Pengangkatan Chatarina tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Juli 2026. Sementara itu, Supardi mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI.

Sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina menjabat sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset (MPPA) Kejaksaan Agung, posisi yang diembannya sejak April 2026. Penunjukan tersebut melanjutkan perjalanan kariernya yang panjang di bidang penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 19 November 1972, itu memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk saat diperbantukan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2005–2011. Pengalaman tersebut memperkaya kapasitasnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memperkuat kompetensinya di bidang penegakan hukum.

Selepas bertugas di KPK, Chatarina mengemban sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Kepala Biro Hukum KPK, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Manado (Unima).

Pada Oktober 2025, Chatarina dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebelum dipromosikan menjadi Kepala Pusat MPPA Kejaksaan Agung pada April 2026. Kini, ia kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Kejati Kalimantan Timur, provinsi yang memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan pengalaman di Kejaksaan Agung, KPK, kementerian, hingga dunia pendidikan tinggi, Chatarina diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional, serta menjaga integritas institusi kejaksaan di Kalimantan Timur.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak membahas pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai aktivitas, program, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faizal Anhar, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan insan pers. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi antara lembaga negara dengan masyarakat.

"Kita senang sekali bisa didatangi oleh teman-teman dari media. Memang DPD ini perlu sekali sebenarnya untuk publikasi yang lebih luas lagi," ujar Faizal saat ditemui usai audiensi.

Ia mengakui bahwa selama ini publikasi mengenai aktivitas DPD RI di daerah masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi berbagai kegiatan, termasuk publikasi kelembagaan.

"Memang ada beberapa kondisi sekarang, seperti efisiensi dan lainnya. Tetapi kami berharap ke depannya kolaborasi dengan media bisa terus kita tingkatkan," katanya.

Faizal menilai keberadaan media sangat penting agar masyarakat semakin mengenal fungsi, tugas, dan peran DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bagaimana DPD RI bekerja dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.

"DPD juga harus makin dikenal, terutama di daerah. Apalagi memang DPD merupakan perwakilan daerah. Jadi kontribusi teman-teman media itu sebenarnya sangat kami butuhkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama DPD RI adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah untuk kemudian diperjuangkan dalam proses legislasi maupun pengawasan di tingkat nasional. Karena itu, publikasi yang baik akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh anggota maupun sekretariat DPD RI di daerah.

Menurut Faizal, keterbukaan informasi kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengetahui secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan DPD RI dalam menjalankan amanat konstitusi.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi yang mulai terbangun melalui audiensi tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Ke depan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dipublikasikan secara lebih luas sehingga manfaatnya dapat diketahui masyarakat.

"Harapan kita ke depannya, kegiatan-kegiatan khususnya di Kantor Daerah Kalimantan Timur dapat terpublikasi dengan baik. Jadi masyarakat juga mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan," ujarnya.

Faizal mengatakan, publikasi bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai proses penyerapan aspirasi yang selama ini dilakukan DPD RI.

Menurutnya, setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat memiliki nilai penting karena menjadi bahan masukan untuk diperjuangkan di tingkat pusat sesuai dengan kewenangan DPD RI.

"Kita menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk kita perjuangkan di pusat. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media," katanya.

Ia menambahkan bahwa penyebarluasan informasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, komunikasi antara masyarakat dan DPD RI dapat berjalan lebih terbuka dan produktif.

Faizal juga berharap media dapat menjadi mitra strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan perjuangan aspirasi daerah.

"Kami harapkan kegiatan-kegiatan ini dapat terinfokan kepada masyarakat secara menyeluruh," tuturnya.

Sementara itu, audiensi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur dengan insan pers. Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan komunikasi yang berkelanjutan.

Media dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi publik mengenai fungsi lembaga negara sekaligus menjadi jembatan penyampai informasi yang kredibel kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan profesional, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan DPD RI di daerah.

Kolaborasi antara DPD RI dan media juga diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi secara lebih luas. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat dapat memahami bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui jalur konstitusional di tingkat nasional.

