Samarinda untuk mengatasi pemadaman bergilir di Kota Samarinda. Ketiga, meminta kompensasi bagi pelanggan yang terdampak gangguan pasokan listrik tersebut.

Perwakilan HMI Cabang Samarinda, Muhammad Sefa, mengatakan pihaknya datang untuk meminta kejelasan mengenai permasalahan kelistrikan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai penyebab gangguan pembangkit perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi.

Sefa menilai penjelasan yang diberikan pihak manajemen PLN UP3 Samarinda saat aksi belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai penyebab gangguan pada pembangkit listrik.

“Ya, berarti hari ini kawan-kawan HMI Cabang Samarinda tidak puas dengan jawaban manajer PLN UP3 Samarinda karena terkesan ngawang dan tidak memahami permasalahan secara mendasar,” ujar Sefa.

Ia menjelaskan, pihak PLN UP3 Samarinda telah menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan pada Selasa mendatang, setelah waktu Zuhur. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi PLN untuk memaparkan penyebab gangguan utama pada empat utilitas yang sebelumnya disampaikan kepada massa aksi.

Menurut Sefa, pertemuan lanjutan diperlukan agar PLN dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan berdasarkan fakta mengenai gangguan pembangkit tersebut.

HMI Samarinda berharap pertemuan itu tidak sekadar menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai langkah-langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir di Samarinda.

Selain meminta transparansi dan kepastian penanganan gangguan, HMI juga menyoroti dampak pemadaman terhadap masyarakat sebagai pelanggan PLN. Mereka menilai perlunya ada penjelasan mengenai mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai penyebab gangguan teknis pada empat pembangkit, langkah penanganan yang akan dilakukan, serta penolakan resmi PLN UP3 Samarinda atas tuntutan pembaruan belum tercantum dalam keterangan yang diperoleh dari narasumber.

Pertemuan lanjutan yang menjanjikan pihak PLN diharapkan dapat memberikan jawaban atas tuntutan HMI Samarinda sekaligus memperjelas upaya penyelesaian persoalan pemadaman listrik yang bergilir yang dikeluhkan masyarakat. (IRLA/ERNI)

Hal tersebut disampaikannya saat membuka pameran bertajuk "73 Tahun Berau dalam Gambar" di Story Mount Caffe. Menurutnya, karya para fotografer lokal ini berhasil merekam perjalanan Kabupaten Berau dari era 1980-an hingga masa kini, mencakup transformasi infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.

Sri Juniarsih menilai, rekam jejak visual sangat krusial agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintahan berikutnya untuk merampungkan program yang belum tuntas.

“Foto-foto ini bisa menjadi acuan untuk melanjutkan program yang mungkin belum selesai,” ujarnya, pada Kamis (29/10/2026) 

Selain sebagai alat evaluasi kebijakan, pameran ini juga menjadi sarana edukasi publik dan penjaga ingatan kolektif masyarakat. Di tengah masifnya penggunaan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan X, pameran foto lama ini memberikan peluang besar bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung kondisi Berau masa lampau untuk memahami proses panjang pembentukan daerah mereka.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi peran strategis para fotografer dan insan media dalam merawat sejarah lokal serta memperkenalkan identitas Bumi Batiwakkal ke khalayak yang lebih luas.

Menutup sambutannya, Sri Juniarsih berharap kreativitas para fotografer terus tumbuh seiring perkembangan teknologi. Sebab, di balik setiap bidikan kamera, tersimpan narasi perjalanan, identitas, dan catatan sejarah Berau yang sangat berharga untuk diwariskan kepada generasi mendatang.(Adv) 

Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Samarinda, Rabu (28/10/2026). Empat tersangka berinisial R, W, H, dan BE menjadi perhatian karena diduga terlibat dalam dua kasus peredaran narkotika dengan jumlah barang bukti terbesar selama periode tersebut.

Tersangka R diduga terlibat dalam kasus peredaran ekstasi di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Sementara itu, tersangka W, H, dan BE diduga terkait dengan kasus peredaran sabu-sabu di Jalan AW Syahranie, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.

Wakapolresta Samarinda AKBP Anib Bastian mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika di Kota Samarinda sesuai dengan program prioritas Kapolri.

“Penanggulangan peredaran narkoba di Kota Samarinda merupakan salah satu program prioritas Bapak Kapolri. Kami diperintahkan untuk memberantas peredaran narkoba, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polresta hingga jajaran Polsek,” ujarnya.

AKBP Anib menjelaskan, selama periode 9–25 Oktober 2026, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Samarinda menangani 16 laporan polisi dengan total 26 tersangka.

Pengungkapan tersebut dilakukan melalui serangkaian penyelidikan, kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), serta langkah penegakan hukum lainnya.

Dari keseluruhan kasus yang ditangani, dua laporan polisi dengan empat tersangka menjadi perhatian karena jumlah barang bukti narkotika yang diamankan lebih besar dibandingkan kasus lainnya.

“Dua laporan polisi ini menjadi perhatian karena barang buktinya paling besar dibandingkan laporan lainnya, yakni sabu-sabu seberat 71,28 gram berat kotor dan ekstasi sebanyak 780 butir,” jelas Anib.

Berdasarkan perhitungan kepolisian, nilai ekonomis seluruh barang bukti narkotika yang diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan mencapai Rp638.664.000.

Polisi Optimalkan Penindakan dan Rehabilitasi

Selain melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika, Polresta Samarinda juga meningkatkan pengawasan melalui razia di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba.

Di sisi lain, kepolisian mendorong upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung upaya tersebut, sebanyak 12 fasilitas telah ditunjuk sebagai tempat pelayanan rehabilitasi. Fasilitas tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah.

Hingga konferensi pers digelar, tercatat sebanyak 76 orang telah menjalani rehabilitasi melalui fasilitas yang tersedia.

“Selain melakukan penegakan hukum, kami juga mengoptimalkan upaya rehabilitasi bagi para pengguna yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Langkah ini dilakukan untuk menekan peredaran narkoba sekaligus memberikan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Upaya penindakan dan rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari langkah Polresta Samarinda dalam menangani persoalan narkotika, baik melalui proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam peredaran maupun penanganan terhadap pengguna yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi. (IRLA/ERNI)

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polresta Samarinda, Rabu (28/10/2026). Wakapolresta Samarinda, AKBP Anib Bastian, mengatakan para pelaku diduga mencuri kabel bawah tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk kemudian dijual kembali.

“Motif para pelaku ini untuk mendapatkan kabel bawah tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dapat dijual kembali,” ujar Anib.

Empat tersangka masing-masing berinisial ES, N, R, dan H. Menurut Anib, ES, N, dan R berperan sebagai ketua rombongan sekaligus merekrut pekerja. Sementara itu, H bertugas mendeteksi titik keberadaan kabel bawah tanah menggunakan alat detektor.

“Awalnya satu pelaku melakukan survei menggunakan alat detektor untuk mengetahui titik keberadaan kabel di bawah jalan. Setelah titiknya diketahui, informasi tersebut dikoordinasikan kepada ketua rombongan untuk menentukan lokasi penggalian,” jelasnya.

Setelah lokasi ditentukan, para pekerja dikerahkan untuk menggali jalan dan menarik kabel menggunakan truk. Kabel yang berhasil diambil kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar empat meter sebelum diangkut ke lokasi lain.

Menyamar sebagai Pekerja Proyek

Anib menjelaskan, para pelaku diduga menggunakan rompi menyerupai pakaian pekerja proyek untuk mengelabui masyarakat saat melakukan aksinya pada malam hari. Setelah kabel berhasil diambil, lubang bekas penggalian ditutup kembali menggunakan aspal agar aktivitas tersebut tidak mudah diketahui.

“Modus mereka seolah-olah sebagai pekerja proyek resmi dengan menggunakan rompi. Setelah kabel ditarik dan diambil, lubang bekas penggalian langsung ditutup kembali menggunakan aspal, kemudian mereka mencari lokasi kabel berikutnya,” papar Anib.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar 10 hari sebelum pengungkapan kasus.

Polisi mengidentifikasi tiga lokasi yang diduga menjadi sasaran pencurian. Lokasi pertama berada di Jalan AM Sangaji, Kecamatan Sungai Pinang, pada 14 Oktober 2026. Sementara dua lokasi lainnya berada di Jalan Cipto Mangunkusumo dan Perumahan Kaledang Emas di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samarinda Seberang, pada 18 Oktober 2026.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai aktivitas yang meresahkan masyarakat. Polsek Sungai Pinang kemudian melakukan patroli dan menemukan sejumlah orang yang diduga hendak melakukan aksi serupa.

“Berawal dari adanya aktivitas yang meresahkan masyarakat, Polsek Sungai Pinang kemudian melakukan patroli. Saat itu, ditemukan beberapa orang yang diduga hendak melakukan aksinya. Pada 22 Oktober 2026, mereka diamankan dan selanjutnya kami lakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Polisi Telusuri Penjualan Kabel

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aksi pencurian, di antaranya truk, alat detektor, dan rompi yang menyerupai pakaian pekerja proyek.

Penyidik saat ini masih mendalami keberadaan kabel yang diduga dicuri, termasuk menelusuri kemungkinan lokasi penjualannya. Polisi juga menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai pengendali utama dalam aktivitas tersebut.

Terkait penanganan perkara, Anib menyebut para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Untuk pasal yang kami persangkakan, yakni Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g dan/atau Pasal 262 dan/atau Pasal 522 juncto Pasal 521 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman untuk pencurian maksimal tujuh tahun penjara, sedangkan untuk perusakan maksimal lima tahun penjara,” tutupnya.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas serta menelusuri alur penjualan kabel yang diduga berasal dari aktivitas pencurian tersebut. (IRLA/ERNI)

Mengusung tema “Trade, Tourism, Investment, and Industry: Enhancing East Kalimantan’s Economic Transformation”, MIF 2026 menjadi wadah interaksi langsung antara pemerintah dan para investor nasional maupun internasional.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menegaskan komitmennya untuk mempermudah masuknya modal ke IKN.

“Hari ini kita berdiskusi langkah nyata berinvestasi di IKN. Kami berkomitmen mendengarkan solusi sekaligus hambatan investor di setiap tahapan. Pembangunan Nusantara adalah sinergi pemerintah dan swasta,” ujar Roi saat menyambut delegasi di Kantor Bersama 3, KIPP Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Roi memaparkan berbagai kemudahan berusaha, seperti tax holiday, super tax deduction, hingga perizinan satu pintu. Ia juga memperkenalkan INVESTARA (Invest Platform Nusantara), platform digital bagi pelaku usaha untuk mengeksplorasi peluang bisnis di IKN.

Forum ini menghadirkan sejumlah investor pelopor yang membagikan pengalaman mereka, di antaranya PT Star Bright International Investment, PT Dian Jaya Indonesia, Mayapada Hospital Nusantara, dan PT Hauptstadt Indonesia Borneo.

Direktur Mayapada Hospital Nusantara, Farah Alkatiri, mengakui kemudahan layanan perizinan di IKN. Rumah sakit tersebut groundbreaking pada November 2023 dan sudah beroperasi sejak Oktober 2024.

“Perizinan kami sangat dipermudah oleh Otorita IKN. Proses izin pembangunan gedung tidak memakan waktu lama,” puji dr. Farah.

Selain investor swasta, MIF 2026 dihadiri perwakilan diplomatik dari Bangladesh, Belarusia, Tunisia, Filipina, Hong Kong, dan Spanyol untuk menjajaki kerja sama perdagangan, industri, serta pengembangan kawasan.

Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Raman Ramanouski, menyatakan minatnya memperluas kemitraan bisnis di Kaltim dan IKN, khususnya di sektor pertanian.

“Belarus adalah salah satu pemasok pupuk potasium bagi Indonesia. Kami menantikan peluang pengembangan kerja sama bisnis di wilayah ini,” kata Ramanouski.

Senada dengan itu, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Abul Hasan Mridha, memuji konsep kota hijau dan pesatnya pembangunan Nusantara. Ia berharap kedua negara bisa saling berbagi pengalaman dalam pengembangan perkotaan.

Rangkaian MIF 2026 telah dimulai di Kota Samarinda pada Rabu (21/10/2026) sebelum berlanjut ke IKN pada hari berikutnya. Forum tahunan ini melanjutkan kesuksesan edisi 2025 yang juga menghadirkan delegasi internasional.

Melalui MIF 2026, OIKN bersama BI dan Pemprov Kaltim berharap komunikasi dengan para investor semakin terbuka, sehingga mampu melahirkan realisasi investasi nyata bagi pembangunan Nusantara dan pertumbuhan ekonomi Kaltim.(Tim/Redaksi) 

Ajakan tersebut disampaikannya saat bertindak sebagai pembina Apel Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 di Kabupaten Berau, Rabu (28/10/2026). Di hadapan peserta apel, Bupati menekankan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial atau kenangan sejarah semata. 

Menurutnya, esensi persatuan harus dihidupkan melalui pembangunan karakter diri yang kuat, rasa cinta tanah air, serta kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama.

"Kemajuan sejati dimulai dari manusia, dari karakter dan hati yang mencintai tanah air, serta dari jiwa yang selalu peduli terhadap sesama dan memiliki rasa empati. Saya berharap para pemuda dapat menyadari hal tersebut dan bersama-sama membangun Berau agar menjadi kebanggaan Kalimantan Timur," ujar Sri Juniarsih.

Ia menilai generasi muda Berau memiliki peran strategis sebagai penentu masa depan daerah. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi, pemuda didorong untuk aktif mengambil bagian dalam roda pembangunan bersama pemerintah daerah serta seluruh lintas sektor terkait.

Selain pengembangan potensi diri, Bupati juga secara khusus menyoroti potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten Berau yang memerlukan keterlibatan aktif generasi muda. 

Ia berpesan agar para pemuda turut mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian alam, mempromosikan destinasi wisata lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas untuk merawat kekayaan daerah.

Melalui momentum HSP ke-98 ini, pemerintah daerah berharap semangat persatuan dan gotong royong dapat semakin kokoh di tengah masyarakat. 

Pemuda Berau diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, peduli terhadap lingkungan, serta siap berkontribusi secara berkelanjutan demi kemajuan daerah dan bangsa. (Adv) 

Agenda Rapat yang dilangsungkan pasca protes warga yang mendatangi kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10/2026) malam ini, dihadiri sejumlah pihak antara lain, delegasi warga, jajaran Forkopimda, perwakilan Kesultanan Gunung Tabur serta Sambaliung, manajemen PLN UP3 Berau, hingga manajemen PLTU Lati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menuntut agar pemenuhan energi listrik bagi rakyat diposisikan sebagai prioritas utama dalam operasional maupun distribusi. Ia menggarisbawahi urgensi koordinasi intensif antara pihak PLN dengan korporasi pemakai daya guna merumuskan skema yang memihak kepentingan publik.

“Manajemen PLN UP3 Berau wajib mendahulukan kepentingan warga serta merajut komunikasi bersama perusahaan pelanggan besar supaya kebutuhan setrum masyarakat lebih terakomodasi,” ungkapnya.

Sri Juniarsih memaparkan bahwa energi listrik kini memegang peran vital bagi penunjang eksistensi harian. Tidak terbatas pada sektor domestik saja, ketersediaan daya juga berdampak langsung terhadap sektor perniagaan, termasuk roda perdagangan yang bergantung pada koneksi internet dan teknologi digital.

Oleh sebab itu, ia menghendaki agar penyelesaian masalah kelistrikan ini turut memperhitungkan imbasnya terhadap sektor perekonomian warga. Kepala daerah pun mengusulkan agar skema dukungan lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility / CSR) dilirik guna menghadirkan sarana penunjang komunikasi di area publik terbuka.

Di samping penyelesaian masalah darurat saat ini, Pemkab Berau turut mencermati kesiapan suplai energi menjelang bulan suci Ramadan. Sri Juniarsih berharap kestabilan daya dapat dipertahankan agar masyarakat terhindar dari pemadaman beruntun saat beribadah maupun beraktivitas.

“Kami enggan melihat pemadaman selalu berulang setiap menyambut Ramadan. Jangan sampai warga telanjur mengidentifikasikan seringnya lampu padam sebagai penanda datangnya bulan puasa,” kritiknya.

Bupati turut menyinggung proyek penyambungan jaringan listrik interkoneksi se-Kalimantan Timur yang dijadwalkan rampung pada 2027. Dirinya optimistis perluasan infrastruktur tersebut mampu memperkokoh stabilitas jaringan sekaligus meratakan distribusi energi, khususnya bagi warga di Bumi Batiwakkal.

“Kami menaruh harapan besar program tersebut mampu memperkuat ketahanan kelistrikan serta mewujudkan pemerataan energi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyoroti hak-hak para pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman, termasuk perihal prosedur ganti rugi. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pemenuhan hak kompensasi tersebut tidak boleh mengurangi esensi utama berupa perbaikan kualitas layanan setrum.

“Hak ganti rugi bagi konsumen memang wajib dipenuhi, tetapi jangan sampai hal itu dijadikan alasan pemakluman untuk terus memadamkan lampu. Terlebih saat ini warga tengah bersiap menyambut bulan puasa,” tandas Gamalis.

Pemkab Berau optimis hasil mediasi bersama PLN UP3 Berau, PLTU Lati, dan instansi terkait mampu dieksekusi melalui aksi nyata demi menuntaskan krisis energi. Pemerintah Daerah turut berharap sinergi yang terjalin ini sanggup mengamankan stabilitas kehidupan masyarakat sekaligus memulihkan denyut nadi perekonomian di Bumi Batiwakkal. (Adv) 

Project Manager PT Hutama Karya Jabnes Satria menyampaikan bahwa perampungan jalur tersebut menjadi prioritas utama demi menunjang kelancaran mobilitas warga pada masa liburan akhir tahun.

“Fokus pengerjaan pada Paket 3 terus dipacu demi mendukung pengoperasian fungsional Nataru di area Balikpapan serta Samarinda, terutama Ramp 2 sebagai akses langsung Samarinda - IKN yang kami targetkan siap digunakan,” kata Satria dikutip dari Bisnis.com

Pihak manajemen bersama tim proyek Hutama Karya menerangkan bahwa skema arus lalu lintas yang dirancang tak jauh berbeda dibanding pembukaan jalur sementara pada musim Lebaran lalu. Perbedaannya terletak pada pengintegrasian akses dari arah Samarinda.

“Ke depan, masyarakat dari arah Samarinda yang hendak mengarah ke IKN dapat langsung melintas via Ramp 2 tanpa perlu berputar keluar menuju Manggar terlebih dahulu,” terangnya.

Kendati demikian, rampungnya tahapan konstruksi tidak serta-merta menjadi jaminan pasti tanggal peresmiannya. Kepastian waktu serta skema teknis pengoperasian sementara ruas tol tersebut sepenuhnya masih menanti keputusan resmi dari pihak regulator. 

Hutama Karya melaporkan bahwa fisik pengerjaan Tol IKN Segmen 5B telah tuntas 100%. Paket ini dijadwalkan masuk tahap serah terima pertama (provisional hand over/PHO) pada Oktober 2026.

Di samping itu, Jabnes menjelaskan pembebasan lahan untuk proyek yang sedang berjalan sudah menembus angka 97%. Walau sisa lahan masih dalam penanganan, pihaknya menjamin hal itu tak bakal merintangi agenda pembukaan fungsional pada periode Nataru.

“Realisasi pembebasan lahan kini sudah berada di angka 97%, sedangkan 3% sisanya tengah diselesaikan. Hambatan lahan ini kami pastikan tidak mengganggu kelancaran operasional sementara jalan tol pada momen libur Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Capaian pembebasan lahan tersebut berkaitan erat dengan pengerjaan Tol IKN Seksi 3A2. Sementara itu, progres fisik paket tersebut tercatat telah mencapai 91,42%. 

Oleh karena itu, hasil konstruksi pada Segmen 5B perlu dibedakan dari pemenuhan target di Segmen 3A2. Jabnes mengimbuhkan bahwa sisa pekerjaan yang belum usai dipatok rampung penuh pada 2027.

“Sisa pengerjaan selebihnya ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ungkapnya.

Di luar urusan penyambungan jalur, Hutama Karya turut berhadapan dengan tantangan kondisi geologi dalam pembangunan Tol IKN. Jabnes menyebutkan keberadaan batuan clay shale serta struktur tanah berpasir pada area lereng membutuhkan teknik penanganan khusus demi menjamin stabilitas tebing.

Ia menambahkan, material clay shale memiliki karakteristik sangat keras pada kedalaman tertentu, namun sifatnya dapat berubah drastis sewaktu tersingkap dan terpapar cuaca luar.

“Akan tetapi, sewaktu lapisan tanah ini terbuka akibat penggalian serta terkena paparan udara dan hujan deras, sifatnya langsung melunak menjadi serpihan rapuh dan amat riskan,” jelasnya.

Guna mengantisipasi potensi bahaya tersebut, perseroan menerapkan penguatan lereng menggunakan teknik soil nailing dan shotcrete, serta mengaplikasikan geocell yang dipadukan bersama tanaman vegetasi lokal.

“Kami turut memasang geocell untuk mengunci struktur permukaan tanah, yang dilanjutkan dengan penanaman vegetasi lokal supaya tebing menjadi hijau, kokoh, dan stabil,” tandasnya.

Mengenai pondasi bangunan, ia memaparkan bahwa pihak penyedia jasa memanfaatkan bored pile beton bertulang melalui serangkaian pengujian teknis, seperti PDA Test dan CSL Test, sebelum pengerjaan struktur di atasnya dikerjakan.

“Kami memastikan setiap tahap pengerjaan wajib memenuhi standar mutu; apabila lapisan dasar tak memenuhi syarat pengujian, maka mutlak dibongkar dan diperbaiki dari awal,” tegasnya.

Selain memperketat kontrol kualitas fisik, tim lapangan juga menggiatkan pemeriksaan kondisi kesehatan para pekerja sebelum beraktivitas. Kegiatan rutin ini mencakup pengecekan tekanan darah, pembagian masker, hingga penyaluran suplemen vitamin guna menjaga kebugaran fisik pekerja di tengah cuaca yang kerap berubah-ubah.(Tim/Redaksi) 

Sumber: Bisnis.com

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, secara langsung menemui massa aksi yang mendatangi Rumah Jabatan (Rujab) Bupati untuk menyampaikan aspirasi dan kemarahan mereka atas krisis energi yang melumpuhkan aktivitas warga tersebut.

Dihadapan ratusan pengunjuk rasa, Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang meresahkan ini. Ia menegaskan terus memantau situasi hingga larut malam demi mendengarkan keresahan masyarakat.

 “Saya sampai pukul 23.00 Wita masih bekerja. Bukan berarti saya tidak mendengarkan keluhan masyarakat soal mati listrik ini,” ujar Sri Juniarsih di hadapan massa aksi, pada Senin (26/10/2026) 

Bupati mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Berau.

Ia mendesak pihak PLN agar tidak lamban dalam menangani masalah teknis maupun non-teknis yang menjadi akar penyebab pemadaman ini. Desakan ini disampaikan agar stabilitas pasokan listrik dapat segera pulih demi kepentingan publik.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak manajer PLN untuk meminta agar segera dicarikan solusinya, secepatnya,” tegasnya di tengah kerumunan massa.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati di Berau juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau atas ketidaknyamanan yang dirasakan selama beberapa waktu terakhir. 

Ia memahami betul bagaimana pemadaman listrik yang kerap terjadi secara mendadak sangat mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kenyamanan rumah tangga.

“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Berau atas kondisi ini. Mari kita bersabar, tetapi saya juga meminta PLN segera mencari solusi agar pemadaman ini tidak berlarut-larut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” pungkasnya.(Adv) 

Dia menjelaskan saat ini Pertamina telah melakukan sejumlah langkah demi menjaga ketersediaan pasokan untuk mengoptimalkan pelayanan di SPBU, ditengah keluhan masyarakat dan tuntutan mahasiswa terkait distribusi BBM di Kalimantan Timur

Ispahan menuturkan, Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pendistribusian BBM sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengaturan kuota, harga jual, serta peruntukan BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, peningkatan permintaan Pertalite menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan sejumlah penyesuaian operasional.

Dia melanjutkan Pertamina juga mengalihkan beberapa nozzle yang sebelumnya melayani produk nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, untuk melayani Pertalite seiring menurunnya penjualan produk tersebut.

"Kami telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, di antaranya mempertahankan ketersediaan pasokan, mengaktifkan depo Pertamina, mengaktifkan SPBU-SPBU, dan menambah jam penjualan SPBU," ujar Ispahan.

Selain penyesuaian operasional, Pertamina mengaku memperkuat kedisiplinan mitra operator dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Penyaluran dan transaksi, kata dia, harus mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk pembatasan pembelian yang ditetapkan pemerintah daerah dan penggunaan QR Code.

Mahasiswa Diminta Meminta Data Kuota kepada Instansi Berwenang

Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta keterbukaan data kuota BBM bersubsidi, Ispahan menyatakan bahwa besaran kuota merupakan kewenangan pemerintah. Karena itu, ia menilai permintaan data tersebut lebih tepat disampaikan kepada instansi yang berwenang menetapkannya, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan data resmi pemerintah dan tidak menimbulkan perbedaan angka.

"Kami mengapresiasi kawan-kawan yang menyampaikan pendapat dan ingin mengetahui besaran penyaluran. Pertamina sebagai badan penugasan menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan angka milik pemerintah yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut menegaskan perbedaan kewenangan antara penetapan kuota dan pelaksanaan distribusi BBM. Pertamina menjalankan penugasan penyaluran, sedangkan data mengenai kuota perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.

Ispahan menegaskan komitmen Pertamina untuk memaksimalkan penyaluran sesuai penugasan pemerintah. Menurutnya, ketersediaan BBM yang memadai dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.

Soroti Potensi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Di sisi lain, Ispahan menilai pengawasan bersama diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi, menurutnya, membuka peluang bagi oknum untuk melakukan penyimpangan.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan mendadak di sejumlah lokasi untuk mencegah penimbunan BBM secara ilegal.

Menurut Ispahan, praktik penimbunan dapat mempersulit pengelolaan kuota sekaligus mengganggu pelayanan kepada masyarakat di SPBU.

Ia juga menilai keterlibatan mahasiswa, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah penting untuk membangun pemahaman mengenai persoalan distribusi BBM. Pengawasan lintas pihak diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala distribusi maupun regulasi yang perlu diperbaiki.

Pertamina Tanggapi Ancaman Aksi Lanjutan Mahasiswa

Menanggapi pernyataan mahasiswa yang mengaku tidak lagi percaya kepada Pertamina dan berencana menyampaikan tuntutan lebih serius, Ispahan menyatakan pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan.

Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak dapat menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan distribusi BBM, termasuk kendala operasional dan regulasi yang perlu dilengkapi.

"Kami memahami aspirasi. Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana dapat melayani sebanyak mungkin tugas pendistribusian ini," ujarnya.

Ispahan menambahkan, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan distribusi oleh Pertamina, tetapi juga melibatkan aspek regulasi dan pengawasan. Menurutnya, koordinasi berbagai pihak diperlukan agar penyaluran BBM dapat berjalan tepat sasaran dan masyarakat lebih mudah memperoleh bahan bakar.

Meski demikian, tuntutan mahasiswa mengenai keterbukaan data kuota dan kepercayaan terhadap Pertamina tetap menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui informasi yang transparan serta pengawasan distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan data sesuai kewenangan, kepastian pasokan, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan menjadi aspek penting dalam menjawab keresahan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI) 

Salah satu perwakilan massa aksi mengaku geram lantaran pemadaman listrik telah melumpuhkan berbagai aktivitas warga sejak siang hingga malam hari.

"Dari siang tadi belum menyala juga. Jujur, kami sangat kesusahan tanpa listrik," ungkapnya.

Warga menyebutkan, PLN sebelumnya telah mengumumkan jadwal pemadaman sejak 25 Oktober 2026. Namun, durasi pemadaman kerap meleset dari estimasi yang diberikan.

"Di pengumuman tertulis pemadaman dari siang tanggal 25, tetapi molor sampai pukul 22.00 WITA," keluhnya.

Massa mendesak pihak PLN untuk memberikan kejelasan terkait kepastian waktu normalisasi jaringan agar aktivitas masyarakat tidak terus-terusan terhambat.

"Intinya, kami minta kepastian kapan pemadaman ini benar-benar selesai," tegasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik sejak Minggu (25/10/2026) pukul 16.30 WITA.

Manajemen PLN menjelaskan, gangguan kelistrikan di wilayah Berau disebabkan oleh kerusakan struktur tower transmisi 150 kV pada jalur yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Maloy dan Gardu Induk (GI) Talisayan.

Sebagai tindak lanjut, PLN telah menerjunkan tim teknis ke lokasi untuk mempercepat proses perbaikan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Sinergi ini dilakukan untuk memastikan penanganan jaringan transmisi, optimalisasi pasokan pembangkit, serta pengaturan sistem kelistrikan berjalan terpadu dan efektif," tulis PLN ULP Tanjung Redeb dalam keterangan resminya.

Selama masa perbaikan, PLN berupaya mengoptimalkan daya pembangkit yang tersedia di Berau serta melakukan pengaturan beban secara bertahap guna menjaga stabilitas sistem.

Pihak PLN menegaskan bahwa seluruh petugas di lapangan terus bekerja maksimal dengan tetap mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Kami memahami bahwa kontinuitas pasokan listrik sangat penting bagi aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan pelayanan publik. Seluruh entitas PLN terus bersinergi untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan dengan tetap mengedepankan keandalan dan keselamatan," tutup pihak PLN.(Rein) 

Dari operasi ini Polisi meringkusnya seorang terduga pelaku berinisial I (43) serta penyitaan barang bukti berupa 32 klip plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan mencapai 17,89 gram.

Kepala Satresnarkoba Polres Kutim, IPTU Erwin Susanto, menjelaskan bahwa penggerebekan ini bermula dari laporan warga yang resah atas maraknya dugaan transaksi barang haram di kawasan Desa Tepian Terap.

“Berbekal informasi tersebut, tim penyelidik langsung bergerak cepat melakukan pemantauan hingga akhirnya sukses menciduk seorang pria di Jalan Poros Sangkulirang–Batu Putih pada Minggu (25/10/2026) menjelang siang, sekira pukul 11.05 Wita,” bebernya.

Ketika dilakukan penggeledahan badan, aparat mendapati satu paket diduga sabu tersimpan rapi di saku celana pelaku.

Tak berhenti di situ, petugas langsung melanjutkan penggeledahan ke kediaman tersangka yang terletak tak jauh dari titik penangkapan awal.

Dari penggeledahan lanjutan ini, tim menemukan delapan paket diduga sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak rokok di atas lemari kamar.

Di sisi lain, sebanyak 23 paket serupa berhasil ditemukan terselip di sela-sela balok kayu dekat area depan kamar mandi.

Di samping puluhan paket sabu tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti pelengkap, di antaranya dua unit timbangan digital, lima bungkus plastik klip kosong, satu buah gawai, uang tunai sejumlah Rp300 ribu yang disinyalir sebagai hasil penjualan, serta pelbagai peralatan lain yang diduga kuat terkait dengan jaringan narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, tersangka mengaku mendapatkan pasokan sabu tersebut dari dua orang berinisial R dan A yang disebut-sebut berprofesi sebagai sopir ekspedisi lintas kota asal Samarinda. Kendati demikian, pengakuan ini masih harus didalami lebih mendalam oleh tim penyidik.

Usai diringkus, pelaku beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Markas Komando Polres Kutai Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini secara resmi teregister dalam Laporan Polisi Nomor LP-A/82/X/2026/Kaltim/Res. Kutim tertanggal 25 Oktober 2026.

Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami penyidikan guna menuntaskan perkara tersebut, termasuk memburu jaringan serta pemasok utama di balik peredaran narkotika ini.(Rein) 

Pada gelombang ini, sebanyak 200 anggota Pasukan Brimob II Korps Brimob Polri dikerahkan untuk mempercepat pemadaman api sekaligus memblokir penyebarannya.

Di sisi lain, 10 personel Bareskrim Polri di-BKO-kan guna memperkuat lini penegakan hukum, dengan alokasi masing-masing lima petugas untuk Kaltim dan Kalteng.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi komprehensif kepolisian dalam mengatasi karhutla mulai dari aksi penanganan darurat di lokasi hingga penindakan hukum bagi para pelaku pembakaran.

“Kepolisian berkomitmen menanggulangi karhutla secara maksimal melalui pengerahan pasukan untuk pemadaman, pemutusan rantai kebakaran, serta pengawalan proses hukum,” tegas Trunoyudo, Senin (26/10/2026).

Khusus wilayah Kaltim, sebanyak 100 personel dari Resimen 1 Gegana dan Resimen 1 Pelopor Pasukan Brimob II telah diberangkatkan.

Mereka mendapat mandat untuk menjinakkan sebaran titik api di Kabupaten Kutai Timur, sekaligus memperkuat pemantauan potensi kebakaran di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser.

Penyebaran anggota di lapangan disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah agar proses pemadaman dan pencegahan dapat berjalan secara efisien.

Sementara itu, lima penyidik ​​BKO Bareskrim Polri ditempatkan di Kaltim untuk mengawali proses hukum kasus karhutla. Kehadiran tim ini diproyeksikan dapat mengakselerasi penanganan perkara secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.

“Langkah ini kami jalankan secara bersinergi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat demi menekan dampak bencana karhutla sekecil mungkin,” tutupnya.(Tim) 

Kegiatan Bidang Ekonomi DWP Kaltim ini bertujuan meningkatkan pemahaman gizi keluarga sekaligus mengenalkan teknik pengolahan ikan yang menarik bagi anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.

Ketua Panitia, Nina Irni Fahmi, menyampaikan bahwa acara ini mendorong para ibu untuk lebih kreatif menyajikan menu berbasis ikan agar konsumsi ikan menjadi kebiasaan menyenangkan bagi anak.

Sementara itu, Ketua DWP Kaltim, Nurul Atika Ujang, menegaskan pentingnya peran ibu rumah tangga dalam membentuk pola makan sehat. Menurutnya, ikan kaya akan protein dan omega-3 yang vital bagi perkembangan otak anak. 

“Melalui gerakan Gemari ikan, anggota DWP dan para ibu berperan penting membangun generasi yang sehat, kuat, dan cerdas, sekaligus mencegah stunting,” ujar Nurul.

Ia menambahkan, salah satu tantangan keluarga adalah rasa bosan anak terhadap menu ikan yang monoton. Karena itu, diversifikasi olahan ikan menjadi solusi tepat.

“Peserta diharapkan mendapat keterampilan mengolah ikan menjadi hidangan lezat dan bergizi tinggi. Selain untuk keluarga, keterampilan ini berpotensi dikembangkan menjadi usaha produktif yang menopang ekonomi rumah tangga,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menghadirkan dua narasumber, Irma Listiawati dan Tetra Prabawati. Keduanya membekali peserta dengan materi pemenuhan gizi, manfaat ikan, hingga praktik resep olahan ikan yang variatif dan disukai anak-anak.

Melalui edukasi ini, DWP Kaltim berharap langkah sederhana dari meja makan keluarga dapat menjadi wujud nyata dalam menyiapkan generasi Kaltim yang sehat, cerdas, dan berkualitas.(Irla) 

Dalam kesempatan itu, ia membacakan amanat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang menekankan pentingnya membentuk generasi muda kreatif, inovatif, terampil, dan mandiri guna mendukung swasembada pangan.

Amanat tersebut mengajak anggota Pramuka menumbuhkan kecintaan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai potensi daerah.

"Pramuka diharapkan mengambil bagian dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal," ujar Sri Juniarsih saat membacakan amanat.

Selain penyiapan generasi emas Indonesia yang berkarakter dan berintegritas, Bupati juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi daerah di Kabupaten Berau, khususnya dalam mendukung transisi menuju daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.

Generasi muda Bumi Batiwakkal didorong agar memiliki keterampilan dan kreativitas tinggi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Dimeriahkan Berbagai Atraksi

Rangkaian apel turut dimeriahkan oleh penampilan Saka Bakti Husada Ranting Biatan yang memperagakan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) dan senam cuci tangan.

Atraksi ini tidak hanya memperkenalkan keterampilan dasar, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

Kemeriahan berlanjut dengan atraksi Kolone Tongkat oleh Pramuka Penggalang perwakilan SMP Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Tanjung Redeb, serta SMP Negeri 1 Pulau Derawan.

Penampilan dengan gerakan dinamis dan formasi teratur ini mencerminkan nilai kedisiplinan, ketangkasan, kerja sama, serta persaudaraan antar-anggota Pramuka.

Apel Besar Hari Pramuka ke-65 ini ditutup dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta dan undangan guna mempererat kebersamaan. (Adv)

Agenda ini dalam rangka memperkuat struktur kepengurusan hingga tingkat daerah, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah politik menghadapi pemilihan umum mendatang, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim, Andi Asnir Nazir, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari agenda organisasi yang dilaksanakan secara nasional oleh jajaran DPW.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memecahkan kondisi internal pihak, mengidentifikasi kekurangan struktur, serta menentukan langkah-langkah pembinaan organisasi.

Menurut Andi, konsolidasi diperlukan agar seluruh struktur internal partai di Kaltim memiliki kesiapan menghadapi perkembangan politik ke depan, yakni kemungkinan terjadinya rekonstruksi kepengurusan di sejumlah tingkatan.

“Jadi, kita tahu mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang mau kita lakukan suatu restorasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan organisasi menjadi salah satu prioritas DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim agar keberadaan partai tidak hanya bertujuan pada kepengurusan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Usung Semangat Solid, Cepat, dan Cerdas

Andi menjelaskan, Partai Gerakan Rakyat mengusung semangat 3S, yakni solid, speed, dan smart, sebagai landasan untuk memperkuat internal organisasi dan menjalankan agenda politik partai.

Ia menyebut, visi partai adalah memperluas jangkauan organisasi hingga ke akar rumput sekaligus menghadirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, partai harus mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Visi dan misinya adalah ingin mengembangkan partai politik sampai ke akar rumput, bahwa Gerakan Rakyat memang untuk rakyat dan solusi yang akan kami berikan kepada rakyat,” kata Andi.

Meski demikian, upaya membangun partai hingga tingkat akar rumput akan membutuhkan kerja organisasi yang konsisten, kepengurusan yang solid, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda dan program yang konkret.

Persiapkan Langkah Menuju Pilpres 2029

Selain pembenahan organisasi, DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim juga bertujuan menyelesaikan struktur kepengurusan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Andi secara terbuka menyampaikan dukungan politik partainya terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

“Yang jelas, kami mempersiapkan Gerakan Rakyat ini di dalam Pilpres untuk mencalonkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan kami jadikan beliau untuk menjadi presiden 2029 yang akan datang,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pilpres 2029 menjadi salah satu orientasi politik yang mulai dipersiapkan oleh DPW Partai Gerakan Rakyat Kaltim.

Namun realisasi target tersebut tetap bergantung pada perkembangan politik nasional, kesiapan organisasi, serta mekanisme dan persyaratan pemerintahan presiden yang berlaku.

Andi juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk bersatu dalam mendorong perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan.

“Mari kita bersatu untuk melakukan suatu perubahan demi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur,” tuturnya.

DPD Balikpapan Klaim Antusiasme Masyarakat Tinggi

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Balikpapan, Solikin, menyampaikan bahwa melihat antusiasme masyarakat terhadap kehadiran partai tersebut sebagai dorongan untuk memperluas konsolidasi organisasi di tingkat kota.

Dikatakannya, jajaran pengurus Balikpapan tengah menyiapkan struktur organisasi yang lebih lengkap sambil menunggu proses legalitas yang disebutnya masih dinantikan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Setelah kami mendapatkan SK resmi dari Menkumham RI, maka kami akan bergerak lebih luas lagi untuk menjadi penampung warga Balikpapan semuanya,” ujar Solikin.

Solikin menjelaskan, struktur resmi yang tersedia saat ini masih terbatas pada ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB), baik di tingkat DPD maupun DPC. Meski demikian, ia menyebutkan telah menyiapkan calon pengurus untuk melengkapi struktur organisasi.

Menurutnya, lebih dari 30 orang telah dipersiapkan untuk mengisi struktur DPD, sedangkan masing-masing DPC memiliki lebih dari 10 calon pengurus.

Ia menegaskan bahwa pembentukan struktur tersebut masih menunggu proses peresmian secara organisatoris.

Lapangan Kerja dan Pajak Jadi Sorotan

Solikin juga menyoroti sejumlah permasalahan yang menurutnya menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait sulitnya memperoleh pekerjaan dan tingginya beban pajak.

Ia menyatakan, permasalahan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang ingin dihimpun melalui Partai Gerakan Rakyat, baik di Balikpapan maupun secara nasional.

"Dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah keluar dari namanya. Saya yakin semua masyarakat ingin berubah dari hal yang sekarang," katanya.

Menurut Solikin, partainya ingin menjadi wadah untuk menampung berbagai kesulitan masyarakat dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, aspirasi tersebut masih perlu diterjemahkan menjadi agenda perjuangan politik dan program yang terukur agar dapat menjawab permasalahan secara nyata di masyarakat.

"Konsolidasi DPW, DPD, dan DPC Partai Gerakan Rakyat se-Kalimantan Timur ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat organisasi di daerah. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesiapan struktur kepengurusan, memperluas keterlibatan masyarakat, serta menetapkan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan aspirasi rakyat," pungkasnya.(IRLA/ERNI)

Menurutnya, dibutuhkan masyarakat alternatif yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap permasalahan mendasar, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga.

Pandangan tersebut disampaikan M. Ikhsan Haris saat menanggapi kegiatan konsolidasi organisasi Gerakan Rakyat yang menjadi ruang penguatan gerakan sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap alternatif politik baru.

Ia melihat antusiasme dalam konsolidasi tersebut sebagai sinyal bahwa masyarakat mulai mencari wadah baru untuk menyandarkan harapan, terutama ketika permasalahan mendasar yang mereka hadapi belum mencapai penyelesaian yang memadai.

“Alhamdulillah, kita melihat bahwa kegairahan untuk memecah kebuntuan hegemoni partai-partai yang sudah eksis dan mapan itu terlihat. Konsolidasi ini merupakan refleksi bahwa ingin masyarakat menyandarkan harapannya kepada gerakan baru yang membersamai masyarakat,” ujar Ikhsan.

Karhutla Membutuhkan Kebijakan Strategis

Selain menyoroti dinamika politik, M. Ikhsan Haris juga turut menyinggung persoalan karhutla dan dampak asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap bencana harus dijelaskan secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, salah satu aspek penting dalam penanganan bencana adalah kejelasan, termasuk penetapan status bencana. Keputusan tersebut dinilai berpengaruh terhadap arah penanganan dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan.

“Setiap ada bencana, kita harus melakukan analisis agar pengambilan kebijakan itu strategis. Strategi artinya harus tepat sasaran. Oleh karena itu, yang pertama adalah persoalan kewenangan, yaitu kewenangan menetapkan status bencana tersebut agar tepat sasaran,” katanya.

Ikhsan berpandangan, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan dalam konteks penanganan karhutla. Namun penetapan status tersebut perlu didasarkan pada kajian dan kewenangan pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga pentingnya penanganan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya tersebut, menurutnya, tidak boleh hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menyasar akar permasalahan sosial yang menyebabkan karhutla terus berulang.

“Penyelesaiannya harus dilakukan secara berjenjang, tetapi semua pihak harus diberi kesempatan untuk bersama-sama memberantas akar permasalahan sosial karhutla ini. Ini persoalan klasik,” ujarnya.

Gerakan Baru Harus Menjawab Kebutuhan Dasar

Ikhsan menilai kemunculan partai atau gerakan politik baru harus dibarengi kemampuan membaca kejenuhan publik terhadap siklus politik yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, persoalan lingkungan seperti karhutla dapat menjadi ujian bagi gerakan politik baru dalam membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat. Sebab, dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari warga.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Hal mendasar yang mereka harapkan adalah perlindungan dari dampak bencana, udara yang tidak membahayakan pernapasan, serta kesempatan menjalankan aktivitas tanpa gangguan ancaman secepatnya.

“Masyarakat tidak aneh-aneh. Masyarakat hanya ingin mereka tidak terganggu pernapasannya, tidak terdampak, dan bisa beraktivitas tanpa gangguan ancaman-ancaman seperti ini,” kata Ikhsan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan gerakan politik baru perlu diukur melalui kemampuan menanggapi persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata melalui konsolidasi organisasi atau wacana politik.

Bagi Gerakan Rakyat, tantangan ke depan adalah menerjemahkan aspirasi publik menjadi gagasan, kebijakan, dan langkah nyata yang dapat menjawab permasalahan masyarakat, termasuk penanganan karhutla yang berulang dan dampaknya terhadap kehidupan warga. (IRLA/ERNI)

Dalam perayaannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengapresiasi seluruh pihak yang menyukseskan acara tersebut. Menurutnya, Berau Expo menjadi sarana efektif bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi pencapaian kerja masyarakat.

Selain itu, ajang ini juga menyediakan wadah strategi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendongkrak pendapatan selama pameran berlangsung.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Berau. Harapannya, berbagai langkah yang dilakukan dapat membawa manfaat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama,” ujar Sri Juniarsih.

Sementara itu, Ketua Panitia Berau Expo 2026, Maulidiyah, mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi selama 10 hari penyelenggaraan mencapai Rp17 miliar—meningkat sekitar 13,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan panitia, jumlah pengunjung mencapai 259.944 orang dengan rata-rata 26 ribu pengunjung setiap harinya. Peningkatan aktivitas ekonomi ini dirasakan oleh berbagai pelaku usaha, mulai dari pedagang pakaian, aksesori, kuliner, hingga pengelola wahana permainan.

Selain sektor perdagangan, layanan publik yang disediakan juga mendapat respon positif. Tercatat sebanyak 1.799 pengunjung memanfaatkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lokasi expo.

Maulidiyah menambahkan, tingginya antusiasme serta masukan dari pengunjung akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan.

“Sejumlah pengunjung berharap Berau Expo dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Kesepakatan ini mencakup proyek 8 tower rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp2,629 triliun, serta lima investasi swasta murni di sektor pangan, mebel, komersial, kuliner, olahraga, dan fasilitas penunjang kawasan senilai Rp1,11 triliun.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Otorita IKN juga telah menandatangani PKS proyek KPBU pembangunan 109 rumah tapak ASN bernilai investasi Rp2,819 triliun bersama PT Intiland Development Tbk. 

Kelima pelaku usaha yang terlibat dalam penandatanganan investasi swasta murni meliputi PT Berdikari (Persero), PT Java Teak Indo, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, PT Laziz Nusantara Grup, dan PT FYP Karya Perdana.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga didukung skema KPBU, investasi swasta, dan hibah. 

"Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/10/2026).

Kepercayaan tersebut disambut positif oleh Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah. Sebagai pemrakarsa proyek 8 tower rusun ASN bersama PT Nindya Estate Management, ia menyatakan komitmennya. 

"Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara," ungkap Firmansyah. 

Proyek rusun bernilai Rp2,629 triliun ini mencakup 288 unit sarusun berukuran 190 meter persegi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, di atas lahan seluas 6,84 hektare.

Sementara itu, proyek 109 rumah tapak ASN dikelola PT Intiland Development Tbk melalui PT Seratus Sembilan Nusantara di WP 1B KIPP IKN. Proyek bernilai Rp2,819 triliun ini mencakup unit seluas 390 meter persegi di atas lahan 9,17 hektare, dengan masa kerja sama 10 tahun dan ditargetkan rampung pada Triwulan IV 2028.

Di sektor investasi murni, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park menanamkan modal Rp1 triliun untuk mengembangkan kawasan komersial, apartemen, dan perkantoran Grand Vista Nusantara di KIPP 1B seluas 3,57 hektare. Director PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, Yang Jinghui, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan ini. 

"Kami berterima kasih kepada Otorita IKN dan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini," tutur Yang Jinghui.

Selain itu, PT Berdikari (Persero) menginvestasikan Rp177 miliar untuk Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) berkapasitas 140 ribu ekor di WP 3. Di sektor komersial dan penunjang, PT FYP Karya Perdana mengucurkan Rp20 miliar untuk sarana olahraga Teras Padu di KIPP 1A, sedangkan PT Laziz Nusantara Grup menanamkan Rp10 miliar untuk proyek Arabic Resto, gerai gelato, dan gedung serbaguna di KIPP 1B.