Audiensi tersebut menandai komitmen bersama untuk membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga negara dan media massa. Ke depan, komunikasi yang intensif diharapkan mampu menghadirkan informasi yang lebih terbuka, memperluas jangkauan publikasi kegiatan DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran strategis DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur di tingkat pusat. (IRLA/daa)

Dalam upaya memperkuat kedaulatan siber, pemerintah melalui BSSN telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi sumber daya siber, meningkatkan kapabilitas, serta memastikan kedaulatan ruang siber Indonesia di tengah dinamika global. 

Salah satu poin utama dalam menjaga kedaulatan siber adalah memastikan pengelolaan data dilakukan secara mandiri.

Lebih lanjut, ditekankan bahwa keamanan informasi tidak boleh bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat menunggu insiden terjadi. Sebaliknya, paradigma security by design harus diterapkan. 

Artinya, setiap pembuatan aplikasi atau sistem informasi harus memikirkan aspek keamanannya sejak tahap perancangan awal, bukan setelah sistem tersebut diakses melalui website atau setelah terjadi kebocoran data. 

“Pengawasan teknis ini jangan dilihat sebagai sebuah momok atau beban. Ini adalah langkah preventif. Jangan sampai data kita berada di luar atau dikelola pihak lain yang tidak semestinya," tegasnya.

Sebagai strategi jangka panjang, keterlibatan seluruh komponen masyarakat dinilai mutlak diperlukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kedaulatan serta menciptakan ruang siber Indonesia yang tangguh, aman, dan berdaya saing. (REIN/daa)

Agenda yang digelar Senin, 6 Juli 2026 tersebut, melibatkan dosen serta mahasiswa Fakultas Hukum guna mengulas pentingnya legalitas dalam bisnis pembiayaan.

​Utusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Kaltim, yakni Zainut Taqwim, Astari Intan Pramaesti, dan Empye Aleksander, mengupas tuntas regulasi jaminan fidusia, sistem pendaftaran online, revisi sertifikat, royalti penghapusan, hingga prosedur eksekusi berdasarkan koridor hukum. 

Selain membedah urusan teknis, audiens dibekali pemahaman terkait fungsi sertifikat fidusia sebagai perisai perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur dalam dinamika sektor pembiayaan ekonomi.

​Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa sosialisasi ini wujud nyata komitmen instansinya dalam mendekatkan pelayanan administrasi hukum lewat jalur kemitraan dengan akademisi perguruan tinggi.

​"Kami berkomitmen memacu literasi hukum masyarakat lewat sinergi edukatif bersama kampus. Berbekal wawasan komprehensif terkait jaminan fidusia, publik bakal semakin aman memperoleh kepastian hukum tiap bertransaksi," sebut Ikmal Idrus melalui rilis resminya, Selasa (7/7/2026).

​Dirinya menilai, insan kampus punya posisi strategis menjadi perpanjangan tangan pemerintah demi mengedukasi masyarakat luas mengenai aturan hukum.

"Kemitraan Kemenkum dan universitas merupakan jembatan utama melahirkan layanan publik bermutu, aplikatif, serta berwawasan kerakyatan," imbuhnya.

​Forum edukasi tersebut berjalan dinamis diwarnai diskusi interaktif seputar teknis pengajuan, hak kewajiban pemohon, hingga dinamika aturan fidusia terbaru.(REIN/daa) 

​Proses pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Jl. Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (29/6/2026).

​“Hari ini kita baru saja melakukan pelantikan untuk eselon 2, eselon 3, eselon 4, hingga pengawas fungsional,” ujar Rudy Mas'ud usai memimpin pelantikan.

Bukan Sekadar Penyegaran, Targetnya Akselerasi!

​Rudy menegaskan bahwa perubahan posisi ini bukanlah sekedar rutinitas, melainkan langkah strategi penyegaran organisasi yang murni berdasarkan sistem merit dan manajemen talenta.