Sektor usaha mikro juga turut mengambil peran melalui PT Java Teak Indo yang membangun showroom mebel khas Jepara dan kantor di KIPP 1A senilai Rp1,5 miliar. Keterlibatan ini direspon langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo. 

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN. Kami dari Jepara walaupun kecil, tetapi diterima di IKN, ini suatu kebanggaan buat kami. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN. Mudah-mudahan dari daerah lain juga ikut berpartisipasi untuk membangun IKN dengan kemampuan masing-masing daerah," kata Witiarso.

Melalui penandatanganan PKS proyek KPBU dan investasi murni tersebut, Otorita IKN optimistis percepatan pembentukan ekosistem di Nusantara dapat terus terwujud. Kehadiran hunian ASN, fasilitas pangan, area komersial, kuliner, olahraga, serta layanan penunjang diharapkan mendorong IKN tumbuh sebagai kota yang semakin lengkap, produktif, dan berkelanjutan. (Tim/Redaksi)

Prosesi penyampaian stimulus perlindungan kesehatan tersebut dipusatkan di Aula Asran Bulkis, kompleks Kantor Dinas Sosial Kaltim, pada Sabtu (24/10/2026). 

Aksi kolaboratif ini digulirkan guna membentengi kelompok usia dini dan para pendidik dari bahaya kabut asap. Mengingat anak-anak masuk dalam kategori sangat rentan terhadap gangguan pernapasan, pembagian masker ini diproyeksikan mampu menekan potensi masalah kesehatan di lingkungan sekolah.

Ketua DPD PP PAUD Kaltim, Andi Srianti Ishak, memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat dan sokongan penuh dari Dinkes Kaltim demi menjamin keselamatan warga sekolah.

Andi Srianti menegaskan bahwa menjaga kualitas fisik anak usia dini adalah prioritas mutlak, terutama saat kondisi udara memburuk akibat karhutla. Masa tumbuh kembang yang sedang berlangsung membuat fisik anak-anak memerlukan proteksi ekstra.

“Pemberian masker ini diharapkan menjadi perisai bagi para pendidik dan murid PAUD dari ancaman polusi asap. Kita harus menyadari bahwa kesehatan generasi muda adalah tanggung jawab kolektif yang wajib dikawal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menginginkan agar strategi kemitraan antara Dinkes Kaltim dan PP PAUD dapat terus berlanjut pada program-program pencegahan serta peningkatan kesejahteraan anak di masa mendatang.

Menurutnya, pemeliharaan kesehatan anak tidak semata-mata menjadi beban pemerintah, melainkan memerlukan peran aktif dari pengelola sekolah, para wali murid, hingga elemen masyarakat luas.

“Semoga bantuan ini membawa maslahat nyata. Kami juga mengimbau seluruh pihak agar lebih berhati-hati, membatasi kegiatan di luar kelas sewaktu udara tidak sehat, dan selalu mematuhi panduan medis dari otoritas terkait,” tutupnya.(Irla) 

Catatan pemantauan udara terbaru per Oktober 2026 menunjukkan sinyal kuning di sejumlah titik vital. Mengutip data Antara, wilayah Sendawar di Kabupaten Kutai Barat mencatatkan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 192.

Capaian angka ini mengindikasikan kualitas udara telah berada pada kriteria tidak sehat. Sinyal peringatan serupa juga membayangi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu rujukan utama, sistem ISPUnet mengandalkan jejaring stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) yang tersebar di berbagai daerah. Informasi terintegrasi ini dirancang agar publik dapat menakar tingkat bahaya polusi secara real-time sebelum beraktivitas di luar rumah.

Sementara itu di jantung pembangunan IKN, deteksi paparan polusi ditopang oleh sebaran sensor mutakhir di titik-titik strategis, termasuk area Wonotirto dan Plaza Bhinneka. Pembaruan data yang cepat sangat krusial bagi warga sekitar guna merespons dinamika pemburukan udara sesegera mungkin.

Catatan Redaksi bagi Pembaca:

Selain ISPUnet, platform IQAir kerap dimanfaatkan warga sebagai rujukan pembanding. Kendati demikian, wajar jika terjadi selisih angka antaraplikasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh letak geografis sensor, metodologi penghitungan, hingga algoritma pengolahan data. Pembaca disarankan selalu memeriksa lokasi stasiun terdekat, waktu update data, dan tingkatan kategori sebelum mengambil tindakan preventif.

Imbauan Perlindungan Diri

Memasuki kualifikasi udara tidak sehat, warga diminta bertindak bijak dengan membatasi kegiatan di luar ruangan, khususnya olahraga atau aktivitas fisik berintensitas tinggi.

Bagi kelompok berisiko tinggi seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit saluran pernapasan penggunaan masker berstandar medis sangat disarankan saat harus bepergian.

Inisiatif mandiri dalam memantau kondisi lingkungan ini menjadi kunci utama pertahanan kesehatan masyarakat, baik di Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, maupun kawasan penyangga IKN. Dengan kewaspadaan yang terukur, dampak buruk polusi udara dapat ditekan sekecil mungkin.(Rein/Redaksi) 

Kegiatan ini dilakukan sekaligus guna mendukung keberhasilan Program Capaian Cepat Kapolri di wilayah hukum Kabupaten Berau.

Patroli presisi ini difokuskan pada langkah pencegahan tindak kejahatan jalanan, khususnya C3 (pencurian dengan keberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan motor), aksi premanisme, tawuran antar kelompok, geng motor, hingga balap liar.

Petugas menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas dan pusat keramaian warga, termasuk kawasan Tepian Teratai.

Kapolres Berau melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Fajri menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menghadirkan rasa aman serta mengoptimalkan layanan tanggap cepat kepada masyarakat.

“Patroli Tim PAGAR mengedepankan tindakan preventif dan edukatif. Kami melakukan pemeriksaan selektif, pendekatan persuasif melalui imbauan kamtibmas, serta menyisir lokasi-lokasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan,” ujar AKP Muhammad Fajri.

Di lapangan, personel melakukan pemeriksaan terhadap pengendara maupun kendaraan yang mencurigakan. Petugas juga menyambangi para petugas ronda dan penjaga toko malam guna mengingatkan pentingnya kewaspadaan dini. 

Selain itu, kerumunan pemuda yang nongkrong hingga larut malam dibubarkan secara humanis demi mengantisipasi potensi konflik maupun aksi kejahatan.

Guna memperkuat sinergi keamanan, masyarakat diimbau untuk turut aktif menjaga kondusivitas lingkungan dan tidak ragu memanfaatkan layanan darurat kepolisian.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan ke Call Center 110 Polres Berau jika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindak kejahatan di jalanan. Setiap aduan akan langsung kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Melalui giat terpadu ini, Polres Berau berkomitmen terus menekan angka kriminalitas demi mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Berau. (Rein)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjelaskan bahwa program tersebut telah diimplementasikan di sejumlah titik potensial, di antaranya Kampung Buyung-Buyung, Kampung Payung-Payung, serta kawasan pesisir strategis di Kecamatan Talisayan.

Pemkab Berau menargetkan wilayah-wilayah ini dapat tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang terus berkembang secara berkelanjutan.

"Apabila kawasan ini mampu dikembangkan menjadi sentra komoditas ekspor dan impor di sektor perikanan, tentu pemerintah daerah sangat menyambut baik potensi besar tersebut," ungkap Gamalis saat memberikan keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).

Gamalis menegaskan, Pemkab Berau tidak sekadar meluncurkan program, tetapi juga berkomitmen melakukan pemantauan intensif dan evaluasi berkala. Pengawasan ini krusial untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera teratasi, sehingga kemajuan kampung nelayan dapat tercapai secara terukur.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini dinilai sebagai angin segar bagi keuangan daerah. Diversifikasi pendapatan dari sektor non-tambang menjadi sangat krusial, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan pemotongan serta efisiensi postur anggaran yang kerap dialami pemerintah daerah.

"Kami sangat berharap jumlah Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa terus bertambah di wilayah lain. Semakin banyak kawasan nelayan yang berkembang, tentu penerimaan PAD kita akan melonjak naik dan sangat membantu menopang postur anggaran daerah," pungkas Gamalis.(Adv) 

​Sang pemiliknya, Rudy Atthariq, mengingat kembali langkah awal. Sebelum deretan kursi kafe terisi riuh pengunjung, ia lebih dulu fokus melayani transaksi biji kopi.

​"Awalnya kami menjual beans dulu sebelum jadi kafe. Setelah itu, baru buka kafe. Kami juga menyediakan kebutuhan kafe seperti biji kopi, sirup, dan bubuk," ujar Rudy saat berbincang.

Oase Terjangkau di Sudut Kota

​Menyasar kawasan yang melibatkan perkantoran, Biji Kopi Samarinda jeli membaca peluang. Kafe ini meracik konsep tempat rehat yang ramah siapa di kantong, menjadi muara bagi saja yang ingin melepas penat seusai beraktivitas. Dengan banderol harga mulai dari Rp6.000, pintunya terbuka lebar untuk pelajar, pelajar, hingga para pekerja kantoran.

​Pilihan menunya pun beragam. Tak hanya menjagokan kopi khas, kopi spesial, dan ragam opsi non-kopi, tempat ini juga memanjakan perut yang lapar lewat sajian mi instan, ayam geprek, hingga bakso.

​"Targetnya anak sekolah, anak kuliah, atau orang yang baru pulang kerja. Di sekitar sini banyak kantor, jadi mereka pulang kerja lalu nongkrong di sini biasanya," kata Rudy.

​Tak berhenti di situ, Biji Kopi Samarinda memiliki ritual mingguan bertajuk Jumat Berkah. Cukup dengan Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati paket lengkap berisi bakso, kesegaran lemon tea atau kopi, serta dessert gratis sebagai pemungkas.

Menjadi Menara Pasokan Bagi Kedai Baru

​Di balik kehangatan kafenya, Biji Kopi Samarinda menyimpan peran strategis sebagai penopang ekosistem kopi di Samarinda. Mereka membuka pintu kemitraan selebar-lebarnya bagi kedai-kedai anyar yang membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas, mulai dari biji Robusta, Arabika, hingga racikan house blend.

​Untuk memberikan nilai lebih bagi wirausahawan lokal, Biji Kopi Samarinda bahkan memanjakan pelanggannya melalui kemudahan logistik.

​"Buat kafe-kafe yang baru buka, kalau mau cari kopi, di sini saja. Robusta, Arabika, dan house blend ready semua. Untuk wilayah Samarinda, ada gratis ongkir minimal 10 kilogram," tutur Rudy optimistis.

Ruang Seduh dari Pagi Hingga Larut Malam

​Berlokasi di Perumahan Bukit Mediterrania, Cluster Grace D8-23, Samarinda, Biji Kopi Samarinda siap menyapa pelanggannya hampir sepanjang hari. Kafe ini beroperasi setiap hari sejak fajar menyingsing pukul 06.00 hingga tengah malam pukul 24.00 WITA.

​Dengan memadukan konsep kafe retail dan distributor bahan baku, Rudy berhasil menggerakkan dua roda bisnis sekaligus: merangkul penikmat kopi kasual serta menyokong tumbuh kembang sesama pelaku usaha.

Ke depan, konsistensi rasa, keterjangkauan harga, dan mutu pelayanan akan terus menjadi fondasi utama Biji Kopi Samarinda dalam mengarungi tajamnya industri kuliner di Ibu Kota Kaltim ini.(ERNI)

Poin strategi tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Daerah putaran keempat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa rencana transformasi ekonomi tidak cukup hanya disusun sebagai dokumen kebijakan.

Kebijakan ini harus dibekali mekanisme pengendalian, pembagian peran yang jelas, serta tahapan pelaksanaan yang diukur. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan dashboard khusus sebagai alat pemantauan agar program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

“Dashboard ini tentu menjadi penting sebagai alat kendali bagi kita terkait bagaimana implementasi rencana transformasi ekonomi ini bisa dilakukan,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menjelaskan, pengoperasian dashboard tersebut perlu didukung kelembagaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Forum lintas sektor yang terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat, dan media diharapkan dapat mengawal terlaksananya transformasi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.

Agar rencana periode 2027 hingga 2045 dapat diterjemahkan menjadi program nyata, Sri menekankan pentingnya menentukan prioritas sektor berdasarkan potensi daerah, lokasi intervensi, dan tahapan waktu pelaksanaan. 

Pertumbuhan ekonomi Kaltim dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan industri berskala besar, namun juga harus membuka ruang luas bagi pengembangan UMKM dan pengolahan produk berbasis sumber daya lokal. Beberapa potensi komoditas yang dibidik antara lain kakao, olahan perikanan, madu, lidi sawit, gula aren, serta rumput laut.

Peluang pasar internasional untuk produk lokal Kaltim sendiri dinilai sangat terbuka. Pengalaman keikutsertaan pada Trade Expo menunjukkan adanya peluang ekspor yang nyata. 

Seperti kerja sama pengembangan kakao fermentasi dengan Jepang serta minat pasar Kamerun terhadap produk olahan perikanan, termasuk ikan asin dan keripik bawis. Potensi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan kualitas produk, produktivitas, dan kesiapan para pelaku usaha.

Sejalan dengan pengembangan komoditas unggulan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam proses transformasi.

Kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor prioritas perlunya dipetakan agar program pendidikan vokasi dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun UMKM.

Sri menambahkan, transformasi ekonomi bukan berarti menghentikan sektor pertambangan secara serta-merta, melainkan langkah bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dengan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi lainnya.

Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 ini disiapkan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Peraturan Gubernur sebagai instrumen pelaksanaan pada tahap awal. 

Melalui penyempurnaan dokumen-dokumen tersebut dan penyerapan masukan dari kabupaten/kota, Pemprov Kaltim berharap pembangunan ekonomi dapat berlangsung lebih inklusif, memanfaatkan potensi lokal, dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.(Tim/Redaksi) 

Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto menyampaikan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penangkapan sejumlah tersangka yang disinyalir menjadi seorang kurir di wilayah perbatasan Kaltim dan Kaltara. 

"Para tersangka kami amankan, pada 29 September 2026,"ujarnya saat menyampaikan keterangan. 

Dalam penangkapan tersebut, Polisi berhasil mengamankan barang bukti sebesar 15 kilogram sabu. Barang haram tersebut kata AKP Agus Priyanto, dipasok dari negeri jiran Malaysia dan akan distribusikan ke kota Samarinda. 

Dia melanjutkan, tersangka dari kasus ini berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial SKL, SK, dan DD, yang ditangkap di Jalan Poros Berau-Bulungan, tepatnya di Simpang Tiga Gunung Tabur (depan toko Alfamidi). 

"Tiga tersangka kami amankan yang berprofesi sebagai kurir tepatnya di Simpang 3 Gunung Tabur," jelasnya. 

Narkoba jenis sabu tersebut diselundupkan melalui jalur laut menuju Sungai Pancang, Kabupaten Nunukan, menggunakan speedboat oleh dua pelaku berinisial DD dan SKL.

Dari Nunukan, barang haram itu sempat ditransitkan di Tarakan sebelum akhirnya dibawa oleh SKL dan SK untuk diangkut ke Kabupaten Berau melalui jalur darat.

Seluruh pergerakan para kurir ini rupanya dikendalikan oleh seorang aktor intelektual berinisial FRM. Hingga saat ini, FRM masih berstatus buron dan terdeteksi berada di wilayah Kalimantan Utara dalam perburuan intensif kepolisian. 

Karena lokasi penangkapan (locus delicti) berada di Kabupaten Berau, penanganan kasus yang mulanya dilaporkan ke Polda Kaltara kini diambil alih sepenuhnya oleh Sat Reskrim dan Sat Resnarkoba Polres Berau.

Kepada penyidik, para tersangka membeberkan bahwa mereka dijanjikan upah borongan sebesar Rp10 juta untuk setiap kilogram sabu. Jika berhasil mengantar seluruh barang bukti hingga ke titik tujuan akhir di Samarinda, mereka dijanjikan bayaran total hingga Rp150 juta.

Namun, pelarian mereka terhenti di tengah jalan. Para pelaku bahkan belum sempat menikmati hasil kejahatan tersebut karena uang muka (DP) sebesar Rp9 juta yang diterima di awal sudah ludes dipakai untuk biaya operasional perjalanan.

Saat dipertontonkan dalam konfersi pers, sebanyak 15 bungkus sabu terlihat tersimpan rapi di dalam sebuah koper yang sengaja digunakan untuk memudahkan mobilisasi barang bukti.

Mengingat skala tangkapan ini tergolong besar (di atas 1 kilogram), penanganannya diprioritaskan dalam Program 100 Hari Kerja Kapolri. 

Barang bukti tersebut dijadwalkan akan dimusnahkan secara terpusat di Mabes Polri, Jakarta, pada 28 Oktober 2026 mendatang dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Berau.

Gagalnya peredaran sabu ini diperkirakan berhasil menyelamatkan setidaknya 75.026 jiwa dari bahaya ketergantungan narkoba, menggunakan kalkulasi bahwa 0,2 gram sabu dapat dikonsumsi oleh satu orang. 

Atas kejahatan lintas daerah ini, kepolisian memastikan tidak ada celah hukuman ringan. Ketiga tersangka diproses dengan pasal berlapis yang mengancam mereka dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun hingga pidana seumur hidup.(Rein)

Menyemarakkan suasana, Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua TP PKK Sri Aslinda Gamalis melakukan peninjauan langsung ke area pameran pada Kamis (22/10/2026) malam.

Sepanjang peninjauan, Gamalis menyambangi stan instansi pemerintah, ruang pamer UMKM, paviliun kerukunan warga, hingga deretan pengrajin lokal.

Ia tampak berdialog aktif bersama para pelaku untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan potensi pengembangan produk lokal.

Di bidang pelayanan publik, Wabup Gamalis meninjau efektivitas layanan langsung kepada warga. Beberapa diantaranya meliputi kemudahan pembayaran PBB-P2 dan pajak kendaraan di stan Bapenda, hingga layanan perekaman KTP-el serta aktivasi IKD yang disiagakan Disdukcapil.

Suasana kian meriah saat Gamalis menyapa pengunjung melalui sesi kuis interaktif di stan Sekretariat Daerah, yang disambut antusiasme tinggi warga.

Di sela peninjauan, Gamalis menegaskan bahwa Berau Expo memegang peran strategis yang melampaui sekedar ajang hiburan rakyat.

“Berau Expo ini menyajikan hiburan sekaligus menjadi sarana transparansi pemerintah dalam melaporkan hasil pembangunan. Bagi para pelaku usaha, pameran ini adalah batu loncatan untuk memperkenalkan produk unggulan mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, interaksi tatap muka di arena pameran menjadi momentum emas bagi UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan mendongkrak penjualan.

Tak hanya menggenjot roda ekonomi, helatan tahunan ini juga menjadi panggung promosi bagi seni budaya lokal, destinasi wisata, dan potensi daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Berau berharap hadirnya pameran ini membawa dampak nyata mulai dari kemudahan akses informasi masyarakat, penguatan daya saing produk lokal, hingga percepatan potensi daerah secara berkelanjutan.(Adv) 

Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang disertai penjelasan mengenai persoalan yang mereka soroti. Rudy menanggapi tuntutan itu dan menyatakan kesediaannya untuk menyetujuinya.

Namun, situasi kembali memanas setelah Rudy dan Seno meninggalkan halaman kantor gubernur. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian aksi yang digelar Gerakan Masyarakat Menggugat.

Massa sebelumnya berkumpul di halaman Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah provinsi memperhatikan berbagai persoalan yang mereka angkat.

Dalam dialog bersama massa, para demonstran memaparkan alasan serta penjelasan atas tujuh tuntutan yang disampaikan kepada gubernur.

Rudy menanggapi seluruh tuntutan tersebut dan menyatakan akan segera melaksanakan hal-hal yang menjadi tuntutan massal. Meski demikian, tindak lanjut terhadap tuntutan tersebut menjadi hal yang dinantikan.

Pernyataan kesediaan gubernur perlu diikuti langkah konkret agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada komitmen dalam forum tajam.

Rudy Menangapi Insiden Ajudan Selain tujuh tuntutan, perhatian massa juga mengingatkan pada kejadian yang melibatkan ajudan gubernur beberapa hari sebelumnya. Ajudan tersebut menjadi sorotan setelah dilaporkan melakukan tindakan mendepak peserta aksi.

Rudy menanggapi persoalan itu dengan menyatakan akan menghentikan ajudan terkait penyerahan dan pengembaliannya kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu tanggapan yang disampaikan gubernur di hadapan massa. Namun, penanganan kejadian itu tetap perlu dipastikan melalui langkah resmi dan mekanisme yang terjadi agar masalah tersebut memperoleh kejelasan.

Tanda Tangani Tuntutan, Situasi Kembali Memanas Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi demonstran, Rudy menandatangani surat tuntutan yang disampaikan massa.

Ia juga menyatakan akan mengawali tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Akan tetapi, situasi kembali memanas ketika Rudy Mas'ud dan Seno Aji meninggalkan halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Kepergian keduanya memicu reaksi massa aksi yang masih berada di lokasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dialog dan penandatanganan dokumen tuntutan belum sepenuhnya meredakan ketegangan antara demonstran dan pemerintah provinsi. Massa kini menunggu realisasi dari tujuh tuntutan yang telah disampaikan.

Komitmen gubernur untuk mengomunikasikan aspirasi tersebut akan menjadi ukuran penting dalam menilai keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggapi suara masyarakat.

Hingga tindak lanjut konkret dilakukan, penandatanganan surat tuntutan dan pernyataan gubernur masih menjadi awal dari proses yang perlu dikawal bersama. (IRLA)

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Reza Pahlevi, saat menerima audiensi Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (23/10/2026). 

Reza menilai potensi wisata Berau, seperti Kepulauan Derawan dan Maratua, sudah sangat terkenal di tingkat domestik maupun internasional. Kemenpar pun siap membuka ruang promosi yang lebih luas bagi daerah tersebut.

"Kami ada kegiatan promosi ke beberapa negara. Berau bisa mengikutsertakan produk pariwisatanya melalui tim Kemenpar," ungkap Reza.

Sebagai kawasan penyangga IKN, Pemkab Berau didorong untuk terus memperkuat empat pilar utama pariwisata, yaitu pengembangan destinasi, pemasaran promosi, penguatan industri pariwisata, serta pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, yang didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yudha Budisantosa, memaparkan berbagai langkah pembenahan fasilitas pendukung yang telah dilakukan secara bertahap di destinasi-destinasi unggulan. 

Bupati Berau mengapresiasi bantuan Kemenpar selama ini dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat.

"Kolaborasi ini yang kami harapkan semakin diperkuat, sehingga pariwisata Berau semakin maju dan menjadi daerah tujuan utama wisatawan baik domestik maupun mancanegara," kata Sri.

Menanggapi peluang tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah teknis untuk segera menindaklanjutinya. Selain memperluas jangkauan promosi, Pemkab Berau mengharapkan dukungan Kemenpar dalam peningkatan sarana prasarana dari wilayah pedalaman hingga kepulauan. 

Selain itu, penanganan masalah abrasi di Pulau Derawan, pembangunan digitalisasi tata kelola pariwisata yang terintegrasi, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.(Adv) 

​Gereja ini digadang-gadang bakal menjadi basilika pertama dan satu-satunya yang berdiri di Tanah Air.

​Kedatangan Kardinal Suharyo yang juga bertugas sebagai Ordinaris Militer Indonesia ini disambut langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Keduanya bersama-sama meninjau progres pembangunan rumah ibadah monumental tersebut.

​Di sela peninjauan, Kardinal Suharyo memberikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan seluruh tim yang terlibat dalam mematangkan pembangunan di kawasan IKN.

​“Dari keterangan Bapak Basuki, saya merasa semua yang bekerja di sini sungguh-sungguh berusaha memberikan yang terbaik. Kita patut bersyukur karena di dalam kompleks IKN ada gereja yang begitu besar dan direncanakan sebagai basilika. Jika diresmikan nanti, ini akan menjadi satu-satunya basilika di Indonesia,” tutur Kardinal Suharyo.

​Arsitektur Inkulturasi dan Simbol Toleransi

​Gereja Santo Fransiskus Xaverius dirancang tak sekadar sebagai tempat ibadah, tetapi juga mahakarya arsitektur yang mengusung inkulturasi budaya lokal serta semangat kebhinekaan.

​Salah satu fasilitas ikonis yang turut dibangun di kawasan tersebut adalah Plaza Kerukunan. Area terbuka ini dirancang khusus untuk menghubungkan Gereja Santo Fransiskus Xaverius dengan tempat-tempat ibadah agama lain di IKN.

​“Gereja ini dibangun dengan nuansa inkulturasi dan cita-cita kerukunan antarumat yang sangat kuat. Adanya Plaza Kerukunan kelak menjadi simbol sekaligus lambang berdampingannya tempat-tempat ibadat agama lain,” ungkap Kardinal.

​Kesan Perdana dan Visi Masa Depan

​Kunjungan pastoral ini menjadi momen istimewa bagi Kardinal Suharyo. Pasalnya, ini adalah kali pertama dirinya menyaksikan langsung wujud fisik pembangunan IKN setelah sebelumnya hanya memantau melalui layar kaca dan media massa.

​Menyaksikan langsung lanskap Nusantara yang terus berkembang, ia optimistis bahwa kehadiran IKN merupakan langkah besar yang tepat untuk masa depan bangsa.

​“Saya sebelumnya belum pernah ke sini, hanya membaca dari koran dan melihat di televisi. Ini tentu sebuah pembangunan masa depan yang memang sudah dibutuhkan oleh bangsa kita,” pungkasnya.(Rein) 

Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan 10 pria yang terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis sabu (methamphetamine).

​Operasi gabungan yang dimulai pukul 06.00 WITA ini melibatkan puluhan personel dari Satresnarkoba, Brimob Kompi C Berau, Sat Samapta, Provos, dan Polsek Pulau Derawan.

Kegiatan ini juga didampingi perwakilan Kesbangpol Kabupaten Berau serta disaksikan langsung oleh aparatur kampung dan para Ketua RT setempat.

​Kasat Resnarkoba, AKP Agus Priyanto, menjelaskan bahwa penindakan diawali dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di wilayah Kampung Kasai. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan dan tes urine menyeluruh terhadap aparatur kampung dan warga sekitar.

​“Dari hasil tes urine di lokasi, sebanyak 10 warga laki-laki terdeteksi positif mengonsumsi methamphetamine,” ujar Agus Priyanto.

​Guna menindaklanjuti temuan tersebut, kesepuluh pria itu diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

​“Seluruh warga yang positif wajib melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di RSUD Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb, untuk penanganan medis lebih lanjut,” tambahnya.

​Melalui operasi ini, Polres Berau menegaskan komitmennya untuk memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Berau demi mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba.(Tim/Redaksi) 

Kegiatan yang digelar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) bekerja sama dengan Polres Berau ini mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri”.

Momentum peringatan tersebut tidak hanya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memuat doa bersama untuk keselamatan umat dan Kabupaten Berau. 

Doa khusus dipanjatkan agar Bumi Batiwakkal senantiasa dalam melindungi Allah SWT serta segera terbebas dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan terjadi.

Dalam berbagai hal, Wakil Bupati Gamalis menegaskan bahwa santri memiliki peran strategis sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, sekaligus benteng utama dalam merawat persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya sangat menyambut baik kegiatan istighatsah ini sebagai momentum penguatan ukhuwah Islamiyah,''ujarnya.

Gamalis komitmen keberlanjutan Pemkab Berau untuk terus mendukung pengembangan lembaga pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

Menurutnya, dukungan terhadap sektor pendidikan pesantren sangat penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas dan berilmu pengetahuan modern, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, serta berjiwa patriotik.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional ini, ia mengajak seluruh elemen pesantren dan masyarakat untuk selalu memperkuat semangat moderasi beragama, menjaga kerukunan, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. 

“Mari kita berdoa bersama agar Kabupaten Berau senantiasa dalam lindungan Allah, diberi keselamatan, serta dijauhkan dari bencana,” tutupnya.(Adv)

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 18.00 Wita. di halaman Masjid Nurul Mukminin, yang terletak di dalam kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur. 

Dalam video yang sempat beredar luas di berbagai platform media sosial dan memantik perhatian publik, tampak adanya gesekan fisik antara ajudan gubernur dan sejumlah mahasiswa yang sedang berunjuk rasa, hingga sempat terlibat adu mulut dan saling dorang. 

Menanggapi video yang viral tersebut, Briptu Asky mengakui kesalahannya. Melalui pernyataan resmi, ia menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas.

"Saya secara tulus menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa dan warga masyarakat atas sikap arogansi saya yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, sekira pukul 18.00 Wita di halaman Masjid Nurul Mukmin Pemprov Kaltim," ujarnya dalam rekaman pernyataan tersebut.

Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan sebuah kekeliruan besar dan murni dilakukan secara spontan tanpa ada unsur kesengajaan yang terstruktur maupun instruksi dari pihak manapun. 

Asky juga menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki pembenaran apa pun dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan berlebihan serupa di kemudian hari.

Sebelumnya, Tim Ahli Gubernur Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, turut memberikan tanggapan. Pihak Pemprov Kaltim secara terbuka mengakui bahwa tindakan fisik yang dilakukan oleh oknum ajudan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur langsung mengambil langkah tegas merespons insiden ini. Mengingat status yang bersangkutan sebagai personel kepolisian aktif.

Polda Kaltim memastikan bahwa Briptu Asky Rizal Toding sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh satuan internal untuk mendalami pelanggaran prosedur maupun etik dalam pengamanan tersebut. 

Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran bersama agar pengawalan kepala daerah dapat berjalan humanis dan menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum.(Irla/Rein) 

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait permasalahan lingkungan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga evaluasi program pemerintah.

Aksi ini menjadi wadah bagi sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap berbagai permasalahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Tuntutan yang dibawa mencakup isu lingkungan hidup, tata kelola pertambangan, ketersediaan energi, serta pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu tuntutan nasional massa utama adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana. Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Selain itu, massa menyoroti persoalan reklamasi pascatambang. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi setelah kegiatan pertambangan.

Pada sektor energi, menuntut penyelesaian persoalan kelangkaan BBM di Kalimantan Timur. Mereka juga meminta pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

Tidak hanya menyampaikan tuntutan terkait lingkungan dan energi, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Program Gratispol juga masuk dalam daftar tuntutan yang diumumkan dalam aksi tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh poin tuntutan yang dibawakan Gerakan Masyarakat Menggugat, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan pembakar hutan dan lahan.

Selain itu, penindakan perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir, evaluasi total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi total program Gratispol.

Humas Aliansi GERAM, Candra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes dan kekecewaan terhadap kepemimpinan nasional maupun daerah. Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

'Ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan atas kritik yang diberikan oleh rekan-rekan aliansi terhadap kepemimpinan dua pemimpin kita tadi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, keresahan masyarakat yang disebabkan oleh tekanan massal ini perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah, agar permasalahan yang melanda kaltim bisa segera selesai. 

“Tuntutan yang disampaikan massa menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serta penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang,” simpulnya.(IRLA/ERNI)

Langkah ini dilakukan guna mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Bupati Sri Juniarsih menyampaikan bahwa keberadaan dermaga di kawasan pesisir serta kepulauan, seperti Biduk-Biduk dan Pulau Maratua, merupakan akses vital bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemanfaatan dermaga diharapkan dapat lebih optimal melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk kapal pariwisata.

“Tentu kami sangat berharap adanya dukungan dari Kementerian Perhubungan terkait operasional dermaga serta peningkatan fasilitas yang sudah ada,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran kapal pariwisata antarpulau tidak hanya menjadi fasilitas penunjang sektor wisata, tetapi juga direncanakan sebagai sarana mobilitas harian masyarakat di kawasan pesisir dan kepulauan.

“Dengan adanya kapal wisata ini, daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Berau tentu akan semakin meningkat,” ucap Sri Juniarsih.

Selain armada kapal, dukungan penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di kawasan pulau wisata juga menjadi perhatian mendesak.

Belajar dari insiden kapal wisata Liveaboard (LOB) yang sempat kandas dan merusak terumbu karang di perairan Derawan serta Maratua, penetapan alur pelayaran dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa berulang.

“Jika alur pelayaran sudah ditentukan dan dilengkapi navigasi yang memadai, hal ini akan sangat membantu menjaga keamanan serta kelestarian kawasan wisata kita,” pungkasnya. (Adv)

Kegiatan ini menjadi bagian dari penjajakan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) dalam mengadopsi mekanisme penyelenggaraan pemilu untuk Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) yang direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026.

Anggota Komisioner KPU Provinsi Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid, menjelaskan bahwa pihaknya diundang untuk memberikan pemahaman mengenai teknis dan tahapan pemilu yang dapat diterapkan dalam proses demokrasi di lingkungan kampus.

Menurut Qayyim, materi yang disampaikan mencakup tahapan pemilihan, mekanisme verifikasi, kampanye, hingga debat kandidat apabila diperlukan. Pengetahuan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam merancang sistem Pemira yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Semua tahapan yang ada di proses pemilihan maupun di pemilu, itu yang coba kita tularkan di internal kampus, dalam proses menuju demokrasi yang ada di kampus,” ujar Qayyim.

Ia menilai, kampus memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Pemira tidak semata-mata menjadi agenda pergantian kepemimpinan organisasi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran mengenai proses politik yang demokratis.

Qayyim berharap, pelaksanaan Pemira UINSI dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan. Menurutnya, lingkungan perguruan tinggi perlu menjadi tempat tumbuhnya calon-calon penyelenggara pemilu yang memahami prinsip demokrasi dan mampu menerapkannya secara bertanggung jawab.

“Harapan kita nanti prosesnya berjalan demokratis dan kampus ini sebagai bibit-bibit penyelenggaraan pemilu atau Pemira yang demokratis. Demokratis dan berkeadilanlah tentunya di internal kampus,” katanya.

FUAD Jajaki Mekanisme Pemilu untuk Pemira

Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Putri Ayu Permatasari, mengatakan bahwa pelibatan KPU Kaltim merupakan langkah awal untuk mempelajari sistem dan mekanisme kepemiluan yang berpotensi diadopsi dalam pelaksanaan Pemira di lingkungan kampus.

Ia menjelaskan, kegiatan Seminar KPU tersebut bertujuan memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai mekanisme pemilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi mahasiswa.

“Tujuan kegiatan kami yaitu mengundang dari KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk untuk kami penjajakan bagaimana sistem atau mekanisme sendiri yang akan kami adopsi untuk kemudian dijadikan mekanisme di Pemira untuk di kampus kami,” kata Putri.

Putri menyebutkan, Pemira direncanakan berlangsung pada akhir November atau awal Desember 2026. Namun, waktu tersebut masih berupa perkiraan yang disampaikan dalam wawancara.

Ia berharap, melalui seminar tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pencalonan, termasuk kemampuan menilai kandidat yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memimpin.

Menurutnya, pembelajaran mengenai mekanisme pemilu dapat membantu mahasiswa memahami proses pencalonan secara lebih terarah sehingga Pemira tidak hanya menjadi ajang kompetisi antarkandidat, tetapi juga sarana pembentukan kualitas kepemimpinan mahasiswa.

Ujian Demokrasi di Lingkungan Kampus

Penjajakan mekanisme Pemira bersama KPU Kaltim menjadi langkah penting bagi FUAD UINSI dalam mempersiapkan proses pemilihan mahasiswa. Meski demikian, penerapan tahapan kepemiluan saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Pemira juga membutuhkan aturan yang jelas, keterbukaan informasi, kesempatan yang setara bagi kandidat, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, prinsip demokrasi dan keadilan yang diharapkan KPU Kaltim dapat diwujudkan dalam praktik, mulai dari proses pencalonan hingga penetapan hasil pemilihan.

Pemira UINSI yang direncanakan berlangsung pada penghujung 2026 akan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan kepemiluan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh proses yang transparan, partisipatif, dan mampu menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap hasil pemilihan. (IRLA)

Masyarakat diimbau lebih kritis dalam memilah informasi dan tidak langsung mempercayai konten hanya karena sebuah akun menggunakan label berita atau media.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara konten media sosial dan berita yang dihasilkan melalui proses jurnalistik.

“Tidak semua informasi yang ada di media sosial masuk dalam kategori berita, yang dalam hal ini adalah produk jurnalistik,” kata Abdurrahman, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara memperoleh informasi, proses pemeriksaan fakta, penerapan prinsip keberimbangan, hingga pertanggungjawaban atas informasi yang diterbitkan.

Produk jurnalistik harus melalui proses dan kaidah jurnalistik. Sementara itu, media sosial memberikan ruang bagi siapa pun untuk membuat dan menyebarkan informasi tanpa selalu melalui mekanisme verifikasi sebagaimana diterapkan dalam kerja jurnalistik.

“Yang pertama adalah cara mendapatkan informasinya jelas berbeda. Yang kedua adalah konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Keberimbangan dan Kepentingan Publik Jadi Prinsip Utama

Abdurrahman menekankan bahwa keberimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam pemberitaan. Setiap individu atau lembaga yang menjadi objek pemberitaan harus memperoleh kesempatan untuk memberikan konfirmasi dan menyampaikan penjelasan.

“Kalau di jurnalistik, setiap individu atau lembaga yang kita beritakan harus ada konfirmasi yang berimbang dengan objek yang kita beritakan,” katanya.

Selain keberimbangan, kerja jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik dan menjaga independensi. Wartawan tidak semestinya menghasilkan pemberitaan untuk melayani kepentingan golongan, politik, maupun ekonomi tertentu.

“Yang pertama adalah keberimbangan. Yang kedua, dia bekerja atas dasar kepentingan publik. Ini yang perlu digarisbawahi,” ujarnya.

Ia menambahkan, wartawan juga terikat Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Kode etik diperlukan untuk memastikan independensi tetap disertai tanggung jawab profesional.

“Setiap profesi yang independen harus dikawal dengan kode etik,” kata Abdurrahman.

Perusahaan Pers Harus Jelas dan Bertanggung Jawab

Menurut Abdurrahman, produk jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan isi berita, tetapi juga kompetensi wartawan dan kejelasan lembaga yang menerbitkannya.

Berita dihasilkan melalui kerja wartawan dan diterbitkan oleh perusahaan pers yang memiliki identitas serta struktur organisasi yang jelas.

“Setiap produk berita itu harus melekat. Yang pertama, dihasilkan oleh wartawan yang memang memiliki kompetensi. Yang kedua, diterbitkan oleh sebuah lembaga pemberitaan, dalam hal ini perusahaan pers,” katanya.

Ia menilai, keberadaan perusahaan pers harus dapat ditelusuri sehingga publik mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan.

“Perusahaan pers itu syaratnya, yang pertama, punya kantor yang jelas. Yang kedua, punya struktur organisasi yang jelas,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam menilai akun yang mengatasnamakan media, terutama apabila identitas pengelola, alamat, dan pihak yang bertanggung jawab atas kontennya tidak jelas.

“Jadi, tidak bisa dihasilkan oleh perusahaan atau entitas media yang seperti hantu. Ada wujudnya, tapi tidak tahu kantornya di mana,” kata Abdurrahman.

Informasi Sepihak Perlu Diperiksa

Abdurrahman juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang hanya menampilkan satu sisi persoalan. Informasi yang memuat tuduhan tanpa bukti dan tidak disertai konfirmasi patut dipertanyakan kebenarannya.

“Kami tentu terus berupaya mengedukasi masyarakat bahwa informasi-informasi yang disajikan secara sepihak itu patut untuk dipertanyakan,” katanya.

Menurutnya, setiap informasi harus dapat diuji validitasnya. Proses konfirmasi diperlukan agar pemberitaan tidak berhenti pada dugaan atau asumsi.

“Informasi itu harus benar-benar bisa dibuktikan validitasnya. Konfirmasinya harus ada,” ujarnya.

Ia menegaskan, tuduhan yang tidak didukung bukti tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai fakta.

“Menunjuk atau menuduh orang tetapi tanpa disertai bukti, jadi jatuhnya asumsi,” katanya.

Abdurrahman juga mengingatkan bahwa produk jurnalistik semestinya mengedepankan rasionalitas, bukan semata-mata memancing emosi pembaca demi menarik perhatian.

“Yang paling utama, produk jurnalistik adalah produk pemberitaan yang isi beritanya mengedepankan rasionalitas,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat perlu melihat bagaimana informasi diperoleh, diverifikasi, dikonfirmasi, dan disajikan sebelum memutuskan untuk mempercayai atau membagikannya.

“Jadi, tidak semua informasi yang ada di media sosial bisa dikatakan berita,” tegasnya.

Dewan Kehormatan PWI Kaltim Dorong Kolaborasi Edukasi

Senada dengan Abdurrahman, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan, menilai maraknya akun pribadi yang tampil menyerupai media pers perlu direspons melalui edukasi publik secara berkelanjutan.

Menurut Intoniswan, tampilan akun yang menyerupai media berita tidak otomatis menunjukkan bahwa pengelolanya menjalankan proses jurnalistik sesuai standar profesi.

“Saya melihat sekarang memang sangat banyak akun pribadi yang seolah-olah merupakan media pers. Untuk menghadapi hal itu, media harus lebih banyak mengedukasi masyarakat,” kata Intoniswan, Senin (19/10/2026).

Ia menjelaskan, persoalan utamanya bukan pada penggunaan media sosial sebagai saluran distribusi berita. Perusahaan pers juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan produk jurnalistik.

Hal yang perlu diperiksa adalah proses di balik informasi tersebut, mulai dari penelusuran sumber, verifikasi fakta, pemenuhan unsur berita, hingga konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Intoniswan mengatakan, berita perlu memenuhi unsur 5W+1H, yakni apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kelengkapan unsur tersebut membantu pembaca memahami persoalan secara utuh.

“Akun-akun yang seolah-olah menjadi media pers biasanya tidak mencantumkan klarifikasi dan tidak memenuhi standar 5W+1H,” ujarnya.

Ia menambahkan, wartawan tidak cukup hanya mengutip informasi yang sedang beredar. Pemeriksaan data dan keterangan dari pihak terkait diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau hanya menggambarkan satu sisi persoalan.

Masyarakat juga diimbau tidak menjadikan nama akun, tampilan visual, jumlah pengikut, atau tingginya interaksi sebagai satu-satunya tolok ukur kredibilitas informasi. Konten yang ramai dibagikan belum tentu benar, sedangkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sumber yang jelas dan proses pemeriksaan yang memadai.

PWI Kaltim Ajak Media dan Diskominfo Perkuat Literasi Digital

Untuk menghadapi fenomena tersebut, Intoniswan mendorong media pers berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam memperluas edukasi literasi digital.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perbedaan antara konten media sosial dan produk jurnalistik, termasuk pentingnya verifikasi, konfirmasi, serta kejelasan sumber informasi.

“Kita sebagai media harus bekerja sama dengan Diskominfo untuk lebih sering mengedukasi masyarakat dan menjelaskan bahwa konten tersebut bukan produk jurnalistik serta bukan informasi yang lengkap,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin menekuni profesi wartawan agar menempuh jalur jurnalistik secara benar dengan memahami proses kerja, standar profesi, dan etika pemberitaan.

“Kepada pemilik akun, kalau memang ingin menjadi jurnalis, tempuh jalur yang benar. Bekerjalah terlebih dahulu di media, bukan langsung membuat akun yang seolah-olah menjadi media,” pungkas Intoniswan.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengenali informasi yang kredibel, tidak mudah terpancing oleh konten provokatif, serta lebih bertanggung jawab sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi di ruang digital. (Irla) 

Kegiatan sosial yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA ini melibatkan sinergi antara TNI-Polri, instansi pemerintah daerah, pihak swasta, hingga organisasi wartawan di Kabupaten Berau.

Kasihumas Polres Berau, AKP Suradi, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini merupakan salah satu wujud kepedulian sosial Polri terhadap sesama, sekaligus bentuk kontribusi nyata Humas Polri dalam membantu pemenuhan stok darah di PMI Kabupaten Berau.

"Kegiatan ini kami laksanakan secara serentak dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-75 Humas Polri. Kami mengandeng PMI Kabupaten Berau beserta jajaran TNI, instansi Pemkab, perusahaan swasta, dan rekan-rekan media untuk bersama-sama berbagi melalui donor darah," ujar AKP Suradi.

Pelaksanaan donor darah berjalan melalu beberapa tahapan medis ketat untuk memastikan keselamatan pendonor maupun kualitas darah yang terkumpul.

Tahapan tersebut meliputi pendaftaran dan pengisian formulir, pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin (HB), tinggi dan berat badan, penentuan golongan darah, hingga proses anamnesis serta penapisan (screening) medis sebelum pengambilan darah dilakukan.

Aksi sosial ini dihadiri oleh personel gabungan dari Kodim 0902/Berau, Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, KUPP Kelas II Tanjung Redeb, karyawan PT Berau Coal dan PT Remas, serta insan pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Berau.

Dari total 43 peserta yang mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan, sebanyak 15 orang dinyatakan memenuhi syarat medis dan berhasil mendonorkan darahnya.

Sementara itu, 28 peserta lainnya belum dapat melakukan donor darah karena kendala teknis medis, seperti riwayat tekanan darah tinggi/rendah, kadar HB yang belum sesuai, konsumsi obat-obatan, maupun faktor kesehatan lainnya.

Mengakhiri kegiatan tersebut, AKP Suradi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan jalannya acara.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran PMI Kabupaten Berau atas fasilitas dan pelayanannya, serta kepada seluruh peserta dari instansi terkait, instansi swasta, dan rekan-rekan pers yang telah berkenan hadir dan mendonorkan darahnya. Semoga setiap tetes darah yang disumbangkan dapat bermanfaat dan menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya. (Tim/Redaksi) 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum bertema Jaksa Garda Desa yang berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Selasa (20/10/2026).

Gamalis menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola administrasi yang tertib merupakan kunci utama dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan desa.

“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai pelaksanaan program yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga justru berujung pada persoalan hukum,” ujar Gamalis dalam sambutannya.

Menurut Gamalis, indikator keberhasilan pembangunan di tingkat kampung tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas fisik yang terbangun, melainkan dari sejauh mana dampak dan manfaat positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran program Jaksa Garda Desa, lanjut Gamalis, menjadi instrumen penting dalam memberikan edukasi serta pendampingan bagi pemerintah kampung.

Melalui program ini, potensi risiko atau pelanggaran hukum dalam tata kelola keuangan desa dapat dideteksi dan diantisipasi lebih awal.

Ia mengimbau seluruh aparatur kampung untuk memanfaatkan momentum ini secara maksimal sebagai wadah diskusi dan konsultasi bersama pihak kejaksaan.

“Jangan menunggu masalah muncul baru mencari solusi. Manfaatkan kegiatan ini untuk menggali pemahaman dan berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Berau, sehingga setiap program dapat dijalankan dengan aman dan sesuai aturan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Berau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Berau dalam mengawal pembangunan dari tingkat tapak. Kerja sama ini diharapkan mampu mencetak aparatur kampung yang profesional, taat hukum, serta berintegritas.

"Melalui edukasi berkelanjutan ini, kita berharap tata kelola pemerintahan di tingkat kampung semakin akuntabel dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal," pungkasnya. (Adv)

Aksi ini dipicu oleh tragedi meninggalnya seorang bayi di Samarinda di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa mengecam sikap pemerintah dan mendesak penetapan status Karhutla sebagai bencana nasional.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa dari penelusuran ke sejumlah rumah sakit di Samarinda, mayoritas fasilitas kesehatan kini dipadati pasien anak yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Di kawasan Pelita 8 misalnya, ada dua anak yang terpapar. Satu anak harus menjalani rawat inap akibat ISPA, dan satu lainnya terjangkit dampak asap,” ujar Rina di lokasi aksi

Bantah Klaim Dinkes dan Pertanyakan Kepedulian Pemerintah

TRC PPA Kaltim secara tegas membantah pernyataan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda yang menyebut kematian bayi tersebut bukan disebabkan oleh kabut asap.

Menurut Rina, pihak keluarga mengonfirmasi bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit atau gangguan pernapasan sebelum terpapar asap karhutla.

Ia menyayangkan terburu-burunya pemerintah menyimpulkan penyebab kematian tanpa terlebih dahulu mendatangi rumah duka.

“Pernahkah mereka datang melayat atau mengecek langsung kondisi bayi yang meninggal? Tidak ada sama sekali,” cetus Rina.

Selain itu, massa memprotes klaim Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menyatakan kondisi daerah masih dalam kategori aman.

“Itu yang kami protes keras. Kami biasanya tidak pernah turun berdemo ke instansi pemerintah. Namun karena ini menyangkut keselamatan anak-anak, kami harus mengambil sikap,” tegas Rina. “Apakah mereka peduli? Tidak. Mereka terus berdalih keadaan aman-aman saja, hingga menolak menetapkan status bencana nasional.”

Soroti Titik Api dan Keselamatan Petugas

Dalam tuntutannya, TRC PPA meminta pemerintah segera merespons maraknya titik api yang masih membara di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Apakah harus menunggu korban jiwa berjatuhan secara massal baru pemerintah bertindak? Orang dewasa saja terpaksa menghabiskan dua tabung oksigen dan sakit dua minggu seperti yang saya alami, apalagi tubuh seorang bayi. Sampai kapan pemerintah mau peka?” lanjutnya.

Massa juga mendesak pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) serta kelengkapan sarana pemadaman bagi para petugas yang berjuang di garda terdepan.

“Kirimkan peralatan perlindungan diri yang layak dan memadai untuk petugas pemadam. Jika pemerintah memang enggan menetapkan status bencana nasional, minimal cukupi peralatan mereka di lapangan,” imbau Rina.

Aksi tersebut diwarnai ancaman bertahan di lokasi jika tidak ditemui langsung oleh pimpinan daerah. Massa menegaskan menolak berdialog apabila hanya diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jika Gubernur tidak berkenan turun menemui kami, kami tidak akan membubarkan diri. Walaupun harus menginap atau diusir secara paksa, kami akan tetap bertahan di sini,” tegas Rina.

Tanggapan Pemprov Kaltim

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Syarifah Alawiyah, mengajak perwakilan massa untuk bermusyawarah di dalam ruangan guna menjaga kondusivitas arus lalu lintas.

Ia menyampaikan bahwa jajaran instansi terkait seperti BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan DP3A—siap menyerap aspirasi serta merumuskan penanganan bersama.

Terkait pemicu kematian bayi, Syarifah menyatakan pihaknya masih berkoordinasi aktif dengan Dinkes untuk memvalidasi data lapangan.

“Berdasarkan informasi awal dari Dinkes Kota Samarinda melalui media sosial, kematian bayi tersebut dilaporkan bukan karena dampak langsung asap karhutla. Namun, kami masih terus mengumpulkan data yang valid untuk memastikan penyebab pastinya,” jelas Syarifah.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim sebenarnya telah menjalankan sejumlah langkah antisipatif, mulai dari mengimbau penggunaan masker hingga menyiapkan fasilitas kesehatan berupa ruang pemulihan oksigen bagi masyarakat terdampak.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap ruang komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik,” pungkasnya.(Rein) 

Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemerataan sinyal internet, khususnya di daerah terpencil dan kawasan destinasi wisata. 

Sri Juniarsih memaparkan kondisi geografis Kabupaten Bera, wilayah pedalaman, pesisir, hingga kepulauan. Keterbatasan infrastruktur saat ini membuat warga di beberapa kampung belum bisa menikmati kualitas sinyal yang memadai. 

Padahal, ketersediaan jaringan yang merata sangat krusial untuk mendukung lancarnya pelayanan publik, memajukan perekonomian masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata daerah.

“Berau memiliki wilayah yang luas, ketersediaan jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian yang penting untuk dapat terpenuhi dengan baik di seluruh kampung,” ujar Sri Juniarsih.

Pemerataan jaringan ini juga selaras dengan komitmen Pemkab Berau dalam merealisasikan program 1.000 titik Wi-Fi gratis, yang merupakan salah satu dari 18 program prioritas di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih bersama Wakil Bupati Gamalis.

Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya memperluas jangkauan akses internet masyarakat hingga ke tingkat kampung demi menekan kesenjangan digital.

Upaya dan usulan Pemkab Berau mendapat respon positif dari Wamen Komdigi Nezar Patria, yang siap memberikan dukungan penuh dalam peningkatan infrastruktur maupun kualitas layanan telekomunikasi di Berau.

Adanya komitmen dari pemerintah pusat ini semakin memperkuat optimisme Pemkab Berau untuk menyelesaikan persoalan area blank spot secara menyeluruh.

"Kami menargetkan isu-isu penyediaan jaringan telekomunikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Berau bisa kita selesaikan paling lambat hingga tahun 2029," tutupnya. (Adv) 

​Korban yang merupakan warga asal Lampung Timur tersebut diterkam sekitar pukul 16.30 WITA saat sedang mencari umpan pancing.

​Saksi mata di lokasi, Yusman (50), mengaku sempat mendengar teriakan histeris korban dari jarak 30 meter. Usai memastikan kondisi dari kejauhan, ia langsung berlari meminta bantuan warga dan pihak keamanan perusahaan.

​Laporan insiden tersebut diteruskan ke Polsek Batu Engau sekitar pukul 17.30 WITA. Tak lama berselang, jajaran kepolisian yang dipimpin Kapolsek Batu Engau AKP Yudhi Ismanto tiba di TKP pukul 18.00 WITA untuk menyisir area kejadian.

​Di lokasi, petugas menemukan barang-barang milik korban berupa sepeda motor, parang, sandal jepit, dan alat pancing.

​“Di lokasi kejadian, petugas menemukan sejumlah barang bukti milik korban, di antaranya sebilah parang, satu unit sepeda motor, sepasang sandal jepit, dan alat pancing,” kata AKP Yudhi, Sabtu (17/10/2026).

​Pencarian yang berlangsung hingga Sabtu dini hari akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi awal menghilang dalam kondisi meninggal dunia.

​Petugas Rescue BPBD Kabupaten Paser, Marwansyah, mengonfirmasi bahwa jasad korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh akibat serangan hewan ganas tersebut.

​“Korban ditemukan dengan beberapa bagian tubuh yang sudah hilang,” jelas Marwansyah.

​Insiden ini kembali memperpanjang deretan kasus serangan predator air di wilayah Desa Tebru Paser Damai yang diketahui kerap memakan korban jiwa dalam beberapa tahun terakhir.(Tim/Redaksi) 

Kendati, sebagian besar asap diduga berasal dari pergeseran udara atau kiriman wilayah tetangga yang tengah membara. Ia tetap mengingatkan agar masyarakat dan jajaran terkait tidak mengendurkan kewaspadaan.

“Ini asap yang belum berakhir. Asap tersebut berasal dari pergeseran atau kiriman dari tempat-tempat lain yang daerahnya masih mengalami kebakaran. Saya meminta masyarakat tetap berhati-hati karena keadaan belum baik-baik saja,” ujar Sri Juniarsih, Senin (19/10/2026).

Dia menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan secara sengaja merupakan tindakan pidana serius. Dampak buruknya tidak sekadar merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga merugikan kesehatan publik serta melumpuhkan roda aktivitas ekonomi masyarakat. 

Ia menilai, sanksi tegas mutlak diperlukan demi memberikan efek jera agar bencana serupa tidak berulang. Selain itu, kata dia proses penelusuran penyebab kebakaran dilakukan secara mendalam, juga harus dilakukan, termasuk mengusut indikasi pembiaran atau instruksi pembakaran oleh korporasi.

“Jangan pandang bulu. Tidak ada tebang pilih. Jika ditemukan indikasi keterlibatan perusahaan, proses hukum perlu mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan adanya perintah, pembiaran, atau tindakan yang menyebabkan terjadinya pembakaran,” tegasnya.

Meski demikian, Sri menekankan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan secara objektif dan transparan melalui penyelidikan resmi oleh aparat berwenang. Penegakan hukum yang adil diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan karhutla secara holistik.

Mengakhiri keterangannya, Sri Juniarsih mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menggalang sinergi dan koordinasi antarlembaga. Kewaspadaan dini serta kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi kunci utama dalam menekan potensi perluasan titik api dan menghentikan ancaman kabut asap di Kabupaten Berau. (Adv) 

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irma Listiawati, mengungkapkan bahwa kepiting hidup menduduki posisi kedua penyumbang devisa ekspor sektor perikanan daerah. Posisi utama masih ditempati oleh komoditas udang windu beku yang menyumbang sebesar Rp35,14 miliar.

"Permintaan pasar internasional terhadap produk kepiting hidup asal perairan pesisir Kalimantan Timur tercatat sangat tinggi dan stabil," ujar Irma dikutip dari antara, Senin (19/10/2026) 

Irma menjelaskan, pengiriman kepiting hidup asal Kaltim secara konsisten menyasar tiga negara tujuan utama di Asia, yaitu China, Malaysia, dan Singapura. High demand dari ketiga negara tersebut turut mendongkrak total akumulasi ekspor perikanan daerah.

Berdasarkan data Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) Balikpapan, total nilai ekspor hasil perikanan Kaltim pada September 2026 secara keseluruhan mencapai Rp65,39 miliar dengan volume pengiriman 360,32 ton.

Selain udang windu beku dan kepiting hidup, sejumlah komoditas perikanan lain juga memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor daerah. Komoditas tersebut meliputi udang pink beku senilai Rp10,40 miliar, udang putih beku sebesar Rp2 miliar, bawal segar senilai Rp1,55 miliar, serta kerapu segar sebesar Rp1,04 miliar.

Menanggapi capaian tersebut, Irma menegaskan bahwa jaminan mutu dan kebersihan produk menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar global. 

Oleh karena itu, DKP Kaltim berkomitmen terus memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk perikanan daerah demi memberikan nilai tambah bagi peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. (Rein)

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Kaltim. Sebab, dari 38 provinsi, Kaltim berhasil mengungguli 33 provinsi lainnya dalam pengembangan kepariwisataan.

“Alhamdulillah, Kaltim berhasil masuk 5 besar nasional IPKN Kementerian Pariwisata dari 38 provinsi. Tentu ini merupakan prestasi bersama seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan di Kaltim,” ujar Muhammad Faisal dalam rilis tertulisnya, Minggu (18/10/2026).

Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026, penilaian IPKN mencakup 5 aspek, 17 pilar, dan 99 indikator utama. Kaltim berada di bawah DKI Jakarta (posisi ke-4, skor 4,654), Jawa Timur (posisi ke-3, skor 4,698), DI Yogyakarta (posisi ke-2, skor 4,831), dan Bali yang menempati posisi puncak dengan skor 5,091.

“Tentu kami bangga berada di peringkat ke-5 dengan skor 4,515,” lanjut Faisal.

Keberhasilan Kaltim menembus 5 besar nasional didorong oleh tingginya nilai pada dua dimensi penilaian utama. Pertama, dimensi infrastruktur dan pelayanan yang berada di posisi ke-3 nasional dengan skor 4,760. Kedua, dimensi lingkungan pendukung yang berhasil meraih peringkat ke-1 nasional dengan skor 5,350.

Menurut Faisal, capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan pariwisata yang berkualitas. Kaltim memiliki berbagai keunggulan, mulai dari potensi destinasi, kearifan budaya lokal, flora dan fauna unik, keindahan alam, hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ekonomi kreatif.

“Semua keunggulan tersebut harus dipadukan menjadi kekuatan pariwisata agar berdampak luas bagi perekonomian daerah,” tuturnya.

Capaian ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan kepariwisataan di Kaltim terus bergerak maju.

“Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata melalui kolaborasi, inovasi, dan kreativitas, sehingga pariwisata Kaltim semakin dikenal, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Irla/*) 

Kebijakan operasional 24 jam ini resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, lakukan demi mengurangi antrean panjang yang beberapa minggu lalu sempat terjadi akibat kelangkaan. 

Pada kesempatan itu, Sri Juniarsih memberikan apresiasi tinggi atas langkah responsif Pertamina dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Berau.

“Saya mengapresiasi inovasi ini karena merupakan suatu kemajuan,”ujarnya, Sabut (17/10/2026). 

Selain memperpanjang jam operasional, Pemkab Berau dan Pertamina juga memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi melalui sistem distribusi kuota terprogram. Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan mencegah praktik penimbunan.

Bupati Berau berharap, kombinasi antara layanan 24 jam dan pengawasan ketat ini mampu menjamin ketersediaan BBM yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa perlu mengantre lama.

"Kebijakan ini menjadi solusi efektif untuk mengurai antrean sekaligus mempersingkat waktu tunggu warga,” tutupnya.(Adv) 

Sementara itu, Warga Kaltim-Kaltara harus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik tanpa kepastian waktu penghentian pemadaman secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Chaliq saat menanggapi pertanyaan mengenai realisasi komitmen yang sebelumnya ia sampaikan dalam kegiatan reses bersama Yulianus Henock Sumual pada 24 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Chaliq disebut pernah menyatakan bahwa pemadaman bergilir tidak akan terjadi lagi.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemadaman masih dirasakan masyarakat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menjamin pasokan listrik yang andal, terutama ketika kebutuhan listrik meningkat.

“Jadi, memang pemadaman saat ini terkait dengan kondisi pemeliharaan PLTU di Balikpapan. Kemudian, dengan masih adanya gangguan di salah satu PLTU swasta yang ada di Kalimantan Timur ini,” ujar Chaliq.

Ia mengatakan PLN tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut. Selain penanganan gangguan pembangkit, PLN juga melakukan penambahan kapasitas pembangkit untuk memperkuat pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan.

Menurut Chaliq, kapasitas pembangkit sebesar 158 megawatt (MW) sedang ditambahkan untuk memperkuat sistem kelistrikan. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kapan seluruh persoalan pasokan listrik dapat dituntaskan sehingga pemadaman tidak lagi terjadi.

Beban Tinggi Masih Berpotensi Picu Pemadaman

Chaliq mengklaim frekuensi pemadaman saat ini telah jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui pemadaman masih berpotensi terjadi, khususnya ketika beban listrik meningkat.

“Tidak tiap hari masyarakat itu mengalami pemadaman. Saat ini mungkin sudah jauh berkurang intervalnya, tapi sesekali ketika beban tinggi itu masyarakat mungkin akan merasakan pemadaman,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya frekuensi pemadaman belum berarti persoalan pasokan listrik telah selesai. Selama gangguan pembangkit dan keterbatasan pasokan masih berpotensi memengaruhi sistem, masyarakat tetap menghadapi risiko terputusnya aliran listrik.

Bagi rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor pelayanan publik, pemadaman bukan sekadar persoalan teknis. Gangguan listrik dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu produktivitas, serta menambah beban masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik secara berkelanjutan.

Karena itu, penjelasan mengenai kendala teknis perlu disertai informasi yang terukur mengenai langkah penanganan, perkembangan pembangunan pembangkit, dan target penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

PLN Belum Pastikan Waktu Pemadaman Berakhir

Ketika ditanya sampai kapan masyarakat masih harus menghadapi pemadaman, Chaliq menyatakan proses penanganan dan pembangunan pembangkit masih berlangsung. Ia berharap pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepatnya, tetapi tidak menyebutkan tanggal atau tenggat waktu yang pasti.

“Kami masih ada mungkin masyarakat yang mengalami pemadaman saat ini, mohon bersabar dulu, tapi kami berusaha bertahap menguranginya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PLN menargetkan interval pemadaman semakin panjang secara bertahap. Chaliq mencontohkan, jika masyarakat saat ini mengalami pemadaman sekali dalam seminggu, ke depan frekuensinya diharapkan berkurang menjadi sekali dalam dua minggu, kemudian tiga minggu, hingga akhirnya tidak terjadi pemadaman lagi.

Meski demikian, skema tersebut masih berupa harapan mengenai penurunan frekuensi pemadaman, bukan kepastian jadwal berakhirnya gangguan. Tanpa target waktu yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur, masyarakat belum memiliki pegangan untuk mengetahui kapan keandalan pasokan listrik benar-benar pulih. (IRLA/ERNI)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Arief Murdiyatno, mengonfirmasi bahwa pemicu utama koreksi harga ini adalah melesunya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta inti sawit (kernel) di tingkatan produsen yang menjadi acuan penetapan.

“Kondisi ini secara otomatis mengoreksi nilai tawar TBS yang diterima oleh para pekebun di wilayah Kaltim,” ungkap Arief lewat pernyataan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).

Sepanjang periode penentuan tersebut, rata-rata harga CPO tertimbang dipatok sebesar Rp15.218,80 per kilogram. Di sisi lain, komoditas kernel bertengger di kisaran Rp12.935,46 per kilogram.

Rincian Harga TBS Berdasarkan Usia Tanam

Penetapan tarif TBS di tingkat daerah disesuaikan berdasarkan kelompok usia produktif tanaman. Berikut Rincian Patokan Harga Terbaru:

 * Tanaman Muda (Umur 3–6 Tahun):

   * Usia 3 tahun: Rp3.110,61 / kg

   * Usia 4 tahun: Rp3.209,80 / kg

   * Usia 5 tahun: Rp3.298,74 / kg

   * Usia 6 tahun: Rp3.370,97 / kg

 * Tanaman Dewasa (Umur 7–9 Tahun):

   * Usia 7 tahun: Rp3.419,58 / kg

   * Usia 8 tahun: Rp3.474,78 / kg

   * Usia 9 tahun: Rp3.517,41 / kg

 * Puncak Produktivitas (Umur 10–20 Tahun):

   * Membukukan angka tertinggi, yakni Rp3.542,60 / kg.

 * Tanaman Tua (Umur 21–25 Tahun):

   * Usia 21 tahun: Rp3.490,80 / kg

   * Usia 22 tahun: Rp3.420,19 / kg

   * Usia 23 tahun: Rp3.343,95 / kg

   * Usia 24 tahun: Rp3.305,93 / kg

   * Usia 25 tahun: Rp3.274,70 / kg

Dorong Penguatan Kemitraan Petani-PKS

Arief mengimbau agar tabel acuan tersebut dipatuhi sebagai patokan transaksi resmi antara petani khususnya kelompok tani plasma dengan pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terikat kerja sama di Kaltim.

Sinergi yang erat antara pekebun dan korporasi dinilai menjadi kunci utama untuk meredam gejolak harga serta menutup ruang gerak perantara liar.

“Melalui ikatan kemitraan yang transparan dan kokoh, kepastian harga bagi petani dapat lebih terjamin dari permainan spekulan,” pungkasnya.

Pemerintah daerah berharap, fluktuasi ini dapat segera teratasi sehingga grafik harga TBS kembali terangkat demi menopang tingkat kesejahteraan petani sekaligus menggerakkan roda ekonomi Benua Etam. (Rein) 

​Mengusung tema “Sinergi Dokter Hewan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional”, kongres ini menghimpun ratusan dokter hewan dari berbagai pelosok negeri, jajaran pemerintah, serta para pemangku kepentingan di bidang veteriner. 

Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran profesi dokter hewan dalam menjaga kesehatan hewan, menjamin keamanan pangan, melindungi kesehatan masyarakat, hingga merawat keberlanjutan lingkungan.

​Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut hangat kedatangan para delegasi di KIPP Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menegaskan pentingnya kepakaran PDHI bagi pengembangan kawasan Nusantara, terutama dalam pengelolaan kesehatan hewan dan pelestarian ekosistem.

​Menariknya, Basuki turut membagikan pengalaman pribadinya dalam memelihara ternak sebagai langkah nyata mendukung ketahanan pangan lokal.

​“Selamat datang di Nusantara. Salah satu peran strategis dokter hewan tak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kesehatan hewan. Saya sendiri memelihara ayam, dengan harapan hasil pengembangbiakannya nanti bisa dibagikan ke desa-desa di Sepaku untuk membantu penanganan stunting,” ungkap Basuki.

​Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin. 

Ia mengapresiasi kolaborasi antara Pengurus Besar PDHI dan Otorita IKN dalam memfasilitasi momentum penting perjalanan organisasi veteriner tersebut.

​“Kongres ke-20 ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum refleksi atas perjalanan panjang profesi dokter hewan di Indonesia,” ujar Nuryani.

​Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar PDHI, Dokter Munawaroh, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penyambutan hangat di ibu kota baru. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk melihat langsung progres pembangunan Nusantara.

​“Atas nama PDHI, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Otorita IKN. Sebagaimana pesan Pak Basuki, mari kita bagikan dan beritakan hal yang benar serta objektif mengenai perkembangan IKN,” tutur Munawaroh.

​Tak hanya agenda organisasi, rangkaian kegiatan di KIPP Nusantara juga diisi dengan Sosialisasi Zoonosis dan Animal Rescue. Sesi ini menyoroti pentingnya pendekatan One Health—konsep yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terpadu.

​Salah satu topik krusial yang dibahas adalah mitigasi risiko zoonosis akibat kebakaran hutan. Kebakaran vegetasi kerap memicu migrasi satwa liar keluar dari habitat aslinya, sehingga meningkatkan intensitas interaksi dengan manusia maupun hewan ternak. Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko penularan penyakit lintas spesies (spillover).

​Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pakar menekankan pentingnya penguatan sistem surveilans, penilaian risiko bersama, komunikasi risiko lintas sektor, hingga kesiapsiagaan animal rescue (penyelamatan satwa) saat situasi darurat bencana.

​Melalui sinergi Kongres XX PDHI dan edukasi mitigasi risikonya, pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga konsisten menjaga keseimbangan ekosistem alam serta keselamatan masyarakat sekitar. (Rein/Red)

Keramaian ini menjadi sinyal positif bahwa ajang tahunan tersebut berpeluang besar mencapai target yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Pameran ini dirancang sebagai wadah transparansi informasi pembangunan daerah, sekaligus ajang promosi strategis untuk sektor pariwisata, peluang investasi, ekonomi kreatif, dan potensi unggulan Berau.

Mengangkat tema “Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera”, perhelatan ini merangkul berbagai elemen masyarakat. Komposisi peserta mencakup 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, BUMD, serta perwakilan dari 13 kecamatan.

Tak ketinggalan, 60 stan kategori umum turut meramaikan, mulai dari pelaku UMKM, paguyuban, organisasi wanita dan pemuda, hingga dunia usaha dan komunitas lokal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengajak seluruh warga untuk hadir memadati arena expo dan memanfaatkan momentum ini untuk melihat langsung capaian pembangunan serta ragam potensi daerah.

"Saya mengajak masyarakat untuk meramaikan Berau Expo dan mendukung produk serta kreativitas lokal," tutur Sri Juniarsih.

Ia menambahkan, stan-stan OPD menjadi sarana efektif bagi jajarannya untuk memaparkan program kerja, progres pembangunan, serta hasil kinerja kepada publik.

Di sisi lain, para pelaku usaha dan komunitas mendapatkan panggung ideal untuk memamerkan produk unggulan, layanan, dan inovasi terbaik mereka.

Menurut Bupati, Berau Expo bukan sekadar pameran, melainkan ruang interaktif yang membuka peluang jaringan bisnis baru, kemitraan, serta daya tarik investasi.

"Alhamdulillah pada pembukaan ini sangat banyak pengunjung yang datang," ungkapnya bersyukur atas respon positif warga.

Dampak ekonomi langsung juga dirasakan para pelaku usaha mikro. Sekitar 170 pedagang turut memutar roda perekonomian di area pameran, terbagi dalam 70 tenda skala besar serta 100 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).

Guna meningkatkan kualitas daya tarik stan, panitia menggelar perlombaan stan terbaik dalam tiga kategori. Penilaian berfokus pada kualitas pelayanan, tingkat kreativitas dan inovasi, hingga aspek kebersihan dan kerapian.

Menariknya, sejumlah OPD juga menggelar aneka kompetisi interaktif berhadiah menarik bagi pengunjung. Strategi ini terbukti ampuh meningkatkan partisipasi warga sekaligus mempermudah penyampaian edukasi terkait layanan publik dan program instansi.

Sektor hiburan pun tak luput dari perhatian. Berau Expo 2026 menyajikan pertunjukan seni dan budaya lokal di dua panggung utama, yakni di Lapangan Pemuda dan GOR Graha Pemuda.

Kehadiran pentas seni ini memberikan pengalaman rekreasi edukatif bagi masyarakat yang ingin menikmati hiburan sekaligus melestarikan warisan budaya Nusantara.

Pemkab Berau berharap Berau Expo 2026 dapat terus menjadi katalisator bagi sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, menjaga kelestarian budaya, serta menguatkan keterbukaan informasi publik.(Adv) 

Kunjunganya tersebut dalam rangka mengawasi akuntabilitas keuangan negara melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, termasuk hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

Aji Mirni menyoroti serapan anggaran daerah, pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar tidak mengalami pemotongan.

Ia mengatakan, data hasil pemeriksaan BPK diperlukan untuk melihat kondisi pengelolaan keuangan daerah secara lebih menyeluruh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Menurutnya, informasi mengenai serapan dan pelaksanaan anggaran dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah ketika menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan TKD.

“Harapannya, data-data ini bisa menjadi bekal pemerintah daerah untuk melobi pemerintah pusat agar TKD-nya tidak dipotong,” ujar Aji Mirni dalam keterangannya seusai kunjungan.

Selain menyoroti pelaksanaan anggaran, Aji Mirni menekankan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK.

Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan perlu dilaksanakan secara serius agar dapat mendukung perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi, tetapi juga memastikan rekomendasi yang diberikan benar-benar ditindaklanjuti hingga selesai.

“Kalau pemerintah daerah ingin kinerja keuangannya semakin baik, harus berupaya melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, menyampaikan bahwa kunjungan Aji Mirni menjadi bagian dari sinergi antarlembaga negara untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada 11 pemerintah daerah di Kalimantan Timur mencapai 89 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional yang disebutnya sebesar 75 persen.

Meski demikian, Suharyanto menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan. BPK berharap seluruh rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapannya, kita bisa menyelesaikan tindak lanjut itu seluruhnya karena rekomendasinya sudah jelas,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan, temuan hasil pemeriksaan BPK mencakup berbagai aspek, mulai dari persoalan substantif dan administrasi hingga kerugian daerah. Karena itu, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai substansi temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Ia juga menyoroti adanya rekomendasi lintas kewenangan atau cross-cutting, yakni rekomendasi yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara mandiri karena melibatkan kewenangan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.

Salah satu persoalan yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan kepatuhan di wilayah pertambangan.

Suharyanto menyebut BPK telah melakukan pemeriksaan pada area pertambangan pada 2025 dan 2026 yang melibatkan instansi pusat maupun daerah.

Menurutnya, sebagian persoalan muncul karena adanya perubahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat penyelesaian rekomendasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait.

BPK, lanjut Suharyanto, mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan pertambangan agar rekomendasi tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPD RI, BPK, dan pemerintah daerah.

Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendorong kinerja pemerintahan daerah di Kalimantan Timur. (IRLA/ERNI)

Gelaran tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kabupaten Berau sekaligus Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb.

Berau Expo 2026 dijadwalkan berlangsung meriah selama 10 hari penuh, terhitung mulai 16 hingga 25 Oktober 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari semaraknya area pameran yang menghadirkan sedikitnya 177 tenant, terdiri dari 77 tenda instansi dan UMKM serta 100 lapak pedagang kaki lima.

Dalam sambutannya, Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara tersebut. 

Ia menegaskan bahwa kembalinya pesta rakyat ini membawa kebahagiaan tersendiri, baik bagi pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat Berau.

“Alhamdulillah pada hari ini Pemerintah Kabupaten Berau dapat melaksanakan Berau Expo yang insyaallah akan berlangsung selama 10 hari ke depan,” kata Sri Juniarsih saat membuka acara secara resmi.

Sri Juniarsih juga menceritakan alasan di balik keputusan tidak digelarnya agenda tahunan ini pada tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk mematuhi instruksi pemerintah pusat.

“Pelaksanaan Berau Expo sebelumnya sempat tertunda berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri terkait pembatasan kegiatan seremonial dan pengumpulan massa dalam jumlah besar demi menjaga kondusivitas,” jelasnya.

Dengan mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera”, perhelatan Berau Expo 2026 diharapkan dapat menjadi wadah strategis bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk lokal sekaligus memberikan sarana hiburan yang berkualitas bagi warga.

Ajang ini memadukan berbagai elemen daerah secara masif. Keterlibatan peserta tidak hanya terbatas pada pedagang dan pelaku UMKM, melainkan juga menyertakan Organisasi Perangkat Daerah, pihak kecamatan, instansi vertikal, BUMD, BUMN, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, paguyuban, perusahaan swasta, perbankan, hingga sektor perhotelan.

Bupati Berau lantas menyerukan ajakan kepada seluruh warga untuk meramaikan lokasi acara serta mendukung secara nyata perekonomian warga lokal. Ia berharap transaksi yang terjadi sepanjang pameran dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan pedagang.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Berau untuk meramaikan kegiatan ini dengan berkunjung dan berbelanja produk-produk lokal. Semoga aktivitas ekonomi selama Expo dapat memberikan manfaat bagi para pedagang dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Sri Juniarsih.

Di samping dorongan terhadap sektor ekonomi, masalah kebersihan lingkungan juga menjadi sorotan utama dalam sambutan pembukaan tersebut. 

Bupati mengingatkan para pemilik tenant dan pengunjung agar senantiasa bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing demi mendukung cita-cita besar daerah di bidang pariwisata.

“Kebiasaan menjaga kebersihan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya Berau mengembangkan sektor pariwisata,” tegas Sri Juniarsih.

Melalui gelaran Berau Expo 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap tercipta ruang kebersamaan yang makin erat di tengah masyarakat, sekaligus membuka peluang bisnis baru yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha lokal.(Adv) 

Korban ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat (16/10/2026) pagi sekitar pukul 06.30 WITA.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau, Alimi Zain, mengonfirmasi penemuan tersebut saat memberikan laporan resmi operasi pencarian.

"Korban ditemukan warga pada hari Jumat, 16 Oktober 2026 jam 06.30 WITA. Jam 06.40 WITA tim gabungan langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi," ujar Alimi Zain.

Insiden naas ini bermula pada Rabu sore sekitar pukul 18.00 WITA. Berdasarkan keterangan istri korban, perahu tradisional yang ditumpangi korban mengalami kerusakan mesin hingga hanyut terbawa arus ke hilir sungai.

Alimi menjelaskan bahwa faktor cuaca dan kondisi kesehatan korban diduga menjadi penyebab utama kecelakaan perairan tersebut.

"Kronologi dari keterangan, perahu korban mengalami rusak mesin dan berhanyut ke hilir pada jam 18.00 WITA. Korban juga ada riwayat sakit asma, dan kemungkinan perahu terbalik terhempas ombak atau terbalik di tengah sungai," jelasnya. 

Laporan resmi mengenai hilangnya korban sendiri baru diterima oleh petugas posko pada Rabu malam sekitar pukul 19.00 WITA.

Pencarian yang memasuki hari kedua tersebut membuahkan hasil setelah tim menerapkan beberapa strategi di lapangan.

Tim gabungan melakukan penyisiran visual di permukaan air serta penyelaman bawah air secara manual di sekitar tempat kejadian perkara.

Operasi evakuasi ini menggerakkan puluhan personel dari berbagai unsur, mulai dari empat personel Unit Siaga SAR Berau (Basarnas), enam personel Damkar Kabupaten Berau. 

Selain itu ada juga empat personel tim penyelamat Emergency Response Group (ERG) Berau Coal, dan empat personel PT PAMA Berau, serta dibantu penuh oleh keluarga korban dan masyarakat Kampung Nyapa.

Untuk menunjang proses pencarian dan evakuasi, tim gabungan mengerahkan satu unit kendaraan penyelamat beserta tiga perahu karet Rubber Boat dari Basarnas, Damkar, dan ERG Berau Coal, yang didukung pula oleh perahu tradisional milik warga lokal. 

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan resmi ditutup, dan jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga.(Rein) 

Meskipun secara nominal mengalami kenaikan, struktur utang luar negeri nasional diklaim tetap berada dalam kondisi sehat. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bertahan di level 30,9 persen, serta dominasi pinjaman yang mayoritas bersifat jangka panjang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian.

 "Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 tetap terjaga," kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, (15/10/2026) dikutip dari Antara. 

Perkembangan utang pada Agustus 2026 menunjukkan dinamika yang berlawanan antara sektor publik dan sektor swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 220,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia.Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. 

Pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan pelayanan publik, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen.

Diikuti administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 20,7 persen, jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

Sementara itu, peningkatan utang luar negeri bank sentral didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini sejalan dengan strategi operasi moneter pro-pasar guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Berbeda dengan sektor publik, utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 0,8 persen secara tahunan, sehingga posisinya menjadi 195,6 miliar dolar AS. Penurunan ini dipicu oleh penurunan utang dari kelompok perusahaan non-lembaga keuangan sebesar 0,8 persen dan lembaga keuangan sebesar 0,6 persen. 

Sebagian besar utang swasta tersebut berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia bersama Pemerintah menyatakan bakal terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan utang luar negeri. Langkah ini dilakukan agar peran ULN tetap optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Tim/Redaksi) 

Ia mengundang perwakilan PT Pertamina wilayah Kalimantan, PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Yulianus menyoroti masih adanya persoalan distribusi BBM, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta belum meratanya akses listrik di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

Menurut Yulianus, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung rencana kerja dan program dari Pertamina serta PLN sebagai penyedia energi bagi masyarakat.

Ia menyebut kebutuhan BBM dan listrik di Kalimantan Timur saat ini cukup tinggi, sementara pemenuhannya masih menghadapi sejumlah kendala.

“Yang kita ketahui pada saat ini, kebutuhan BBM dan listrik di Kalimantan Timur cukup luar biasa, sementara kekurangan masih ada, termasuk antrean di SPBU-SPBU yang masih cukup banyak,” ujar Yulianus dalam wawancara seusai kegiatan reses.

Selain persoalan pasokan BBM, Yulianus juga menyoroti masih adanya 36 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak PLN merencanakan agar seluruh desa tersebut dapat memperoleh akses listrik pada 2027.

Ia juga menyinggung masih adanya sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir atau kondisi listrik yang tidak stabil. Menurutnya, persoalan tersebut perlu terus dibenahi agar pelayanan energi kepada masyarakat semakin optimal.

Yulianus berharap rencana yang disampaikan oleh pihak Pertamina dan PLN dapat ditindaklanjuti melalui program kerja yang terukur sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

“Kalimantan Timur sebagai lumbung energi harus bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan energi itu bisa dipenuhi oleh masyarakat,” katanya.

Libatkan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Dalam kegiatan reses tersebut, Yulianus turut mengundang mahasiswa dan tokoh masyarakat agar dapat mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak Pertamina dan PLN mengenai program serta rencana pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan Timur.

Pelibatan berbagai unsur masyarakat itu diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara penyedia layanan energi dan masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai tantangan serta langkah yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan.

Yulianus mengatakan, langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah mempertimbangkan kunjungan kerja secara langsung ke PLN maupun Pertamina untuk melihat pelaksanaan program yang sedang berjalan serta rencana pengembangannya.

“Bila perlu nanti saya akan melihat dari dekat melalui kunjungan kerja ke PLN maupun Pertamina, melihat langsung bagaimana program-program yang sudah berjalan dan ke depan supaya bisa lebih maksimal lagi untuk pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap koordinasi antara penyedia energi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat agar berbagai persoalan terkait pasokan BBM dan akses listrik memperoleh penanganan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan reses ini, pembahasan mengenai kebutuhan energi di Kalimantan Timur diharapkan tidak berhenti pada penyampaian rencana, tetapi berlanjut pada pengawasan dan tindak lanjut program demi pemerataan akses energi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (IRLA/ERNI)

Kerjasama ini mempertegas komitmen pemerintah bahwa pembangunan ibu kota baru tidak semata-mata mengandalkan APBN, melainkan turut menggerakkan partisipasi aktif dari sektor swasta hingga pelaku usaha daerah.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa masuknya para investor menjadi bukti nyata percepatan pembangunan ekosistem Nusantara yang inklusif sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. 

“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Basuki saat memberikan keterangan resmi.

Pada sektor perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), OIKN mengamankan dua proyek KPBU berskala besar. Pertama, pembangunan 8 tower rumah susun di Wilayah Perencanaan 1A senilai Rp2,629 triliun yang diprakarsai oleh PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management untuk menyediakan 288 unit hunian.

Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyampaikan komitmennya dalam proyek ini. “Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” tegas Firmansyah. 

Proyek kedua adalah 109 rumah tapak ASN di WP 1B oleh PT Intiland Development Tbk bernilai Rp2,819 triliun yang ditargetkan rampung pada Triwulan IV 2028.

Selain hunian, lima pelaku usaha mengucurkan investasi swasta murni senilai total Rp1,11 triliun untuk melengkapi fasilitas penunjang kawasan. PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park menanamkan modal Rp1 triliun untuk menggarap kawasan terpadu Grand Vista Nusantara. 

Di sektor pangan, PT Berdikari (Persero) menginvestasikan Rp177 miliar untuk proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi. Sementara itu, PT FYP Karya Perdana mengembangkan sarana olahraga Teras Padu senilai Rp20 miliar, dan PT Laziz Nusantara Grup mengucurkan Rp10 miliar untuk kuliner serta gedung serbaguna.

Dukungan terhadap UMKM terlihat dari langkah PT Java Teak Indo yang menginvestasikan Rp1,5 miliar untuk showroom mebel khas Jepara. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengapresiasi kesempatan ini. 

“Kami dari Jepara walaupun kecil, tetapi diterima di IKN, ini suatu kebanggaan buat kami. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN,” ungkap Witiarso.(Rein) 

Di hadapan jajaran legislator, ia menyerukan pentingnya kesadaran akan misteri usia manusia sebagai pelecut integritas pengabdian.

Dalam pidatonya, pimpinan tertinggi Negeri Batiwakkal tersebut mengingatkan bahwa batas napas setiap insan sepenuhnya merupakan takdir yang rahasia.

"Entah hari ini, entah besok, entah nanti malam, entah beberapa detik lagi, Allah bisa saja memanggil kita,” tutur Sri Juniarsih menegaskan keinsafan hidup pada sidang dewan, Kamis (14/10/2026).

Sri Juniarsih menilai, pemahaman akan usia yang serba terbatas ini semestinya menjadi pengingat diri bagi para pejabat publik untuk senantiasa memperbanyak permohonan ampun (istighfar), memperbaiki hubungan spiritual, serta saling memaafkan antar sesama manusia dalam keseharian.

Selain menyampaikan amanat reflektif, Bupati wanita pertama di Kabupaten Berau itu turut memberi arahan tegas kepada Muhammad Amin. Amin resmi mengemban amanah sebagai Anggota DPRD Berau menggantikan mendiang Suriansyah.

Ia menuntut pengganti almarhum tersebut untuk bergerak cepat, responsif, dan tidak pasif dalam menjalankan peran barunya di gedung parlemen.

Menurut Sri Juniarsih, kursi dewan memikul tanggung jawab besar yang mengharuskan setiap anggotanya aktif menjalin komunikasi kerakyatan, memelihara sinergi lintas partai politik, serta mengawal penyelarasan agenda program pembangunan daerah.(Adv) 

Selain itu, kata dia, bantuan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal perlu disalurkan secepat mungkin. Rita mengaku prihatin atas kejadian berulang yang tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga terdampak.

“Saya sedih dan berduka sedalam-dalamnya. Selama beberapa bulan ini, saya melihat kebakaran terjadi di Mangkuraja, Kemang Baru, Patin, Danau Aji, kemudian di sini,” ujar Rita di Tenggarong, Rabu (14/10/2026) 

Menurutnya, kebakaran yang berulang di kawasan permukiman padat perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menduga kondisi musim kemarau turut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi, meskipun penyebab setiap kejadian tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.

Rita menilai, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran. Masyarakat juga perlu memiliki kesiapsiagaan mandiri, terutama di kawasan padat penduduk yang berisiko mengalami kebakaran dan menghadapi keterbatasan akses sumber air.

Ia mengusulkan gerakan sederhana di tingkat rumah tangga dan rukun tetangga (RT), seperti menyediakan ember berukuran besar serta karung yang dapat digunakan untuk membantu penanganan awal kebakaran sesuai kondisi dan tingkat keamanannya.

“Harapan saya, setiap rumah saat musim kemarau ini memiliki satu ember besar dan karung. Setiap RT juga harus bergerak, terutama di kawasan permukiman padat,” katanya.

Selain kesiapsiagaan warga, Rita mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap peralatan rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran.

Ia meminta masyarakat memastikan kompor dalam kondisi aman, memeriksa kebocoran gas menggunakan air sabun, serta memperhatikan kondisi selang dan sambungan gas.

Instalasi listrik juga menjadi perhatian. Menurutnya, masyarakat perlu menghindari penggunaan stopkontak secara berlebihan, mematikan perangkat yang tidak digunakan, serta memastikan instalasi listrik diperiksa secara berkala oleh tenaga yang kompeten.

Rita juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton ketika kebakaran terjadi. Warga diharapkan memberikan bantuan sesuai kemampuan dan situasi yang aman, tanpa mengabaikan keselamatan diri maupun menghambat akses petugas pemadam kebakaran.

“Harapan saya, sebelum pemadam kebakaran datang, masyarakat sudah bisa bergerak secara mandiri. Bukan hanya menonton, merekam video, atau membuat konten, tetapi ikut membantu sesuai kemampuan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui penanganan kebakaran di sejumlah kawasan dapat terkendala oleh jauhnya sumber air. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk ketersediaan armada dan dukungan air untuk menjangkau kawasan permukiman padat.

Dorong Anggaran Bantuan Rumah bagi Korban

Di samping pencegahan, Rita menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

Dirinya meminta pemerintah daerah bersama DPRD Kukar memberikan perhatian terhadap penganggaran bantuan bagi korban, dengan proses pencairan yang tidak berbelit-belit.

Ia mengenang kebijakan pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Kukar, ketika bantuan untuk warga terdampak kebakaran diberikan dengan nilai minimal Rp50 juta per rumah, sebagaimana yang ia sampaikan dalam wawancara tersebut.

“Saya berharap ke depan dianggarkan. Pencairannya juga jangan sulit, karena kita sedang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kalau papan tidak ada, bagaimana masyarakat bisa hidup?” ungkapnya.

Menurut Rita, kehilangan rumah akibat kebakaran merupakan pukulan berat bagi keluarga karena bukan hanya kehilangan bangunan, tetapi juga harta benda dan hasil kerja keras yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan bantuan yang responsif terhadap kebutuhan korban, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Sampaikan Duka kepada Keluarga Korban

Dalam kesempatan tersebut, Rita turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa kebakaran tersebut. 

Rita mengungkapkan bahwa korban meninggal dunia memiliki hubungan personal dengannya karena merupakan nenek dari salah seorang gurunya ketika masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Saya berduka sedalam-dalamnya. Kebetulan yang meninggal ini nenek dari guru saya waktu SD. Saya mengenal beliau dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Dia menegaskan bahwa rangkaian kebakaran yang terjadi di Kukar harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, DPRD, petugas terkait, dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta kesiapsiagaan bersama.

Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan setelah musibah terjadi. Evaluasi sistem pencegahan, edukasi masyarakat, kesiapan sarana pemadam, dan mekanisme pemulihan bagi korban perlu berjalan beriringan agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang. (IRLA/ERNI)

Ketua DPW Gerakan Rakyat Kaltim, Andi Nasir, mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang telah disiapkan organisasinya. Dalam pelaksanaannya, DPW Gerakan Rakyat Kaltim berkolaborasi dengan DPD Gerakan Rakyat Kutai Kartanegara untuk membantu warga yang terdampak musibah kebakaran.

“Ini merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan yang kami siapkan, yaitu bantuan sosial untuk bencana atau musibah kebakaran di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Andi Nasir saat ditemui di lokasi penyaluran bantuan.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap warga yang sedang menghadapi situasi sulit pascakebakaran. Meski diberikan sesuai kemampuan organisasi, pihaknya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak.

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi air minum dalam kemasan, pakaian baru untuk kebutuhan sehari-hari, serta pakaian bekas layak pakai. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus Gerakan Rakyat dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Ketua DPD Gerakan Rakyat Samarinda serta Ketua DPD Gerakan Rakyat Kutai Kartanegara, Ambo Ase.

Sementara itu, Ketua RT 61, Muhammad Akhiar, menjelaskan bahwa kebakaran tersebut diduga bermula akibat korsleting listrik. Berdasarkan keterangannya, api mulai muncul sekitar pukul 23.45 Wita atau menjelang tengah malam.

Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 11 kepala keluarga (KK), termasuk pemilik rumah, tercatat terdampak. Muhammad Akhiar menyebutkan, jumlah warga yang terdampak mencapai 43 orang. Dalam musibah itu, dua anak berusia empat dan tujuh tahun dilaporkan meninggal dunia.

“Pada awal mulanya, sekitar pukul 11.45 malam atau menjelang pukul 12, api sudah mulai muncul. Dugaan awalnya karena korsleting listrik,” ungkap Muhammad Akhiar.

Pasca-kebakaran, warga bersama pengurus lingkungan berencana meningkatkan langkah pengamanan melalui kegiatan ronda. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari antisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan setelah musibah terjadi.

Muhammad Akhiar juga menyampaikan bahwa warga terdampak masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurutnya, bantuan berupa sembako menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diprioritaskan, sementara bantuan pakaian bekas tidak terlalu dibutuhkan.

Kegiatan bakti sosial DPW Gerakan Rakyat Kaltim bersama jajaran DPD tersebut menjadi bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Dukungan berupa bantuan kebutuhan pokok diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pascakebakaran. (IRLA/ERNI)

Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau. Langkah ini diambil demi mempercepat penanganan dampak karhutla dan kabut asap.

"Saya ke Jakarta bersama Kepala BPBD dan Disdamkarmat. Kami bertemu Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Bapak Edy Suharmanto," tulisnya, Rabu (14/10/2026) 

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Berau menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengatasi karhutla saat ini, tetapi juga sebagai langkah antisipasi jangka panjang jika bencana serupa kembali terjadi di masa mendatang.

Di hadapan Direktur Penanggulangan Bencana Kemendagri, Sri Juniarsih memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak di Kabupaten Berau.

“Peralatan pemadam kebakaran, fasilitas pendukung, hingga penguatan kapasitas petugas di lapangan,” jelasnya.

Ia menegaskan, di balik kobaran api yang berhasil dipadamkan, ada nyawa para petugas yang dipertaruhkan. Oleh karena itu, dukungan serta fasilitas yang memadai mutlak diberikan kepada garda terdepan yang berjuang di lapangan.

Bupati Berau berharap pertemuan tersebut membuahkan hasil positif dan membawa angin segar bagi Berau. Dengan terpenuhinya sarana penunjang yang diberikan, upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih optimal.(Adv) 

Menurutnya, baik metode pemungutan suara secara manual maupun elektronik harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menyampaikan bahwa wacana e-voting menjadi salah satu isu menarik dalam diskusi kepemiluan belakangan ini.

Namun, ia menekankan bahwa KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bertugas melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk melalui undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“KPU dalam hal ini, apa pun bentuk pemilunya ke depan, mau manual, mau e-voting, yang terpenting adalah aturan mainnya,” ujar Abdul Qayyim Rasyid.

Ia menjelaskan, jajaran KPU di daerah tunduk dan patuh terhadap aturan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, penerapan metode pemungutan suara, termasuk apabila e-voting nantinya diatur secara resmi, harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kesiapan penyelenggara di daerah akan mengikuti regulasi resmi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu.

Perkuat Persiapan Pemilu 2029

Di luar wacana e-voting, KPU Kaltim juga terus menjalankan sejumlah kegiatan rutin meskipun saat ini berada dalam masa non-tahapan pemilu maupun pemilihan.

Abdul Qayyim menyebutkan, salah satu agenda utama adalah pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan serta pemutakhiran data partai politik.

Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda kepemiluan mendatang, termasuk Pemilu 2029 dan agenda pemilihan pada 2031 sebagaimana disampaikan dalam wawancara.

“Yang pertama melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik. Ini juga keperluan untuk pemilu yang akan datang, di 2029 maupun 2031 nanti,” jelasnya.

Selain itu, KPU Kaltim berupaya meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga, dan organisasi pemerhati pemilu di Kalimantan Timur.

Upaya tersebut bertujuan membangun pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang.

Abdul Qayyim berharap, melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, masyarakat dapat memiliki kualitas pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan pemilih kita untuk pemilu yang akan datang, dengan harapan pemilu di 2029 nanti bahwa pemilih kita akan semakin punya kualitas yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya,” tuturnya.