​Mengingat para pejabat yang ditunjuk merupakan figur profesional dengan rekam jejak administrator yang panjang di Kaltim, Rudy meminta mereka untuk langsung tancap gas tanpa membuang waktu untuk adaptasi.

​"Pastinya kepala dinas yang baru ini bukan lagi untuk beradaptasi, melainkan untuk berakselerasi. Pejabat lama harus melakukan transfer ilmu agar kita bisa langsung mencapai target-target pembangunan," tegasnya.

Sinyal Pelantikan Susulan di Awal Juli

​Meski puluhan pejabat telah dilantik, nyatanya masih ada 16 posisi eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

​Merespons kekosongan tersebut, Gubernur konfirmasi akan kembali menggelar lanjutan dalam waktu dekat, dengan tetap menyelaraskan proses koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

​Mungkin bulan depan (Juli), kami juga masih akan melakukan pelantikan lanjutan untuk beberapa posisi eselon 2, 3, dan 4. Sistemnya tetap sama, menggunakan manajemen talenta dari tingkat provinsi hingga proses selter di tingkat kabupaten/kota,” tambah Rudy.

Daftar Pejabat Eselon II yang Resmi Dilantik:

Berikut adalah beberapa nama pejabat eselon II yang menempati posisi baru per hari ini:

​1. Puguh Harjanto – Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim

2. ​Aji Muhammad Fitra Firnanda – Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kaltim

​3. Muhammad Faisal – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim

4. ​Ririn Sari Dewi – Kepala Dinas Kominfo Kaltim

​5. Arief Murdiyanto – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim

​6. Siti Sugiyanti – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPPMD) Kaltim

7. Syarifah Alawiyah – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim

8. Drg. Ahmad Jais – Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

9. Dr. Mazniati – Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. (REIN/daa) 

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Ahmad Fawaz Albani, menyampaikan bahwa bergabungnya HMI dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa untuk mengawal kepentingan masyarakat. Menurutnya, HMI memiliki komitmen untuk tetap berada di tengah-tengah rakyat ketika berbagai persoalan publik membutuhkan perhatian dan keberpihakan.

Dalam aksi tersebut, massa HMI melebur bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan menyuarakan lima tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disampaikan oleh aliansi. Kelima tuntutan tersebut meliputi Penurunan harga BBM dan bahan pokok (efek domino pangan), Penghentian represivitas aparat di ruang publik, Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis & Koperasi Desa Merah Putih, Penghentian pemborosan anggaran APBN dan APBD, dan Desakan untuk segera memparipurnakan Hak Angket tanpa penundaan.

Sebelum bergerak menuju lokasi utama aksi, seluruh peserta terlebih dahulu berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai titik awal konsolidasi. Di lokasi tersebut, massa melakukan orasi secara bergantian serta menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan tuntutan agar wakil rakyat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Gedung DPRD Kalimantan Timur, massa kemudian bergerak menuju Simpang Jembatan Mahakam, Samarinda, yang menjadi titik kedua aksi. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan pesan yang disampaikan dapat diketahui oleh publik secara lebih luas.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 WITA itu diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. Puluhan kader HMI Cabang Samarinda yang hadir tampak mengenakan atribut organisasi dan berjalan bersama massa GERAM sepanjang jalannya aksi. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi.

Dalam keterangannya, Ahmad Fawaz Albani menegaskan bahwa HMI hadir bukan semata-mata untuk menunjukkan eksistensi organisasi, melainkan sebagai bentuk konsistensi perjuangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Ia menyebut mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan sehingga berbagai aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan melalui cara-cara yang konstitusional.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak dapat menghormati jalannya aksi damai serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Situasi di Simpang Jembatan Mahakam sempat memanas ketika massa aksi berusaha mendekati area pengamanan yang dijaga aparat kepolisian. Aksi saling dorong antara peserta unjuk rasa dan petugas sempat terjadi beberapa saat. Meski demikian, aparat bersama koordinator lapangan berupaya meredam ketegangan sehingga situasi kembali kondusif dan aksi dapat dilanjutkan.