KPU Kaltim pun terus menjalankan program persiapan kepemiluan selama masa non-tahapan. Pemutakhiran data, pendidikan politik, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan penyelenggaraan pemilu di daerah. (IRLA/ERNI)

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak transparansi data distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sekaligus mempertanyakan penyebab kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Tepian. 

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Samarinda, Muhammad Sefa, mengatakan aksi jilid II digelar karena tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya, belum mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang dijanjikan pihak Fuel Terminal. 

Sefa membeberkan, pada aksi jilid pertama, pihaknya memperoleh janji dari perwakilan Fuel Terminal melalui Sales Branch Manager Regional Kalimantan untuk menyelesaikan data yang diminta dalam waktu 3 × 24 jam. Namun, hingga aksi kedua dilaksanakan, data tersebut belum diberikan kepada HMI. 

“Aksi sebelumnya, kami mendapatkan janji bahwa data yang kami minta akan dirampungkan dalam waktu 3 × 24 jam. Namun, kenyataannya data tersebut tidak diberikan kepada kami” ujar Sefa dalam keterangannya saat aksi berlangsung.

Ia menjelaskan, data yang diminta HMI berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai langkah awal untuk menelusuri persoalan kelangkaan BBM, sekaligus menjadi bahan perbandingan dengan distribusi BBM di daerah lain di Kalimantan Timur.

Sefa menilai keterbukaan informasi mengenai distribusi BBM penting untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kelangkaan, baik yang berkaitan dengan kuota, infrastruktur, maupun kemungkinan faktor lainnya.

“Kami ingin mengetahui apakah persoalan kelangkaan ini disebabkan oleh kuota, infrastruktur, atau ada hal lain. Data distribusi BBM di SPBU Samarinda menjadi titik awal untuk melakukan komparasi dengan kota-kota lain di Kalimantan Timur,” katanya.

Dalam aksi jilid II tersebut, Massa aksi juga menambahkan satu poin tuntutan baru, yakni meminta pencopotan komisaris Pertamina yang bertugas di Samarinda. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk desakan terhadap pihak terkait agar persoalan kelangkaan BBM memperoleh perhatian dan penyelesaian yang lebih serius.

Lebih lanjut, Sefa menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh informasi dalam aksi tersebut bahwa data yang diminta tidak dapat dibuka kepada publik. Kondisi itu, menurutnya, semakin memperkuat dorongan HMI Samarinda untuk mengambil langkah lanjutan guna mengungkap penyebab persoalan kelangkaan BBM.

Ia menegaskan, HMI Samarinda akan membawa persoalan tersebut ke tahapan yang lebih serius. Namun, terkait kemungkinan aksi demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, pihaknya masih akan melakukan konsolidasi.

“Untuk aksi lanjutan, akan kami konsolidasikan kembali dengan kawan-kawan di Cabang Samarinda. Kami melihat persoalan keterbukaan data ini perlu ditindaklanjuti secara lebih serius,” pungkasnya.(IRLA/ERNI)

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI yang digelar di Ballroom Hotel Qubika IKN pada Selasa (13/10/2026).

FGD tersebut dihadiri sekira 100 peserta dari berbagai kalangan, di antaranya petugas sensus dan mitra BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pengusaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyelenggara pendidikan swasta, Pelaku Usaha Digital,  Konten Kreator, Insan Pers, serta Masyarakat umum.

Hetifah menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi mempunyai peran strategis karena hasilnya menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memahami dinamika dunia usaha, menetapkan prioritas pembangunan, dan menyusun kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, seluruh pelaku usaha harus memperoleh perhatian dalam proses pendataan, khususnya UMKM  yang selama ini berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, data yang dibutuhkan tidak cukup hanya lengkap secara kuantitatif, tetapi juga harus mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya.

“Jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak terdata, terutama UMKM dan usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Hetifah.

Menurutnya, perkembangan pola usaha masyarakat membuat proses pendataan ekonomi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Aktivitas usaha saat ini tidak lagi terbatas pada toko, pasar, maupun lokasi usaha konvensional, melainkan telah berkembang melalui platform digital, media sosial, dan berbagai model bisnis berbasis internet.

Sensus Ekonomi 2026 kata dia, perlu menyesuaikan metode pendataannya dengan perkembangan tersebut. BPS diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang mampu menjangkau pelaku usaha dengan karakteristik berbeda-beda, termasuk usaha rumahan, pekerja mandiri, serta pelaku ekonomi digital.

Hetifah turut menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan BPS dalam menjaga mutu statistik nasional. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai statistik dinilai perlu menjadi bagian dari upaya penguatan BPS ke depan.

“Data yang berkualitas akan mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan secara lebih akurat. Namun, apabila terdapat kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tercatat, kebutuhan mereka juga berpotensi tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut memiliki relevansi khusus bagi Kaltim, terutama seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi mengubah struktur perekonomian, memunculkan usaha-usaha baru, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memengaruhi kebutuhan pelayanan publik.

Bagi Hetifah, dinamika ekonomi di kawasan sekitar IKN harus diimbangi dengan ketersediaan data yang memadai. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami dampak pembangunan secara lebih komprehensif, termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan usaha lokal dan terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Hetifah dalam mempertemukan BPS, pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai penguatan pendataan ekonomi.

Conrita menilai forum tersebut penting karena pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk memahami kondisi pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

“Forum seperti ini penting karena pembangunan IKN bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga perubahan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Data yang akurat membantu kita memahami kondisi pelaku usaha serta kebutuhan masyarakat agar program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran,” ujar Conrita.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara Otorita IKN, BPS, DPR, dan berbagai elemen masyarakat untuk memetakan perkembangan perekonomian di kawasan IKN beserta wilayah sekitarnya secara lebih komprehensif.

Sementara itu, Kepala BPS Katim Mas’ud Rifai,  turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Hetifah terhadap penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 dan upaya memperkuat kelembagaan BPS.

Menurutnya dukungan Hetifah terhadap penguatan statistik nasional menjadi hal penting. Ia menilai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus. 

“Berbagai masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta memperbaiki kualitas pendataan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran berbagai kelompok masyarakat dalam FGD memberikan kesempatan bagi BPS untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan pendataan sekaligus mempererat komunikasi dengan masyarakat.

Mas’ud berharap kerja sama yang terbangun melalui forum tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyampaikan informasi secara benar ketika menjalani proses pendataan. Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar yang semakin kuat dalam perencanaan pembangunan.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Suko Hariono, terhadap pelaksanaan FGD yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peningkatan kualitas pendataan ekonomi.

Suko menilai perhatian Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat sangat relevan bagi daerah seperti Penajam Paser Utara yang berada di sekitar kawasan IKN. Informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha dan kondisi perekonomian masyarakat dibutuhkan untuk memahami berbagai perubahan yang tengah berlangsung.

“Kami mengapresiasi perhatian Ibu Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat. Informasi tentang perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk memahami perubahan yang sedang terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan pelaku UMKM, pengusaha, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan sensus. Melalui pendataan yang lebih berkualitas, diharapkan dapat tergambarkan secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan FGD ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang bertukar pandangan, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat kelembagaan BPS RI.

Bagi Hetifah, keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan data tersebut dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap penguatan kelembagaan BPS yang didukung kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan kemampuan data ekonomi nasional dalam menggambarkan kondisi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk kelompok usaha yang selama ini berisiko belum terjangkau secara optimal oleh proses pendataan.

“Data harus kembali kepada masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat. Kita ingin pembangunan ekonomi benar-benar memahami kondisi masyarakat, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat yang lebih merata,” tutup Hetifah. (Irla/Erni)

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin oleh Asisten III Setda Berau, Maulidiyah, mewakili Bupati Berau, di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPMPTSP Berau, Senin (12/10/2026).

Rapat ini menghadirkan jajaran komprehensif, mulai dari Dinas Perhubungan, Bapenda, DPMPTSP, Satpol PP, Kodim 0902/Berau, Satlantas Polres Berau, Kejaksaan Negeri Berau, pihak penyelenggara, hingga perwakilan RT dan Kelurahan Tanjung Redeb.

Salah satu poin krusial yang disepakati adalah pemisahan tegas antara lokasi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus di luar badan jalan. Pembagian ini dinilai vital agar kendaraan pengunjung tidak meluap ke badan jalan utama maupun mengganggu mobilitas warga lokal.

Menariknya, untuk membendung praktik pungli yang kerap meresahkan warga saat agenda besar, Pemkab Berau berencana menggratiskan retribusi parkir di tepi jalan umum selama gelaran Expo berlangsung. Pengawasan dan penertiban ketat akan disiagakan di titik-titik tersebut.

"Pelaksanaan Expo tidak hanya menjadi sarana hiburan dan promosi potensi daerah, tapi juga harus memberi kenyamanan bagi masyarakat," ungkapnya. 

Sementara untuk pengelola parkir khusus (lahan swasta/area tertutup), Pemkab menyaratkan kejelasan izin, ketaatan pada batas tarif resminya, serta larangan keras menggunakan badan jalan.

"Sejalan dengan tema 'Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera', kegiatan ini harus mendongkrak perekonomian tanpa mengabaikan ketertiban umum," tambahnya.

Selain masalah parkir, pengaturan aksesibilitas juga menjadi sorotan. Pemkab Berau dan Kepolisian akan memprioritaskan penataan pada ruas jalan utama serta melakukan pembatasan akses di gang-gang sempit sekitar lokasi perhelatan guna mencegah bottleneck (penumpukan kendaraan).

Satlantas Polres Berau menyatakan kesiapan penuh untuk menerjunkan personel dan melakukan rekayasa lalu lintas lintas sektoral, terutama pada waktu-waktu krusial saat arus pengunjung memuncak.

Melalui langkah proaktif ini, Pemkab Berau optimistis Expo Berau 2026 tidak hanya menjadi pesta rakyat yang meriah, tetapi juga menghadirkan standar penyelenggaraan acara yang aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal.(Adv) 

Bimtek yang mengusung tema “Membangun Tata Kelola Insider Siber yang Aman Berkelanjutan” tersebut dirancang sebagai ruang konsolidasi untuk menyelaraskan langkah strategis dalam menjaga keamanan data pemerintah daerah.

"Serangan siber tidak selalu berasal dari peretas luar. Celah keamanan yang tidak disadari di lingkungan internal atau insider siber sering kali menjadi ancaman terbesar bagi kerahasiaan data pemerintah," ujarnya, Kapal Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, Selasa (13/10/2026) 

Dalam arahannya, Didi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur teknologi, melainkan juga dari kesadaran serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) di baliknya.

"Sistem yang canggih sekalipun bisa goyah jika tata kelola dan kesadaran SDM di dalamnya tidak terbangun dengan kuat," ujar Didi.

Ia menambahkan, Bimtek ini menjadi langkah krusial untuk menyamakan persepsi seluruh pengelola sistem elektronik di Kabupaten Berau agar mampu merespons potensi ancaman internal secara cepat dan tepat.

"Melalui Bimtek ini, kita ingin memastikan setiap pengelola sistem elektronik di Berau memiliki pemahaman yang sama untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, tangguh, dan berkelanjutan," tegasnya.

Melalui kegiatan pelatihan ini, para peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengidentifikasi serta memitigasi potensi risiko siber dari dalam.

Selain penguatan teknis, Bimtek ini difokuskan untuk membangun budaya kerja ASN yang sigap, tanggap, dan bertanggung jawab terhadap perlindungan informasi serta data publik daerah.(Rein) 

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan, dari hasil penggrebekan tersebut, berhasil menangkap 36 tersangka yang terdiri dari pengedar dan positif menggunakan narkoba. 

​"Sebanyak 28 orang yang dinyatakan positif narkoba akan menjalani proses rehabilitasi. Sementara itu, 8 orang lainnya yang diduga kuat berperan sebagai pengedar saat ini tengah menjalani proses hukum," ungkap Andy. 

Selain itu, mereka juga menyita barang bukti yang diamankan dalam Operasi Sarang Narkoba Polda Sumut meliputi 102,49 gram sabu-sabu, 52 set alat isap sabu (bong), 100 batang kaca pireks, dan tiga unit timbangan digital. 

Kemudian ada juga lima unit mesin judi dingdong, dua kantongan koin dingdong, 19 unit handphone, satu unit mobil, empat sepeda motor, uang tunai Rp 2.435.000, serta empat senjata tajam yang terdiri dari satu celurit dan tiga pisau. Selain itu, diamankan satu unit tablet dan 25 buah macis. 

Andy menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan dan mendalami dugaan jaringan pemasok narkoba ke kawasan tersebut. serupa Perintah Presiden dan Kapolri untuk anggota jaringan narkotik di Republik Indonesia khusus di Sumatera Utara. (Tim/*) 

Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mitigasi kekeringan hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir saat musim hujan.

Seno Aji mengungkapkan, ancaman karhutla berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan khusus periode 27 Juli hingga 15 September 2026, Kaltim mencatat sekitar 13.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Bahkan di sejumlah daerah, konsentrasi partikel halus PM2,5 sempat menembus angka 10 hingga 13 kali lipat di atas ambang batas baku mutu udara.

Melihat kondisi tersebut, koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai mendesak untuk memastikan penanganan medis menyentuh fasilitas kesehatan tingkat dasar.

"Perlu kerja sama yang baik di tingkat OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kesehatan masyarakat akibat karhutla ini dapat tertangani dengan baik sampai ke tingkat puskesmas," tegas Seno Aji.

Selain isu kesehatan, Wagub Kaltim menyoroti penanganan karhutla di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Penanganan wilayah ini memerlukan kolaborasi intensif antara Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan Forkopimda.

Seno Aji mendorong Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan pengukuran ulang batas kawasan Tahura Bukit Soeharto. Kejelasan batas wilayah ini dinilai vital agar pemantauan dan tindakan penanggulangan oleh Otorita IKN berjalan lebih terukur.

Dampak musim kemarau panjang turut memperparah krisis air. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim menunjukkan setidaknya 33 titik sungai yang tersebar di 10 kabupaten/kota mengalami kekeringan.

Wilayah hulu Sungai Mahakam menjadi salah satu prioritas penyaluran bantuan logistik dan air bersih bagi warga terdampak.

Memasuki periode transisi ke musim penghujan, Seno Aji mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak kendur dalam memetakan potensi bencana susulan, khususnya banjir tahunan.

 "Koordinasi harus terus kita lakukan. Ketika mendekati musim hujan, ancaman bencana banjir juga akan ada di Kalimantan Timur. Ini memerlukan komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dan Forkopimda," pungkasnya.

Pemprov Kaltim berharap pendekatan terpadu dan berkesinambungan ini dapat menggeser pola penanganan bencana dari sekadar respons darurat menuju mitigasi risiko jangka panjang demi keselamatan warga Kaltim.(Rein) 

Langkah ini merupakan kelanjutan dari Konsultasi Publik Ke-1 yang digelar di Multifunction Hall, Kantor Bersama 1 IKN, pada Kamis (8/10/2026).

Sebelumnya, pelibatan warga telah diawali melalui survei lapangan pada akhir Juli serta rembuk warga berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) pertengahan Agustus lalu.

Perencanaan wilayah ini mencakup lima desa/kelurahan, yakni Binuang, Bumi Harapan, Maridan, Pemaluan, dan Telemow. Prioritas sektor yang disasar meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa, hingga ekowisata berbasis mangrove dan lingkungan pesisir.

Arah Pengembangan dan Fokus Pelestarian

Konsep awal penataan ruang ini dirancang untuk mewujudkan kawasan penyangga sebagai ruang perdesaan mandiri yang berdaya saing. Fokus utamanya meliputi penyediaan infrastruktur dasar terpadu, penataan pemeliharaan ketahanan bencana, pemeliharaan ekonomi lokal, serta pelestarian ekosistem pesisir.

Penyusunan RDTR ini diselaraskan dengan Kajian Strategi Lingkungan Hidup (KLHS) guna memastikan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan terakomodasi secara komprehensif.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan dokumen perencanaan ini.

“Penyusunan RDTR perlu didukung oleh analisis yang tajam, data spasial yang akurat, serta isu-isu integrasi strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rencana tata ruang yang dihasilkan dapat mengakomodasi potensi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pengembangan kawasan secara komprehensif,” tegas Mia.

Sambutan Warga dan Akses Kanal Daring

Rencana pengaturan ini mendapat sambutan positif dari pemerintah desa setempat. Kepala Desa Telemow, Munip, mengapresiasi ruang dialog yang dibuka oleh Otorita IKN dan berharap masyarakat terus dilibatkan hingga tahap akhir.

“Terima kasih atas dilaksanakannya konsultasi publik ini. Harapannya, masyarakat terus diberikan kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan aspirasi guna menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di desa,” tutur Munip.

OIKN memberikan waktu selama 14 hari sejak konsultasi publik tatap muka bagi warga untuk mempelajari berkas dan menyampaikan tanggapan. Masyarakat dapat mengakses materi paparan resmi di s.ikn.go.id/PaparanKP1RDTRWPKPPIKN dan mengirimkan saran atau koreksi tertulis melalui s.ikn.go.id/MasukanKP1RDTRWPKPPIKN.(Tim/*) 

Menurut keterangan Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, api begitu cepat muncul dan mebakar rumah tersebut, sehingga barang-barang yang ada di dalam tidak sempat diamankan secara total. Akan tetapi, beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 

"Bersama masyarakat lainnya segera merespons dengan mendobrak pintu rumah untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya,"jelasnya.

Dia juga menyampaikan, Personel Pospol Biatan Polsek Talisayan bersama satu unit armada Pemadam Kebakaran Biatan tiba di lokasi sekitar pukul 14.15 WITA untuk melakukan pemadaman secara intensif. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 15.00 WITA.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Berau, AKP Suradi, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, api berasal dari aktivitas memasak yang ditinggalkan pemiliknya.

“Penyebab timbulnya api berasal dari tungku memasak yang ditinggal oleh pemilik rumah. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi mandi ke sungai,” ujar AKP Suradi.

AKP Suradi membeberkan, atas peristiwa ini, kerugian materiil yang dialami korban ditaksir mencapai Rp70.000.000. Saat ini, lokasi kejadian telah dipasang garis polisi (police line) untuk pengamanan.

Kasus kebakaran tersebut kini dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Talisayan guna pemeriksaan saksi-saksi dan proses penyelidikan lebih lanjut. (Rein) 

 Dalam pernyataan tersebut, tim di lapangan mengungkapkan kondisi kritis yang mereka hadapi akibat besarnya skala kebakaran yang tidak lagi seimbang dengan sumber daya yang tersedia.

"Berhari-hari, tim di lapangan berjibaku melawan kobaran api di Taman Nasional Tanjung Puting. Tenaga, waktu, dan segala kemampuan telah dikerahkan," tulis mereka dalam surat terbuka tersebut, Minggu (11/10/2026) 

Keterbatasan personel, logistik, dan anggaran membuat upaya pemadaman darat dinilai belum efektif menghentikan penyebaran api.

Mereka menegaskan bahwa janji penanganan yang lebih serius dari pihak yang berwenang hingga kini belum terwujud dalam bentuk aksi nyata yang dibutuhkan di lapangan. 

"Kami tidak memerlukan sekedar janji. Kami tidak memerlukan harapan yang kembali menggantung. Kami memerlukan tindakan nyata, sekarang juga," tegas para petugas dalam seruan tersebut.

Mengingat situasi bantuan yang semakin tidak terkendali, mereka mendesak darurat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengerahkan bantuan dalam skala besar. 

Kebutuhan mendesak tersebut mencakup operasi pengeboman air melalui udara serta penambahan dukungan anggaran dan logistik agar kawasan konservasi vital dan keselamatan para personel di garis depan dapat diselamatkan sebelum terlambat.(Rein) 

Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, tim opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan mendalam di lapangan.

 "Anggota segera melakukan penyelidikan di lokasi. Pada Jumat dini hari pukul 01.30 WITA, petugas berhasil mengamankan tersangka J," ujar AKP Agus Priyanto saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Dalam penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan warga setempat, polisi menemukan empat bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram.

Selain itu, petugas turut menyita satu tas kecil merek MULIA serta satu unit telepon seluler merek OPPO yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi transaksi.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Berau guna menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka J terancam dijerat Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan pidana terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan peraturan penyesuaian hukum yang berlaku. (Rein) 

Ketua Pelaksana Sejati Chess Cup I, Tri Siswati, mengatakan turnamen tersebut diselenggarakan untuk memperluas kesempatan bagi pelajar dari berbagai latar belakang agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi catur.

Peserta tidak hanya berasal dari klub atau tempat kursus catur, tetapi juga pelajar yang mengembangkan kemampuan secara mandiri maupun melalui kegiatan les di sekolah.

Menurut Tri, pemilihan kategori pelajar tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) didasarkan pada manfaat catur bagi perkembangan anak, khususnya dalam melatih konsentrasi, kemampuan menyusun strategi, serta mendukung perkembangan kognitif.

“Harapannya, ke depan catur bisa semakin dikenal luas karena selama ini biasanya hanya diminati oleh kalangan tertentu. Dengan adanya turnamen tingkat Kalimantan Timur ini, anak-anak yang sebelumnya belum pernah merasakan atmosfer pertandingan juga bisa ikut berpartisipasi,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, salah satu keunikan Sejati Chess Cup I adalah penerapan sistem piala bergilir yang diperebutkan secara berkala setiap tiga bulan. Penentuan penerima piala dilakukan berdasarkan perolehan poin tertinggi sesuai ketentuan pertandingan yang ditetapkan oleh perangkat pertandingan.

Piala bergilir tersebut dapat menjadi piala tetap bagi peserta yang berhasil memenangkannya sebanyak tiga kali, tanpa harus meraih kemenangan secara berturut-turut. Dengan demikian, peserta memiliki kesempatan untuk kembali bersaing dalam periode berikutnya guna mengumpulkan kemenangan yang diperlukan.

“Pertandingan akan diadakan kembali setiap tiga bulan. Jika seorang peserta sudah mendapatkan piala bergilir sebanyak tiga kali, meskipun tidak berturut-turut, piala tersebut berhak menjadi piala tetap miliknya,” jelas Tri.

STM Organizer sebagai Panitia EO bekerjasama dengan Owner (Bp. Darmawan) SEJATI Food Court dengan Mendapatkan dukungan Rekomendasi PERCASI KAL-TIM melaksanakan kegiatan Berkesinambungan/berkelanjutan.

Sponsorship terlibat yaitu Surya Phone, PT. Desindo Agri Mandiri, Maxim, Hotel Grand Kartika, Pihak pribadi (Bp. Sutrisno, A.Md ,Bp. H. Muhammad Syahri, dan M.Fariz Asyraf)

Melalui penyelenggaraan Sejati Chess Cup I, panitia berharap turnamen ini dapat menjadi ruang pembinaan dan kompetisi yang lebih terbuka bagi pelajar di Kalimantan Timur.

Selain meningkatkan minat terhadap olahraga catur, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya bibit-bibit atlet catur muda yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Sejati Chess Cup I sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun kompetisi catur pelajar yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan berkala dan sistem penghargaan yang mendorong peserta terus mengembangkan kemampuan mereka. (IRLA/ERNI)

Kepastian tersebut diumumkan pada penutupan Borneo Economic Forum 2026 bertajuk Shaping the Future of Borneo yang berlangsung di Hotel Hilton, Kuching, Sarawak, Malaysia, pada Rabu (7/10/2026).

Penyelenggaraan pada 2027 mendatang bakal menjadi edisi ketiga dari forum ekonomi terbesar di Pulau Kalimantan ini, setelah sukses digelar pada 2023 dan 2026. 

Ajang ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan lintas negara guna membahas isu-isu krusial seperti konektivitas, perdagangan, investasi, dan penguatan kerja sama ekonomi kawasan.

Penunjukan IKN dinilai sebagai langkah transformatif. Nusantara tidak lagi sekadar dipandang sebagai pusat administratif pemerintahan baru Indonesia, melainkan diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Kalimantan Timur dan seluruh wilayah Borneo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan progres pembangunan IKN yang kini resmi memasuki tahap kedua. Ia menegaskan bahwa visi Nusantara melampaui pembangunan fisik gedung-gedung pemerintahan.

"Nusantara tidak hanya dibangun sebagai ibu kota pemerintahan, tetapi juga untuk membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujar Basuki.

Ia menambahkan, lokasi geografis IKN yang diapit dua kota utama Kaltim, Balikpapan dan Samarinda, menjadi nilai tawar yang sangat strategis dalam membentuk ekosistem pertumbuhan ekonomi terpadu.

Di hadapan para delegasi internasional, Basuki juga melayangkan undangan terbuka kepada para pemimpin, investor, dan perwakilan institusi untuk meninjau langsung perkembangan di lapangan.

"Progres yang sudah tercapai saat ini menjadi fondasi untuk tahap selanjutnya dan akan ada lebih banyak hal untuk dicapai. Saya mengundang para pemimpin, pelaku bisnis, dan perwakilan institusi yang hadir hari ini untuk mengunjungi Nusantara, berinteraksi dengan tim kami, serta menjajaki peluang kerja sama," tambahnya.

Penyelenggaraan Borneo Economic Forum 2027 di Nusantara diharapkan tidak hanya berhenti pada agenda seremonial semata, melainkan mampu melahirkan kesepakatan investasi dan skema kerja sama konkret antarnegara tetangga di Pulau Borneo.(Rein) 

Dalam operasi senyap tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat total 12,61 kilogram dan meringkus tiga orang tersangka.

Ketiga tersangka yang kini mendekam di tahanan Mapolda Kaltim masing-masing berinisial MP, RNM, dan APP.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan buah dari pencarian intensif waktu operasional di lapangan.

“Pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan tim di lapangan. Kami mengamankan tiga orang beserta barang bukti sabu dengan total berat bruto sekitar 12,6 kilogram,” ujar Romylus. 

Kronologi Penangkapan dan Penggeledahan

Operasi penggerebekan dimulai di pinggir Jalan Pahlawan, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda, sekitar pukul 01.15 WITA. Di lokasi ini, petugas membekuk MP dan RNM.

Saat menggeledah MP, polisi menemukan satu paket sabu seberat 50,51 gram yang dibungkus plastik hitam dan terlakban rapi. Polisi juga menyita satu unit ponsel milik MP serta satu unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa plat nomor yang digunakan RNM.

Pengembangan kasus bergerak cepat. Berdasarkan pengakuan MP, ia masih menyimpan pasokan sabu lainnya di tempat indekos di Jalan Robert Wolter Mongonsidi, Dadi Mulya. Sekitar pukul 02.00 WITA, petugas menyergap lokasi kos tersebut dan mengamankan tersangka ketiga, APP.

Dari dalam kamar kos, MP menunjukkan sebuah tas ransel hitam-biru. Saat dibongkar, petugas menemukan 12 bungkus sabu berukuran besar dengan total berat bruto mencapai 12,56 kilogram.

“Jika ditotal dengan tangkapan awal, seluruh barang bukti yang berhasil kami amankan mencapai sekitar 12,61 kilogram,” jelas Romylus.

Buru Pemasok Utama (DPO)

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka MP mengaku barang haram senilai miliaran rupiah tersebut didapat dari seorang pria berinisial A, yang saat ini resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Polda Kaltim menegaskan tidak akan berhenti pada para kurir di lapangan dan berkomitmen membongkar seluruh jaringan di atasnya.

“Kami terus melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang dan mengejar pemasok utama serta pihak-pihak lain yang terlibat. Ini bentuk komitmen kami memutus mata rantai peredaran narkoba di Kalimantan Timur,” tegas Kombes Pol Romylus.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Kendali) 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda penelitian untuk menyerap aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu.

Andi Sofyan Hasdam menjelaskan bahwa diskusi tersebut merupakan salah satu upaya menghimpun pandangan masyarakat mengenai sejumlah isu strategi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

“Jadi kami kebetulan mengadakan reses dan salah satu agenda Komite I itu adalah mengenai revisi undang-undang pemilu. Jadi kami akan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan,” ujarnya usai acara tersebut. 

Dikatakannya, diskusi yang melibatkan mahasiswa tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai gagasan dan masukan yang nantinya dijadikan bahan penyusunan usulan resmi terkait revisi undang-undang pemilu.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam forum diskusi menjadi penting untuk memperkaya perspektif mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan pada Pemilu 2029.

Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi tersebut, di antaranya pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup serta persoalan ambang batas atau ambang batas dalam pemilu.

Andi Sofyan Menyebutkan bahwa peserta diskusi menyampaikan beragam pandangan. Beberapa di antaranya juga didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan masukan.

“Saya kira cukup banyak hasil yang bagus. Artinya, bagaimana usulan mereka mengenai pemilu terbuka atau tertutup, kemudian masalah ambang batas, dan banyak hal lainnya yang memang kita harapkan muncul,” katanya.

Ia berharap berbagai aspirasi yang terkumpul melalui kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembahasan revisi undang-undang pemilu. Khususnya dalam mendorong sistem pemilu yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia.

Dia menyebut Diskusi publik ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap regulasi pemilu. Masukan dari masyarakat dinilai penting agar proses penyusunan kebijakan tidak hanya bertumpu pada perspektif pencipta dan pembuat undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai masukan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari bahan pembahasan lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang Pemilu Tahun 2029. (ERNI/IRLA)

Kepastian ini dikonfirmasi manajemen melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (9/10/2026). 

Akuisisi mayoritas saham BUM menjadi tonggak penting bagi BIKE dalam memperkuat portofolio usaha sekaligus mendorong transformasi di industri energi nasional.

PT Berau Usaha Mandiri sendiri memegang hak konsesi tambang batu bara seluas kurang lebih 500 hektare yang berlokasi di kawasan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. 

Dari total luas wilayah tersebut, eksplorasi telah dilakukan pada areal seluas 400 hektare dengan potensi cadangan terbukti (proven reserves) mencapai 22 juta metrik ton.

Melalui penguasaan aset ini, manajemen mematok target volume produksi yang terbilang agresif untuk menopang ekspansi bisnis perusahaan ke depan.

"Manajemen menargetkan produksi sekitar 1,5–2,5 juta metrik ton per tahun. Akuisisi ini disebut menjadi bagian dari strategi transformasi dan diversifikasi usaha BIKE di sektor energi," tulis manajemen BIKE dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari CNBC. 

Pihak manajemen menambahkan bahwa seluruh proses integrasi dan pengembangan proyek tambang di Berau akan terus dilaporkan secara berkala kepada publik. 

Perseroan berkomitmen menjaga transparansi informasi sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka di pasar modal.(Rein/Red) 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebakaran permukiman merupakan ancaman nyata yang menuntut penanganan serius dan terkoordinasi.

Oleh karena itu, Pemkab Berau berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan daerah, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun kapasitas petugas di lapangan.

"Kami berharap dukungan dari Kemendagri dapat membantu Kabupaten Berau memenuhi kebutuhan penanganan kebakaran, terutama peralatan, fasilitas pendukung, dan penguatan sumber daya manusia," ujar Sri Juniarsih.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Berau baru-baru ini dilanda karhutla yang dampaknya masih dirasakan hingga kini. Menurutnya, langkah antisipasi dan kesiapsiagaan yang lebih optimal mutlak diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

"Dukungan tersebut sangat penting untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana," tambahnya.

Audiensi ini dimanfaatkan Pemkab Berau untuk mengomunikasikan berbagai kebutuhan mendesak, khususnya dukungan sarana dan prasarana pencegahan serta penanganan kebakaran.

Perhatian khusus juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pemadam kebakaran guna menunjang kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.

Melalui pertemuan ini, Pemkab Berau berharap mendapat dukungan berupa bantuan fasilitas yang memadai untuk memperkuat mitigasi bencana, baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman warga.

Bupati berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas mitigasi bencana di daerahnya.

Dengan dukungan sarana, prasarana, serta SDM yang mumpuni, penanganan kebakaran di Kabupaten Berau diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif guna melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan kerugian material.

"Semoga apa yang diperjuangkan ini dapat terealisasikan dan benar-benar membantu masyarakat di Kabupaten Berau," tutupnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Berau didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Masyhadi Muhdi, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan. Rombongan disambut langsung oleh Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto. (Adv) 

Aksi tersebut diadakan untuk menyampaikan keresahan mahasiswa pasca proses pemilihan rektor Unmul serta menyoroti persoalan akses mahasiswa menuju lingkungan kampus.

Presiden BEM FISIP Unmul 2026, Rosa Tri Rahmawati Bahri, mengatakan aksi tersebut merupakan respon mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang muncul setelah pelaksanaan pemilihan rektor.

“Hari ini teman-teman Aliansi Mahasiswa Unmul sedang melakukan aksi di depan Rektorat Unmul dalam tujuan yaitu merespons adanya keresahan kami bersama akibat pasca dari hasil pemilihan rektor minggu lalu,” ucap Rosa dalam keterangannya saat aksi.

Menurut Rosa, salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah adanya pihak eksternal yang disebut melakukan pemalangan dan penutupan akses jalan yang biasa digunakan mahasiswa untuk menuju kampus.

Kondisi tersebut, kata dia, dinilai mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa, terutama saat mahasiswa sedang menjalani masa Ujian Tengah Semester (UTS).

Ia mencontohkan mahasiswa FISIP Unmul yang termasuk mengalami kendala dalam perjalanan menuju kelas hingga berpotensi terlambat mengikuti UTS.

“Adik-adik saya di FISIP kemarin juga merasakan ataupun meresahkan sampai hampir terlambat ikut kelas karena mereka sedang UTS. Makanya kemudian ini menjadi keresahan mahasiswa Unmul bersama,” ujarnya.

Rosa menjelaskan, sebelum aksi digelar, mahasiswa telah melakukan konsolidasi untuk menyatukan sikap dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak universitas.

Aliansi Mahasiswa Unmul, lanjutnya, membawa tiga tuntutan dalam aksi tersebut.

Pertama, mahasiswa meminta pimpinan universitas menyampaikan sikap atau pernyataan resmi terkait masalah yang menjadi kepentingan mahasiswa.

“Kami meminta sikap ataupun pernyataan dari pimpinan universitas secara resmi ke mana kemudian keberpihakannya hari ini,” kata Rosa.

Kedua, mahasiswa lomba Senat Universitas, Ketua Senat, serta panitia penyelenggara pemilihan rektor, khususnya Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Rektor, memberikan penjelasan mengenai proses pemilihan rektor tahun 2026 secara terbuka dan transparan.

Mahasiswa, menurut Rosa, meminta pihak terkait menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan tahapan serta proses yang telah berlangsung dalam pemilihan rektor.

“Kami hari ini menuntut baik dari pihak Senat, Ketua Senat, maupun panitia, terutama Ketua Panitia Penyelenggara Pilrek, untuk melakukan konferensi pers secara transparan dan terbuka,” ujarnya.

Ketiga, mahasiswa meminta komitmen universitas untuk menjaga ruang yang aman bagi mahasiswa serta menolak intervensi pihak eksternal yang dinilai tidak termasuk dalam unsur lingkungan pendidikan.

“Yang ketiga adalah kami meminta hari ini komitmen universitas untuk bisa menjaga ruang aman teman-teman mahasiswa, khususnya menolak segala bentuk intervensi dari pihak eksternal yang hari ini tidak ada di dalam lingkungan pendidikan,” kata Rosa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat bertemu langsung dengan pimpinan Universitas Mulawarman, Ketua Senat, dan panitia penyelenggara pemilihan rektor untuk menyampaikan tuntutan sekaligus memperoleh penjelasan terkait permasalahan yang mereka soroti.

“Harapannya hari ini kami ingin disambut langsung oleh pimpinan universitas, Ketua Senat, dan juga panitia penyelenggara pemilihan rektor tahun 2026,” ujar Rosa.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai tanggapan resmi dari pihak Rektorat Universitas Mulawarman, Senat Universitas, maupun panitia penyelenggara pemilihan rektor terhadap tuntutan mahasiswa belum disertakan dalam informasi yang diperoleh. (Irla)

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan kasus dari interogasi terhadap seorang warga binaan Lapas Kelas IIA Balikpapan berinisial TH pada Jumat, 25 September 2026.

Dari hasil interogasi tersebut, penyidik ​​mengantongi informasi kunci mengenai keberadaan sisa narkotika yang masih disimpan oleh tersangka.

Berdasarkan hasil interogasi, tim memperoleh bahwa ID masih memiliki sisa barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih satu informasi kilogram, demikian keterangan resmi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Berbekal informasi berharga itu, tim operasional Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung bergerak menuju Kota Samarinda untuk melakukan penyelamatan. Sekitar pukul 23.00 Wita, petugas mendeteksi keberadaan barang bukti yang disembunyikan di kawasan Gunung RCTI, Samarinda Seberang. 

Area tersebut langsung disterilkan dan dilindungi secara ketat sambil menunggu kedatangan tersangka dari Lapas Balikpapan.

Pada dini hari Sabtu hari, 26 September 2026, sekitar pukul 02.30 WITA, tim investigasi yang mengawal ID tiba di lokasi kejadian di Jalan Dwikora, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. 

Petugas menyaksikan langsung saat tersangka ID mengambil dan membuka bungkusan plastik hitam yang di dalamnya berisi satu paket padat berwarna biru yang dikemas rapat dengan teknik pempresan.

Setelah barang bukti dipastikan, ID yang berprofesi sebagai karyawan swasta asal Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, langsung digelandang beserta barang bukti sabu seberat 1.057 gram bruto tersebut ke markas Kepolisian.

Atas perbuatannya, tersangka ID terancam hukuman berat karena disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 

Penyudik juga menerapkan alternatif sangkaan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. 

Saat ini Ditresnarkoba Polda Kaltim terus mendalami asal-usul pasokan sabu guna mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang lebih luas di Kalimantan Timur.(Rein) 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-12 ITK yang berlangsung di Auditorium Gedung Laboratorium Terpadu I ITK, Balikpapan, Kamis (8/10/2026).

Hadir menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "ITK untuk Kalimantan dan Indonesia yang Maju serta Sejahtera", Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya penguatan SDM berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 

AHY mengingatkan bahwa proporsi tenaga kerja STEM di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 20 persen, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia sebesar 43,5 persen maupun China yang mencapai 41 persen.

Menurut AHY, Kalimantan tidak lagi hanya dipandang sebagai kawasan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam semata, melainkan tengah ditransformasikan menjadi super-hub ekonomi baru sekaligus laboratorium transformasi nasional. 

Agenda besar tersebut mencakup transisi energi hijau, hilirisasi industri, pengembangan ekonomi maritim, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam lanskap strategis ini, perguruan tinggi berbasis teknologi memegang kunci utama.

"ITK diharapkan menjadi engine of technology, innovation, and transformation bagi Kalimantan dan Indonesia," ujar AHY dalam paparan orasinya. Ia juga mengingatkan agar kampus tidak melupakan akar sejarahnya. 

Momentum bersejarah ini juga ditandai dengan peluncuran konsorsium ITX, yaitu aliansi strategis antara empat institut teknologi negeri terkemuka di Indonesia: ITK, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA). 

Konsorsium ini dirancang sebagai wadah akselerasi riset terapan, komersialisasi inovasi, serta penghubung antara dunia akademik dan kebutuhan industri nasional.

Dalam pembagian fokus inovasi ITX, ITK mengambil peran spesifik melalui pengembangan Kalimantan Pesisir Tech Hub yang berkonsentrasi pada teknologi pesisir, perikanan digital, dan energi maritim. 

Konsorsium ITX menargetkan komersialisasi riset hingga Tingkat Kesiapan Teknologi (TRL) 8–9, penciptaan 150 produk teknologi siap pasar, pembentukan 20 deep-tech startup, serta pemberian sertifikasi industri bagi 5.000 tenaga kerja.

Di tengah optimisme ekspansi akademik tersebut, Rektor ITK Prof. Agus Rubiyanto menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan lahan kampus yang belum rampung serta pentingnya fasilitas fisik utama, seperti gerbang utama ITK. 

"Gerbang bukan sekadar bangunan fisik. Gerbang adalah monumen penyambutan bagi talenta terbaik bangsa yang datang ke Kalimantan untuk kuliah di ITK," ungkap Agus.

Aspirasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang berkomitmen siap mengawal alokasi anggaran dan penyelesaian lahan. 

"Dua belas tahun adalah perjalanan yang sangat penting. Usia boleh muda, tapi bobotnya berkelas," puji Rudy. 

Ia berharap penguatan fasilitas ITK dapat semakin memicu minat generasi muda lokal untuk menguasai kepakaran teknologi di tanah sendiri demi menopang kemajuan Kaltim.(Tim/Redaksi)

Komitmen ini direalisasikan melalui penguatan program pelatihan vokasi guna mencetak tenaga kerja terampil yang siap diserap pasar kerja nasional.

Kepastian tersebut ditegaskan oleh Menaker RI, Yassierli, kala menyambut kedatangan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang memboyong jajaran pimpinan dinas terkait dalam agenda kunjungan kerja resmi di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Pada audiensi tersebut, Sri Juniarsih menguraikan peta potensi wilayah sekaligus memaparkan sejumlah isu krusial di bidang ketenagakerjaan yang sedang ditangani daerah.

Pemkab Berau memprioritaskan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui pengasahan keahlian warga, baik untuk mengisi peluang kerja formal maupun membuka ruang wirausaha mandiri.

“Audiensi ini membahas banyak agenda mendasar, terutama menyangkut formula pencetakan SDM Berau yang tangguh dan siap kerja,” kata Sri Juniarsih.

Bupati menerangkan bahwa kekayaan ekonomi Bumi Batiwakkal sangat beragam dan membutuhkan pengolahan optimal untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Di luar industri ekstraktif pertambangan, sektor pariwisata yang tersebar di pelbagai kecamatan menyimpan daya tarik besar yang berprospek cerah jika dikelola dengan baik.

Akselerasi sektor unggulan tersebut dinilai wajib ditopang ketersediaan tenaga kerja tempatan yang memiliki kualifikasi mumpuni. Oleh sebab itu, asistensi pemerintah pusat lewat program pelatihan berbasis kompetensi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing pekerja daerah.

Bupati Berau menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Menaker beserta seluruh jajaran atas kesediaan mereka mengawal pelaksanaan program pelatihan vokasi di Kabupaten Berau.

Ia optimis sinergi ini mampu memperluas akses bagi angkatan kerja produktif dalam meraih keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

Selain memperbesar peluang kerja, pembekalan keterampilan ini ditargetkan sanggup memicu munculnya para pelaku usaha kreatif baru di daerah.

“Alhamdulillah, respons kementerian sangat positif dan ini menjadi angin segar bagi seluruh warga Kabupaten Berau,” puji Sri Juniarsih.

Menanggapi hal itu, Menaker Yassierli menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Berau harus diimbangi dengan keunggulan kapasitas manusia.

Menurut penilaiannya, angkatan kerja yang terampil dan bersertifikat akan lebih mudah memenangi persaingan di dunia kerja serta cakap dalam membangun fondasi bisnis mandiri.

Kemnaker menyambut baik keaktifan Pemkab Berau dalam menyiapkan ketersediaan tenaga kerja lokal, sekaligus menegaskan kesiapan kementerian dalam mengucurkan bantuan pelatihan terapan yang selaras dengan karakteristik kebutuhan daerah.

“Kami mencatat Berau kaya akan potensi daerah, dan kekayaan ini sudah sepatutnya dimaksimalkan demi menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Berau,” ucap Yassierli.

Ia meyakini bahwa program peningkatan keahlian terapan merupakan agenda prioritas yang dapat segera dieksekusi di lapangan. Lewat kolaborasi ini, Berau diharapkan melahirkan SDM unggul yang adaptif, berdaya saing tinggi, serta profesional dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

“Kemnaker siap mendampingi Kabupaten Berau dalam mencetak tenaga kerja terampil siap pakai. Kita menginginkan Berau semakin melesat maju dengan dukungan SDM yang andal dan profesional,” tutupnya.(Adv) 

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Berau menyodorkan sejumlah usulan sarana dan prasarana transportasi darat yang dinilai sangat mendesak bagi kebutuhan masyarakat.

Usulan tersebut meliputi penyediaan armada bus sekolah, penyediaan operasional Bus Trans Berau yang menjadi salah satu program prioritas daerah, peremajaan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga penambahan fasilitas penunjang lalu lintas lainnya.

“Harapan besar kami, poin-poin yang telah disampaikan dapat menjadi catatan prioritas dan terealisasi dalam waktu dekat,” ujar Sri Juniarsih.

Ia menjelaskan, pembenahan sistem transportasi darat tidak hanya fokus pada kemudahan mobilitas warga lokal, tetapi juga berdampak langsung pada akselerasi sektor pariwisata.

Sektor wisata Berau yang sudah terkenal hingga taraf internasional dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur jalan dan moda transportasi yang optimal.

Apalagi, Berau memiliki kawasan yang terintegrasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta kawasan wisata bahari unggulan seperti Pulau Maratua.

“Semoga dukungan dari Kemenhub RI segera terwujud agar aksesibilitas warga semakin mudah dan konektivitas menuju titik-titik utama pariwisata di Berau semakin terhubung dengan baik,” tutupnya. (Adv)

Berdasarkan hasil pantauan Citra Radar BMKG pada pukul 06:05 WITA, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan di wilayah Berau. Kemunculan awan ini berpotensi kuat memicu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Kepala BMKG Berau, Ade Haryadi, menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem ini diperkirakan berlangsung selama 1 hingga 3 jam ke depan dan dapat meluas ke beberapa wilayah sekitarnya.

 "Secara umum, kondisi cuaca pada pagi ini diprakirakan hujan ringan-berawan di sebagian besar wilayah Berau," kata Kepala BMKG Berau, Ade Haryadi, dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Sebaran potensi cuaca hujan kali ini terdeteksi mencakup wilayah Kecamatan Sambaliung, meliputi Tumbit Dayak, Sambaliung, Bebanir, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Rantau Panjang, Inaran, Bena Baru, Pegat Bukur, Gurimbang, Suaran, Pilanjau, hingga Pesayan. Selain itu, wilayah Kecamatan Tabalar juga masuk dalam area terdampak, khususnya di kawasan Tubaan, Tabalar Ulu, dan Tabalar Muara.

Tidak hanya itu, potensi hujan lebat dan angin kencang ini mengintai kawasan lainnya seperti Segah, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Redeb, serta Teluk Bayur. BMKG Berau juga memprediksi bahwa pergerakan awan konvektif ini masih berpeluang meluas ke area Kelay, Biatan, serta sejumlah wilayah lain di sekitarnya.

"Berhati-hati dalam beraktivitas, stay safe, dan update terus informasi cuaca," imbau Ade Haryadi mengingatkan masyarakat.

Menyikapi perkembangan kondisi cuaca tersebut, warga disarankan untuk tetap tenang namun selalu berwaspada, terutama saat berkendara atau beraktivitas di ruang terbuka. Pemantauan informasi cuaca berkala secara resmi dari BMKG sangat dianjurkan demi mengantisipasi dampak buruk dari cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.(Rein) 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Barat, Gamas Laden, mengonfirmasi penetapan skema bonus baru bagi peraih medali di ajang multi-event yang akan berlangsung di Kabupaten Paser tersebut.

"Sesuai kesepakatan, atlet Porprov akan mendapatkan bonus dengan harga baru, yaitu peraih emas Rp50 juta, perak Rp30 juta, dan perunggu Rp20 juta," ujar Gamas Laden sabagaimana dikutip dari RRI, Kamis (8/10/2026).

Langkah Pemkab Kutai Barat menyetujui kenaikan nilai apresiasi ini disambut hangat oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Barat. Ketua Umum KONI Kutai Barat, Alsiyus, menilai suntikan motivasi finansial dari Bupati Kutai Barat sangat krusial di tengah pemusatan latihan atlet.

"Kami sangat mengapresiasi Bapak Bupati yang menyetujui kenaikan bonus atlet mulai Porprov tahun ini. Ini sebagai motivasi atlet yang tengah menjalani persiapan akhir," ungkap Alsiyus.

Pada Porprov Kaltim VIII mendatang, Kutai Barat mematok target maksimal dengan menerjunkan kekuatan besar. Kontingen Kubar dijadwalkan mengikuti 50 cabang olahraga (cabor) dari 64 cabor yang dipertandingkan.