Selama aksi berlangsung, para peserta terus menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.

HMI Cabang Samarinda juga menyatakan akan terus mengawal setiap perkembangan terkait lima tuntutan rakyat yang menjadi fokus aksi GERAM. Organisasi tersebut menilai pengawasan dari masyarakat sipil dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, mengawal proses demokrasi secara damai, dan terus mengawasi jalannya pemerintahan. Massa membubarkan diri secara tertib setelah rangkaian kegiatan selesai dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi. (IRLA/daa)

Aksi berlangsung sejak sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk, poster, bendera organisasi, serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa, namun tetap dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang umumnya dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur atau Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kali ini massa memilih menggelar demonstrasi di Simpang Tiga Jembatan Mahakam. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai simbolis sebagai titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Samarinda sehingga aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diketahui publik secara lebih luas.

Humas Aliansi GERAM Jilid 2, Maulana Faiq Maftuh, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi aksi merupakan bentuk kekecewaan terhadap para pemangku kebijakan daerah. Menurutnya, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif belum memperoleh respons yang dianggap memadai.

"Kami sengaja memilih turun di Simpang Tiga Jembatan Mahakam karena kami ingin menunjukkan bahwa hari ini kami sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada para pemangku kebijakan daerah. Berkali-kali kami menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan, namun tidak menghasilkan langkah konkret sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ujar Maulana dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut juga menjadi bentuk penyampaian mosi tidak percaya terhadap para pejabat daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik, khususnya persoalan ekonomi, kebebasan berekspresi, hingga tata kelola anggaran.

Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM Jilid 2 menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) beserta harga kebutuhan pokok. Massa aksi menilai kenaikan harga BBM memberikan dampak berantai terhadap meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin membebani masyarakat.

Tuntutan kedua ialah penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat di ruang publik. Massa meminta agar setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, massa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Aliansi GERAM Jilid 2 menuntut penghentian pemborosan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Massa menilai anggaran negara harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan terakhir yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan agar proses Hak Angket segera diparipurnakan tanpa adanya penundaan. Massa menilai proses tersebut penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya demokrasi serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aksi berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara tertib. Hingga demonstrasi berakhir, situasi di sekitar Simpang Tiga Jembatan Mahakam terpantau kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan petugas terkait.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila aspirasi yang mereka suarakan belum mendapatkan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. (IRLA/daa)

​Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa percepatan transformasi digital yang terintegrasi wajib dibarengi dengan penguatan proteksi informasi. Menurutnya, pemusatan sistem layanan publik pada server yang sama meningkatkan kerentanan daerah jika tidak diproteksi dengan ketat.

​“Semakin banyak sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan publik, semakin besar pula risiko yang harus kita hadapi. Semua OPD bergantung pada sistem dan server yang sama. Kalau keamanannya lemah, dampaknya bisa sangat berbahaya,” tuturnya saat memberikan laporan dalam seminar yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/6/2026).

​Faisal membeberkan bahwa sepanjang tahun 2025, situs web pemerintah daerah telah dihantam lebih dari 350 kali percobaan serangan siber ilegal. Kerentanan ini tidak hanya bersumber dari celah teknologi, melainkan juga akibat kelalaian manusia (human error). Oleh sebab itu, edukasi SDM dianggap krusial demi mengimbangi pemutakhiran sistem.

​Pandangan tersebut didukung oleh Head of UBT PT Sucofindo, Sugeng Prayitno. Ia menyatakan bahwa secanggih apa pun perangkat keamanan yang diadopsi, efektivitasnya akan nihil tanpa tata kelola yang matang serta kesadaran penuh dari tiap-tiap pengguna perangkat.

​“Regulasi dan standar sudah tersedia, mulai dari ISO hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun fondasi terpenting tetap pada kesadaran dan perilaku pengguna,” papar Sugeng. 