Secara detail, Kubar membawa 687 atlet yang akan bersaing di 544 nomor pertandingan dari total 1.072 nomor perebutan medali. Kontingen ini juga didampingi oleh 109 pelatih, 50 manajer tim, serta 102 official teknis.

Alsiyus optimistis kontingennya mampu menyumbang banyak medali. Keyakinan tersebut merujuk pada capaian impresif saat Babak Kualifikasi (BK) Porprov, di mana kontingen Kubar sukses mengamankan total 206 medali—terdiri atas 28 emas, 64 perak, dan 107 perunggu.

"Hasil BK Porprov menjadi gambaran potensi prestasi kita di Kabupaten Paser nanti. Dengan tambahan pengiriman cabor potensial lainnya, kami berharap raihan medali bisa melampaui capaian awal," tegasnya.

Saat ini, kesiapan kontingen Kutai Barat telah mencapai 80 hingga 90 persen. Acara pelepasan resmi kontingen dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026. Kendati demikian, sejumlah atlet dari beberapa cabor dipastikan berangkat lebih awal menyusul jadwal pertandingan yang dimulai sebelum pembukaan resmi Porprov pada November 2026.(Rein) 

Mesin tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian RI yang disalurkan melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Berau. 

Kepala Dinas DTPHP Berau, Lita Handini mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan efisiensi panen sekaligus menjawab persoalan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian.

"Pemkab Berau melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian, disertai pemenuhan seluruh persyaratan administratif dari dinas agar Berau bisa mendapatkan alokasi dari APBN," ungkapan Lita, Kamis (08/10/2026) 

Dia membeberkan harga kedua mesin tersebut ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta. Penyaluran ini pun menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat mekanisasi pertanian di tengah keterbatasan pengadaan sarana produksi melalui anggaran daerah.

Lita menilai proses kemudahan panen menjadi kebutuhan penting bagi petani di sejumlah wilayah. Terlebih lagi di Kampung Labanan Jaya, mayoritas petani sudah berusia lanjut.

"Di Kampung Labanan, mayoritas petani berusia lanjut sering menghadapi kendala kekurangan tenaga kerja, yang tak jarang mengakibatkan padi tidak sempat terpanen secara optimal," katanya.

Sementara itu, untuk Kampung Semurut penggunaan alat tersebut diharapkan mampu mempercepat proses panen dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual.

Lita juga meminta kelompok penerima manfaat menjaga dan merawat alat tersebut dengan baik. Selain itu, combine harvester diharapkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memberikan manfaat bagi kegiatan panen petani.

"Saya juga berpesan kepada para pengurus Brigade Pangan penerima manfaat agar menjaga, merawat, dan mengoptimalkan penggunaan combine harvester ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(Rein) 

Ia mendorong seluruh elemen masyarakat menjadikan pemeliharaan ekosistem sungai sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

"Kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial, tapi membangun rasa bahwa kebersihan sungai adalah bagian dari gaya hidup kita," ujar Zulkifli saat memberikan keterangan, Kamis (8/10/2026).

Menurut Zulkifli, sungai memiliki fungsi strategis sebagai daya dukung kehidupan sekaligus fondasi utama penggerak roda perekonomian di Kabupaten Berau. Sungai di wilayah tersebut menopang berbagai sektor vital, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga jalur transportasi perairan penunjang logistik dan aktivitas warga.

Tak hanya itu, kawasan alur sungai juga menjadi jalur lalu lintas vital bagi aktivitas pertambangan batu bara. Sektor pertambangan tersebut selama ini turut menjadi kontributor utama penopang perekonomian daerah. 

Mengingat banyaknya sektor yang menggantungkan keberlangsungannya pada perairan, kualitas dan kelestarian ekosistem sungai menjadi syarat mutlak yang harus dijaga bersama.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan usang yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan limbah maupun sampah rumah tangga. Sikap peduli lingkungan harus diutamakan agar fungsi sungai sebagai sumber kehidupan tetap lestari dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.

"Karena sungai adalah keberlangsungan hidup dari ekosistem dalam lingkungan kita, dan di Kabupaten Berau sungai adalah salah satu sumber dari faktor penggerak ekonomi," tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, DLHK Kabupaten Berau berharap kesadaran menjaga kebersihan perairan terus meningkat.

Penguatan kesadaran kolektif ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Berau secara berkelanjutan.(Rein)

Kepala Dispar Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kemampuan menulis harus didukung oleh kepekaan melihat dan mendengar dengan baik. Menurutnya, cerita yang luar biasa tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak disampaikan dengan cara yang menarik.

“Sebuah cerita yang luar biasa tidak akan berdampak jika tidak mampu disampaikan dengan cara yang menarik. Ketika kita bisa mendengar dan melihat dengan baik, seharusnya kita juga bisa menulis dengan baik,” ujarnya saat membuka Workshop Penulisan Kreatif di Temindung Creative Hub, Samarinda, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai Kaltim memiliki banyak potensi cerita yang belum diangkat secara optimal, mulai dari destinasi wisata, kebudayaan, kuliner, hingga flora dan fauna.

“Kalau ditulis dengan gaya bahasa yang menarik, pasti lebih memikat perhatian pembaca. Ini bisa menjadi kekuatan kita,” katanya. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam meningkatkan kemampuan menulis. Menurutnya, penulis yang baik bukanlah mereka yang tidak pernah membuat tulisan buruk, melainkan mereka yang terus belajar dan memperbaiki karyanya.

“Menulislah terus. Banyak hal kreatif di sekitar kita yang bisa dijadikan bahan tulisan,” pesannya.

Melalui kegiatan ini, Dispar Kaltim berharap semakin banyak penulis dan kreator yang mampu mempromosikan destinasi wisata, budaya, serta ekonomi kreatif Kalimantan Timur agar kian dikenal masyarakat luas. (Rein) 

Pada kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari amanah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertemukan Pemerintah Kabupaten Berau dan Kutai Timur guna mencapai kesepakatan terkait batas wilayah.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Arahan Menteri Dalam Negeri yang meminta Gubernur Kaltim memfasilitasi pertemuan Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur,” ungkapnya.

Kendati demikian, dalam pertemuan tersebut, kesepakatan mengenai penetapan batas wilayah serta berita acara belum menemukan titik terang. Oleh karena itu, penyelesaiannya akan ditindaklanjuti di tingkat pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih usai pertemuan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau belum menetapkan garis batas antar kedua daerah.

Alhasil, Bupati Berau bersama Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kaltim menandatangani berita acara penolakan kesepakatan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Tadi kita sama-sama sepakat untuk tidak menyetujui terkait batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur,” tegasnya.

Sri Juniarsih berharap Kemendagri dapat memberikan keputusan terbaik bagi kedua daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, permasalahan tapal batas dapat diselesaikan dan masyarakat memperoleh kepastian status domisili.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan tersebut. (Adv/Rein)

Kasi Humas Polres Berau, AKP Suradi, mengonfirmasi bahwa penangkapan berlangsung pada Sabtu (19/9/2026). Petugas langsung memboyong tersangka kembali ke Berau untuk memproses perbuatannya secara hukum.

"Tersangka langsung dibawa dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Berau pada Minggu (20/9/2026)," terang Suradi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2026).

Insiden tindak pidana tersebut terjadi di sebuah kamar hotel di Jalan DR. Murjani II, Tanjung Redeb, pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 04.46 WITA. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka menyatroni kamar korban dengan dalih mencari rekannya.

Meski korban sudah menegaskan bahwa orang yang dicari tidak ada di tempat, tersangka tetap memaksa masuk. Saat korban meminta pelaku keluar, aksi kekerasan fisik terjadi hingga berujung pada dugaan pemerkosaan. 

Korban yang mengalami luka fisik dan trauma berat langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Berau pada malam harinya sekitar pukul 22.58 WITA, sementara pelaku melarikan diri dari Berau.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Tedy Sopandi, menjelaskan bahwa penangkapan di Balikpapan merupakan hasil sinergi dan penelusuran intensif lintas jajaran kepolisian dalam melacak jejak keberadaan pelaku.

"keberhasilan mengamankan tersangka merupakan hasil kerja sama dan koordinasi jajaran dalam melakukan penyelidikan," ungkap Tedy.

Saat ini, A alias U telah resmi ditahan di Mapolres Berau. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terkait pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

"Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional untuk mengungkap perkara serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," pungkasnya.(Rein)

Sebanyak 42 pakar dan praktisi rekayasa jalan dari delapan negara—seperti Taiwan, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Australia, Filipina, Singapura, dan Thailand—hadir dalam kunjungan lapangan tersebut untuk melihat perkembangan perencanaan kawasan, sistem konektivitas, hingga penerapan infrastruktur ramah lingkungan.

Immediate Past President REAAA, Sunghwan Kim, mengaku terkesan dengan progres pembangunan IKN yang dirancang menjadi kota cerdas dan hijau.

"Saya yakin, semua orang Indonesia pasti sangat bangga dengan Nusantara sebagai kota kelas dunia," ujar Sunghwan Kim di sela-sela peninjauan kawasan.

Rangkaian delegasi ahli teknik tersebut diterima langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, di Balai Kota Otorita IKN. Basuki menegaskan bahwa Nusantara kini tengah memasuki fase kedua pembangunan untuk periode 2025–2029.

"Selamat datang di Nusantara. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari luar negeri yang hadir untuk melihat kemajuan pembangunan Nusantara menuju pusat pemerintahan sebagai ibu kota pada tahun 2028," tutur Basuki saat menyambut rombongan.

Dalam pemaparannya, OIKN menjelaskan integrasi tiga konsep utama Nusantara, yakni forest city, sponge city, dan smart city, serta penguatan jaringan konektivitas tri-city yang menghubungkan Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara. 

Di sisi lain, perwakilan REAAA berdiskusi mengenai mitigasi tantangan geoteknik, termasuk pengelolaan tanah, kestabilan lereng, penanganan intensitas curah hujan, hingga manajemen dokumentasi teknis pemeliharaan jalan jangka panjang.

Rombongan meninjau sejumlah lokasi strategis KIPP Nusantara, mulai dari Kantor Balai Kota Otorita IKN, Istana Negara, Istana Wakil Presiden, dan mengakhiri peninjauan di Taman Kusuma Bangsa.

Apresiasi senada disampaikan perwakilan REAAA asal Australia, Geoffrey Webb. Ia menilai kecepatan transformasi infrastruktur di Nusantara tetap selaras dengan upaya pelestarian ekosistem alam sekitar.

"Sangat menarik melihat kemajuan dan kecepatan pembangunan yang telah dilakukan. Memang sangat mengagumkan melihat sensitivitas terhadap lingkungan dan bagaimana kota ini terbentuk oleh lingkungan alam," pungkas Geoffrey.(Rein)

KARTANEWS.COM, OPINI - Senin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, bukan semata sidang sepak bola. Bagi kami, ribuan suporter yang memerahkan tribun hingga nonton bareng di seluruh pelosok negeri, malam tersebut adalah puncak dari ritual penegangan, doa tidak henti-hentinya, dan menunggu selama 35 tahun. 

Saat peluit panjang menghentikan drama adu penalti yang sudah membuat jantung kami berdegup kencang, kami meneteskan mata air rindu usai Garuda menang 4-2 atas Thailand. Timnas Indonesia secara resmi menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan ini bukan sekadar angka di spreadsheet, melainkan suara hati kami yang akhirnya terbayar lunas!

Sebagai suporter, kami sudah cukup dengan kutipan-kutipan menghibur seperti “berjuang dengan baik” atau “pahlawan tanpa mahkota” setiap kali Indonesia berakhir sebagai spesialis 'perak'. Namun, skuad asuhan John Herdman kali ini menyampaikan sebuah sinyal: iman sepak bola kami tak sia-sia. Di tangan dingin Herdman, skuad ini tidak hanya memecahkan desain taktik, tetapi juga menyalurkan semangat yang selama ini hilang dari tubuh Garuda: keyakinan mutlak bahwa kita menang.

Sebagai mahasiswa Administrasi Publik, saya melihat kejayaan ini bukan sekadar keberuntungan atau mukjizat di lapangan hijau. Di balik piala itu, ada kerja keras manajemen yang merombak total cara kerja organisasi mereka. Dalam teori yang kami pelajari di kampus, hasil yang bagus di lapangan selalu berbanding lurus dengan pembenahan birokrasi di dalam internal organisasinya sendiri. 

Ketika sistem titipan atau koneksi diganti dengan sistem yang murni melihat kemampuan dan kualitas (meritokrasi), segala bentuk urusan yang selama ini menahan prestasi bangsa seketika bisa dipangkas. Pengelolaan organisasi olahraga yang berorientasi pada target nyata seperti ini membuktikan satu hal: tujuan yang dulu kita anggap mustahil, ternyata sangat bisa kita wujudkan dengan eksekusi yang tepat. 

Menonton drama 120 menit dengan skor 2-2 melawan musuh bebuyutan seperti Thailand merupakan siksaan emosional yang kolosal. Jantung kami seolah berhenti berdetak setiap kali lawan melancarkan tekanan ke area pertahanan. Akan tetapi, mental bertanding bagai baja yang ditunjukkan para pemain di lapangan mengubah ketakutan itu menjadi kebanggaan.

Kepemimpinan karismatik sang kapten, Kevin Diks, tak hanya mengukuhkan lini belakang Timnas Garuda, tetapi juga membakar semangat rekan-rekannya untuk terus berjuang. Ketegangan yang membungkam tribun perlahan cair, berganti menjadi gemuruh nyanyian dukungan tanpa henti hingga suara kami serak. Hari itu, kita semua menjadi saksi lahirnya sebuah tim yang tak lagi bertekuk lutut pada trauma masa lalu.

Kolektivitas dan resiliensi yang ditunjukkan oleh para punggawa Garuda di lapangan hijau mencerminkan implementasi nyata dari konsep koordinasi kelembagaan yang solid. Administrasi publik memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau program kerja sangat bergantung pada sinergi antar-aktor dan pembagian peran yang jelas tanpa adanya tumpang tindih fungsi. 

Jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kapten tim di lapangan menjadi representasi dari pentingnya aspek leadership yang adaptif dalam mengendalikan krisis di tengah situasi penuh tekanan. Ketenangan dalam pengambilan keputusan taktis di saat-saat genting membuktikan bahwa standardisasi prosedur dan pembinaan mental yang berkelanjutan adalah fondasi utama bagi stabilitas sebuah sistem.

Menyaksikan Presiden Prabowo Subianto larut dalam kegembiraan, berjoget dan mengepalkan tinju di tribun, seketika turun langsung ke lapangan dan mendampingi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mengalunkan medali, menegaskan dunia malam itu semua elemen bangsa bersatu.

Politis, perbedaan, segala kelelahan seketika pun sirna, digantikan oleh kebanggaan yang tidak terhingga. Setelah pertandingan selesai, Bapak Presiden mengungkapkan kebanggaannya dengan sangat dalam kepada awak media: 

“Saya kira ini membanggakan. Ini contoh semangat tidak kenal menyerah, dan kita bisa. Ini bisa jadi pertama dalam sejarah, kita menang turnamen FIFA antar bangsa,” ucapnya setelah menonton pertandinga, mengutip dari Kompas TV.

Ya, Pak Presiden, kami di tribun mengamini itu! Kemenangan ini adalah manifesto apa yang bisa terjadi kalau potensi besar bangsa terjadi dalam profesionalisme, kerja keras, dan visi sebagaimana seharusnya.

Kehadiran kepala negara beserta jajaran otoritas tertinggi sepak bola dunia di tengah-tengah publik juga memberikan sinyal kuat mengenai adanya komitmen politik (political will) yang besar terhadap pengembangan sektor ini. Dalam ruang lingkup kebijakan publik, dukungan penuh dari pemegang regulasi merupakan instrumen krusial yang menentukan keberlanjutan sebuah ekosistem makro. 

Ketika visi pemerintah bersinergi dengan kepentingan publik secara harmonis, maka kebijakan yang dilahirkan akan memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi antara perencanaan program pemerintah dengan implementasi di tingkat akar rumput mampu menciptakan dampak akselerasi yang masif bagi kemajuan bangsa.

Kami juga membanggakan rencana pemerintah akan mengeluarkan bonus untuk pemain-pemain, mekanisme teknisnya nanti akan diimplementasikan langsung oleh Chairum PSSI. Mengkritik Rosin Neto, Argus Tahun Ini menunjukkan hal ini adalah hal yang pantas dan layak untuk mereka berkat darah dan ketangguhan mental atas lambang Garuda yang terpatri di dada.

Pemberian penghargaan berupa bonus finansial ini merupakan bentuk nyata dari mekanisme insentif dalam administrasi publik yang bertujuan untuk menjaga motivasi dan produktivitas aktor pelaksana. Pengaturan aspek teknis pembagian bonus yang diserahkan langsung kepada federasi memperlihatkan adanya penerapan asas desentralisasi dan pendelegasian wewenang yang proporsional dalam birokrasi modern. 

Proses ini memastikan bahwa tata kelola keuangan dan distribusi apresiasi dapat berjalan secara akuntabel, transparan, serta berbasis pada indikator kinerja yang objektif. Evaluasi pasca-turnamen dan formulasi kebijakan insentif seperti ini menjadi preseden penting dalam merancang sistem penghargaan yang berbasis pada capaian nyata secara berkelanjutan.

Tapi bagi kami, suporter, yang rela kehabisan suara, kehabisan air mata, piala yang diangkat tinggi di atas kepala, adalah bonus tertinggi di dunia bagi mereka. Ini juga warisan berharga bagi generasi muda Indonesia yang tumbuh dan hidup tanpa beban trauma kegagalan. Hari ini mereka tahu rasanya menjadi juara.

Dahaga 35 tahun sepak bola emas Alas Meer Sudah tuntas. Kemenangan bersejarah ini menunjukkan Garuda tidak lagi bisa dihindari. Terhujinya kutukan perak, dipenuhi balutan nuansa emas abadi. Kini dengan bangga dan kepala tegak, suara hati publik terdengar dengan satu nada: Indonesia adalah Raja Asia Tenggara yang sejati. 

Kepala Bidang Produksi Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH) Kaltim, Kosasih, mengungkapkan bahwa angka produksi pisang daerah merosot tajam dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Jika pada 2025 produksi pisang Kaltim sempat menyentuh angka 129 ribu ton, kini volumenya menyusut hingga sekitar 60 persen.

"Produksi kita signifikan, 2025 sebanyak 129 ribu ton. Sekarang turun sekitar 60 persen," ungkap Kosasih saat menjadi narasumber dalam webinar Rabu Sehati Seri 5 bertajuk Pisang Tahan Layu Kebun Produktif yang digelar secara virtual, Rabu (7/10/2026).

Ancaman penyakit tanaman ini dinilai sangat serius karena secara spesifik menyerang varietas pisang kepok gerecek, yang merupakan varietas unggulan daerah. Kosasih menegaskan perlunya penanganan secara intensif agar program pengembangan hortikultura Kaltim tidak terhenti akibat gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

"Di sisi lain kita dituntut meningkatkan produksi dan produktivitas. Tetapi ada kesenjangan yang menghantui kita selama ini, yaitu penyakit pisang, Fusarium dan bakteri layu. Sayang kalau program kita tiba-tiba hilang begitu saja karena kita abai terhadap penyakit pisang ini," tegasnya.

Sebagai langkah konkret pencegahan penyebaran penyakit, Dinas PTPH Kaltim telah merumuskan sejumlah strategi mitigasi. Upaya tersebut mencakup penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani, penyediaan sarana prasarana penunjang, hingga pembangunan infrastruktur isolasi kawasan perkebunan.

Salah satu langkah teknis yang telah direalisasikan adalah pembangunan jalur pengendalian penyakit (double way) sepanjang 562 meter di kawasan sentra tanaman pisang wilayah Golo.

Meski demikian, Kosasih menyadari bahwa penyelamatan sektor ini membutuhkan sinergi yang lebih luas. Pemerintah Kaltim mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku usaha serta para petani di lapangan sebagai ujung tombak pengawasan dan pengendalian penyakit tanaman secara berkelanjutan.(Rein)

Melalui jadwal teranyar ini, perpustakaan melayani pemustaka setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 07.30 hingga 20.00 WITA. Sementara untuk hari Jumat dan Sabtu, layanan dibuka sejak pukul 08.00 hingga 15.00 WITA.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltim, Lisa Hasliana, menjelaskan bahwa penyesuaian jam kerja ini diluncurkan guna merespons tingginya aspirasi publik yang mendambakan akses layanan literasi lebih fleksibel.

"Kami berharap penerapan waktu operasional baru ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan. Perpustakaan jangan hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga rumah untuk berkarya bagi masyarakat," ujar Lisa sebagaimana dikutip dari siaran pers resminya, Selasa (6/10/2026).

Guna memanjakan para pengunjung, beragam sarana modern telah disiagakan di area perpustakaan. Mulai dari area co-working space, ruang diskusi, zona lesehan yang nyaman, hingga jejaring perpustakaan digital yang disokong koneksi Wi-Fi kencang berkecepatan 100 Mbps. Khusus di hari Jumat dan Sabtu, pengunjung juga dapat menikmati program library tour.

Pengayaan literatur pun terus digenjot secara berkala. Memasuki tahun 2026 saja, DPK Kaltim tercatat telah memperkaya koleksinya dengan menambah 338 eksemplar dari 199 judul buku baru.
Lebih dari sekadar tempat menyimpan buku, DPK Kaltim membuka pintu selebar-lebarnya bagi wadah komunitas maupun pegiat literasi yang hendak menyelenggarakan pelbagai agenda kreatif.

"Sekarang zamannya perpustakaan bertransformasi menjadi inklusi sosial. Ruangan dapat dimanfaatkan untuk bekerja, diskusi, mengerjakan tugas, dan aktivitas lainnya," tutur Lisa menambahkan.

Dengan deretan fasilitas mumpuni dan jam buka yang lebih longgar, perpustakaan kini bertransformasi menjadi alternatif tempat nongkrong yang produktif. Daripada sekadar menghabiskan waktu di kafe atau pusat perbelanjaan, mengalihkan aktivitas ke perpustakaan bisa menjadi pilihan segar untuk membaca, menuntaskan pekerjaan, atau memantik ide-ide baru. (Rein)

Melalui UPTD Balai Benih Padi dan Hortikultura (BBPH) Berau, langkah konkret tersebut diwujudkan lewat panen padi varietas IR 64 di atas lahan seluas satu hektare yang berlokasi di Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung. Seluruh hasil panen ini diproyeksikan sebagai benih berlabel putih untuk menyokong kebutuhan tanam mendatang.

Kepala DTPHP Berau, Lita Handini, menjelaskan bahwa langkah pembenihan secara mandiri di lahan BBPH ini menjadi solusi strategis dalam mengatasi kendala kelangkaan benih yang kerap dialami para petani. Varietas IR 64 dipilih lantaran daya adaptasinya yang ampuh serta tingkat peminatannya yang masih sangat tinggi.

"IR 64 masih menjadi salah satu varietas yang banyak diminati petani. Usia panennya sekitar 110 sampai 120 hari dan pertumbuhannya juga cukup baik di lahan BBPH," ungkap Lita, Senin (5/10/2026)

Hasil pembenihan ini disiapkannya untuk menyambut Musim Tanam III (MT III) yang diprediksi bergulir pada kisaran November hingga Desember 2026.

"Kami menyiapkan hasil panen ini untuk mendukung kebutuhan benih pada MT III. Harapannya, petani bisa mendapatkan benih berkualitas tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah," lanjutnya.

Lebih jauh, Lita menegaskan pentingnya pemanfaatan dan perluasan kawasan BBPH secara maksimal. Menurutnya, optimalisasi tata kelola lahan pembenihan akan berbanding lurus dengan peningkatan volume produksi benih lokal di Kabupaten Berau.

"Kami juga mendorong agar pengelolaan lahan BBPH terus dikembangkan. Dengan optimalisasi lahan, kapasitas produksi benih bisa meningkat sehingga semakin banyak kebutuhan petani yang dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri," terangnya.

Pasokan benih yang bersumber dari dalam daerah dinilai bakal mempermudah aksesibilitas para petani saat memasuki masa bercocok tanam. Di samping efisiensi jarak dan waktu, kemandirian benih ini menjadi pijakan vital demi menjaga keberlanjutan tradisi budidaya padi lokal.

"Dengan adanya produksi benih di daerah, kita berharap kebutuhan petani bisa lebih mudah dipenuhi dan persiapan musim tanam dapat berjalan lebih baik," tambahnya.

Melalui komitmen ini, DTPHP Berau optimistis dapat menjaga kestabilan stok benih sekaligus mendorong penguatan sektor pertanian daerah secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Pertandingan langsung berjalan sengit sejak peluit awal berbunyi. Tuan rumah mengambil alih kendali permainan pada babak pertama, sebelum Thailand balik menekan setelah jeda penyerangan. Kebuntuan dalam laga bertensi tinggi ini baru terpecah di menit ke-81.

Indonesia memperoleh peluang emas melalui situasi bola mati menyusul pelanggaran Nicholas Mickelson terhadap Ole Romeny. Dean James yang bertindak sebagai algojo melepaskan tembakan keras yang sempat mengenai pemain bertahan lawan sebelum menggetarkan jala Thailand.

Keunggulan ini membuat jalannya laga makin memanas. Thailand kian tersudut lantaran harus bermain dengan 10 orang usai Mickelson menerima kartu kuning kedua. Meski demikian, situasi unggul jumlah pemain tidak lantas membuat langkah Indonesia mulus.

Tim tamu justru bereaksi cepat merespons ketertinggalan. Pemain pengganti Iklas Sanron sukses menjebol gawang Indonesia dan mengubah papan skor menjadi 1-1. Skuad Garuda berupaya keras mengembalikan keunggulan.

Beberapa ancaman berbahaya lewat Elkan Baggott maupun Mitchell Baker belum berbuah hasil hingga paruh waktu normal usai. Pertarungan pun terpaksa berlanjut ke babak tambahan waktu. 

Di masa extra time, gelombang serangan Indonesia terus menggempur lini belakang Thailand. Sayang, buruknya penyelesaian akhir membuat beberapa peluang emas terbuang percuma.

Asyik menyerang, lini pertahanan Indonesia justru kecolongan. Pada menit ke-102, Iklas Sanron melepaskan umpan matang ke Peeradol Chamrasamee yang berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Thailand. Pantang menyerah, Indonesia langsung merespons ketertinggalan tersebut.

Anak-anak asuh Garuda terus membombardir pertahanan Thailand hingga gol yang dinanti akhirnya lahir pada menit ke-116. Skema serangan rapi diawali oleh Egy Maulana Vikri yang menyodorkan bola ke Rizky Ridho, sebelum sang bek menyalurkan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti.

Elkan Baggott yang berdiri bebas langsung menyambar bola untuk memaksa skor kembali imbang 2-2. Kedudukan tidak berubah hingga babak tambahan berakhir, sehingga penentuan pemenang harus diselesaikan lewat adu penalti.(Rein)

Mengusung tema “Harmoni FISIP: Satu Fakultas, Satu Semangat, dan Satu Masa Depan”, kegiatan yang diikuti oleh berbagai unsur civitas akademika, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa aktif, hingga alumni dari berbagai angkatan. Keluarga dosen dan tendik serta sejumlah mitra FISIP Unmul juga turut menjadi bagian dalam kegiatan tersebut.

Beragam kegiatan menyiapkan panitia untuk memeriahkan puncak Dies Natalis, di antaranya lomba menyanyi, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba makan pedas, serta jalan santai. Panitia juga menyediakan sejumlah hadiah doorprize yang dibagikan kepada peserta sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Ketua Panitia Dies Natalis FISIP Unmul 2026, Kemal Sandi, mengatakan bahwa FISIP Harmony dirancang sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun rasa kebersamaan di antara seluruh elemen yang berada di lingkungan FISIP Unmul.

Kemal yang merupakan dosen Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Unmul menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan, tetapi juga melibatkan mahasiswa, alumni, keluarga dosen dan tendik, serta mitra yang selama ini menjalin kerja sama dengan FISIP Unmul.

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antarelemen keluarga besar FISIP Unmul serta menciptakan semangat kebersamaan dalam satu lingkungan akademik.

Selain mengedepankan aspek silaturahmi, pelaksanaan FISIP Harmoni juga membawa pesan mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut diterapkan dalam kegiatan jalan santai yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian acara.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak membawa kantong plastik dan memungut sampah yang ditemukan sepanjang rute jalan santai. Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian panitia terhadap aspek keberlanjutan atau keinginan lingkungan.

Rangkaian perlombaan yang digelar juga memberikan kesempatan kepada peserta dari berbagai kelompok usia untuk ikut berpartisipasi. Kehadiran anak-anak dalam lomba mewarnai hingga keterlibatan siswa dan alumni menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dikemas sebagai perayaan bersama lintas generasi.

Puncak Dies Natalis FISIP Unmul 2026 melalui FISIP Harmony pada akhirnya menjadi momentum untuk mempertemukan kembali berbagai unsur keluarga besar fakultas. Selain menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. (Irla)

Kebijakan ini mencakup penguatan serta penguatan struktur di seluruh matra pertahanan negara, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). 

Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI, kata Prabowo dikutip dari Tirto. 

Selain meresmikan satuan baru, Kepala Negara juga mengukuhkan enam Panglima Kodam (Pangdam) baru.

Penguatan terbesar terjadi di tubuh TNI AD melalui penambahan 6 Komando Daerah Militer (Kodam), 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), serta 3 Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur) yang terdiri dari satuan Kavaleri, Artileri Medan (Bersenjata), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

Sementara itu, TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalyon Marinir. Pada matra TNI AU, satuan yang diresmikan meliputi 1 Divisi II Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), 1 Brigade Korpasgat, 3 Batalyon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, serta 2 Satuan Radar.

Rangkaian peringatan dilanjutkan dengan penyampaian tanda kehormatan kepada prajurit berprestasi dan peragaan defile parade alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, khususnya alutsista baru. 

Upacara penuh khidmat ini dihadiri oleh seluruh pejabat Kabinet Merah Putih, serta penandatanganan momen kebersamaan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tampak duduk berdampingan.(Tim/Redaksi) 

Berdasarkan hasil pantauan Citra Radar BMKG per pukul 06.04 WITA, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif yang signifikan di beberapa wilayah. Kondisi tersebut memicu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir.

Kepala BMKG Berau, Ade Haryadi, menjelaskan bahwa konsentrasi pertumbuhan awan hujan saat ini terpantau dominan di kawasan Segah dan Maratua.

"Di wilayah Segah, potensi hujan lebat disertai petir teridentifikasi di Punan Malinau, Tepian Buah, Gunung Sari, hingga Harapan Jaya. Sementara untuk kawasan wisata Maratua, khususnya di sekitar Pulau Kakaban, terpantau potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang," ungkap Ade Haryadi. 

Ade menyampaikan, fenomena cuaca ini akan berlangsung dalam kurun waktu satu hingga dua jam ke depan. Pihaknya juga mengingatkan adanya potensi perluasan sebaran hujan ke kawasan sekitarnya.

Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Berau pada pagi hari ini diprakirakan dominan berada dalam kondisi hujan ringan, berawan, hingga berkabut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan maupun melintasi jalur transportasi darat dan laut diharapkan tetap berhati-hati, memantau kondisi lingkungan sekitar, serta rutin memperbarui informasi perkembangan cuaca terkini melalui saluran resmi BMKG.(Rein) 

OPINI, KARTANEWS.COM — Secara geografis Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 20 33 LS dan 1160 BT – 1190 BT. Rata-rata curah hujan 2.134,33 mm per tahun dengan rata-rata hujan 10,68. Kondisi tersebut menjadikan Berau relatif jarang mengalami kemarau panjang.

Namun fenomena iklim global seperti El Nino pada tahun 2026 ini memicu perubahan iklim yang signifikan. Musim kemarau lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berdampak luas di berbagai sektor.

Dampak utama kemarau panjang adalah penurunan debit air yang memukul sektor pertanian. Akibatnya, produksi sayuran merosot dan harga berbagai komoditas pangan melonjak. Padahal, produksi pertanian merupakan pilar utama ketahanan pangan daerah. Namun dalam kondisi normal, pasokan pangan lokal di Kabupaten Berau belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan data resmi BPS dan Dinas Pangan, Berau masih sangat bergantung pada pasokan luar daerah. Ketersediaan pangan lokal yang terbatas ini akan semakin terancam saat kemarau panjang dan bencana kabut segera melanda. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif agar stabilitas pangan daerah tetap terjaga.

Kemarau panjang juga mempertinggi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bencana ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pembukaan lahan pertanian dengan cara pembakaran, ketidakadilan masyarakat seperti pembuangan puntung rokok sembarangan, hingga munculnya titik panas (hotspot) pada penangkapan batu bara. 

Dampak karhutla yang meluas tidak hanya mengancam kesehatan, melainkan juga mengganggu sistem distribusi pangan. Kabut asap tebal melumpuhkan jalur transportasi darat, laut, dan udara, sehingga pasokan bahan pangan ke Kabupaten Berau terhambat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim mulai memberikan tekanan nyata terhadap sektor pertanian di Bumi Batiwakkal. Musim kemarau saat ini menjadi bukti bahwa produksi pangan sangat bergantung pada kestabilan lingkungan. 

Jika tidak diantisipasi, gangguan produksi dapat memicu kelangkaan pasokan dan menambah beban ekonomi masyarakat. Tantangan menjaga ketahanan pangan kian kompleks di daerah yang buruk pada cuaca ekstrem dan kemarau berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya menyiapkan sistem pangan daerah yang tangguh, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk menghadapi risiko masa depan (Swara Berau Com, 1 September 2026).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah strategi, baik mitigasi maupun preventif, yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Berau. Langkah awal dimulai dari optimalisasi pengelolaan air budidaya pertanian. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengandalkan jaringan irigasi di daerah berbasis waduk atau bendungan, memperkuat program pompanisasi di daerah tepi sungai, menerapkan teknologi irigasi tetes, serta mengembangkan sistem hidroponik yang hemat udara. 

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperbanyak pembangunan embung penampung air hujan dan memprioritaskan alokasi air bagi tanaman pangan utama.

Upaya pengelolaan air tersebut harus diselaraskan dengan pemilihan komoditas yang tepat. Para petani disarankan beralih ke tanaman dan benih yang adaptif serta tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, ubi jalar, singkong, kacang-kacangan, dan varietas padi lahan kering. 

Pengaturan jadwal tanam secara cermat juga sangat krusial agar masa panen tidak berbenturan dengan puncak kemarau. Di sisi lain, diversifikasi pangan lokal dan sektor peternakan perlu terus dikembangkan agar ketahanan pangan daerah tidak bertumpu pada satu jenis komoditas saja.

Selain faktor tanaman, pemeliharaan kondisi tanah juga memegang peranan penting. Tingkat kesuburan dan kelembapan tanah perlu dijaga menggunakan mulsa serta bahan organik agar tanah mampu menyimpan udara lebih lama. Upaya konservasi tanah dan udara ini harus didukung oleh penyebarluasan informasi perkiraan iklim secara akurat dan masif kepada masyarakat, sehingga para petani dapat mengantisipasi datangnya musim kemarau lebih awal.

Strategi penting lainnya adalah pengamanan cadangan pangan daerah. Di tingkat masyarakat, warga diimbau melakukan penyimpanan mandiri untuk komoditas beras, jagung, umbi-umbian, dan benih guna mengantisipasi gangguan distribusi. Sementara di tingkat pemerintah, Perum Bulog wajib memastikan ketersediaan stok penyangga pangan yang mampu sepanjang musim kemarau.

Terakhir, tindakan pencegahan dan penanggulangan karhutla harus dilaksanakan secara tegas melalui penyuluhan yang intensif, penegakan regulasi larangan pembakaran lahan, serta penanganan cepat saat muncul titik api. Langkah ini sangat menentukan dalam mencegah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Berau.

Ia menekankan bahwa partisipasi Kutai Timur dalam pesta olahraga terbarat dan tingkat terbesar provinsi tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas partisipasi semata. Mantan legislator Kaltim tersebut memasang target yang jelas, yakni adanya perbaikan dan peningkatan posisi prestasi kontingen Kutim di papan klasemen perolehan medali mendatang.

“Semoga kontingen Kabupaten Kutai Timur bisa menaikkan peringkat sehingga memberikan semangat lagi kepada para olahragawan Kutai Timur,” kata Bupati Ardiansyah saat membuka Acara peringatan Haornas 2026, Jumat (02/10/2026). 

Ia juga mendorong agar pemikiran masyarakat dalam memandang olahraga dapat berubah secara mendasar, dari yang semula sebatas hobi atau kegiatan pengisi waktu luang menjadi sebuah kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ardiansyah, aktivitas olahraga memiliki manfaat multidimensi yang tidak hanya terbatas pada kebugaran fisik dan kesehatan tubuh semata, melainkan juga berperan mendasar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan. 

Olahraga dipercaya mampu menempa mentalitas, membangun kedisiplinan, serta menumbuhkan nilai-nilai sportivitas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kita menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, selain sehat dengan berolahraga juga akan membentuk karakter yang positif dan jiwa sportifitas,” ucap Bupati Ardiansyah menegaskan visinya.

Ia menegaskan Pemkab Kutim berkomitmen penuh mendukung pembinaan keolahragaan, baik di tingkat atlet profesional maupun pembudayaan olahraga massal di tengah masyarakat. 

Melalui momentum Haornas 2026 ini, seluruh insan olahraga Kutim diharapkan bersatu padu untuk mewujudkan target peningkatan prestasi di Porprov VIII Kaltim Paser sekaligus membangun fondasi masyarakat Kutai Timur yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. (Pemkab Kutim/KN)

​Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, mengonfirmasi pengungkapan kasus pencurian terjadi pada Rabu (23/9/2026) sekira pukul 11.30 WITA di Jalan Padat Karya, Gang Limau 2, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb.

​”Modus operandi pelaku yaitu masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan sebilah linggis kecil saat rumah dalam keadaan ditinggal penghuninya,” ujar AKP Muhammad Fajri.

Awalnya, korban yang berstatus sebagai seorang mahasiswa, meninggalkan rumahnya sekitar pukul 10.30 WITA untuk pergi berkuliah. Namun, saat kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WITA dan masuk ke dalam kamar, korban terkejut mendapati ruangannya dalam kondisi berantakan. 

Korban kehilangan satu unit Macbook Apple M2, satu unit laptop Lenovo, satu unit ponsel, headset, serta sebuah tas ransel hitam.​Mengetahui jendelanya telah dirusak dan barang-barang berharga raib, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Markas Polres Berau untuk ditindaklanjuti.

​Menerima laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Berau bergerak cepat melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga berhasil mengamankan pelaku EAN beserta seluruh barang bukti.

​Selain barang hasil curian, polisi turut menyita alat yang digunakan pelaku berupa satu buah linggis kecil dan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dengan nomor polisi KT 3301 GU yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

​Atas perbuatannya, tersangka EAN kini ditahan di Mapolres Berau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 476 atau Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.(Tim/Redaksi) 

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung MA RI ke wilayah Kalimantan Timur yang berlangsung pada 28–30 September 2026.

Peninjauan tersebut ditujukan untuk melihat secara komprehensif kesiapan fisik kawasan hukum dan peradilan yang tengah disiapkan di Ibu Kota Baru.

Sugeng mengungkapkan, rombongan MA RI bertolak dari Jakarta dengan dorongan untuk menyaksikan secara rinci fakta pembangunan IKN, mengingat Nusantara bakal menjadi tempat berdirinya lembaga-lembaga yudikatif negara.

“Teman-teman di luar mungkin melihat IKN mangkrak. Tapi setelah sampai di sini, ternyata pembangunan sedang berjalan. Menurut saya, pencapaiannya sudah luar biasa. Kantor-kantor Kemenko saya sudah lihat. Kawasan yudikatif juga sudah mulai berjalan, 19 persen. Progresif menurut saya,” tegas Sugeng.

Berdasarkan data pengerjaan terbaru, rata-rata progres pembangunan kompleks perkantoran yudikatif di KIPP Nusantara kini telah menyentuh angka 19,29 persen. Secara spesifik, realisasi pengerjaan fisik untuk Gedung Mahkamah Agung RI tercatat telah mencapai 19,09 persen.

Kehadiran jajaran Hakim Agung ini disambut hangat oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN (OIKN), Agung Dodit Muliawan. Agung menilai peninjauan langsung ini menjadi suntikan moral dan dukungan strategis untuk memperkuat ekosistem kelembagaan negara di IKN.

“Kami sangat senang atas kunjungan Yang Mulia para Hakim Agung beserta jajaran Mahkamah Agung RI hari ini. Sebagaimana prinsip yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala OIKN, seeing is believing. Dari kunjungan ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran riil bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan,” tutur Agung.

Selain meninjau tapak pembangunan Gedung MA, rombongan juga mengitari sejumlah fasilitas publik serta infrastruktur pemerintahan yang telah berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pihak OIKN berharap peninjauan ini memperkuat koordinasi teknis dan skema transisi kelembagaan yudikatif menuju kepindahan ke Nusantara.(Tim/Redaksi) 

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor, mengatakan secara umum, peluang hujan yang akan terjadi lebih dari 90 persen. Namun, diprediksi mengalami curah hujan kategori Rendah (0-50 mm).

Kendati demikian, ia memberkan sebagian wilayah barat laut diprediksi mengalami curah hujan kategori Menengah (50-150 mm) dengan peluang hujan 60-70%.

“Prediksi deterministik curah hujan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami curah hujan kategori Rendah (0–50 mm),”ungkapnya, Jumat (02/10/2026) 

Sementara itu, di wilayah Kab. Berau bagian barat, Kab. Kutai Timur bagian barat laut, dan Kab. Mahakam Ulu bagian barat, diprediksi akan mengalami curah hujan kategori Menengah (50-75 mm). 

Sedangkan prediksi deterministik sifat hujan menunjukkan keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan didominasi sifat hujan Kategori Bawah Normal (0-50%). 

“Wilayah yang diprediksi mengalami sifat hujan Normal (84–115%) meliputi sebagian wilayah kecil Kab. Berau bagian barat dan Kab. Kutai Timur bagian barat laut,” tutupnya. 

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur hanya mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori Sangat Pendek (1–5 hari). Meski demikian, kekeringan ekstrem melanda beberapa daerah seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

Rekor HTH terlama teridentifikasi di Kecamatan Batu Enggau, Kabupaten Paser, yang tidak mengguyur hujan selama 69 hari berturut-turut.(Rein) 

Kegiatan terpadu ini mencakup Business Matching, edukasi pengelolaan keuangan, penyediaan layanan Desk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, hingga sosialisasi pencatatan keuangan berbasis aplikasi SIAPIK buatan Bank Indonesia.

Mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said menegaskan bahwa agenda Business Matching merupakan momentum krusial untuk mempertemukan para pelaku UMKM secara langsung dengan lembaga pembiayaan dan mitra potensial.

"Melalui agenda ini, kami berharap UMKM Berau mampu memperluas jaringan pasar secara masif, sehingga produk-produk unggulan daerah kita dapat bersaing ketat di tingkat nasional," ujar Said saat membuka acara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Pratama Wibawa, serta Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Kaltim-Kaltara Yulianta.

Hadir pula pimpinan serta perwakilan Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kawasan Tanjung Redeb, mulai dari Bankaltimtara, Bank Mandiri, BRI, BNI, Pegadaian, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Selain memperluas jejaring kemitraan, para peserta dibekali edukasi mengenai manajemen modal dan literasi keuangan modern. Said menilai, pemahaman finansial yang terukur menjadi fondasi dasar agar bisnis skala mikro dan kecil dapat bertahan serta berkembang secara berkelanjutan.

"Akses peminjaman modal bagi UMKM idealnya terus dipermudah tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku. Saat UMKM tumbuh pesat, dampaknya langsung terasa pada peningkatan ekonomi keluarga. Ditambah lagi, di era digital saat ini, pelaku usaha dituntut cerdik memanfaatkan setiap peluang pemasaran," jelasnya.

Guna mendukung kelancaran proses pengajuan modal, panitia menghadirkan layanan Desk SLIK-OJK di lokasi acara. Fasilitas ini mempermudah para pelaku usaha mengecek rekam jejak maupun riwayat kredit mereka secara resmi sebagai syarat utama sebelum mengakses pembiayaan perbankan.

Di samping itu, Bank Indonesia turut mengenalkan aplikasi SIAPIK—sebuah platform pencatatan keuangan digital yang dirancang khusus untuk UMKM. Dengan pembukuan yang rapi dan terstruktur melalui SIAPIK, pelaku usaha dapat memantau kesehatan finansial usahanya sekaligus meningkatkan kelayakan (bankability) saat mengajukan pinjaman.

Mengakhiri sambutannya, Sekkab Berau menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi lintas instansi yang terjalin harmonis demi kemajuan ekonomi daerah.

"Atas nama Pemkab Berau, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda strategis ini. Semoga momentum ini dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk mewujudkan ekonomi Berau yang maju, mandiri, dan membawa produk lokal kita naik kelas," pungkas Said.(Tim/Redaksi) 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, drh. Arief Murdiyatno, menjelaskan bahwa penguatan harga TBS periode ini berpatokan pada hasil kalkulasi tim yang mengacu pada dinamika harga Crude Palm Oil (CPO) serta inti sawit (kernel) di pasar internasional.

“Harga rata-rata tertimbang CPO mencapai Rp15.471,00 per kilogram, sedangkan harga kernel ditetapkan sebesar Rp13.143,17 per kilogram,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Kamis (01/10/2026).

Arief menambahkan, menguatnya harga CPO di pasar global serta lonjakan permintaan menjadi pemicu utama yang mendongkrak nilai jual TBS di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penetapan resmi untuk periode 16–30 September 2026, harga TBS bagi tanaman berumur 3 tahun ditetapkan sebesar Rp3.176,42 per kilogram. 

Tanaman umur 4 tahun sebesar Rp3.277,71 per kg, umur 5 tahun Rp3.368,53 per kg, dan umur 6 tahun Rp3.442,29 per kg. Sementara itu, untuk tanaman berumur 7 tahun dihargai Rp3.491,93 per kg, umur 8 tahun Rp3.548,29 per kg, serta umur 9 tahun Rp3.591,83 per kg. 

Puncak harga tertinggi dicapai oleh kelompok tanaman berumur 10 hingga 20 tahun yang menembus angka Rp3.617,55 per kilogram. Adapun untuk tanaman berumur 21 tahun ke atas berada di kisaran Rp3.564,56 hingga Rp3.343,96 per kilogram untuk umur 25 tahun.

Dinas Perkebunan Kaltim menegaskan bahwa patokan harga ini wajib menjadi acuan bagi petani plasma yang telah terikat hubungan kemitraan dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS). Arief sangat menekankan krusialnya hubungan kerja sama ini agar posisi tawar petani tidak tergerus.

“Dengan kemitraan yang baik, harga TBS di tingkat petani dapat lebih terjaga dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak,” tegas Arief.

Melalui penguatan harga TBS ini, pemerintah daerah optimistis tingkat kesejahteraan para petani sawit di Kalimantan Timur akan makin terangkat, sekaligus memberikan dorongan positif terhadap laju perekonomian daerah.(Rein) 

Di balik selebrasi fantastis kelolosan Skuad Garuda ke partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 usai menggilas Bangladesh dengan skor telak 9-2, terselip kabar kelam yang mengguncang ruang ganti. 

Juru taktik Indonesia, John Herdman, secara terbuka mengungkapkan bahwa para pemainnya menjadi sasaran perundungan siber (online abuse) hingga ancaman pembunuhan di media sosial.

Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Herdman dalam sesi konferensi pers pascapertandingan. Di tengah euforia kemenangan besar Merah Putih, pelatih berkebangsaan Inggris itu memilih pasang badan membela skuad mudanya dari serangan mental yang dilancarkan oleh oknum suporter tak bertanggung jawab.

"Sangat mudah mengirimkan pelecehan sembari bersembunyi di balik layar ponsel, tetapi secara mental, tindakan itu sangat menyakitkan. Anak-anak kita mendapatkan ancaman pembunuhan. Kita harus jauh lebih baik dari ini, bagaimanapun kita adalah manusia," ujar Herdman saat melakukan jumpa Pers usai pertandingan. 

Herdman menegaskan bahwa para pemain bertarung mati-matian di lapangan hijau semata-mata demi membela kehormatan negara, bukan untuk mengejar popularitas semu di dunia maya. 

Ia mencontohkan performa fenomenal penyerang muda berusia 19 tahun, Mitchell Baker, yang sukses mencetak quintuple (lima gol) sebagai bukti nyata komitmen dan dedikasi tinggi generasi muda Skuad Garuda.

Jalannya laga pamungkas Grup A sendiri berlangsung luar biasa intens. Indonesia tampil menekan sejak menit awal dan berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 6-1. 

Gelontoran sembilan gol kemenangan tuan rumah disumbangkan oleh quintuple Mitchell Baker (11', 20', 37', 42', 90+'), serta masing-masing satu gol dari Rizky Ridho (32'), Justin Hubner, Luke Vickery (90'), dan Kevin Diks di masa injury time.Sementara itu, dua gol hiburan Bangladesh dilesakkan oleh Sahariar Emon dan Farhaan Ali Wahid.

Pesta gol dramatis di menit-menit akhir pertandingan tersebut menjadi faktor pembeda yang sangat krusial. Tambahan gol dari Diks dan Baker memastikan Indonesia memuncaki klasemen akhir Grup A berkat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia, yang pada laga lain di waktu bersamaan melibas Singapura 6-0.

Kini, tugas berat membayangi Herdman untuk memulihkan kondisi psikologis serta fisik para pemainnya sebelum melakoni partai final membentrok Thailand di SUGBK pada Senin (5/10/2026). Kerja keras di lapangan diharapkan mendapat dukungan yang bijak dari publik demi mengamankan tropi juara di kandang sendiri.(Rein) 

Peristiwa tersebut langsung mendapat penanganan cepat dari Tim Rescue Markas Komando (Mako) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Berau setelah menerima laporan dari masyarakat.

Komandan Regu 4 Mako Disdamkarmat Berau, Yohanis Datu Tasik, menjelaskan bahwa informasi kejadian pertama kali diterima Pusat Komando Damkar pada pukul 07.30 WITA dari seorang warga bernama Budi.

"Menerima laporan adanya pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang menimpa bagian atap rumah warga di Jalan Muslimin, tim segera bersiap dan meluncur ke lokasi kejadian," ujar Yohanis dalam laporan resminya.

Guna mengevakuasi material pohon, Mako Disdamkarmat mengerahkan sebanyak tujuh personil gabungan yang dipimpin langsung oleh Yohanis Datu Tasik.

Dengan berbekal satu unit peralatan evakuasi dan pemotongan pohon, tim penyelamat bergotong-royong bersama warga sekitar melakukan pembersihan serta penebangan batang pohon yang tersangkut di bangunan rumah.

Proses pemotongan dan penyingkiran dahan dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah kerusakan pada struktur atap rumah korban maupun membahayakan keselamatan warga di sekitar area permukiman.

Sinergi antara Disdamkarmat Berau dan masyarakat setempat membuat penanganan berjalan lancar serta kondusif. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, sementara kerugian material masih dalam pendataan.

Pihak Disdamkarmat Berau mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang dan pohon tumbang, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi belakangan ini. 

"Warga diminta segera melapor ke pusat komando pemadam kebakaran jika menemukan kejadian darurat serupa di lingkungannya," pungkasnya.(Rein) 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait mekanisme pemilihan rektor, khususnya mengenai porsi suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam proses pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Melalui pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi, forum menyebut hasil pemilihan rektor telah menimbulkan persoalan terkait legitimasi suara Senat Akademik Unmul. Forum mengklaim calon petahana memperoleh dukungan mayoritas suara senat, namun hasil tersebut kemudian tidak berujung pada terpilihnya kandidat tersebut.

Forum menilai kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pemilihan rektor yang memberikan porsi suara kepada kementerian.

“Ketika suara dosen, akademisi, dan warga kampus sendiri dirampas hak menentukannya, lalu di mana letak marwah Universitas Mulawarman sebagai ‘Jentera Perubahan’ di Kalimantan Timur?” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap forum.

Forum juga menyampaikan tiga pokok yang menjadi dasar perjuangan. Pertama, menolak segala bentuk intervensi pemerintah pusat yang menurut mereka dapat mencederai demokrasi kampus.

Kedua, forum meminta kedaulatan Senat Akademik dikembalikan secara penuh dalam proses pemilihan rektor. Ketiga, mereka mendesak adanya audit serta transparansi terhadap proses pemilihan yang dinilai mengabaikan suara mayoritas civitas akademika.

Soroti Porsi Suara Menteri

Salah satu peserta aksi, A. Vendy Meru, mengatakan suara yang diperoleh kandidat dalam pemilihan di tingkat senat seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi kementerian dalam menentukan dukungan.

Ia menyebut kandidat petahana memperoleh sekitar 65 suara dari 91 suara dalam pemilihan di tingkat senat. Menurutnya, perolehan tersebut menunjukkan adanya dukungan mayoritas dari anggota senat.

“Seharusnya itu menjadi tolok ukur, menjadi barometer pihak kementerian. Berarti Pak Abdul Nur adalah yang menang, kandidat kuat dan menang,” kata Vendy.

Vendy menilai keputusan pada tahapan berikutnya yang melibatkan suara kementerian menjadi persoalan yang perlu dipertanyakan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menimbulkan ketegangan di lingkungan kampus.

“Makanya kita berani men-judge bahwa kementerian melakukan intervensi, yang kedua menciptakan konflik tidak kondusif di Unmul. Nah, ini yang kita protes,” ujarnya.

Meski aksi berlangsung di lingkungan kampus, Vendy mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghambat kegiatan akademik mahasiswa. Ia mencontohkan kegiatan perkuliahan tetap berlangsung.

“Buktinya sekarang enggak ada terganggu kok mahasiswa. Ada Prof. Pasar tadi, Prof. Aswin mengajar juga mereka, tetap perkuliahan jalan,” katanya.

Vendy juga meminta mahasiswa melihat persoalan tersebut dalam konteks yang lebih luas, khususnya mengenai mekanisme penentuan rektor dan legitimasi proses pemilihannya.

Dinilai Melukai Demokrasi Kampus

Sementara itu, Doktor Politik Unmul, Eddy Iskandar, menilai persoalan Pilrek Unmul tidak semata-mata dapat dilihat dari perbedaan jumlah suara. Menurut dia, suara mayoritas yang diperoleh kandidat pada tingkat senat juga merepresentasikan legitimasi dari lingkungan akademik.

“Di mana rasa keadilan, 65 harus dikalahkan dengan 24? Artinya, logika mana tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya logika politik,” kata Eddy.

Menurut Eddy, keberadaan porsi suara menteri sebesar 35 persen dalam mekanisme pemilihan tidak semestinya dimaknai sebagai dukungan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia mengatakan keputusan tersebut seharusnya disertai dasar pertimbangan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, terutama karena proses pemilihan sebelumnya telah menghasilkan dukungan mayoritas terhadap salah satu kandidat.

“Dukungan itu juga mesti dipertanggungjawabkan kepada publik. Ke mana dukungan itu diberikan,” ujarnya.

Eddy juga menilai istilah “kalah” kurang tepat untuk menggambarkan posisi kandidat yang memperoleh suara mayoritas di tingkat senat namun tidak terpilih setelah proses pemungutan suara yang melibatkan porsi suara kementerian.

“Makanya saya lebih tepatnya bukan kalah, tapi dikalahkan. Kenapa dikalahkan? Dipaksakan untuk kalah,” katanya.

Ia menegaskan, pandangannya tersebut berkaitan dengan persoalan legitimasi dan transparansi proses, bukan semata-mata perbedaan angka dalam pemungutan suara.

Menurut Eddy, rekam jejak dan capaian kandidat juga semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pemilihan. Ia mencontohkan capaian Universitas Mulawarman yang disebut mengalami peningkatan status akreditasi.

“Ukurannya bukan hanya sekadar suara, tetapi Abdul Noor dalam hal ini, ukurannya juga harus ada prestasi. Prestasinya dari B menjadi Unggul. Masa enggak dilihat?” katanya.

Empat Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Forum Aksi Masyarakat Peduli Perguruan Tinggi Kaltim menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, forum mengecam hasil akhir Pilrek Unmul 2026 yang menurut mereka mencederai rasa keadilan karena suara mayoritas senat tidak berujung pada kemenangan kandidat yang memperoleh dukungan tersebut.

Kedua, forum mendesak pemerintah pusat mengevaluasi sekaligus merevisi regulasi mengenai mekanisme pemilihan pimpinan PTN, terutama terkait porsi suara menteri sebesar 35 persen.

Ketiga, forum meminta transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, termasuk penjelasan mengenai pertimbangan yang digunakan kementerian dalam menentukan dukungan terhadap kandidat.

Keempat, forum menyerukan agar otonomi akademik dan demokrasi kampus tetap dijaga serta tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai objek kepentingan birokrasi pusat.

Forum juga menyerukan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Unmul untuk menjaga marwah kampus serta kebebasan akademik.

Aksi tersebut pada intinya menempatkan mekanisme pemilihan rektor, porsi suara kementerian, transparansi pengambilan keputusan, serta legitimasi Senat Akademik sebagai isu utama yang dipersoalkan massa.

Adapun berbagai tudingan mengenai intervensi kementerian dan ketidakadilan dalam proses pemilihan merupakan pandangan yang disampaikan oleh peserta aksi dan narasumber dalam kegiatan tersebut. Penjelasan dari pihak kementerian maupun Universitas Mulawarman mengenai proses dan dasar keputusan Pilrek 2026 diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme serta pertimbangan dalam penetapan rektor periode 2026–2030. (Irla)

Pengungkapan kasus ini bermula dari aduan warga Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, yang resah terhadap indikasi aktivitas transaksi barang haram di lingkungan mereka. 

Menangapi laporan tersebut, tim Opsnal Satresnarkoba langsung bergerak melakukan pengintaian dan penyelidikan mendalam di lokasi yang misterinya.

Sekitar pukul 14.00 WITA, petugas menyergap tersangka RAS di kediamannya. Proses penggeledahan yang disaksikan langsung oleh warga setempat menghasilkan hasil. Petugas menemukan tiga paket kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto total 0,73 gram.

Tak hanya mengamankan barang haram tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti pendukung dari tangan pria yang belum bekerja ini, meliputi:

 “1 unit timbangan digital 2 buah sendok sabu, 1 buah gunting 1 dompet kecil, 1 unit ponsel pintar, 1 unit sepeda motor yang diduga menjadi sarana operasional transaksi,” berdasarkan keterangan Satreskoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto. 

Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan informasi langkah tegas kepolisian dalam merespons cepat masyarakat demi menjaga Berau dari bahaya narkotika.

“Saat ini tersangka RAS beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Berau untuk menjalani pemeriksaan intensif dan pengembangan penyidikan,” terangnya. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara.(Rein)

​Dalam kurun waktu yang relatif singkat sekitar 30 menit, Komisi III DPR RI menuntaskan fit and proper test terhadap Suyudi yang diajukan sebagai calon tunggal oleh pihak istana. 

Merujuk pada Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026, tahapan uji kepatutan tersebut berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin jalannya penetapan bersama 383 anggota dewan, lansung mengetuk palu sidang pengesahan setelah anggota semua bersepakat. 

​"Selanjutnya kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?" tanya Puan di hadapan majelis.

​Perjalanan karier Suyudi terbilang cemerlang. Sebelum dipercaya menduduki pucuk pimpinan Polri, perwira tinggi berbintang tiga ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025. 

Rekam jejak kepemimpinannya juga teruji saat memegang tongkat komando sebagai Kapolda Banten serta menjabat Wakapolda Metro Jaya.

​Pasca persetujuan dari Paripurna DPR, agenda kenegaraan berlanjut ke Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri secara resmi pada sore hari ini, berbarengan dengan agenda perombakan (reshuffle) kabinet.(Tim/Redaksi) 

Rangkaian perayaan yang digelar di lingkungan Kelenteng Thien Ie Kong tersebut ditutup pada Minggu, 27 September 2026. Kegiatan turut mendapat apresiasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda dan Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda.

Ketua FKUB Samarinda sekaligus Ketua TWAP Kota Samarinda, Saparuddin, mengatakan perayaan Mooncake merupakan kegiatan positif yang mencerminkan keberagaman tradisi dan budaya yang hidup di Kota Samarinda.

Menurutnya, Samarinda merupakan kota dengan masyarakat yang heterogen, baik dari sisi agama, budaya maupun tradisi. Karena itu, berbagai kegiatan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat perlu mendapat ruang untuk berkembang secara harmonis.

“FKUB dan pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud bahwa Samarinda adalah kota yang sangat heterogen dan beragam. Ada beragam tradisi, agama, seni dan budaya serta akulturasi budaya yang hidup dan berkembang di Kota Samarinda,” ujar Saparuddin.

Ia menjelaskan, keberadaan Festival Mooncake juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut turut membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas masyarakat selama festival berlangsung.

Saparuddin menyebut, nilai utama yang terkandung dalam perayaan Mooncake bukan semata-mata hiburan, melainkan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur.

Dalam konteks sejarah dan budaya Tionghoa, perayaan tersebut berkaitan dengan rasa syukur atas hasil panen. Namun dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, makna syukur tersebut dapat dimaknai lebih luas, termasuk atas capaian kehidupan dan usaha yang telah dijalani.

“Setiap bulan purnama mereka mewujudkan rasa syukur itu dengan acara perayaan Mooncake. Jadi, bukan hanya sekadar perayaan, tetapi ada nilai syukur yang terkandung di dalamnya,” katanya.

Selain rasa syukur, menurut Saparuddin, terdapat pesan penting lainnya dalam perayaan Mooncake, yakni harmoni. Secara historis, perayaan tersebut menjadi momentum untuk berkumpul bersama keluarga dan memperkuat ikatan kekeluargaan.

Seiring perkembangan zaman, nilai tersebut kemudian diperluas menjadi pesan harmoni yang tidak hanya berada dalam lingkup keluarga, tetapi juga masyarakat dan kehidupan berbangsa.

“Kalau dari aspek sejarah, sesungguhnya ini merupakan upaya untuk mengumpulkan keluarga agar selalu bersatu dalam satu ikatan keluarga. Kemudian dengan perubahan zaman, tema harmoni itu diperluas menjadi harmoni keluarga, harmoni Samarinda, harmoni Indonesia, kita satu keluarga bumi,” jelasnya.

Menurutnya, pesan tersebut relevan dengan kondisi Samarinda sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. Keragaman tersebut, kata dia, dapat menjadi kekuatan apabila dibangun melalui semangat saling menghormati dan hidup berdampingan.

Saparuddin berharap perayaan seperti Festival Mooncake dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan sosial masyarakat.

Ia menilai, kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi ruang perjumpaan sekaligus mempererat hubungan antarkelompok di tengah keberagaman Kota Samarinda.

“Mudah-mudahan perayaan seperti ini terus bisa dilakukan dalam rangka mengikat kohesi sosial masyarakat kita. Dengan harmoni, kekompakan, kekerabatan dan semangat persaudaraan, kita bisa membangun daerah ini lebih maju dan lebih kuat,” pungkasnya.

Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan gotong royong perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Samarinda yang majemuk.

Festival Mooncake 2026 di Kelenteng Thien Ie Kong pun menjadi salah satu ruang budaya yang mempertemukan tradisi, hiburan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pesan kebersamaan dalam kehidupan sosial Kota Samarinda. (Irla) 

Kesepakatan yang diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 29 September 2026 tersebut menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. 

Setelah diserahkan kembali kepada dewan pada 30 September 2026, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya tanpa hambatan berarti. Dalam sambutannya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasinya atas seluruh dinamika persidangan yang terjadi. 

"Setelah kita semua mendengarkan secara saksama pendapat akhir fraksi-fraksi dewan yang pada dasarnya merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan-catatan, saran-saran, masukan, dan usulan atau kritik, bahkan itu semuanya setuju," tutur Sri Juniarsih, Rabu (30/09/2026) 

Ia menegaskan bahwa masukan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah karena sejatinya memiliki tujuan yang sama untuk pembangunan Berau di tengah keterbatasan anggaran. 

Langkah penyesuaian ini dirancang agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan efektif dan efisien sesuai kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran.

Struktur Perubahan APBD 2026 mencatatkan kenaikan signifikan pada target pendapatan daerah yang mencapai Rp3,67 triliun lebih, atau naik sebesar Rp949,55 miliar lebih dibandingkan anggaran murni sebesar Rp2,72 triliun lebih. 

Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi Rp486,63 miliar lebih melalui penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

 Selain itu, pendapatan transfer juga melonjak menjadi Rp3,17 triliun lebih, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,43 triliun lebih dan transfer antar daerah sebesar Rp738 miliar lebih.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah disepakati naik menjadi Rp3,94 triliun lebih dari yang semula dialokasikan sebesar Rp3,41 triliun lebih.

Alokasi ini terbagi untuk belanja operasi sebesar Rp2,24 triliun lebih guna mengakomodasi belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial meski belanja hibah mengalami penurunan.

Pos belanja modal dinaikkan menjadi Rp1,40 triliun lebih untuk mendanai kebutuhan peralatan, mesin, hingga pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. 

Sementara itu, belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp23,15 miliar lebih, belanja transfer disesuaikan menjadi Rp277 miliar lebih, dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya disepakati sebesar Rp272 miliar lebih. 

Sebelum mengakhiri pidatonya dengan pantun, Sri Juniarsih kembali menegaskan komitmen kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif. 

"Mari kita senantiasa selalu bergandeng tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan yang tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Berau yang tercinta ini," pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyampaikan penyusunan KUA PPAS dapat segera rampung dalam waktu dekat, sehingga program-program yang sudah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“Sisa waktu yang masih ada, agar dimanfaatkan untuk pembangunan daerah secara maksimal dalam memajukan daerah,” ujar Subroto, Selasa (29/09/2026). 

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menjelaskan bahwa dinamika pembahasan anggaran tahun ini cukup menyita waktu akibat penyesuaian, khususnya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang penetapan lebih bayar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025. 

Kendati demikian, pembahasan dapat rampung melewati batas waktu sesuai ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026 demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam pemaparannya, Bupati Sri Juniarsih kemudahan struktur Perubahan KUA-PPAS TA 2026, di mana Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp3.674.062.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp949.557.000.000,00 dari APBD Murni TA 2026. 

Sementara itu, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.946.707.000.000,00 atau naik sebesar Rp533.829.000.000,00. Untuk Pembiayaan Daerah, nilainya ditetapkan sebesar Rp272.644.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp415.728.000.000,00 dibandingkan ketetapan awal pada APBD Murni TA 2026.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2020, pengalokasian belanja daerah ini diprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban mengikat kekurangan gaji, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, TPP ASN, serta pelayanan operasional dasar SKPD. 

Selain itu, anggaran difokuskan pada penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari bantuan Presiden RI, penanganan inflasi, perbaikan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembayaran utang belanja kegiatan TA 2025, hingga pengadministrasian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menghadapi keterbatasan waktu pelaksanaan program, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan pesan langsung kepada jajaran legislatif. 

“Kami sangat berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Berau agar pada saatnya nanti kita dapat menyepapati bersama rencana peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum batas paling lambat tanggal 30 September 2026.”ungkapnya 

Ia menegaskan bahwa eksekutif dan legislatif pada hakikatnya memiliki tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk pembangunan di Kabupaten Berau di tengah keterbatasan dan dinamika yang ada.(Rein) 

Kolaborasi ini berfokus pada rancang bangun smart vending machine berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi pembayaran digital untuk mendukung distribusi produk UMKM di Kaltim.

Agenda yang berlangsung di Kantor BRIDA Kaltim, Selasa (29/9/2026) ini dihadiri Kepala BRIDA Kaltim Fitriansyah, Kabid Inovasi dan Teknologi BRIDA Kaltim Lenny Syafarina, serta tim peneliti UMKT.

Fitriansyah mengapresiasi inovasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa KRIS 2026 mencakup 21 kegiatan riset kolaboratif yang sebagian besar telah memasuki tahap penyelesaian.

“Dari 21 KRIS, sebagian besar sudah dipresentasikan. Mudah-mudahan yang masih berjalan dapat segera diselesaikan,” ujar Fitriansyah.

Ia menegaskan, pengembangan smart vending machine tidak boleh berhenti pada tahap riset semata. Inovasi ini perlu disempurnakan hingga mencapai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TRL) yang lebih tinggi agar bernilai komersial.

“Kalau sudah menjadi produk yang menghasilkan, tentu level kesiapterapan teknologinya semakin tinggi. Harapannya, suatu saat ada investor yang tertarik memproduksi alat ini,” jelasnya.

Fitriansyah juga mendorong kolaborasi lanjutan dengan dinas atau perangkat daerah terkait. Menurutnya, keterlibatan instansi pemerintah dapat memperluas pemanfaatan inovasi tersebut demi menyokong ekosistem UMKM lokal.

Di samping kesiapan teknis, perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi poin krusial yang ia ingatkan sebelum produk dilempar ke pasar. Pendaftaran hak cipta maupun paten penting untuk mengamankan hak atas inovasi yang diciptakan.

“Jika nanti dikomersialkan, yang paling utama dikembangkan adalah perlindungan kekayaan intelektualnya. Setelah itu baru kita berani masuk ke tahap komersialisasi,” tegasnya.

Tak hanya itu, tim peneliti diminta melengkapi kajian ekonomi, seperti kalkulasi kebutuhan modal, estimasi keuntungan, hingga Break Even Point (BEP). Analisis pasar dan keunggulan kompetitif dibanding produk sejenis juga perlu dipetakan guna menarik minat calon investor.

“Kami berharap riset ini tidak berhenti di sini, tetapi memberikan dampak nyata dan memperkuat perekonomian daerah maupun nasional, khususnya bagi pengembangan UMKM di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Irla/Red) 

Kedatangannya tersebut, merupakan respon dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau yang terjadi beberapa pekan ini, sehingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Selain kelancaran distribusi, keterbatasan kuota dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Bupati Berau yang didampingi Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto dan diterima Anggota Komite BPH Migas Elman Salman Arief. Ia enyampaikan bahwa masyarakat Berau masih menghadapi kesulitan mendapatkan BBM, baik jenis bersubsidi maupun nonsubsidi. 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga perlu dilihat dari kuota ideal dan mekanisme distribusi hingga ke wilayah kecamatan.

“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,”ungkapannya.

Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Berau memiliki wilayah yang luas dengan jarak antar kecamatan yang cukup jauh. Saat ini terdapat 13 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat, sehingga kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan BBM.

Sebelumnya pada 29 September 2025, Pemkab Berau mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite sebesar 83.201 KL kepada pemerintah pusat. Usulan kembali disampaikan pada 25 November 2025 melalui surat kepada BPH Migas yang diketahui dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, setelah penetapan kuota nasional pada Februari 2026, Berau memperoleh alokasi sebesar 44.800 KL. Sementara berdasarkan data kebutuhan yang disampaikan Pemkab Berau, kebutuhan di lapangan mencapai sekitar 25.895 KL untuk Bio Solar dan 47.312 KL untuk Pertalite.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Berau untuk meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, serta karakteristik wilayah Berau.(Rein) 

Penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Teluk Bayur AKP Budi Witikno bersama Kanit Reskrim Ipda Sarengat dan mengerahkan sembilan personel gabungan. 

AKP Budi menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil menyusul banyaknya aduan dari masyarakat yang resah akan aktivitas perjudian di lokasi tersebut.

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan arena sabung ayam berukuran 10 × 20 meter berkuda-kuda kayu dan berpagar kawat. Gelanggang rahasia ini disinyalir kerap dimanfaatkan para pelaku pada momen tertentu, terutama saat akhir pekan dan hari libur keagamaan.

Untuk mengantisipasi lokasi tersebut kembali dimanfaatkan, polisi langsung meratakan dan membakar seluruh sarana prasarana arena di tempat.

"Kami bergerak cepat merespons laporan masyarakat. Seluruh peralatan di lokasi langsung kami bongkar dan musnahkan di tempat agar tidak dapat dipergunakan kembali," tegas Kapolsek Teluk Bayur, AKP Budi Witikno.

Selain tindakan pemusnahan, personel Polsek Teluk Bayur juga memberikan imbauan langsung kepada warga sekitar dan pengguna jalan usaha tani agar tidak terlibat dalam praktik perjudian maupun tindak pidana lainnya.

AKP Budi menegaskan, Polsek Teluk Bayur berkomitmen memperketat pengawasan melalui peningkatan patroli, monitoring, dan penyelidikan di berbagai titik rawan gangguan kamtibmas. Kepolisian juga meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka.(Rein) 

Puluhan mahasiswa perintis tersebut terbagi dalam delapan program studi unggulan, meliputi Teknik Sipil, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, Arsitektur, Ilmu Komunikasi, hingga Informatika.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut hangat dimulainya aktivitas akademik kampus swasta tersebut. Menurutnya, keberadaan Gunadarma melengkapi fondasi ekosistem pendidikan yang telah dibangun di IKN, mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah.

“Dengan hadirnya Gunadarma, ekosistem pendidikan di Nusantara semakin lengkap dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Ini langkah nyata memperkuat ekosistem perkotaan IKN secara menyeluruh,” ujar Basuki.

Strategi Kolaborasi dan Inisiasi One Health

Kehadiran kampus Gunadarma di Nusantara merupakan buah kolaborasi strategis antara Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), dan Otorita IKN. Kemitraan ini fokus pada pembangunan jaringan pendidikan, kesehatan, serta penelitian modern, termasuk penerapan konsep One Health.

Salah satu wujud konkret dari kerja sama ini adalah rencana pembukaan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Kedokteran Universitas Gunadarma di IKN dengan pengampuan langsung dari FKUI. 

Rektor Universitas Gunadarma, ES Margianti, menegaskan komitmennya untuk membawa standar kualitas terbaik ke IKN.

“Di Jakarta, program kedokteran kami sudah terakreditasi Unggul. Kampus baru di IKN ini harus berkembang dan mencapai kualitas terakreditasi Unggul yang sama,” tegas Margianti. Ia menambahkan, pengembangan kompleks Kampus N1 yang saat ini terdiri dari tiga bangunan akan terus dilanjutkan.

Sementara itu, Dekan FKUI Anna Rozaliani yang hadir langsung di Gedung N1 menyatakan bahwa kolaborasi ini dirancang untuk menjadikan IKN sebagai laboratorium hidup (laboratorium hidup) lintas disiplin.

“Kita tidak sekedar membangun gedung atau institusi, tapi membangun ekosistem. IKN memiliki potensi besar untuk penelitian, pendidikan, dan inovasi yang berdampak langsung dalam menjawab tantangan masyarakat,” jelas Anna.

Beasiswa untuk Putra Daerah

Guna mendorong pemerataan akses pendidikan, Universitas Gunadarma juga menyalurkan beasiswa kepada masyarakat lokal. Lima mahasiswa penerima beasiswa dihadirkan langsung dalam agenda kuliah umum tersebut.

Muhammad Latif, mahasiswa Teknik Sipil asal Penajam Paser Utara, mengungkapkan rasa bangganya menjadi bagian dari angkatan pertama di ibu kota baru.

“Kami merasa bertanggung jawab untuk menjadi role model bagi adik-adik tingkat kelak. Target kami tidak hanya meraih prestasi akademik setinggi mungkin, namun juga menjadi inovator muda yang berkontribusi nyata bagi pembangunan IKN dan Indonesia,” tutur Latif optimis.

Momen bersejarah ini digelar secara hybrid dan disiarkan langsung melalui UGTV. Acara tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kampus Universitas Gunadarma di Jakarta, DEPOK, BEKASI, TANGERANG, hingga Kampus UBE di Prancis, serta perguruan tinggi mitra lainnya.

Melalui sinergi OIKN, Gunadarma, dan FKUI, hadirnya para mahasiswa pionir ini diharapkan menjadi pilar utama lahirnya pendidikan unggul dan penelitian berdampak luas dari jantung Nusantara.(Rein) 

Labanan Makarti bukanlah nama asing dalam peta komoditas daerah. Melalui peraturan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, kampung ini resmi ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agribisnis kakao. Berbagai bantuan bibit dan pelatihan teknis pun digelontorkan untuk para petani. Namun, ada satu ironi tersirat di balik riuhnya panen kakao.

Meski kakao Berau telah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) yang diakui secara nasional, warga lokal justru asing dengan cita rasa cokelat yang lahir dari tanah mereka sendiri. Sebagian besar biji kakao dijual mentah begitu saja ke luar daerah atau diekspor. 

Lebih terserap lagi, sekitar tahun 2022, harga biji kakao di tingkat petani anjlok hingga menyentuh angka Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Melihat keresahan dan potensi yang terbuang sia-sia tersebut, langkah Dea Nurwana Solihin tergerak.

" Kakao Berau itu punya reputasi luar biasa, tapi kenapa masyarakatnya sendiri jarang merasakan manisnya cokelat dari tanah sendiri? Kalau biji mentah ini diolah menjadi produk jadi, nilai tambah akan melonjak drastis dan membentengi petani dari jatuhnya harga,” kenang Dea, saat berbincang dengan Jurnalis Kartanews. 

Berawal dari Dapur Sederhana dan Tangan Bertangan

Perjalanan membidani lahirnya Kulanta brand olahan kakao lokal, tentu tak semulus membayangkan manisnya cokelat. Keterbatasan modal dan sarana menjadi tembok besar di awal langkah. Tanpa mesin modern, Dea merangkul 15 orang warga lokal yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok kerja awal.

Proses olahan pertama dilakukan dengan peralatan seadanya yang dipinjamkan dari dapur-dapur rumah warga. Blender biasa digunakan untuk menghaluskan, kompor dan wajan dapur menjadi sarana sangrai, sementara biji-biji kakao mengupas secara manual menggunakan jari satu demi satu. Untuk mencetak cokelat, mereka mengandalkan cetakan silikon sederhana.

"Bentuk produk awal kami waktu itu masih tak karu-karuan. Tapi semangat ibu-ibu tidak pernah surut. Kami bertahan dan konsisten menjaga produksi." cerita Dea diselingi tawa renyah, Minggu (27/09/2026). 

Guna mendukung operasional awal, mereka menggunakan gedung milik Karang Taruna setempat sebagai rumah produksi sementara. Dari gedung pinjaman inilah, konsistensi Kulanta mulai melahirkan rasa percaya dari berbagai pihak.

Perlahan tapi pasti, kerja keras kelompok kecil ini menarik perhatian banyak pihak. Kolaborasi antar pemangku kepentingan pun terjalin. Melalui program fasilitasi daerah, Dea mendapat kesempatan untuk diberangkatkan ke Yogyakarta guna menimba ilmu pengolahan kakao secara profesional. Sepulang dari Jogja, ia mentransfer ilmu tersebut kepada para anggota di kampung.

Dukungan mengalir dari Pemerintah Desa Labanan Makarti melalui alokasi Dana Desa (ADK) yang membangun rumah produksi permanen. Bantuan mesin produksi pertama diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Tak berhenti di situ, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sekitar juga meningkatkan fasilitas bangunan hingga memenuhi standar kelayakan pabrik makanan pangan.

Fleksibilitas Kerja: Menyulilam Kesejahteraan Tanpa Mengabaikan Keluarga

Salah satu keunikan yang menjadi nafas kehidupan Kulanta adalah sistem kerja. Menyadari bahwa 15 orang anggotanya merupakan ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban mengurus suami dan anak, Dea menerapkan sistem kerja berbasis jam (tarif per jam).

“SDM di kampung itu punya dinamika tersendiri. Kalau dipaksakan sistem kerja purna waktu yang kaku, mereka akan kesulitan meluangkan waktu karena urusan keluarga. Maka kami pecah standar UMR Kabupaten Berau menjadi hitungan per jam,” jelas Dea.

Dengan sistem ini, kedamaian dan kekecewaan berjalan beriringan. Anggota yang mampu bekerja penuh mulai pukul 08.00 hingga 16.00 akan menerima upah setara UMR. Namun, bagi ibu-ibu yang hanya memiliki waktu luang selama 2 hingga 3 jam misalnya dari jam 08.00 hingga 11.00 sebelum menjemput anak sekolah tetap bisa bekerja dan mendapatkan upah proporsional sesuai jam kerja mereka.

Meskipun sistemnya sangat fleksibel, target produksi tetap terjaga. Ketika pesanan ratusan kemasan cokelat datang, para anggota akan secara mandiri mengatur jadwal shift agar target tercapai tepat waktu. Model pemberdayaan ini berhasil membuktikan bahwa roda perekonomian desa dapat berputar harmonis tanpa merenggut kehangatan di dalam rumah tangga.

Menatap Masa Depan, Dari Labanan Makarti Menuju Panggung Dunia

Kini, Kulanta bukan lagi sekadar kelompok usaha kecil dengan peralatan dapur seadanya. Dari rumah produksi berstandar modern, berbagai varian olahan cokelat berkualitas terus tercipta. Peningkatan kapasitas SDM juga terus digenjot melalui pelatihan berkala, bahkan dengan masuknya narasumber dan ahli olahan cokelat nasional langsung ke pabrik mereka di desa.

Bagi Dea dan seluruh anggota Kulanta, apa yang mereka capai hari ini barulah pijakan awal. Ada cita-cita besar yang sedang mereka rajut secara telaten, yakni menjadikan Kulanta sebagai pusat hub atau sentra pengembangan kakao terpadu di Kabupaten Berau.

Kulanta mulai memproduksi dan melatih desa-desa sekitar agar memiliki standar kemampuan pengolahan kakao yang seragam. Strategi ini disiapkan untuk memperkuat rantai pasok dan daya serang pasar yang lebih luas.

“Target kami jelas, produk-produk Kulanta harus bisa go internasional dan menembus pasar ekspor,” tegas Dea optimis.  

Ia mengatakan, saat ini sedang membenahi semua persyaratannya, mulai dari penyempurnaan kemasan agar sesuai standar internasional, hingga pengurusan legalitas dan sertifikasi ekspor. Sang Founder pun tak segan memberkan bahwa ia banyak belajar dari berbagai event tingkat nasional. 

Dari sebuah desa kecil di Berau, Kulanta telah memberi bukti nyata: bahwa dengan niat memberdayakan, semangat gotong royong, dan sentuhan inovasi, biji kakao lokal yang dulu memandang ke sebelah mata kini siap melangkah anggun menuju panggung dunia.(Rein) 

Capaian gemilang ini semakin berkesan karena Berau secara khusus mempromosikan ragam motif Batik Derawan-Maratuan di panggung grand final.

Mengusung tema “Batik Derawan & Maratua Kalimantan Timur”, wastra khas daerah tersebut dirancang untuk memotret kekayaan alam dan daya tarik wisata bahari Berau. 

Setiap corak kain menyimpan narasi visual tersendiri, mulai dari fenomena pasir putih di tengah laut pada Motif Gusung, pusaran ikan pada Motif Tornado Barracuda, hingga keanekaragaman hayati unik melalui motif ubur-ubur tidak menyengat dan tukik.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan keindahan motif tersebut dipadukan dengan teknik batik tradisional yang dikerjakan langsung oleh pengrajin lokal berbasis kearifan daerah.

“Semua motif yang ikut berbicara, menceritakan betapa indahnya Maratua dan Pulau Derawan. Jadi jika orang datang ke Berau untuk diving atau snorkeling, batik ini menjadi buah tangan serta kenangan yang memotret keindahan tersebut,” ujar Bupati Berau 

Lebih lanjut, Sri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, potensi laut dan hutan yang menjadi identitas utama Berau harus tetap dilindungi.

“Kami ingin memastikan alam tetap terjaga tanpa kerusakannya,” tegasnya.

Selain kompetisi utama, Pemkab Berau melalui Dekranasda juga memamerkan beragam produk kerajinan lokal melalui stan pameran. 

Perhelatan skala nasional ini turut menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan RI Bambang Wibawarta, Ketua Dewan Pengawas IPBN Sapta Nirwandar, Ketua Umum IPBN Ayu Dyah Pasha, serta Ketua Dekranasda Berau Edy Suswanto. (Kendali) 

​Ketujuh figur yang dipercaya mengemban amanah sebagai Presidium MW KAHMI Kaltim tersebut adalah Mudiyat Noor, Marwan, Mohammad Djailani, Abrianto Amin, Sigit Wibowo, Prof. Aswin, dan Murjani Zuhri. 

Kombinasi nama-nama ini dinilai merepresentasikan latar belakang yang solid untuk memperkuat kiprah alumni di level regional.

​Salah satu anggota Presidium MW KAHMI Kaltim yabg juga menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudiyat Noor, menyampaikan bahwa terbentuknya formasi kepemimpinan baru ini merupakan momentum krusial dalam menjaga keberlanjutan serta konsolidasi organisasi di tingkat wilayah. Langkah ini menjadi fondasi penting agar sinergi antaralumni semakin kokoh.

​"Kepengurusan periode 2026–2031 diharapkan dapat menjalankan roda organisasi secara optimal, sekaligus memperkuat peran dan kontribusi strategis alumni HMI dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur," ujar Mudiyat usai penetapan struktur kepengurusan.

​Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan soliditas di internal KAHMI. Menurutnya, potensi besar para alumni yang tersebar di pelbagai sektor profesional harus dioptimalkan untuk menjawab tantangan daerah yang kian kompleks, terlebih dalam mendukung percepatan pembangunan di bumi Banua Etam.

​"Semoga kami semua dapat mengemban amanah ini dengan baik, terus mempererat ukhuwah antaralumni, serta memberikan sumbangsih nyata. KAHMI harus hadir dan memberi dampak positif, tidak hanya bagi internal organisasi, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Timur secara luas," pungkasnya.

​Dengan kepengurusan yang baru ini, MW KAHMI Kaltim optimistis mampu menjalin kemitraan strategis dengan pelbagai pihak demi mengawal agenda-agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Rein) 

Berdasarkan pemantauan citra radar pukul 11.09 WITA, tutupan awan konvektif terdeteksi membentang di beberapa kawasan dan berpotensi memicu hujan berintensitas ringan hingga sedang.

​Kepala BMKG Berau, Ade Haryadi, menjelaskan bahwa kondisi cuaca tersebut diprakirakan masih bertahan selama satu hingga tiga jam ke depan serta berpotensi meluas ke wilayah sekitarnya.

​"Berdasarkan pantauan Citra Radar BMKG update pukul 11:09 WITA, terpantau adanya tutupan awan konvektif yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kondisi tersebut diprakirakan masih akan berlangsung satu sampai tiga jam kedepan dan dapat meluas ke wilayah lain sekitarnya," ujar Ade Haryadi dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

​Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah. "Berhati-hati dalam beraktivitas, stay safe, dan update terus informasi cuaca," tambahnya.

​Adapun wilayah yang terpantau mengalami tutupan awan konvektif meliputi Kecamatan Segah di Punan Mahkam dan Long Ayap, Kecamatan Kelay di Long Keluh, serta Kecamatan Sambaliung di Tumbit Dayak, Inaran, Pegat Bukur, Bena Baru, Rantau Panjang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Pilanjau, Suaran, dan Pesayan.

​Selain itu, potensi hujan juga membayangi Kecamatan Gunung Tabur di Melati Jaya atas, Pulau Besing, Merancang Ilir, dan Merancang Ulu, Kecamatan Teluk Bayur di area Teluk Bayur dan Rinding, serta seluruh kawasan Kecamatan Tanjung Redeb. 

Sebaran awan turut mencakup Kecamatan Tabalar di Buyung-Buyung, Semurut, Tubaan, Harapan Maju, dan Tabalar Muara, Kecamatan Biatan di Biatan Bapinang, hingga wilayah kepulauan di Kecamatan Maratua tepatnya Teluk Harapan.(Rein) 

Usai dilantik, Nahwani menyampaikan bahwa langkah awalnya adalah melakukan inventarisasi terhadap seluruh potensi dan kemampuan internal kampus. Hal ini mencakup evaluasi sumber daya manusia (SDM), kondisi keuangan, serta aspek pendukung lainnya sebelum merumuskan program kerja strategis.

Menurutnya, penyusunan program kerja kampus harus dilakukan secara realistis serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kapabilitas universitas.

"Bagi saya, program kerja itu harus realistis dan sesuai dengan kebutuhan universitas serta kemampuan kita. Substansinya adalah program kerja tersebut harus bisa direalisasikan dan diwujudkan. Tentu kita perlu memperhitungkan kapabilitas yang ada sebelum menyusun program ke depan," ujar Nahwani usai pelantikan, Senin (28/9/2026).

Ia membeberkan, saat ini UMB memiliki 13 program studi (prodi) yang tersebar di lima fakultas, yakni Ekonomi dan Bisnis, Teknik dan Konservasi, Pertanian, Hukum, serta Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Seluruh bidang ilmu tersebut dinilainya masih membutuhkan pengembangan berkelanjutan agar UMB semakin kokoh sebagai universitas unggulan, baik di Kabupaten Berau maupun di Kalimantan Timur.

Mengenai wacana penambahan fakultas atau jurusan baru, Nahwani menjelaskan bahwa pihak kampus saat ini masih memprioritaskan pembenahan dan penguatan pada prodi-prodi yang baru saja dibuka. Kendati demikian, UMB tetap terbuka untuk menambah program studi anyar di masa mendatang.

"Wacana pembukaan prodi baru sebenarnya sudah ada, yaitu prodi Kepariwisataan. Namun, kami perlu menyiapkan sarana, prasarana, serta fasilitas tempatnya terlebih dahulu sebelum resmi membukanya," terangnya. 

Dia berharap, seluruh hajat universitas yang belum terlaksana mampu ia akomodir dengan baik. Terlebih lagi untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran, agara dapat mendidik mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah semakin membaik. 

"Tentu dari SDM kita harus tingkatkan, agar jebolan-jebolan UMB semakin berkualitas," pungkasnya.(Rein) 

Pelaksanaan karnaval berlangsung dengan menampilkan beragam kreativitas peserta melalui penggunaan topeng sebagai elemen utama pertunjukan. Para peserta membawa karakter dan konsep masing-masing, sehingga sepanjang rute karnaval masyarakat dapat menyaksikan berbagai bentuk atraksi seni yang dikemas secara kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengatakan Mahakam Mask Carnival tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan, tetapi juga ruang pertemuan bagi komunitas yang bergerak di bidang seni, budaya, dan pariwisata.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka kesempatan bagi komunitas maupun pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya serta kreativitas mereka kepada masyarakat luas.

“Mahakam Mask Carnival menjadi ruang pertemuan komunitas seni, budaya, dan pariwisata. Kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi komunitas serta pelaku ekonomi kreatif untuk ikut menampilkan kreativitas mereka melalui festival,” ujar Muhammad Faisal.

Ia menjelaskan, konsep topeng menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan Mahakam Mask Carnival. Topeng tidak hanya digunakan sebagai pelengkap penampilan, tetapi menjadi medium bagi peserta untuk mengeksplorasi ide, karakter, serta kekayaan seni dan budaya daerah.

Para peserta diberikan ruang untuk mengembangkan berbagai bentuk topeng dan mengemasnya menjadi sebuah atraksi yang memiliki nilai artistik. Kreativitas tersebut diharapkan dapat mencerminkan keberagaman budaya sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Kalimantan Timur.

“Konsep topeng menjadi kekuatan utama kegiatan. Nantinya mereka dapat mengeksplorasi berbagai bentuk topeng sekaligus mengemasnya dalam atraksi yang mencerminkan kreativitas dan kekayaan seni budaya Kaltim,” jelasnya.

Dengan melibatkan 27 grup partisipan, Mahakam Mask Carnival 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai komunitas dan pelaku kreatif untuk berinteraksi sekaligus memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat.

Rute karnaval yang dimulai dari kawasan Pelindo Samarinda dan berakhir di Kantor Gubernur Kaltim juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung parade seni dan budaya tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur, sekaligus mendorong lahirnya berbagai bentuk kreativitas baru yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah.

Mahakam Mask Carnival 2026 pun menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Kaltim melalui pendekatan yang lebih kreatif, atraktif, dan dekat dengan masyarakat. (Irla)

Lonjakan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa sektor usaha di Bumi Etam masih bergantung kuat pada pembiayaan perbankan.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, menyatakan bahwa laju pertumbuhan kredit daerah ini berhasil berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan tren pemulihan yang solid setelah sempat mengalami perlambatan pada periode sebelumnya.

"Pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan pembiayaan perbankan masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi bagi daerah," ungkap Bayuadi dikutip dari Bisnis.com, Minggu (27/09/2026) 

Berdasarkan data BI Kaltim, struktur pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit modal kerja yang melesat 42,3 persen (yoy). Sementara itu, kredit investasi turut tumbuh positif sebesar 24,41 persen (yoy).

Ditinjau dari sisi sektoral, penyerapan anggaran pembiayaan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan yang meroket hingga 63,5 persen (yoy). Sektor industri pengolahan menyusul di posisi berikutnya dengan pertumbuhan sebesar 43,7 persen (yoy).

Menurut Bayuadi, tingginya permintaan kredit pada kedua bidang tersebut sangat selaras dengan struktur perekonomian Kaltim yang memang didominasi oleh industri ekstraktif serta pengolahan. Di tengah ekspansi kredit yang cukup agresif, kualitas pembiayaan di Kaltim dipastikan tetap berada pada kondisi aman. 

"Risiko kredit terpantau sangat terjaga, dibuktikan dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berada di angka rendah, yakni sekitar 1,35 persen,"jelasnya

Secara sebaran spasial, penyaluran kredit tercatat tumbuh positif di seluruh kabupaten dan kota. Meski demikian, aktivitas pembiayaan masih terpusat di Kota Balikpapan dan Samarinda dengan porsi penguasaan mencapai 50 persen dari total kredit se-Kaltim. 

Tingginya intermediasi perbankan ini juga tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Kaltim per Juni 2026 yang menembus 144,47 persen.

Bayuadi menambahkan, perkembangan positif ini harus terus diimbangi dengan penguatan manajemen risiko agar ekspansi kredit dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rein/Red)

​Penyerahan piala dilakukan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemendiktisaintek Beny Bandanadjaja, Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Agus Rubiyanto, serta Koordinator Dewan Juri Mona Arif Muda pada malam penganugerahan, Jumat (25/9/2026).

​Selama lima hari kompetisi, para peserta menguji kemampuan merancang, mengembangkan, dan mengoperasikan wahana udara nirawak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) pada lima divisi: Racing Plane, Fixed Wing, Vertical Take Off Landing (VTOL), Long Endurance Low Altitude (LELA), dan Technology Development.

​Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi suksesnya gelaran KRTI 2026 dan berharap IKN kembali dipercaya menjadi tuan rumah pada 2027.

​“Terima kasih Pak Rektor ITK dan Pak Direktur Belmawa. Semua tampak senang. Terima kasih atas ajang ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan kami. Semoga kita bertemu lagi di KRTI 2027,” ujar Basuki, sebagimana keterangan resminya melalui website IKN. 

​Sementara itu, Rektor ITK Agus Rubiyanto menilai KRTI bukan sekadar ajang perburuan trofi, melainkan wahana pengujian gagasan dan inovasi teknologi penerbangan tanpa awak. Menurutnya, inovasi mahasiswa ini sangat relevan dengan pembangunan IKN sebagai kota yang pintar, hijau, dan berkelanjutan (smart, green, and sustainable city).

​“Penguasaan teknologi udara nirawak sangat krusial dalam mewujudkan kota masa depan. Harapan kami, para mahasiswa membawa semangat inovasi serta konsep smart and forest city IKN ini ke kampus masing-masing,” ungkap Agus.

​Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Belmawa Kemendiktisaintek Beny Bandanadjaja menekankan bahwa KRTI menjadi ruang tempaan bagi mahasiswa untuk memecahkan masalah, bekerja dalam tim, serta beradaptasi dengan dinamika kondisi lapangan yang kerap berbeda dari simulasi kampus.

​Beny berharap teknologi yang dirancang tidak berhenti sebagai karya kompetisi semata, melainkan terus disempurnakan hingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

​“Hal ini sejalan dengan semangat 'Kampus Berdampak'. Kehadiran mahasiswa dituntut mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, bukan hanya berprestasi di arena kompetisi, melainkan juga mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan teknologinya secara nyata,” pungkasnya. (Rein) 

Perhelatan tahunan bergengsi ini menjadi panggung strategis bagi para perajin daerah untuk memamerkan karya-karya unggulan mereka di hadapan ribuan pengunjung serta pemangku kepentingan industri kreatif.