Selain diisi sambutan oleh Director of KISA, Ms. Kwon Hyun-o, seminar ini juga membedah materi krusial. Di antaranya mengenai Cyber Security Operations Center (CSOC) oleh Iman Kartawijaya (LSware Indonesia), penerapan ISO 27001 oleh Miftahul Tsaqif Ramadhana (PT Sucofindo), serta pembahasan sertifikasi dan tanda tangan elektronik dari BSrE.

​Agenda ini turut dihadiri oleh Vice President LS Ware Inc, Bennet Lee, President Director of LS Ware Indonesia, Mr. Kim Man Sun, delegasi BSrE, serta jajaran Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Kolaborasi global ini diharapkan mampu mendongkrak ketahanan siber daerah demi menjamin ekosistem digital layanan publik yang andal dan tepercaya. (REIN/daa) 

Menanggapi kerumitan koordinasi ini, Sencihan menegaskan perlunya kehadiran PPID pelaksana dari Biro Umum, Biro Ekonomi, dan Dinas ESDM pada sidang berikutnya.

​"Tujuannya agar persoalan pelayanan informasi ini menjadi jelas dan tidak seluruhnya dibebankan kepada PPID Utama Provinsi," tegas Sencihan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda mengakui adanya permohonan informasi yang telah diteruskan ke Dinas Perhubungan. Sayangnya, hingga persidangan digelar, pemohon sama sekali belum mendapatkan jawaban.

​Atas dasar tersebut, majelis memutuskan agar sengketa Pemkot Samarinda langsung berlanjut ke tahap mediasi. Sencihan juga memberikan peringatan keras kepada PPID Kota Samarinda agar lebih responsif dalam mengonfirmasi setiap surat yang masuk. 

Koordinasi yang cepat dinilai krusial agar PPID Utama dapat memberikan jawaban tepat waktu kepada masyarakat. Sidang ditutup dengan keputusan skors untuk kedua perkara.

Sengketa yang melibatkan Pemerintah Provinsi akan dilanjutkan melalui pemeriksaan awal susulan, sementara sengketa dengan Pemerintah Kota Samarinda akan diarahkan pada proses mediasi sekaligus penguatan peran PPID pelaksana. (REIN/daa)

Gelombang protes publik pun menguat. Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21 April dan 4 Mei 2026 di Samarinda menjadi penanda nyata meningkatnya keresahan masyarakat.

Ribuan warga turun ke jalan, mendesak evaluasi kepemimpinan sekaligus menuntut penghentian praktik KKN dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, tudingan nepotisme ikut mencuat, terutama terkait penempatan kerabat pada posisi strategis serta keterkaitan dengan organisasi tertentu.

Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kaltim, Yusril Rosyid, menilai persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai urusan administratif semata. Ia menegaskan bahwa isu tersebut berkaitan erat dengan kualitas demokrasi di daerah.

“Dugaan KKN yang timbul saat ini membuat banyak hal terganggu. Dari ketahanan demokrasi sampai kepada stabilitas politik. Sehingga urusan pemerintahan ini jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujarnya, Senin (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum, melainkan harus diikuti dengan akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan jabatan publik. Jika prinsip-prinsip good governance diabaikan, legitimasi politik, menurutnya, berpotensi melemah.

“Ya kalau memang posisinya hari ini terpilih secara sah melalui pemilu maka jalankan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang sudah di atur, jangan sampai merusak demokrasi masyarakat Kaltim,” katanya.

Lebih jauh, Yusril juga menanggapi pernyataan gubernur yang menyebut keterlibatan keluarga dalam pemerintahan tidak serta-merta melanggar demokrasi selama melalui prosedur yang sah. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tetap perlu dilihat dari sudut pandang etika politik.

“Bukan tentang pelanggaran yang hari ini belum terlihat, tapi dampak jangka panjang dari pada keterlibatan keluarga ini yang akan merusak demokrasi kita sehingga stabilitas politiknya menjadi buruk,” tegasnya.