​Mengusung tema “Cipta Karya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”, Kriyanusa 2026 tidak sekadar berfungsi sebagai ruang pameran visual, melainkan juga wadah temu inklusif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Melalui ajang ini, para peserta mendapatkan kesempatan emas untuk memperluas jangkauan promosi, menembus rantai pemasaran baru, serta membangun jejaring bisnis kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai investor dan pembeli potensial.

​Keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Timur menjadi bukti nyata dari komitmen daerah dalam melestarikan sekaligus mengenalkan kekayaan budaya Benua Etam kepada publik yang lebih luas. 

Dekranasda Kaltim bertekad memperkuat posisi produk kriya lokal agar tidak hanya dipandang dari sudut nilai tradisi semata, tetapi juga bertransformasi menjadi produk kreatif bernilai tambah tinggi yang sanggup bersaing di pasar global.

​Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Syarifah Suraidah, menegaskan bahwa pembinaan terhadap para perajin lokal harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. 

Menurutnya, program pendampingan harus mencakup seluruh aspek vital, mulai dari peningkatan standar kualitas produk, inovasi desain yang adaptif, hingga pembukaan akses pasar modern secara berkesinambungan.

​“Kita ingin produk-produk kriya Kalimantan Timur semakin dikenal luas. Bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga mampu menembus pasar internasional. Untuk mencapai target tersebut, kualitas, kreativitas, dan konsistensi karya para perajin harus terus kita dukung secara menyeluruh,” tegas Syarifah.

​Ia menambahkan bahwa keanekaragaman budaya Kaltim memiliki modal potensial yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi karya kriya serta wastra yang relevan dengan tren masa kini tanpa menanggalkan nilai-nilai identitas aslinya.

​Ke depan, Dekranasda Kaltim berkomitmen memperkuat ekosistem kriya daerah melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat akan terus digalang bersama pemerintah, pelaku industri kreatif, desainer profesional, dunia usaha, hingga komunitas lokal. 

Dengan kelimpahan motif khas, teknik kerajinan tradisional, dan bahan baku lokal, Kalimantan Timur optimistis mampu menjadikan sektor kriya sebagai tulang punggung ekonomi kreatif sekaligus identitas kebanggaan Benua Etam di panggung internasional.(Rein) 

Tampak beragama kostum budaya tradisional maupun moderen dikenakan oleh peserta yang mengikuti acara tersebut sambil berjalan berdasarkan rute yang sudah ditetapkan. 

Wakil Bupati Berau Gamalis, menyampaikan apresiasinya terhadap keberagaman etnis dan budaya yang ada di Kabupaten Berau. Ia menyebutkan bahwa Berau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki variasi kesukuan paling lengkap di Indonesia.

"Kabupaten Berau sendiri memiliki tiga suku asli, yakni Dayak, Banua, dan Bajau," ujar Gamalis saat memberi sambutan pembukaan.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antarsuku yang terjalin dengan baik di Kabupaten Berau telah menciptakan suasana daerah yang tetap sejuk, aman, dan kondusif. Sinergi ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Berau yang sejahtera, cerdas, dan madani.

Gamalis juga menyambut baik kesempatan untuk dapat berkumpul bersama masyarakat guna menghadirkan suasana kebersamaan dan semangat positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

"Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat berkumpul sejenak, tersenyum sejenak, untuk menikmati kebersamaan dan menghadirkan suasana semangat dari para peserta dan kita semua di tengah berbagai tantangan yang tentu saja kita hadapi," tuturnya.  

​Ia menyampaikan dedikasi oleh penyelenggaraan patut diberikan dua jempol, sebab untuk mengkonsepkan acara yang begitu tampak meriah membutuhkan usaha dan ide yang kreatif. 

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pariwisata dan segenap panitia yang telah bersusah payah selama ini menyusun acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.(Rein) 

Aksi yang mewarnai aula sidang PBB tersebut tidak hanya dilakukan oleh perwakilan Indonesia. Sejumlah diplomat dari berbagai negara lain juga berbondong-bondong meninggalkan kursi mereka sebagai bentuk protes keras terhadap aksi militer rezim Israel.

Berdasarkan tayangan UN Web TV, gelombang pengunduran diri dari ruang sidang tersebut sempat memicu kekacauan hingga memicu antrean panjang di pintu keluar. Pemimpin sidang bahkan harus mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan suasana dan meminta para peserta menjaga ketertiban.

Menanggapi boikot massal tersebut, Netanyahu justru melontarkan sindiran keras di hadapan forum sebelum mengawali pidatonya.

"Sebelum saya mulai, jika masih ada pengecut moral yang belum keluar dari ruangan ini, silakan keluar sekarang," ujar Netanyahu menyindir para delegasi.

Menurut laporan Jerusalem Post yang dikutip Sputnik, kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat kali ini terbilang singkat hanya sekitar enam jamkhusus untuk menyampaikan pidato di PBB. Dalam agenda yang sangat singkat itu, ia dipastikan tidak menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Kehadiran PM Israel di PBB tahun 2026 ini berlangsung di tengah tingginya ketegangan global. Rezim Israel terus mendapat kecaman internasional atas kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di Lebanon yang memicu eskalasi konflik kawasan. 

Selain itu, status Netanyahu masih membayang sebagai buronan internasional menyusul surat perintah penangkapan yang dirilis Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2024.(Rein) 

Penertiban yang melingkupi Desa Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilakukan demi menyelamatkan kawasan konservasi di wilayah delineasi IKN.

Operasi ini melibatkan ratusan personel gabungan dari OIKN, TNI, Polri, Kejaksaan, BPKH Wilayah IV Samarinda, serta Satpol PP Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, menegaskan penertiban menyasar para perambah non-lokal yang menduduki lahan konservasi secara ilegal.

"Mereka yang ber-KTP luar daerah membangun pondok dan berkebun. Ini melanggar undang-undang kehutanan," tegas Edgar di lokasi. Langkah ini juga krusial untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau.

Berdasarkan Kepmen LHK Nomor SK.1231 Tahun 2017, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai 64.814,98 hektare. Namun, pemetaan OIKN tahun 2026 mencatat sekitar 23.556 hektare atau 36 persen di antaranya telah dikuasai warga dan badan hukum secara sepihak.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyatakan aksi tegas ini mendesak guna mewujudkan konsep forest city. Tekanan pembukaan lahan secara masif terus terjadi, di mana satu orang bisa menguasai dua hingga lima hektare hutan.

"Jika tidak dicegah, sisa 60 persen kawasan konservasi yang belum terjamah akan menyusut dihabisi perambah," kata Thomas. Penertiban ini juga bertepatan dengan upaya pemadaman karhutla yang melahap 420 hektare area dalam sebulan terakhir.

Meski demikian, Thomas menegaskan OIKN tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dan keadilan. Penegakan hukum berlaku sama, termasuk penertiban kawasan usaha di Warung Panjang dan Warung Pendek serta entitas badan hukum yang terbukti melanggar.

"Secara aturan, pendudukan hutan ilegal tidak menjadi dasar ganti rugi. Namun, pertimbangan kemanusiaan bagi warga yang bersedia kooperatif meninggalkan lokasi akan kami bahas bersama Kepala Otorita IKN," pungkanya.(Rein) 

Upaya ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, Mulyadi, menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak.

Namun, luasnya wilayah dan masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya dapat tertangani membuat dukungan pemerintah pusat menjadi penting.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar berbagai program pembangunan perumahan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Sejumlah hal yang menjadi perhatian Pemkab Berau, termasuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah masyarakat serta pengembangan kawasan permukiman,’ungkapnya. 

Sri Juniarsih berharap komunikasi yang dibangun bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menghasilkan dukungan yang mampu mempercepat penanganan kebutuhan perumahan di Kabupaten Berau.

Ia menegaskan, Pemkab Berau akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

“Harapan kita tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan dukungan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Berau,” pungkanya. (Rein)

Di atas kertas, anak asuh John Herdman lebih diunggulkan mengamankan kemenangan. Hadir dengan amunisi terbaiknya karena turnamen terdaftar dalam kalender resmi FIFA, Timnas Indonesia mengusung misi bangkit sekaligus mengincar gelar juara usai menuai hasil minor pada ajang Piala AFF 2026.

Pelatih John Herdman menegaskan kesiapan pasukannya dalam menatap kompetisi ini. Ia optimistis konsentrasi penuh pada internal tim akan berbuah manis di lapangan.

"Saya rasa kami sangat optimistis. Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami. Kami percaya jika kami fokus pada diri kami sendiri dan fokus membuktikan bahwa kami benar,” kata Herdman, dikutip dari Antara.

Kemenangan atas Singapura dipandang vital sebagai modal awal untuk mengarungi persaingan ketat di Grup A. Meski demikian, catatan perjumpaan kedua tim menunjukkan persaingan yang relatif imbang. Dari lima duel terakhir, Indonesia mengemas dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan atas Singapura.

Di sisi lain, Singapura tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim besutan Gavin Lee tersebut bertekad mencuri poin di Jakarta demi menjaga peluang melaju ke fase final. Kolektivitas pertahanan yang kokoh serta mentalitas pantang menyerah saat bersua tim unggulan menjadi senjata utama The Lions untuk memberikan perlawanan sengit.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura

Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026:

Timnas Indonesia (3-4-2-1): Maarten Paes; Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner; Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Kevin Diks; Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny; Mitchell Baker. Pelatih: John Herdman.

Timnas Singapura (4-1-4-1): Izwan Mahbud (GK); Ryhan Stewart, Jacob Mahler, Hariss Harun, Lionel Tan; Sing Ui-yong; Harhys Stewart, Syahin Hami, Kyoga Nakamura, Glenn Kweh; Shawal Anuar. Pelatih: Gavin Lee.

Rekor Head to head (H2H) Timnas Indonesia vs Singapura

Dari sisi head to head dalam 5 duel terakhir, Timnas Indonesia unggul tipis dengan 2 kemenangan. Sementara Singapura mengantongi 1 kemenangan dan 2 laga berakhir imbang.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Indonesia vs Singapura:

07-08-2026: Singapura vs Indonesia 1-1 (Piala AFF)

25-12-2021: Indonesia vs Singapura 4-2 (Piala AFF)

22-12-2021: Singapura vs Indonesia 1-1 (Piala AFF)

09-11-2018: Singapura vs Indonesia 1-0 (Piala AFF)

25-11-2016: Singapura vs Indonesia 1-2 (Piala AFF)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Indonesia:

07-08-2026: Singapura vs Indonesia 1-1 (Piala AFF)

03-08-2026: Indonesia vs Vietnam 0-3 (Piala AFF)

31-07-2026: Timor Leste vs Indonesia 0-3 (Piala AFF)

27-07-2026: Indonesia vs Kamboja 5-1 (Piala AFF)

08-06-2026: Indonesia vs Mozambik 1-0 (Friendly Match)

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Singapura:

18-08-2026: Thailand vs Singapura 1-2 (Piala AFF)

15-08-2026: Singapura vs Thailand 1-3 (Piala AFF)

07-08-2026: Singapura vs Indonesia 1-1 (Piala AFF)

31-07-2026: Vietnam vs Singapura 0-0 (Piala AFF)

27-07-2026: Singapura vs Timor Leste 2-0 (Piala AFF)

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Rita Widyasari. Dalam pertemuan itu, pengurus DPD IKADIN Kaltim sekaligus menyampaikan permohonan kesediaan untuk menjadi bagian dari Komisi Pengawas DPD IKADIN Kaltim dari unsur tokoh masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah IKADIN Kaltim membangun sinergi dengan elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketua DPD IKADIN Kaltim mengatakan, keterlibatan tokoh masyarakat dalam Komisi Pengawas memiliki peran penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat.

Menurutnya, pelibatan unsur masyarakat merupakan bagian dari ketentuan yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Pengawas, sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKADIN.

"Kehadiran unsur tokoh masyarakat di dalam Komisi Pengawas sangat krusial untuk memberikan sudut pandang yang objektif, independen, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai officium nobile," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap advokat tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme internal organisasi. Menurutnya, keterlibatan unsur masyarakat juga diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan profesi tetap berada dalam koridor kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengawasan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Kontrol sosial dari masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga agar advokat tetap menjunjung tinggi kode etik dan aturan hukum dalam menjalankan profesinya," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran DPD IKADIN Kaltim dan Rita Widyasari juga membahas pentingnya sinergi dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Kegiatan silaturahmi kemudian ditutup dengan foto bersama jajaran pengurus DPD IKADIN Kaltim.

IKADIN Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan profesionalisme advokat sekaligus membangun hubungan dengan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di Bumi Etam.

Komitmen tersebut sejalan dengan jargon IKADIN, "Fiat Justitia Ruat Coelum", yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. (Irla)

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan Pertamina menyiapkan proses penerimaan BBM di Fuel Terminal Berau dan mengatur pengiriman ke lembaga penyalur berdasarkan kebutuhan di masing-masing lokasi.

“Kedatangan OB Anindhita 81 menambah pasokan yang dapat kami salurkan untuk melayani masyarakat Berau. Pertamina menyiapkan penerimaan BBM dan pengiriman mobil tangki agar penyaluran ke SPBU dan Pertashop dapat berjalan lancar, dengan tetap mengutamakan keselamatan,” ujar Edi.

Sebagai langkah penguatan pelayanan, Pertamina menyiapkan peningkatan penyaluran Pertalite ke sejumlah SPBU pada Jumat (25/9), sekitar 30 persen dibandingkan rata-rata penyaluran sebelumnya.

Dia juga menyampaikan, Pertamina menyiapkan pengiriman Pertamax ke SPBU dan Pertashop sesuai kebutuhan masing-masing lembaga penyalur.

Edi menegaskan bahwa Pertamina terus memantau stok di setiap lembaga penyalur serta berkoordinasi dengan pengelola SPBU, Pertashop, transportir, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil pemantauan menjadi dasar untuk mengatur pengiriman berikutnya agar pasokan tersedia di titik pelayanan yang membutuhkan.

“Kami memahami BBM dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pengiriman terus kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan kerja samanya selama upaya penguatan pelayanan ini berlangsung,” tambah Edi.

Pihaknya mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar pelayanan di lembaga penyalur berjalan tertib. Informasi mengenai produk dan layanan Pertamina dapat diperoleh melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 serta akun media sosial @pertaminapatraniaga dan @pertamina135.(Tim/Redaksi)

Laporan berkala ini dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik agar masyarakat di wilayah terdampak polusi dapat segera melakukan mitigasi dan perlindungan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan pemantauan terbaru, kondisi kualitas udara ambien di wilayah Kalimantan Timur bergerak sangat fluktuatif. Sebagian besar kota utama terpantau berada di zona aman. Namun, terjadi lonjakan konsentrasi polutan yang signifikan di area barat serta tren penurunan kualitas udara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Data aplikasi ISPUnet menunjukkan bahwa Kota Samarinda mencatatkan kualitas udara terbaik pada angka 29 dengan kategori Baik, disusul Kota Balikpapan (81) dan Bontang (72) yang berada pada kategori Sedang.

Kondisi berbeda terlihat di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Lonjakan drastis terjadi hingga nilai ISPU melesat ke angka 294 atau masuk status Sangat Tidak Sehat. Kondisi yang lebih kritis terdeteksi melalui stasiun pemantauan manual (Non-ISPUnet) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencatatkan parameter di angka 324 dengan kategori Berbahaya.

Sementara itu, beberapa kawasan penyangga IKN turut menunjukkan penurunan kualitas udara ke kategori Tidak Sehat, seperti Wonotirto (169), Samboja (169), dan Muara Jawa (113). Meski demikian, area pusat pemerintahan seperti Plaza Bhinneka KIPP IKN (89) dan Plaza Seremoni KIPP IKN (67) terpantau masih bertahan di kategori Sedang.

Guna menekan risiko gangguan pernapasan akibat paparan polusi akut tersebut, DLH Provinsi Kalimantan Timur mengimbau warga di wilayah berstatus Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat untuk segera mengambil langkah keselamatan.

Masyarakat diminta mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, wajib menggunakan masker saat beraktivitas di ruang terbuka, serta menjaga sirkulasi udara ruangan tetap tertutup agar partikel debu halus tidak masuk ke dalam rumah.

Otoritas terkait menegaskan akan terus memantau kualitas udara ambien secara berkala untuk mengawasi pergerakan polusi ini.(Irla/pemprov kaltim)

Pihaknya berkomitmen mengawal kreasi tersebut secara serius agar dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor pariwisata dalam menggaet wisatawan ke Berau.

Minuman yang baru saja diluncurkan tersebut diproyeksikan menjadi minuman khas Kabupaten Berau yang nantinya dapat diproduksi luas oleh masyarakat Bumi Batiwakkal. Oleh karena itu, upaya untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas kreasi ini diharapkan dapat segera terwujud.

“Kami sangat menyambut baik inovasi dari pihak hotel ini. Langkah selanjutnya, kita akan perkenalkan minuman ini terlebih dahulu kepada masyarakat agar makin digandrungi,” ujar Yuda saat ditemui di lokasi acara, (23/09/2026)

Yuda optimis, hadirnya minuman khas yang autentik dan hanya bisa ditemukan di Berau ini mampu membuktikan bahwa daerahnya memiliki kualitas serta kreativitas tinggi yang tidak kalah dibanding daerah lain.

Ia juga menyarankan agar resep yang diracik oleh pihak hotel dipublikasikan dalam bentuk buku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mempelajari tata cara pembuatannya, sekaligus memahami makna filosofis yang terkandung di dalamnya yang berkaitan erat dengan sejarah, budaya, pariwisata, dan kekayaan alam Bumi Batiwakkal.

“Tentu kami akan melakukan pembicaraan lanjutan dengan manajemen Hotel Mercure terkait tindak lanjut pelestarian dan pengembangan minuman ini,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan manajemen Hotel Mercure menyampaikan komitmennya untuk mengajak masyarakat luas terlibat langsung dalam melestarikan kreasi kuliner tersebut.

Sebagai langkah awal untuk mempercepat pengenalan Batiwakkal Punch, pihak manajemen hotel berencana menggelar pelatihan pembuatan minuman tersebut secara terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk mempelajarinya. (Rein)

Zulkifli menegaskan bahwa proses pembebasan lahan telah diselesaikan oleh tim teknis terkait, sehingga status kepemilikan lahan tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Itu sebenarnya sudah dijawab oleh teman-teman kita, sudah ada pembebasannya. Sudah diumumkan oleh tim dari pembebasan lahan, itu sudah berjalan," kata Zulkifli, Selasa (22/09/2026).

Ia berharap proses pembangunan TPA pengganti di Kampung Pegat Bukur dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pemkab Berau juga terus mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung agar operasional pembuangan sampah ke lokasi baru dapat segera terealisasi.

"Ya seperti itu kan sudah direncanakan untuk di Pegat Bukur penggantinya. Ya kita harapkan bisa selesai dengan baiklah. Dan kita minta dukungan sarana dan prasarana untuk bisa pembuangan sampah ke sana," terangnya.

Dalam pengelolaan TPA tersebut, DLHK Berau berencana menjalin kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau. Skema kemitraan ini disiapkan sebagai alternatif dukungan pendanaan apabila terdapat keterbatasan anggaran daerah.

"Kita sudah merencanakan dengan mengomunikasikan dengan pihak ketiga untuk minta bantuan kalau seandainya tidak ada anggaran," ujarnya.

Zulkifli menambahkan bahwa TPA Pegat Bukur dirancang untuk memiliki daya tampung jangka panjang. Berdasarkan perhitungan perencanaan, lokasi TPA baru ini diproyeksikan mampu beroperasi menampung sampah warga hingga satu dekade ke depan.

"Untuk masa penampungan, 10 tahun," pungkasnya.(Rein)

Jumlah tersebut melonjak drastis hingga 157,2 persen dibandingkan pekan sebelumnya (7–13 September 2026) yang mencatat 159 penerbangan terdampak. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, membeberkan bahwa lonjakan gangguan ini terjadi sangat cepat dalam jangka waktu sepekan.

"Kalau dari 14 sampai dengan 20 September 2026 ada kenaikan yang sangat signifikan, memang terjadi terhadap 409 penerbangan yang terdampak. Ini terlihat signifikan kenaikannya yaitu sekitar 250 penerbangan," kata Ferdinan, Selasa (22/9/2026)

Rincian dampak operasional menunjukkan bahwa dari total 409 penerbangan terdampak, sebanyak 141 penerbangan mengalami keterlambatan (delay). Angka ini melambung dari pekan sebelumnya yang mencatatkan 49 kasus keterlambatan. Ferdinan menegaskan kenaikan persentase keterlambatan jadwal tersebut terbilang cukup tinggi.

"Untuk keterlambatan atau delay, di minggu yang lalu ada 49, kalau sekarang menjadi 141. Dipresentasikan kurang lebih sekitar 187,8 persen," ujarnya.

Sementara itu, dampak operasional lainnya yang memicu penundaan hingga pembatalan rute penerbangan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 139,6 persen.

"Sedangkan dampak operasional yang lainnya terkait dengan pembatalan ataupun penundaan, minggu lalu ada 106 penerbangan dan minggu ini ada 254 penerbangan," katanya.

Selain keterlambatan dan pembatalan, sebanyak 14 penerbangan terpaksa dialihkan (divert) ke bandara lain karena titik tujuan tidak memungkinkan untuk didarati akibat jarak pandang (visibility) di runway yang merosot tajam hingga 50 sampai 500 meter. Ferdinan menambahkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi area kerja Otban Wilayah VII dengan gangguan terparah.

"Memang yang paling banyak terdampak itu ada di Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya," ujarnya.

DamPak kabut asap juga dirasakan secara nyata di Kalimantan Timur, salah satunya di Bandara APT Pranoto Samarinda yang mencatat sedikitnya 33 jadwal penerbangan terganggu. 

Dari jumlah tersebut, 24 penerbangan mengalami delay, tujuh penerbangan dibatalkan, dan dua penerbangan dialihkan mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan.

Menyikapi eskalasi gangguan yang meluas di 18 bandara tersebut, Otban Wilayah VII mengimbau para calon penumpang untuk mengatur ulang jadwal penerbangan dengan memantau kondisi operasional bandara keberangkatan. 

Pihak otoritas juga menginstruksikan maskapai penerbangan agar memberikan hak pengembalian dana secara utuh (full refund) kepada penumpang terdampak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.(Tim/KN)

Ketua Tim Kajian Peneliti Puspar UGM, Destha Titi Raharjana, menjelaskan bahwa RAD memuat peta 15 geosite unggulan yang tersebar di 12 kecamatan, lengkap dengan rancangan tata kelola kawasan. Dokumen ini dirancang sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

"Kabupaten Berau kini berada di titik balik transisi dari era ekstraktif menuju era pembangunan berkelanjutan. Maksud dari penyusunan RAD ini adalah menyediakan pedoman operasional bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Destha, Selasa (22/9/20 26).

Ia menambahkan, pengembangan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat memerlukan kesiapan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat adat. Arah pengembangan kawasan ini diusung melalui tema 'Menjelajahi Keajaiban Biokarst dan Bentang Alam Bahari Berau' .

“Melalui penguatan tim teknis, pelibatan masyarakat adat, dan optimalisasi pilar geopark, kami optimistis Berau siap menjadi destinasi geowisata kelas dunia yang kompetitif, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya. 

Pemetaan Warisan Geologi dan Skema Geotrail

Kajian Puspar UGM mengidentifikasi kekayaan geologi Berau yang meliputi jejak samudra purba, evolusi Cekungan Berau, manifestasi hidrotermal, proses geomorfologi aktif, hingga bentang alam karst tropis dan danau laut . Peneliti Puspar UGM, menilai kawasan ini memiliki nilai ilmiah tinggi dan keragaman warisan geologi berstandar global.

“Berau menyimpan kekayaan warisan geologi berstandar global yang sangat langka dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi,” jelasnya

Guna menerjemahkan potensi tersebut ke dalam pengalaman wisata terstruktur, tim peneliti merancang empat skema perjalanan terpadu ( geotrail ). Skema tersebut dirancang berdasarkan tema perjalanan, keterhubungan antardestinasi, durasi, aksesibilitas, serta karakteristik wisatawan.

Rute singkat ditawarkan dalam skema satu hari bertema  Samudera Kuno & Hidrotermal , sementara rute panjang disiapkan untuk empat hari tiga malam yang fokus pada lanskap karst dan budaya masyarakat Dayak Lebo melalui pendekatan geowisata berbasis komunitas .

Peneliti Puspar UGM, Wijaya, menyampaikan bahwa kekayaan geologi ini juga ditopang oleh keanekaragaman hayati yang berlimpah.

“Kawasan geosite kita merupakan wilayah dengan ekosistem yang lengkap dan langka, mulai dari hutan hujan tropis, hutan lindung karst dataran tinggi, ekosistem air tawar, pesisir dan pulau, hingga fenomena air laut-tawar di Labuan Cermin,” terangnya

Mengantisipasi Tantangan Ekologis

Di balik potensi besar tersebut, peneliti Puspar UGM mencatat sejumlah tantangan ekologis yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan RAD. Beberapa ancaman utama yang diidentifikasi meliputi alih fungsi lahan untuk sektor perkebunan dan pertambangan, tekanan pariwisata berlebihan di sejumlah geosite populer, serta potensi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu, penerapan daya dukung kawasan serta pengelolaan berbasis konservasi menjadi fondasi penting untuk menjaga kelestarian geologi dan keanekaragaman hayati Berau. Langkah ini diharapkan dapat mendorong Berau menjadi destinasi geowisata berkualitas tanpa mengabaikan nilai-nilai alam dan budaya lokal. (Rein)

Sri Juniarsih didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, Kepala BPKAD Berau, Sapransyah, serta Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie dan Kepala Bapperida Berau, Endah Ernany Triariani.

Rombongan Pemkab Berau diterima langsung oleh Nufransa Wira Sakti selaku Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Sandy Firdaus selaku Direktur Dana Transfer Umum. 

Sri Juniarsih mengatakan, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Berau untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

“kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, berbagai kebutuhan tersebut penting disampaikan secara langsung agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah secara lebih utuh.

Bupati menyebut, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan sejumlah solusi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Ia berharap hasil komunikasi dengan pemerintah pusat tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Berau.(Tim/redaksi)

“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Berau,” katanya.

Sri Juniarsih menegaskan, Pemkab Berau akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi Berau sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. (Redaksi)

Mengusung tema “Raja Menunggal Bersama Rakyat, Raja Menjamu Rakyatnya”, pelaksanaan Erau tahun ini tidak hanya menjadi momentum pelestarian adat dan budaya Kutai, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara Kesultanan, pemerintah, dan masyarakat.

Prosesi Bepelas I dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, jajaran Forkopimda Kukar, kepala organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan rangkaian Erau 2026 telah diawali dengan pembukaan pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian adat pada malam harinya.

“Acara hari ini karena tadi pagi pembukaan, kemudian ini berkas pertama dan alhamdulillah Sultan, Ayanda Sultan dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Seno Aji.

Menurut Seno Aji, pemerintah provinsi berharap Erau tidak berhenti sebagai agenda budaya daerah, tetapi dapat berkembang menjadi panggung kebudayaan berskala nasional.

“Dan mudah-mudahan kita berharap Erau ini menjadi panggung nasional,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan agar keterlibatan pemerintah pusat semakin kuat, termasuk kehadiran Menteri Pariwisata dan Menteri Kebudayaan pada acara penutupan Erau.

“Kami berharap nanti pada saat penutupan, Menteri Pariwisata dan Menteri Kebudayaan hadir. Ini yang kita sedang dorong supaya adat istiadat budaya Erau ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi festival budaya nasional ke depan,” ujar Seno.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Bepelas malam pertama merupakan bagian penting dalam rangkaian Erau Adat Kutai.

Ia menyebut pelaksanaan Bepelas I turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, jajaran Forkopimda Kukar, kepala perangkat daerah hingga tokoh masyarakat.

“Kita sangat senang tradisi ini tetap terus bisa dijaga, dan mudah-mudahan ini memberi semangat tersendiri untuk kita melestarikan adat budaya di Tanah Kutai,” kata Aulia.

Menurutnya, semangat pelestarian budaya juga diwujudkan dengan melibatkan generasi muda, termasuk anak-anak sekolah dalam rangkaian kegiatan Erau.

Hal tersebut, kata Aulia, sejalan dengan semangat tema Erau 2026 yang menempatkan hubungan antara raja dan rakyat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pesta adat.

“Kita juga sesuai dengan tema yang kita berikan, ‘Raja Merawat Rakyatnya’, salah satu implementasinya adalah kita menghadirkan anak-anak sekolah. Mereka menikmati sajian dari proses sakral pada malam hari ini,” ujarnya.

Aulia menambahkan, anak-anak yang hadir juga mendapatkan jamuan makanan sebagai bagian dari kegiatan tersebut.

“Kita juga memberikan mereka makan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bentuk dari keseriusan kita untuk melestarikan adat budaya yang ada di Kutai Kartanegara,” katanya.

Erau Adat Kutai 2026 sendiri berlangsung pada 20 hingga 27 September 2026. Tahun ini, Erau masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), sebuah agenda pariwisata nasional, sehingga penyelenggara mendorong agar tradisi Kutai semakin dikenal di tingkat nasional.

Sejumlah prosesi adat menjadi bagian dari rangkaian Erau, mulai dari Menjamu Benua, Mendirikan Tiang Ayu, Beluluh, Bepelas, hingga prosesi puncak yang dilanjutkan dengan Belimbur.

Dengan tema “Raja Menunggal Bersama Rakyat, Raja Menjamu Rakyatnya”, Erau 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan sekaligus terlibat dalam pelestarian tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Bagi Pemkab Kukar, keberlangsungan Erau tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan sebuah pesta adat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan warisan budaya Kutai agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. (Irla)

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, mengonfirmasi bahwa pekerjaan teknis utama yang akan dilakukan meliputi penggantian unit pompa distribusi lama dengan unit pompa baru yang lebih optimal.

"Dalam rangka meningkatkan keandalan dan optimalisasi sistem distribusi air bersih, kami akan melaksanakan penggantian pompa distribusi di IPA Raja Alam 1. Proses pengerjaan ini membutuhkan penyesuaian operasional bertahap selama beberapa hari ke depan," ujar Saipul Rahman, Sabtu (19/9/2026).

Rangkaian pengerjaan teknis dijadwalkan berlangsung mulai Sabtu (19/9/2026) hingga Kamis (24/9/2026). Pada tahap awal, yakni periode Sabtu (19/9/2026) hingga Selasa (22/9/2026), proses persiapan akan memicu penurunan tekanan air di wilayah pelayanan. Hal ini terjadi karena hanya tiga dari empat unit pompa yang dapat dioperasikan secara bergantian.

Puncak pekerjaan teknis akan terjadi pada Rabu (23/9/2026), dimana distribusi air dari IPA Raja Alam 1 akan dihentikan sementara secara total. Penghentian total ini diperlukan untuk memproses penggantian dua unit pompa lama ke pompa baru.

"Untuk penghentian total pada hari Rabu, kami upayakan pengerjaannya berlangsung cepat dan tidak sampai 24 jam," tegas Saipul.

Sistem distribusi ditargetkan mulai kembali beroperasi normal pada Kamis (24/9/2026). Pihak manajemen menjelaskan bahwa pemulihan tekanan air ke rumah-rumah pelanggan akan berlangsung secara bertahap begitu seluruh sistem perpompaan kembali aktif sepenuhnya. (Adv)

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau, Saipul Rahman, menegaskan bahwa perlindungan ekosistem di sekitar wilayah tangkapan air harus menjadi prioritas utama dalam mitigasi karhutla.

Menurutnya, kerusakan tutupan lahan akibat kebakaran secara langsung merusak kualitas serta kuantitas sumber air baku yang mengandalkan kestabilan alam sekitarnya.

“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kondisi sumber air,” tegas Saipul, pada Sabtu (5/09/2026)

Saipul menjelaskan bahwa keberadaan sumber air yang lestari merupakan kunci utama untuk menjamin kontinuitas distribusi air kepada puluhan ribu pelanggan di Kabupaten Berau. Jika daerah aliran sungai atau kawasan resapan air terbakar, vegetasi penahan air akan sirna.

Hal ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem saat musim kemarau atau penyumbatan sedimen lumpur yang parah saat hujan tiba, sehingga mengganggu proses pengolahan air bersih secara teknis.

Menghadapi ancaman tersebut, Perumda Batiwakkal terus melancarkan berbagai langkah taktis guna mempertahankan standar mutu dan keterjagaan operasional. Manajemen secara konsisten memetakan potensi gangguan lingkungan yang berisiko menekan kapasitas produksi pengolahan air.

Meski demikian, Saipul menyadari bahwa perlindungan kawasan tangkapan air tidak bisa dibebankan penuh kepada pihak pengelola semata. Perlindungan ekosistem menuntut komitmen kolektif seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang sering menjadi pemantik utama karhutla.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan,” pungkasnya.

Kerusakan ekologis di sekitar instalasi air bersih akan memicu dampak berantai yang merugikan publik secara luas. Oleh sebab itu, penyelamatan kawasan hutan dan sumber air dari ancaman api bukan lagi sebatas wacana pelestarian alam, melainkan strategi mutlak demi mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Berau secara berkelanjutan.(Adv)

Selama fase persiapan teknis tanggal 19 sampai 22 September, operasional IPA Raja Alam 1 dikurangi dari empat menjadi tiga pompa. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan air di sejumlah jaringan pelanggan melemah secara signifikan.

Puncak gangguan pasokan air diperkirakan terjadi pada Rabu (23/9/2026), dimana seluruh aktivitas distribusi air dari instalasi tersebut dihentikan total selama proses penyambungan dua unit pompa baru. Pihak Perumda memproyeksikan penghentian aliran air berlangsung kurang dari 24 jam hingga Kamis (24/9/2026).

Manajer Hubungan Pelanggan Perumda Batiwakkal, Rudy Hartono, mengingatkan bahwa normalisasi aliran air tidak bisa terjadi serta-merta begitu mesin pompa baru dinyalakan. Jaringan pipa memerlukan waktu bertahap untuk mencapai tekanan distribusi normal.

"Kami meminta masyarakat menyiapkan air secukupnya sebelum pekerjaan berlangsung. Penggunaan air juga diharapkan lebih dihemat selama masa pengerjaan agar kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi," kata Rudy.

Masyarakat diharapkan dapat memaklumi gangguan sementara ini dan disarankan menghemat penggunaan air bersih demi menunjang kelancaran aktivitas rumah tangga harian hingga distribusi kembali stabil.(Adv)

Perusahaan daerah ini menegaskan komitmennya untuk tidak terjebak pada pemenuhan kelengkapan dokumen administratif belaka, melainkan berfokus pada dampak nyata transparansi terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Perumda Batiwakkal memandang ajang Monev 2026 sebagai sarana objektif untuk mengukur implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam operasional sehari-hari.

Evaluasi dari KI Kaltim dinilai sangat vital untuk memetakan aspek tata kelola yang sudah berjalan baik sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan pembenahan.

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, menyatakan bahwa nilai atau skor akhir dari penilaian Monev bukanlah tujuan tunggal perusahaan. Keterbukaan informasi tepercaya harus terintegrasi langsung dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan air bersih.

“Menjadi harapan besar proses ini bisa diketahui sejauh mana keterbukaan informasi sudah diterapkan dan bagian mana yang masih harus kami benahi,” ungkap Saipul.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi seyogianya tidak hanya hadir saat badan publik menghadapi proses evaluasi berkala.

Prinsip transparansi harus tertanam sebagai budaya tata kelola perusahaan yang berkelanjutan serta memicu lahirnya berbagai inovasi baru dalam sistem pelayanan publik.

Melalui pendekatan ini, Monev KI Kaltim 2026 diharapkan mampu menjadi akselerator perubahan internal. Perumda Batiwakkal bertekad menjadikan seluruh masukan dan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan secara konsisten demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin ramah, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga Kabupaten Berau.

“Target yang penting bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana Monev ini menjadi bahan untuk terus memperbaiki keterbukaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat,” Pungkasnya.(Adv)

​Persetujuan tersebut diserahkan langsung dalam agenda Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional yang berlangsung di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (17/9/2026).

​Tiga paket pekerjaan baru yang resmi dikawal Kejaksaan Agung meliputi pembangunan jalan di Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.

​Pada saat bersamaan, Otorita IKN juga menerima laporan Exit Meeting atas rampungnya tujuh paket proyek peningkatan jalan KIPP 1B–1C Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3,355 triliun. Seluruh proyek Paket A hingga G tersebut dinyatakan selesai 100 persen dan telah diserahterimakan secara resmi.

​Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Sarjono Turin, menegaskan bahwa pendampingan hukum dan pengamanan strategis ini sangat krusial untuk menjamin proyek berjalan transparan, tepat waktu, dan berintegritas.

​"Proyek IKN ini merupakan peninggalan sejarah bagi anak bangsa. Oleh karena itu, tim PPS harus proaktif memberikan pendampingan intensif selama pengerjaan berlangsung agar terhindar dari potensi hambatan," ujar Sarjono.

​Sementara itu, Kepala Subdirektorat IV.A Jamintel Kejaksaan Agung, Imran Yusuf, menjelaskan bahwa tiga paket jalan anyar tersebut telah melewati seluruh prosedur penelaahan dan pra-PPS sebelum diterbitkan surat perintah pengamanan resmi.

​Terkait tujuh paket jalan yang telah selesai diserahterimakan, Imran mengapresiasi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga pembangunan dapat memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.

​Mewakili Otorita IKN, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK), Agung Dodit Muliawan, mengapresiasi komitmen Kejaksaan Agung yang telah mendampingi pembangunan fisik IKN secara konsisten sejak 2025.

​"Di Nusantara, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik atau gedung belaka, tetapi sedang mengukir sejarah baru Indonesia. Sinergi bersama Kejaksaan, penyedia jasa, dan kontraktor menjadi kunci keberhasilan tata kelola pembangunan ini," kata Dodit.

​Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan dokumen persetujuan PPS, penandatanganan pakta integritas untuk proyek jalan 2026–2027, serta penyerahan berkas hasil pengawalan proyek yang telah tuntas. (Rein) 

Acara tersebut, digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-216 Kota Tanjung Redeb.

Gamalis menjelaskan bahwa tradisi Baturunan Parau mengandung nilai sosial yang sangat kuat, terutama terkait semangat gotong royong dan kebersamaan antarwarga. Menurutnya, pelestarian adat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai ritual lama, melainkan sebagai wadah mempererat silaturahmi dan mengenalkan akar budaya kepada generasi muda.

"Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang menggambarkan pola hidup saling bergotong royong. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat persatuan," ujar Gamalis.

Ia menambahkan, kekayaan adat istiadat Banua dapat menjadi pelengkap sektor pariwisata Berau yang selama ini didominasi oleh wisata alam bahari. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan nilai-nilai budaya lokal agar memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada para tokoh adat dan masyarakat Gunung Tabur yang konsisten merawat tradisi leluhur. Peran tokoh adat dinilai sangat krusial dalam menanamkan pengetahuan budaya kepada generasi penerus.

Digelar di Tengah Musim Kemarau

Pelaksanaan tradisi Baturunan Parau tahun ini berlangsung di tengah kondisi kemarau panjang yang melanda wilayah Berau. Situasi tersebut memicu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menurunnya kualitas udara akibat kabut asap.

"Kualitas udara kita saat ini belum berada pada status sehat, sehingga menjadi dilema tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan luar ruangan. Namun, kita tetap berharap kegiatan budaya seperti ini terus berjalan demi menjaga identitas daerah," ungkap Gamalis.

Mengakhiri penyampaiannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersatu melestarikan nilai-nilai lokal agar tidak tergerus zaman.

"Marilah kita bersama-sama melestarikan dan mengajarkan budaya ini kepada generasi muda. Kita berharap kekayaan budaya Berau tetap terjaga dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masa depan," pungkasnya.(Rein) 

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, menyatakan bahwa transparansi informasi bukan sekadar kewajiban di atas kertas, melainkan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan hak dasar masyarakat untuk mengakses informasi layanan air bersih secara terbuka dan akuntabel.

“Langkah cepat dan terukur ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Perumda Batiwakkal dalam memenuhi ketentuan yang diamanatkan regulasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur,” tegas Saipul Rahman pada Sabtu (19/9/2026).

Dalam ajang Monev 2026 ini, keterbukaan tata kelola BUMD akan dinilai secara komprehensif, mulai dari ketersediaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kemudahan akses informasi bagi masyarakat, hingga inovasi digital dalam pelayanan publik. Perumda Batiwakkal menilai evaluasi ini sangat krusial untuk mengukur sejauh mana asas transparansi telah diterapkan dalam operasional harian.

Persiapan matang yang dilakukan manajemen tidak hanya sekadar formalitas pengiriman berkas, melainkan bagian dari pembenahan sistem pengelolaan informasi internal. Perumda Batiwakkal berkomitmen untuk terus membuka akses informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Berau secara berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan ini, Perumda Batiwakkal menegaskan posisinya sebagai badan publik yang kooperatif dan responsif terhadap instrumen pengawasan tata kelola informasi. Langkah ini diharapkan dapat makin meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan dan integritas layanan Perumda Batiwakkal.(Adv)

Saat ini, seluruh divisi di internal Perumda Batiwakkal saling bahu-membahu menyusun laporan dan memverifikasi data pendukung. Kerja sama lintas unit ini menunjukkan kepedulian bersama dalam membangun sistem kearsipan dan dokumentasi yang rapi serta mudah diakses oleh publik.

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, mengutarakan bahwa partisipasi aktif dalam Monev 2026 mendorong perusahaan untuk terus melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) secara berkala. Hal ini penting agar tata kelola informasi di tubuh Perumda Batiwakkal terus berkembang mengikuti standar nasional.

“Manajemen optimistis, melalui kerja keras tim internal dalam menghimpun dan menyusun dokumen ketaatan ini, Perumda Batiwakkal dapat mengikuti seluruh tahapan evaluasi Monev 2026 secara lancar,” jelas Saipul Rahman, Sabtu (19/9/2026).

Penerapan tata kelola informasi yang baik dinilai berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Pelayanan Pelanggan. Dengan sistem informasi yang transparan dan terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah memantau kinerja perusahaan, mengajukan aduan, hingga mendapatkan kepastian mengenai program kerja BUMD.

Keikutsertaan Perumda Batiwakkal dalam Monev 2026 sekaligus mempertegas komitmen perusahaan untuk menjadi BUMD yang profesional di Kalimantan Timur. Hasil dari evaluasi Komisi Informasi ini nantinya akan dijadikan bahan acuan internal untuk terus membenahi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Berau ke depannya.(Adv)

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Saipul Rahman, menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian produksi merupakan opsi teknis terbaik untuk melindungi sistem perpipaan dan menjaga standar kualitas air bersih. Pihaknya tidak ingin memaksakan kapasitas penuh apabila parameter air baku belum memenuhi kriteria ideal untuk diolah.

“Penyesuaian produksi ini menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam menjaga keamanan air sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Kami terus memantau kualitas air baku secara berkala sebagai dasar dalam menentukan pola produksi harian,” kata Saipul.pada (17/09/2026)

Dalam operasionalnya, manajemen menetapkan bahwa jadwal dan volume pengolahan air akan sangat fleksibel. Ketika dorongan air tawar di hulu kuat dan efek pasang air laut mereda, kapasitas pengolahan akan ditingkatkan.

 Sebaliknya, saat intrusi air laut mendekati titik pengambilan (intake), kapasitas produksi akan ditekan demi mencegah masuknya air ber kadar garam tinggi.

Upaya ini diambil berdasarkan hasil evaluasi tim teknis yang memantau fluktuasi angka kekeruhan (turbidity) serta kadar salinitas air di sekitar Gurimbang. Pengaturan kapasitas produksi yang presisi dinilai mampu menjaga kesinambungan operasional mesin instalasi pengolahan tanpa mengorbankan mutu akhir air.

Manajemen Perumda Batiwakkal menegaskan bahwa strategi operasional ini akan terus diberlakukan hingga kondisi alami sungai tawar kembali normal. Pihak perusahaan mengaitkan kelancaran produksi penuh dengan stabilitas debit air dari daerah hulu yang berfungsi menekan pengaruh air laut.

Melalui kebijakan adaptif ini, Perumda Batiwakkal optimistis dapat mempertahankan keandalan layanan air bersih di Kabupaten Berau meskipun harus dihadapkan pada kendala alam yang tidak dapat diprediksi secara penuh.(Adv)

Wakil Bupati Berau, Gamalis menyampaikan, terdapat dua penerbangan dari maskapai Batik Air yang dijadwalkan mendarat di Bandara Kalimarau. Pesawat dari Surabaya yang dijadwalkan mendarat pukul 15.45 WITA sempat melakukan holding (berputar-putar di udara). 

Selain itu, penerbangan Batik Air dari Jakarta yang dijadwalkan mendarat pukul 15.20 WITA dipastikan gagal mendarat (divert) dan dialihkan ke Balikpapan setelah beberapa kali mencoba pendaratan.

"Jarak pandang sempat menyentuh 2.000 meter, lalu menurun ke 1.800 meter, dan terakhir menjadi 1.500 meter. Padahal panjang runway kita saja 2.000 meter," ujar, Jumat (18/09/2026) 

Sementara itu, Kepala Bandara Kalimarau, Fatah Atabri menjelaskan bahwa gangguan penerbangan akibat paparan asap ini mulai dirasakan sejak tanggal 17 September pukul 11.00 siang. Kiriman kabut asap tersebut membuat jarak pandang merosot drastis dari 3.500 meter menjadi 1.500 meter, sehingga memicu pembatalan sejumlah penerbangan sejak hari sebelumnya.

"Kemarin ada beberapa pembatalan penerbangan, antara lain Wings Air rute Berau–Samarinda–Berau, Super Air Jet rute Balikpapan–Berau, dan Sriwijaya Air rute Ujung Pandang–Berau–Balikpapan," ungkap Kepala Bandara.

Untuk operasional hari ini, penerbangan Wings Air sempat lepas landas menuju Samarinda pada pukul 12.20 WITA saat jarak pandang berada di angka 2.000 meter. Namun, pesawat tersebut belum dapat kembali ke Berau dan masih tertahan di Samarinda karena jarak pandang di Kalimarau kembali memburuk hingga 1.500 meter.

Pihak otoritas bandara dan maskapai hingga saat ini masih memantau perkembangan cuaca serta jarak pandang sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait jadwal penerbangan berikutnya.(Rein) 

Langkah pembaruan fasilitas operasional ini diambil sebagai bagian dari pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh. Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, melalui Manajer Hubungan Pelanggan, Rudy Hartono, menegaskan bahwa peremajaan unit pompa ini sangat krusial untuk menjaga performa pasokan air ke seluruh pelanggan di kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya.

Pembaruan alat penunjang operasional tersebut diproyeksikan dapat memperkuat performa sistem distribusi sekaligus menekan potensi timbulnya gangguan teknis di masa mendatang.

"Penggantian pompa diperlukan untuk menjaga kemampuan sistem dalam memasok kebutuhan air pelanggan. Pembaruan peralatan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi gangguan distribusi di kemudian hari," ungkap Rudy Hartono.

Proses modernisasi fasilitas ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap. Pihak manajemen Perumda Batiwakkal menargetkan pekerjaan inti penggantian peralatan dapat rampung dalam tempo kurang dari 24 jam. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur pengolahan air minum yang lebih tangguh, efisien, dan responsif terhadap pertumbuhan kebutuhan air bersih masyarakat Tanjung Redeb jangka panjang.

Meskipun membutuhkan penyesuaian teknis dalam proses pengerjaannya, Perumda Batiwakkal optimis keberhasilan proyek ini akan berdampak langsung pada kestabilan aliran dan peningkatan mutu pelayanan air bersih bagi seluruh pelanggan di Kabupaten Berau. (Adv)

​Rangkaian acara dimulai pukul 19.45 WITA dengan salat Isya berjamaah, dilanjutkan pembacaan surah Yasin, serta tausiah bertema pentingnya rasa syukur yang disampaikan oleh Ustaz Fatur dari Pesantren Al-Kholil.

​Kegiatan berlangsung khidmat saat jajaran kepolisian dan jamaah memulaikan doa bersama. Doa tersebut ditujukan untuk keselamatan dan kelancaran tugas Kapolres beserta seluruh personel Polres Berau, agar senantiasa menjaga nama baik institusi Polri.

​Kasat Lalu Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, menegaskan bahwa bakti sosial ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat.

​Melalui peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan memberikan kepedulian nyata melalui penyaluran makanan bergizi gratis bagi para santri.Semoga bantuan ini membawa manfaat serta mendatangkan keberkahan bagi pelaksanaan tugas kepolisian di Kabupaten Berau, ujar Rhondy.

​Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 28 santri beserta pendamping menerima paket makanan bergizi dan santun. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama.

Aksi sosial ini juga melibatkan sejumlah pejabat utama Satlantas Polres Berau, antara lain Kanit Patroli, Kanit Regident, Ps. Kanit Pamobvit, Kanit Gakkum, serta jajaran personel Polres Berau.(Rein) 

Agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur ini menjadi momentum penting bagi badan usaha milik daerah tersebut untuk menunjukkan tingkat ketaatan terhadap standar keterbukaan informasi publik.

Saat ini, manajemen Perumda Batiwakkal sedang bergerak cepat melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh tim penilai.

Penyusunan laporan, pengumpulan dokumen pendukung, hingga verifikasi data internal terus dilakukan secara maraton guna memastikan tidak ada poin kelayakan yang terlewatkan sebelum berkas diserahkan secara resmi.

Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, menegaskan bahwa jajarannya memberikan perhatian penuh terhadap kesiapan berkas ini.

Pihaknya menetapkan target tegas agar seluruh dokumen pendukung dapat rampung secara menyeluruh sebelum batas waktu pengumpulan yang telah ditentukan panitia, yakni pada 21 September 2026.

“Penyelesaian seluruh administrasi saat ini sedang kami kejar agar bisa mengikuti Monev sesuai jadwal,” ujar Saipul, Sabtu (19/09/2026)

Langkah cepat dan terukur ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Perumda Batiwakkal dalam memenuhi ketentuan yang diamanatkan regulasi keterbukaan informasi.

Persiapan matang yang dilakukan tidak hanya sekadar formalitas pengiriman berkas, melainkan wujud kepatuhan terhadap prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Manajemen optimis, melalui kerja keras tim internal dalam menghimpun dan menyusun dokumen ketaatan ini, Perumda Batiwakkal dapat mengikuti seluruh tahapan evaluasi Monev 2026 secara lancar dan tepat waktu.

Keikutsertaan ini sekaligus menegaskan posisi Perumda Batiwakkal sebagai badan publik yang kooperatif dan responsif terhadap instrumen pengawasan tata kelola informasi di Kalimantan Timur.(Adv)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

“Beberapa hari belakangan kabut asap ini semakin pekat. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, apalagi dari sisi kesehatan sudah ada peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” ujar Gamalis, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di Kalimantan tengah mengalami periode tanpa hujan yang cukup lama. Fenomena cuaca inilah yang memicu kabut asap bertahan lama dan kian menebal.

“Jadi kabut asap ini tidak hanya terjadi di Berau, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kami terus mengikuti perkembangan situasi ini secara intensif,” tambahnya.

Menangapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak.

Selain itu, Pemkab Berau juga mengambil langkah antisipatif dengan mengaktifkan kembali kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) bagi para siswa.

“Langkah BDR ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap dampak paparan asap, khususnya untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah,” jelas Gamalis.

Meski demikian, Pemkab Berau sampai saat ini masih mempertahankan status daerah dalam kondisi siaga dan belum menetapkan situasi ini sebagai tanggap darurat bencana. Pemda berjanji akan terus melancarkan perkembangan situasi di lapangan berdasarkan pemantauan kualitas udara secara berkala.(Rein) 

Guna menyiasati pembatasan distribusi oleh Perumda Air Minum Batiwakkal, warga di Kampung Gurimbang saling bergotong royong dan sigap menampung air tawar saat aliran mulai dibuka. Sejak fenomena intrusi terjadi, distribusi air bersih ke pemukiman warga umumnya hanya berlangsung pada siang hari.

Ibu Syam, salah satu warga RT setempat di Kampung Gurimbang, menuturkan bahwa masyarakat menyadari betul kendala utama yang dialami pihak pengelola air minum bukanlah akibat kelalaian teknis, melainkan murni faktor perubahan alam yang tidak dapat diprediksi.

“Kami memaklumi ini, karena ini bukan faktor internal Perumda Air Minum, namun faktor alam yang tidak bisa dikendalikan. Itu saja kami sudah bersyukur, meski hanya siang hari, air bersih masih mengalir untuk memenuhi kebutuhan warga Gurimbang dan sekitarnya,” ujar Ibu Syam saat ditemui awak media di kediamannya.

Menurutnya, informasi dan imbauan yang disampaikan oleh pihak manajemen Perumda Air Minum Batiwakkal cukup membantu warga dalam mengantisipasi ketersediaan air harian. Setiap kali aliran air tawar mulai mengalir di siang hari, warga berbondong-bondong mengisi tandon, drum, hingga ember penampungan untuk kebutuhan memasak, mandi, dan mencuci.

Sikap kooperatif dan pemahaman warga ini menjadi angin segar di tengah tantangan pelayanan publik berbasis sumber daya alam. Masyarakat berharap kondisi cuaca di daerah hulu segera membaik dengan meningkatnya curah hujan, sehingga tekanan air tawar dapat mengusir intrusi air laut dan pasokan air bersih dapat kembali dinikmati secara normal selama 24 jam penuh. (Adv)

Manajemen Perumda Air Minum Batiwakkal mengonfirmasi bahwa keterbatasan pasokan air bersih ini berdampak langsung pada ribuan pelanggan yang tersebar di beberapa titik strategis. Kawasan yang mengalami gangguan alir mencakup Kampung Gurimbang, Sukan Tengah, Tanjung Perangat, sebagian wilayah Bebanir Bangun, serta area pemukiman sepanjang jalan poros Sambaliung.

Manajer Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono, mewakili Direktur Saipul Rahman, menyampaikan bahwa karakter gangguan akibat fenomena alam memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Debit air baku yang tercemar kadar garam dari laut membuat proses produksi tidak bisa dipaksakan berjalan terus-menerus demi menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen.

"Pemulihan operasional secara penuh baru dapat dilakukan apabila pengaruh air laut terhadap sumber air baku di kawasan Gurimbang benar-benar mereda," jelas Rudy. pada Jumat (18/09/2026).

Ia menambahkan, ketergantungan pengolahan air baku pada pasang surut air laut serta intensitas hujan di daerah hulu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengelola. Apabila curah hujan di hulu terbilang rendah, dorongan air tawar melemah sehingga air laut lebih mudah masuk dan mencemari titik pengambilan air baku (intake).

Akibatnya, pola pengaliran air ke rumah-rumah warga terpaksa digilir atau hanya difokuskan pada jam-jam tertentu saat kadar asin pada air baku berada di tingkat aman. Situasi ini menuntut kesiapan ekstra dari masyarakat di lima wilayah terdampak untuk selalu menyediakan wadah penampungan air cadangan guna memenuhi kebutuhan domestik sehari-hari selama masa krisis iklim ini berlangsung. (Adv)

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, melalui Manajer Hubungan Pelanggan Rudy Hartono menjelaskan bahwa pola operasional IPA Gurimbang saat ini sepenuhnya bergantung pada dinamika alam. Tim teknis di lapangan harus menyesuaikan jadwal pengolahan air dengan siklus pasang dan surut air laut untuk memastikan kualitas air yang dialirkan tetap memenuhi standar kesehatan.

"Operasional IPA Gurimbang hingga saat ini harus mengikuti perubahan kondisi air baku yang dipengaruhi siklus pasang dan surut. Ketika kualitas air memungkinkan untuk diolah, instalasi dapat kembali dijalankan. Hal itu menyebabkan pasokan pelanggan tidak stabil sehingga distribusinya masih tetap dibatasi," ujar Rudy, Jumat (18/09/2026)

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa durasi pemulihan operasional secara penuh sulit diprediksi secara pasti. Berbeda dengan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan teknis mesin atau perpipaan yang estimasi perbaikannya dapat dihitung secara presisi—intrusi air laut sangat terikat pada faktor iklim dan cuaca di kawasan hulu.

"Kondisi ini tidak dapat dipastikan sampai kapan. Ancaman intrusi air laut sangat bergantung pada perubahan kondisi lingkungan di sekitar sumber air baku, terutama tingkat curah hujan di daerah hulu sungai," tambahnya.

Manajemen Perumda Air Minum Batiwakkal menegaskan bahwa penormalan distribusi secara menyeluruh baru dapat dilakukan apabila kadar salinitas pada sumber air baku di kawasan Gurimbang telah menyusut dan kembali aman untuk diolah.

Sejumlah wilayah yang merasakan langsung dampak pembatasan distribusi ini meliputi Kampung Gurimbang, Sukan Tengah, Tanjung Perangat, sebagian wilayah Bebanir Bangun, hingga pemukiman di sepanjang kawasan jalan poros menuju Sambaliung.

Pihak manajemen mengimbau masyarakat di kawasan tersebut untuk tetap bijak dalam mengonsumsi air serta mengoptimalkan penampungan saat pasokan mengalir. (Adv)

​Penghentian operasi kemanusiaan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dalam konferensi pers di Posko Utama SAR Gabungan, Dermaga Marina Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis petang.

​"Sudah tidak efektif, maka dengan berat hati eksekusi operasi gabungan ini dinyatakan dihentikan," ujar Andra.

Andra memaparkan, sepanjang penyisiran digelar, tim SAR tidak menemukan indikasi keberadaan para korban maupun fisik kapal di seluruh sektor pencarian. Bahkan pada hari operasi terakhir, pengerahan 523 personel yang menjelajahi jalur darat, laut, hingga udara seluas 8.509 nautical mile (NM) persegi tetap nihil hasilnya.

​Mengenai temuan 13 objek material yang sempat mengapung di laut selama proses pencarian, pihak Ditpolairud Polda Banten telah mengkonfirmasi bahwa seluruh temuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan fisik maupun kelengkapan KM Arupadatu I.

​Meski operasi gabungan resmi ditutup, Pemerintah Provinsi Banten bersama Basarnas menegaskan bahwa pencarian dapat dibuka kembali sewaktu-waktu jika ditemukan petunjuk baru atau laporan terkonfirmasi dari masyarakat.

​Dalam penutupnya, Gubernur Banten menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh unsur tim SAR gabungan serta insan pers yang secara konsisten mengawal perkembangan operasi ini.

​"Semoga kami mendapatkan informasi yang bisa kami tindak lanjuti, dan terima kasih kepada rekan media yang 10 hari ini terus membantu operasi ini," simpulnya.(Rdk)

​Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Kutim masih harus mengejar kekurangan sebesar 57,73 persen atau sekitar Rp10,64 triliun sepanjang semester II 2026.

​Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Novian Pranata menegaskan komitmennya untuk menggenjot masuknya modal di sisa tahun berjalan. Sektor pertambangan dan perkebunan dinilai masih menjadi motor penggerak utama.

​“Investasi di Kutim cukup besar terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Kami optimistis target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun,” ujar Novian di Sangatta, Kamis (17/9/2026).

​Guna mengejar sisa target Rp10,64 triliun, DPMPTSP Kutim terus memperkuat iklim investasi daerah melalui penyederhanaan layanan dan jaminan kepastian perizinan. Koordinasi intensif dengan para pelaku usaha juga ditingkatkan untuk memastikan seluruh aktivitas penanaman modal terevaluasi dan tercatat secara presisi.

​Di sisi lain, Novian menekankan bahwa indikator keberhasilan investasi tak semata diukur dari tingginya angka modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja daerah.

​Oleh karena itu, kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pihak perusahaan menjadi krusial.

​“Pendataan dan pelaporan investasi menjadi bagian penting dalam mengukur perkembangan investasi sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.

​Selain mengandalkan sektor ekstraktif dan komoditas, Pemkab Kutim kini mulai mendorong diversifikasi investasi ke sektor industri pengolahan serta sektor potensial lainnya yang mampu memberikan nilai tambah tinggi bagi daerah.(Rdk) 

Guna mematangkan fondasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur mempererat sinergi dengan Diskominfo Kota Samarinda untuk mendorong peningkatan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan koordinasi di Kantor Diskominfo Kota Samarinda, Kamis (17/9/2026).

Rombongan Diskominfo Kaltim dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Saridewi, didampingi Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Ferry, serta Pranata Komputer Ahli Muda Fedlandy Yulian dan Adi Setiawan.

Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Saridewi menegaskan bahwa transformasi digital memerlukan komitmen utuh pada aspek pendukung di luar sekadar pembangunan platform.

“Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi. Integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, keamanan, hingga kualitas layanan publik menjadi bagian penting agar teknologi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Ririn.

Dalam agenda tersebut, Diskominfo Kota Samarinda memaparkan kesiapan serta evaluasi implementasi aspek-aspek pengukuran Indeks Pemdi. Kota Samarinda dipilih menjadi mitra diskusi strategis berkat rekam jejaknya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pengembangan layanan digital instansi.

Pengalaman Samarinda dalam evaluasi SPBE periode sebelumnya menjadi bahan acuan penting bagi kedua pihak untuk saling berbagi praktik baik (best practice) sekaligus memperkuat koordinasi tata kelola pemerintah digital di wilayah Kalimantan Timur.(Tim/Rdk)

​Agenda strategis tersebut dibahas langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran, Camat Sepaku, kepala desa, serta para pemilik lahan di Kantor Balai Kota OIKN pada Selasa (15/09/2026). 

Pertemuan ini memastikan seluruh tahapan teknis mengantongi restu aparat desa dan pemilik lahan. ​Basuki menegaskan bahwa perizinan lokal menjadi prioritas utama sebelum proyek fisik dimulai.

​“Di sini, kami ingin melakukan pengeboran. Karena itu, saya mengumpulkan Bapak/Ibu semua untuk meminta izin. Kalau dapat (sumber mata air), insyaallah kami serahkan ke pemerintah desa atau pengelola setempat. Sumurnya akan menjadi milik masyarakat, airnya menjadi milik masyarakat juga,” tegas Basuki.

​Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito menyambut positif inisiatif ini. Mengingat sebagian warga masih mengandalkan air hujan dan distribusi yang belum kontinu, kehadiran sumber air baru dinilai sangat krusial.

​“Saya selaku Camat Sepaku mengucapkan terima kasih atas salah satu program Bapak, pemenuhan air bersih di Kecamatan Sepaku,” ungkap Gamaliel.

​Senada dengan pemerintah kecamatan, H. Syarif selaku pemilik lahan titik bor 4 RT 2 menyatakan dukungannya secara penuh. Pihaknya berharap proyek berjalan lancar tanpa merugikan warga dan berdampak luas bagi lingkungan.

​“Terima kasih atas perhatian kepada kami dan masyarakat kami. Kami yang memiliki lahan, secara hati ikhlas dilakukan pengeboran, dan mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi lingkungan kita semua. Yang penting kita yang punya lahan ini tidak ada yang dirugikan, setelah nanti berjalan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada masalah, antara pengelola dan pemilik tanah,” pungkasnya. (Tim) 

​Kepastian tersebut didapat usai Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). 

Dalam kunjungannya, ​Sri Juniarsih memaparkan kondisi terkini infrastruktur dasar pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau. Ia menekankan pentingnya penguatan sarana pendukung agar masyarakat dapat mengakses layanan medis secara optimal tanpa perlu dirujuk ke luar daerah.

​"Alhamdulillah, dari pertemuan tadi, kita berhasil membawa alokasi anggaran Kemenkes sebesar Rp150 miliar untuk Berau," ujar Sri Juniarsih.

​Dukungan anggaran dari pemerintah pusat ini nantinya difokuskan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai tingkatan. Mencakup modernisasi RSUD dr. Abdul Rivai, optimalisasi laboratorium kesehatan, hingga pemenuhan fasilitas di 21 Puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan.

​Ia menegaskan, kunjungannya ke Kemenkes RI adalah wujud komitmen Pemkab Berau untuk terus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

​"Kami berharap upaya ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau," pungkasnya. (Rein)

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Saipul Rahman, menegaskan bahwa IPA Gurimbang sebenarnya masih beroperasi secara aktif. Namun, demi menjamin air yang sampai ke rumah warga tetap aman dan memenuhi standar kesehatan, pihak perusahaan memilih melakukan penyesuaian volume produksi secara berkala mengikuti kondisi fluktuasi air laut.

“Produksi kami sesuaikan dengan kondisi pasang surut untuk menjaga kualitas air. Pemantauan akan terus dilakukan selama kondisi pasang surut masih memengaruhi air baku di sekitar lokasi pengambilan air,” ujar Saipul Rahman, pada Kamis (17/09/2026)

Guna memastikan akurasi data pengolahan, tim teknis Perumda Batiwakkal menerjunkan personel untuk melakukan pemantauan serta dokumentasi pengujian parameter fisik air baku secara intensif. Pemantauan ini menjadi fondasi utama dalam menentukan kapan instalasi dapat memproduksi air secara optimal dan kapan kapasitas produksi harus diturunkan.

Berdasarkan data catatan laboratorium lapangan pada pengujian IPA Gurimbang, pengukuran parameter kekeruhan air (turbidity) menunjukkan tingkat fluktuasi yang cukup dinamis.

Pengukuran menggunakan alat turbidity meter pada beberapa titik sampel mencatat tingkat kekeruhan yang bervariasi, yakni berada pada kisaran angka 24,93 NTU, 1,54 NTU, hingga 0,40 NTU.

Perbedaan angka kekeruhan yang signifikan pada alat ukur tersebut menegaskan betapa cepatnya perubahan karakteristik air baku di area intake. Oleh sebab itu, pengaturan skema produksi menjadi krusial agar beban pengolahan bahan kimia tetap terukur dan hasil olahan air bersih tidak mengalami penurunan kualitas.

Manajemen menegaskan bahwa penyesuaian operasional ini merupakan bentuk komitmen teknis Perumda Batiwakkal dalam menjaga keamanan mutu air secara berkelanjutan. Evaluasi berkala akan terus berjalan hingga kondisi hidrologi di sekitar sumber air baku Gurimbang kembali stabil. (Adv)

Prosesi pemusnahan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Berau AKP Agus Priyanto, didampingi Kasi Humas AKP Suradi, serta disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Berau. Seluruh barang bukti tersebut dihancurkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas bercampur cairan pembersih hingga larut total.

AKP Agus Priyanto menjelaskan, total barang bukti yang dihancurkan diperoleh dari 16 tersangka dalam rentang waktu tiga bulan terakhir. Dari total tersangka tersebut, tiga di antaranya merupakan bagian dari satu jaringan besar penyuplai sabu lintas daerah.

“Terdapat satu perkara besar yang melibatkan tiga tersangka. Satu orang membawa sekitar 6 kilogram, dan dua lainnya terkait dengan sisa barang bukti 2 kilogram,” ujar Agus dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (17/9/2026).

Pengungkapan jaringan utama ini bermula dari penyergapan di kawasan Kelurahan Gunung Panjang pada 12 Juni 2026 yang dijadikan lokasi penyimpanan sementara. Barang haram dari luar daerah tersebut diterima oleh tersangka berinisial PG atas Arahan operator berinisial MK. 

Dari sana, petugas menjalankan strategi pengawasan pengiriman ( controlled delivery ) hingga berhasil mencokok tersangka RM beserta 1,8 kilogram sabu. Pengendali utama berinisial MK saat ini diketahui masih mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain jaringan utama, penyidik ​​juga memproses 13 tersangka lain dari kasus terpisah yang ditangani jajaran polsek. Modus operandi para pelaku umumnya memiliki kesamaan, yakni menjadikan Tanjung Redeb sebagai titik transit utama sebelum menyelundupkan barang haram ke wilayah destinasi wisata, seperti Pulau Derawan dan Pulau Sangalaki.

Di akhir kegiatan, kepolisian menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Berau tanpa memandang bulu.

“Kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi peredaran barang haram di wilayah Kabupaten Berau, kami juga mengajak warga untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing,”pungkasnya.(Rein) 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah Disdikbud menerima berbagai respons dari masyarakat, kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik dan kependidikan mengenai kondisi kabut asap di Samarinda.

“Latar belakangnya macam-macam. Kemarin ada respons masyarakat, ada respons dari sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan,” kata Ibnu saat dikonfirmasi.

Menurut Ibnu, sejumlah pihak sebelumnya juga melakukan konfirmasi mengenai kondisi kabut asap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda.

Disdikbud, kata dia, juga menerima sejumlah laporan melalui pesan komunikasi serta informasi yang beredar di media sosial.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ibnu bersama Kepala BPBD Samarinda, Warso, dan Sekda Samarinda melakukan koordinasi. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat lintas sektor pada malam hari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting sekitar pukul 19.00 WITA itu melibatkan seluruh camat se-Kota Samarinda. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala DLH, Kepala BMKG, serta sejumlah analis dan pejabat fungsional dari DLH dan BPBD.

“Setelah berdiskusi kurang lebih satu jam, kita putuskan edaran tersebut,” ujarnya.

Ibnu menjelaskan, Disdikbud sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada 1 September 2026 dengan Nomor 400.3.5/8592/100.01/2026 tentang Antisipasi dan Penanganan Dampak Kabut Asap Akibat Karhutla di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda.

Edaran tersebut menjadi langkah awal bagi satuan pendidikan untuk melakukan mitigasi terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Penerbitan kebijakan lanjutan dilakukan setelah kondisi di lapangan kembali menjadi perhatian masyarakat dan sekolah.

PJJ Berlaku 17–19 September

Ibnu mengatakan PJJ diberlakukan selama tiga hari, yakni Kamis hingga Sabtu, 17–19 September 2026.

Setelah periode tersebut, pemerintah akan kembali melihat perkembangan kondisi udara pada Minggu, 20 September, sebelum menentukan apakah pembelajaran jarak jauh perlu diperpanjang.

“Kalau memang masih terjadi kabut asap seperti ini, tapi kita berharap berkurang. Kalau masih terjadi seperti ini atau kemungkinan nanti bisa lebih pekat, kita akan rapat kembali untuk menentukan apakah perlu dari hari Senin itu kita lanjutkan PJJ ini,” jelasnya.

Kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka dan pengalihan ke PJJ tersebut juga telah diberitakan sebagai tindak lanjut koordinasi lintas instansi terkait kondisi kualitas udara di Samarinda.

Sekolah di Wilayah Terdampak Wajib Ikuti

Ibnu menegaskan, penerapan kebijakan tersebut bersifat wajib, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah yang terdampak kabut asap.

Beberapa wilayah yang disebut menjadi perhatian antara lain Palaran, Samarinda Utara, Sungai Siring, Tanah Merah, Lempake, Belimau, Betapus, dan Bukuan.

“Ini sifatnya wajib. Wajib, terutama sekolah-sekolah yang daerahnya terdampak,” tegasnya.

Sementara untuk sekolah di kawasan tengah kota, terdapat mekanisme pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. PJJ tetap dilaksanakan, sedangkan guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dengan pengaturan kehadiran yang ditentukan kepala sekolah.

Guru Diatur Bergiliran WFO dan WFH

Ibnu menjelaskan, pelaksanaan tugas guru selama PJJ dapat diatur secara bergiliran melalui skema Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Pengaturan tersebut disesuaikan dengan jadwal pembelajaran dan jumlah rombongan belajar di masing-masing sekolah.

“Guru tetap posisi di sekolah, tapi nanti diatur oleh kepala sekolah. Kalau mata pelajarannya ada pada pagi, berarti yang WFO itu guru yang mengajar pagi. Kalau dua rombel berarti guru pagi itu WFH. Guru siang berarti WFO, bergiliran seperti itu,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, proses pembelajaran tetap berjalan secara daring, sementara kepala sekolah memiliki kewenangan mengatur pembagian tugas dan kehadiran guru agar pelayanan pendidikan tetap berlangsung.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk respons Disdikbud Samarinda terhadap kondisi kabut asap yang berdampak pada aktivitas satuan pendidikan. Sebelumnya, melalui edaran 1 September, Disdikbud juga telah meminta sekolah melakukan langkah pencegahan, termasuk penggunaan masker dan pengendalian aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi udara. (Irla)

​Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Yuda Budi Santoso, mengungkapkan bahwa penyusunan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan geosite yang ada, baik yang sudah berkembang maupun yang belum—dapat dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan.

​Yuda menjelaskan bahwa pengembanan geosite ini merujuk pada prinsip keselarasan Kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Pendekatan tersebut menekankan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga lokal.

​"Intinya bagaimana menjaga agar geosite tetap lestari, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya manfaat tersebut, masyarakat juga akan terdorong untuk aktif menjaga geosite sebagai warisan bersama," ujar Yuda saat ditemui usai agenda FGD, Rabu (16/09/2026). 

​Dalam proses penyusunannya, Pemkab Berau menyerap berbagai masukan lintas sektor, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Seluruh aspirasi teknis tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen final sebelum disahkan secara resmi.

​Setelah dokumen tersebut disahkan, Disbudpar Berau akan menjadikannya sebagai acuan kerja pelaksanaan program yang diproyeksikan berlangsung selama tujuh tahun ke depan.

​"Program ini dirancang berjangka panjang, sekitar tujuh tahun. Langkah demi langkahnya akan dilaksanakan secara terstruktur dan bertahap dari tahun ke tahun dengan memperhatikan seluruh aspek," pungkasnya.(Rein) 

Langkah konkret dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi bekas karhutla di Kawasan Bukit Tengkorak dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto pada Senin (14/9/2026). Rombongan kemudian menggelar rapat koordinasi di Bendungan Sepaku Semoi untuk mengevaluasi strategi penanganan dan memperkuat langkah pencegahan agar api tidak meluas.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa perlindungan IKN merupakan instruksi langsung dari Kepala Negara.

“Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap Kalimantan Timur karena ada IKN. Perintah Pak Presiden di rapat terbatas terakhir sangat jelas: jangan sampai api masuk ke zona inti IKN. Kita semua bekerja keras agar hal itu tidak terjadi,” ujar Raja Juli.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPB, Suharyanto, menyebut kawasan IKN sebagai objek vital nasional yang mendapatkan prioritas tertinggi dalam pengerahan personel maupun armada pemadam.

“Kawasan IKN ini terus menjadi prioritas sesuai arahan langsung dari Bapak Prabowo Subianto. Seluruh kekuatan kami kerahkan,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya penguatan armada teknis dan patroli berkala di lapangan sebagai garis pertahanan utama.

“Patroli darat perlu ditingkatkan. Selain itu, penambahan peralatan untuk tim pemadam kebakaran di lapangan juga sangat diperlukan,” tutur Basuki.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Otorita IKN bersama instansi terkait berkomitmen meningkatkan pengawasan ketat demi memastikan zona inti IKN tetap aman dan terbebas dari paparan asap maupun ancaman kebakaran. (Irla)

​Irma memenuhi panggilan penyidik ​​pada pukul 10.00 Wita dengan didampingi Kasubag Umum dan tim legal Pemkot Balikpapan. Selama satu setengah jam pemeriksaan, penyidik ​​menguliti pola aktivitas WS yang telah bekerja sebagai sopir dinas sejak 2021.

​Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, menjelaskan bahwa pemeriksaan terfokus pada keterlibatan WS dan temuan 15 butir narkotika di kendaraan dinas Toyota Innova Zenix yang biasa digunakan pejabat tersebut.

​"Pemeriksaan ini terkait pengungkapan sindikat internasional asal Malaysia yang melibatkan sopir pribadi beliau dan kendaraan dinasnya. Penyidik ​​mendalami aktivitas WS sejak 2021, termasuk hubungan sosial dan rekan-rekan yang biasa berinteraksi dengannya," kata Romylus.

​Polisi berupaya menelusuri apakah jaringan pertemanan WS memiliki keberadaan dengan kelompok pengedar internasional tersebut. Selain itu, peneliti mengkaji kemungkinan barang haram yang ditemukan di dinas mobil itu ingin dibunuh kembali oleh pelaku.

​Romylus menegaskan, langkah ini tidak sekadar untuk melengkapi pembuktian materiil perkara pidana. Polda Kaltim memanfaatkan pengungkapan ini untuk memetakan pola pelaku pergerakan di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Balikpapan dan Kepala Dinas sebagai bahan perbaikan sistem pengawasan internal.

​Pada tahun 2026 ini, kami menerapkan strategi baru pemberantasan narkoba, yaitu mengombinasikan penindakan terpola dengan pencegahan terintegrasi. Isu ini bukan lagi sekedar urusan kepolisian, melainkan butuh kemitraan erat dengan pemkot agar pemerintahan lingkungan bersih dari peredaran narkoba,” tegasnya.

Saat ini, Polda Kaltim masih terus mengumpulkan fakta dan keterangan mendalam para Saksi guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap lintas negara tersebut.(Irla) 

Dalam sambutannya, pejabat daerah menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang terlibat aktif menjaga kondusivitas dan mendorong kemajuan Berau. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.

"Melalui kesempatan yang bahagia ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang telah berperan aktif dalam proses pembangunan daerah ini," ujarnya di hadapan para tamu undangan.

Selain memaparkan capaian daerah, momen tersebut juga diwarnai dengan harapan agar kondisi cuaca di wilayah Berau segera membaik. Musim kemarau yang sempat melanda beberapa wilayah melatarbelakangi munculnya doa bersama agar hujan dapat segera turun demi menjaga produktivitas pertanian dan pasokan air bersih masyarakat.

"Kita semua berharap dan berdoa, mudah-mudahan hujan segera turun agar situasi lingkungan serta aktivitas masyarakat kembali berjalan normal," tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, masyarakat diajak untuk tidak sekadar menjadikan peringatan ini sebagai seremonial belaka. Momen sejarah ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat rasa kebersamaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.

"Mari kita jadikan momen HUT Berau ini untuk kembali mengisi hal-hal positif. Mari rapatkan barisan, bekerja sama, dan berinovasi demi kemajuan Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb yang kita cintai ini," pungkasnya. (Rein) 

​Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim mengingatkan bahwa pengelolaan penampungan air yang buruk berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius, mulai dari diare, infeksi kulit, hingga penyakit menular lainnya.

​Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa keterbatasan sumber air di musim kemarau membuat penggunaan sarana air bersih sering dilakukan secara bersama-sama. Kondisi tersebut meningkatkan risiko pencemaran, baik akibat aktivitas manusia maupun kontaminasi kotoran dan urin hewan.

​“Saat kekeringan, ketersediaan air sangat terbatas padahal menjadi kebutuhan utama. Sumber air yang ada tidak hanya diakses manusia, tetapi juga hewan. Jika tercemar, air tersebut bisa menjadi media penularan penyakit seperti diare,” ujar Jaya.

​Jaya juga mengimbau warga untuk mewaspadai ancaman penyakit yang ditularkan melalui lingkungan kotor dan kontaminasi urin tikus, seperti leptospirosis, yang kerap diawali dengan gejala demam serta gangguan pencernaan.

​Selain ancaman penyakit berbasis air (water-borne diseases), Dinkes Kaltim turut menyoroti peningkatan risiko Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Udara kering dan meningkatnya volume debu selama kemarau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

​Guna mengantisipasi dampak buruk kekeringan, Dinkes Kaltim gencar melakukan sosialisasi pengelolaan air bersih serta imbauan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

​“Masyarakat diminta memastikan air yang digunakan benar-benar bersih dan ditampung dalam wadah tertutup agar tidak tercemar. Selain itu, jaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan, serta gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghindari paparan debu,” pungkasnya. (Rein) 

Penyerahan sarana pendukung siaga darurat tersebut berlangsung di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (15/9).

​Bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan memperkuat kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi ancaman karhutla di wilayah Kaltim.

​Mewakili Gubernur Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan BNPB. Ia menilai ketersediaan sarana pendukung sangat krusial bagi keselamatan dan efektivitas kerja petugas operasional di lapangan.

​“Bantuan peralatan ini sangat berarti untuk mendukung petugas di lapangan. Penanganan karhutla membutuhkan kesiapan personel, kelengkapan sarana, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat agar penanganan bisa dilakukan cepat dan mencegah api meluas,” ujar pria yang akrab disapa Nanda tersebut.

​Ia menambahkan, kunci utama penanggulangan karhutla terletak pada pemanfaatan bantuan secara tepat sasaran dan efektif. Pemprov Kaltim berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana ini.

​Senada dengan hal itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan bahwa seluruh peralatan dari BNPB akan langsung disiagakan guna menunjang respons cepat (quick response) saat ditemukan titik api di daerah rawan.

​“Peralatan ini memperkuat operasional tim di lapangan. BPBD Kaltim bersama TNI, Polri, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota terus mengabaikan potensi risiko melalui pemantauan rutin dan langkah pencegahan dini,” kata Buyung.

​Ia menekankan bahwa strategi penanganan karhutla tidak hanya difokuskan pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga mengedepankan mitigasi dan kesiapsiagaan berkelanjutan.

​“Harapan kami, melalui bantuan peralatan ini dan sinergi yang makin solid, penanganan karhutla di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terkendali demi melindungi masyarakat serta lingkungan,” pungkasnya. (Rein) 

Pergantian pucuk pimpinan bendahara negara ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029.

"Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi jabatan yang etika, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya," ucap Suahasil saat mengikrarkan sumpah peraturan di hadapan Presiden Prabowo.

Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970 ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 pada era Presiden Joko Widodo, dan posisinya berlanjut hingga Kabinet Prabowo-Gibran.

Suahasil merupakan ekonom lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1994 yang kemudian meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada tahun 1997. Selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, ia pernah menjabat Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden RI (2010–2015) dan Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa mengakhiri masa jabatannya setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. 

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lulusan Universitas Purdue ini memiliki rekam jejak panjang di sektor publik dan swasta. Pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini pernah menjabat sebagai Deputi III KSP, Deputi Kemenko Marves, Staf Khusus di berbagai kementerian koordinator, hingga Wakil Ketua Satgas Debottlenecking. 

Sebelum masuk ke lingkup pemerintahan, Purbaya mengawali karirnya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA serta sempat memimpin PT Danareksa Securities dan Danareksa Research Institute.(Tim/Rdk)

​Plt Kepala Dishut Kaltim, Rusmadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan aset alam yang memiliki rekam jejak sejarah tinggi.

​"Upaya pelestarian warisan geologi Tanjung Sinondok ini menjadi langkah mutlak pemerintah untuk melindungi kekayaan alam yang bernilai sejarah tinggi," ujar Rusmadi, Kamis (11/06). 

​Secara administratif, kawasan eksotis ini terletak di Kampung Teluk Sumbang dan masuk dalam wilayah kerja UPTD KPHP Berau Pantai Dishut Kaltim. Sejak tahun 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan kawasan ini sebagai Warisan Geologi Nasional.

​Ketetapan hukum tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.1/MEM.G/2024 tentang Penetapan Warisan Geologi.

​Rusmadi menjelaskan, Geosite Tanjung Sinondok menyimpan kompleks batuan pra-tersier yang sangat langka dan memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi bagi ilmu kebumian.

Di sepanjang kawasan pesisir itu, tersebar berbagai komponen geologi unggulan seperti batuan breksi, batu gamping klastik, batuan basalt, hingga batuan gabro.

​"Penemuan berbagai komponen batuan purba tersebut sekaligus menjadi bukti nyata secara empiris bahwa daratan Kalimantan pada masa lampau merupakan dasar Samudra," tambahnya.

​Melihat potensi besar tersebut, pemerintah daerah kini memproyeksikan kawasan konservasi ini sebagai laboratorium alam.

Kedepan, perencanaan tata ruang akan difokuskan pada optimalisasi potensi pendidikan, penelitian kebumian, serta pengembangan konsep geowisata terpadu.

​Selain keunggulan di sektor geologi, Tanjung Sinondok juga menawarkan daya tarik ekologis yang memukau. Kawasan ini menyajikan perpaduan bentang alam yang unik, mempertemukan keasrian hutan primer yang dijaga ketat oleh masyarakat dengan keanekaragaman biota bawah laut yang masih sangat terjaga.

"​Para peneliti juga menaruh minat besar pada fenomena alam langka yang ditemukan di lokasi tersebut, yaitu munculnya titik-titik mata air tawar langsung dari pori-pori bebatuan di bawah laut," tuturnya. 

​Kondisi alam yang murni ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal, khususnya suku Basap Teluk Sumbang. Hingga saat ini, mereka tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan sekitar melalui aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. (Rdk)

Pemotongan diisukan tersebut sengaja dilakukan demi menambah alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) milik anggota dewan.Menanggapi rumor tersebut, Dedy secara terbuka membantah dan menegaskan bahwa kabar yang beredar di tengah masyarakat itu sepenuhnya tidak benar alias hoaks .

Ia menyayangkan timbulnya narasi miring yang menyudutkan institusi wakil rakyat. Padahal menurutnya, DPRD Berau justru berada di barisan terdepan dalam menjaga kestabilan hak finansial para pegawai negeri.

“Saya tegaskan di forum ini bahwa berita tentang DPRD bakal memotong dana TPP itu tidak benar,” ujar Dedy saat memberikan klarifikasi resmi kepada media, pada Senin (14/09/2026).

Dedy menjelaskan, selama ini DPRD Berau selalu konsisten dalam mengawal dan memperjuangkan kesejahteraan para aparatur pemerintah. Pihaknya kerap memasang badan agar alokasi TPP ASN tidak menyusut atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Namun, kabar yang beredar di belakangan ini justru memutarbalikkan fakta dan menempatkan dewan sebagai pihak yang disalahkan.

Ia pun menilai isu pemotongan ini tidak masuk akal secara logika penganggaran maupun komitmen dewan politik. Anggota dewan tidak mungkin mengeluarkan hak pegawainya sendiri hanya demi memperluas alokasi Pokir.

Fungsi pengawasan yang dijalankan bertujuan memastikan anggaran daerah terserap secara optimal, rasional, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, baik bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan.

Dedy pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para ASN agar lebih bijak serta menyelaraskan dalam mencerna informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menekankan bahwa pintu komunikasi DPRD selalu terbuka untuk memberikan klarifikasi transparan atas setiap isu strategis di daerah.

“Bagaimana mungkin dipotong, padahal kami yang memperjuangkan agar dana tersebut tidak dipotong,” tegasnya memungkasi klarifikasi. (Rein) 

Penetapan status strategis ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memfokuskan porsi pembangunan daerah pada penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seluruh sektor pendukung ekonomi masyarakat tersebut nantinya akan diintegrasikan secara langsung dengan potensi sektor pertanian daerah sebagai pilar penyokong utama keberlanjutan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut positif kepercayaan besar yang diamanahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Menurutnya, penetapan kawasan pariwisata nasional ini harus dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi warga Berau secara menyeluruh, sehingga arah pembangunan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor industri ekstraktif semata.

"Penetapan Berau sebagai kawasan pengembangan pariwisata dalam RPJMN adalah peluang besar yang harus kita tangkap bersama. Kita akan menyinergikan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM dengan sektor pertanian agar ekonomi warga semakin kuat. Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga iklim yang kondusif, karena keramahan dan keamanan adalah modal utama pariwisata kita," ujar Sri Juniarsih Mas.

Melalui sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, Pemkab Berau optimistis bahwa sektor pariwisata beserta ekonomi kreatif mampu menjadi pilar utama pendapatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan di masa depan.(Rein/Red)

Pada kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan kerangka rancangan visi dan misi penataan daerah untuk periode 2025–2030 yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, transformasi digital, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

​Dalam pidatonya, Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Berau menuju era baru melalui visi "Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera". Visi besar tersebut diterjemahkan secara konkret ke dalam rencana Program Unggulan 8 Plus yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan mendasar warga masyarakat Berau.

​Beberapa poin dalam program tersebut antara lain pemberian bantuan pendidikan bagi pelajar dan pelajar, biaya pendaftaran dan seragam sekolah gratis untuk tingkat TK hingga SMP yang sudah terealisasi pada tahun 2026, hingga pembebasan BPHTB bagi warga tidak mampu. 

Selain itu, terdapat program pengembangan transportasi umum Trans Berau, pembangunan sirkuit balap motor pada tahun 2027, serta pembangunan Berau Creative Hub.

​"Peringatan HUT ke-73 ini bukan sekedar seremonial, tetapi pijakan kita untuk melangkah lebih jauh. Visi Berau 2025–2030 dan Program Unggulan 8 Plus kami susun untuk memastikan seluruh warga merasakan dampak nyata pembangunan. Mulai dari pendidikan gratis, fasilitas olahraga modern seperti sirkuit balap, hingga kemudahan ekonomi akan terus kita dorong demi kesejahteraan bersama," ungkap Sri Juniarsih Mas.

​Sri Juniarsih mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran ASN di Berau untuk bersatu padu mensukseskan berbagai program strategi tersebut demi mewujudkan Kabupaten Berau yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.(Rein) 

​Salah satu sektor yang berpotensi besar menggerakkan ekonomi berbasis budaya ini adalah industri fesyen berakar kearifan lokal serta kekayaan wastra Nusantara.

​Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kalimantan Timur, Titit Lestari, menegaskan bahwa budaya harus dipandang sebagai aset masa depan, bukan sekadar peninggalan masa lalu.

​“Fashion menjadi bukti nyata bagaimana kekayaan budaya kita dapat diolah, dikembangkan, dan memberi nilai tambah yang nyata,” ujar Lestari dalam Talkshow Fashion dan Wastra Outlook di Gedung BPK Kaltim, Minggu (13/9/2026).

​Menurut Lestari, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai titik temu ragam budaya Nusantara. Keragaman ini berpotensi besar melahirkan inovasi fesyen baru berkarakter khas.

​“Ke depan, Kalimantan Timur tak hanya menjadi rumah bagi budaya Nusantara, tetapi juga tempat lahirnya budaya fesyen baru hasil perpaduan kekayaan budaya dari seluruh Indonesia,” lanjutnya.

​Ia menambahkan, teknik tradisional dan keragaman motif wastra di Kaltim merupakan modal kuat yang siap diolah sesuai perkembangan zaman. Jika dipadukan dengan ide-ide segar, karya wastra lokal tidak hanya diminati di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

​Sejalan dengan hal tersebut, Ketua BPP FASCREEYA Indonesia, Anas Maghfur, berharap agenda ini menjadi wadah kolaborasi dan pembuka peluang bagi generasi muda serta pelaku industri kreatif di Kaltim.

​“Bagi kami, wastra bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber inspirasi, kreativitas, sekaligus peluang industri yang nyata,” kata Anas.

​Acara yang dirancang untuk memperkuat ekosistem fesyen berbasis budaya ini turut menghadirkan dua tokoh fesyen nasional sebagai narasumber, yakni Lenny Agustin (Fashion Designer & National Chairwoman Indonesian Fashion Chamber) dan Phillip Iswardono (Fashion Designer & National Vice Chair Division Organization IFC). (Rein) 

Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menyampaikan bahwa secara keseluruhan proyek berjalan sesuai rencana.

“Untuk rusun kontrak tahun jamak di IKN, realisasi fisiknya sudah mencapai 92,63 persen. Jadi, insyaallah tidak ada permasalahan,” ujar Sri Haryati dalam agenda Penyampaian Progres Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dan Kesiapan BSPS Tahun 2027 di Menara Mandiri II, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Rinciannya, pembangunan empat menara rusun untuk prajurit TNI telah rampung 100 persen. Sementara itu, satu menara rusun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencatatkan kemajuan fisik sebesar 85 persen.

Capaian di rusun MBR menampilkan akselerasi yang pesat. Sebagai pembanding, pada Mei 2026 lalu, progres pembangunan rusun MBR baru menyentuh angka 42,46 persen. Proyek ini dijanjikan tuntas sepenuhnya saat masa kontrak berakhir pada Oktober 2026.

Rusun MBR tersebut dirancang setinggi empat lantai dengan kapasitas 65 unit hunian tipe 36. Dari total unit tersebut, sebanyak Tiga unit dialokasikan khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan 62 unit sisanya merupakan unit standar.

Berdasarkan informasi resmi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan & Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II, proyek rusun MBR ini digarap oleh Kementerian PKP melalui Satuan Kerja PKP Kaltim dengan kontraktor pelaksana PT Adhi Persada Gedung – FYP KSO.(Tim) 

Untuk itu penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sangat perlu dilakukan guna melahirkan insan pers yang tersertifikasi, agar dapat mengolah informasi tidak secara ugal-ugalan. 

​Ia menyampaikan bahwa kegiatan UKW yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Berau, pada 12 hingga 13 September 2026, merupakan bagian penting dari memahami cara kerja Wartawan secara profesional. 

Selain cara kerja Wartawan, hal ini juga bertujuan agar para wartawan yang tergabung dalam wadah PWI atau organisasi wartawan yang lainnya, memiliki standar legalitas kompetensi yang diakui secara Nasional, di bawah perlindungan Dewan Pers. 

​”Kami berharap melalui kegiatan uji kompetensi ini, berita-berita yang disajikan oleh teman-teman media di Berau akan semakin berkualitas, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah dan standar etika jurnalistik,” ujar Didi Rahmadi, kepada Kartanews, pada Sabtu (12/09/2026). 

​​Menanggapi cepatnya arus informasi saat ini, Didi menegaskan pentingnya integritas media dalam menyajikan berita. Bagi media yang telah terverifikasi dan wartawannya tersertifikasi, Diskominfo Berau meyakini karya tulis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan karena berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

​Namun, terkait keberadaan media atau wartawan yang belum terverifikasi serta berpotensi menyebarkan informasi tidak akurat (hoax), pihak Diskominfo akan melakukan langkah koordinasi dengan organisasi pers terkait.

​"Jika ada pemberitaan yang tidak benar, tentu kami koordinasikan terlebih dahulu dengan pengurus PWI atau SMSI tempat mereka bernaung untuk dilakukan pembinaan oleh organisasinya," jelasnya. 

Ia menambahkan, bagi pihak yang tidak tergabung dalam organisasi pers dan menyebarkan berita yang merugikan, hal tersebut dikembalikan kepada narasumber atau pihak yang diberitakan.

​"Jika narasumber merasa dirugikan oleh berita yang tidak benar dari media tidak terverifikasi, tentu bisa menyikapi sesuai aturan yang berlaku, termasuk ranah Undang-Undang ITE," tegas Kadis Kominfo Berau. 

​Guna memastikan ekosistem pers di Kabupaten Berau tetap tertata dengan baik, Diskominfo Berau juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai konstituen Dewan Pers untuk pembaruan data media maupun jurnalis.

​"Kami akan rutin meminta update data media dan wartawan yang sudah terverifikasi dari teman-teman pengurus PWI, SMSI, maupun organisasi pers lainnya seperti AJI. Data ini penting sebagai acuan kemitraan pemerintah daerah dengan media," pungkasnya. (Rein) 

​Ketua PWI Berau sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan, Yudhi Perdana, menyampaikan bahwa pelaksanaan UKW ini merupakan wujud komitmen pihaknya dalam meningkatkan kapasitas insan pers di Bumi Batiwakkal. 

Menurutnya, melalui UKW, para wartawan dapat membuktikan kredibilitas mereka dalam menyajikan informasi kepada publik.

​"UKW ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kapasitas wartawan di Bumi Batiwakkal," ujar Yudi saat menyampaikan laporannya.

​Ia juga menuturkan, UKW menjadi tolok ukur bagi wartawan untuk menguji kemampuan dalam mengolah informasi.

Pada kegiatan kali ini, PWI Berau menunjuk Lembaga Uji Pikiran Rakyat untuk menguji para peserta yang akan mengambil jenjang Wartawan Muda sebanyak 12 orang. 

​"Semoga kami dapat terus berperan aktif melahirkan wartawan-wartawan yang kompeten dalam menghasilkan karya jurnalistik," ungkapnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, menilai UKW sebagai program yang sangat krusial. Menurutnya, profesi wartawan juga memerlukan standar lisensi atau sertifikasi resmi dalam menjalankan tugasnya.

​Melalui sertifikasi ini, kata Didi, wartawan dapat semakin dipercaya oleh masyarakat maupun berbagai pemangku kepentingan saat menjalankan kegiatan jurnalistik.

​"UKW merupakan program yang sangat penting untuk wartawan. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini," tuturnya.

​Ia berharap upaya yang dilakukan PWI Berau dapat terus berlanjut guna mendukung kemajuan pers di Bumi Batiwakkal. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu akurat dan mampu menjadi sumber pengetahuan yang mengedukasi. (Rien)