Ia pun mendorong lembaga legislatif daerah, yakni DPRD Kalimantan Timur untuk segera melakukan investigasi secara terbuka. Transparansi dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Permasalahan ini juga sudah kita saksikan bersama dalam aksi Jilid 2 di Kantor DPRD Kaltim dan kita ketahui ada 6 fraksi yang sepakat untuk melakukan paripurna Pansus Hak Angket, ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak baik terjadi di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif langkah DPRD dalam menggulirkan hak angket sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik.

“Saya sangat puas dan merasa lega karena DPRD Provinsi telah sepakat untuk menggulirkan Hak Angket ini guna menanggapi keresahan masyarakat yang ada tapi hal ini harus di kawal,” pungkasnya. (REIN/daa)

Keresahan ini dipicu oleh surat Sekretaris Daerah Kaltim Nomor 400.7.3.1/1510/Dinkes-IV/2026 terkait pemberitahuan optimalisasi kepesertaan JKN.

Dalam surat tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan bahwa pembiayaan iuran kini dikembalikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

​"Keputusan ini sangat mengejutkan karena tidak pernah dibahas secara intens dengan kami. Tiba-tiba dihentikan di tengah tahun anggaran berjalan," ujar Andi Harun saat memberikan keterangan pada Jumat (10/4/2026)

​Andi Harun menekankan beberapa poin krusial yang dianggap merugikan tata kelola keuangan daerah,  diantaranya pelanggaran regulasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sinkron dengan aturan yang ada, bahkan menyebut Pemprov Kaltim melanggar regulasi yang mereka buat sendiri.

Kemudian ketidakpastian anggaran, penghentian bantuan di tengah tahun berjalan (April 2026) menciptakan beban tak terduga pada APBD Kota Samarinda yang sudah disahkan sebelumnya.

Wali Kota menilai langkah ini tidak prosedural karena mengabaikan prinsip koordinasi antarlevel pemerintahan (Provinsi dan Kota).
​
​Mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas layanan kesehatan masyarakat, Andi Harun meminta agar keputusan tersebut segera ditinjau ulang atau dibatalkan.

​"Kami minta keputusan ini dibatalkan karena tidak prosedural dan berpotensi melanggar ketentuan hukum," tegasnya.

​Sementara itu, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh Pemkot Samarinda tersebut. Ketegangan ini dikhawatirkan akan memengaruhi sinkronisasi program kesehatan antara provinsi dan daerah di masa depan. (REIN/daa)

Selama periode Lebaran tahun ini, volume kargo tercatat sebesar 164.508 kilogram atau turun 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi lonjakan penumpang, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan sejak dini, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan sistem pengawasan.

Upaya tersebut memastikan seluruh rangkaian penerbangan selama arus mudik dan balik berjalan aman, tertib dan lancar.

Lanjutnya, selain menyiagakan personel keamanan gabungan dan petugas pelayanan untuk membantu penumpang, pengelola bandara juga menegaskan komitmen tinggi terhadap aspek keselamatan penerbangan.

“Standar keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap tahapan inspeksi kelayakan udara pesawat,” tegas Kadek.

Meningkatnya animo masyarakat ini menjadi motivasi bagi pengelola bandara untuk terus berbenah dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan.

“Atas nama seluruh jajaran, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan layanan kepada kami. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman” pungkasnya. (REIN/daa*)

Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen.

Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi secara merata di sejumlah wilayah pemantauan utama di Kalimantan Timur.

“Tren inflasi ini terjadi di empat kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pemantauan,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (4/4/2026).

Dari wilayah tersebut, Kota Samarinda mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,92 persen dengan IHK 111,38, disusul Penajam Paser Utara sebesar 3,02 persen, Balikpapan 2,95 persen, dan Kabupaten Berau menjadi yang terendah dengan inflasi 2,38 persen.

Kenaikan inflasi didorong oleh peningkatan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat lonjakan paling tinggi hingga 15,65 persen, mencerminkan tekanan signifikan pada kebutuhan jasa dan gaya hidup.

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar juga mengalami kenaikan sebesar 5,25 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,35 persen. Sedangkan sektor pendidikan tercatat naik 2,44 persen, sementara penyediaan makanan dan minuman atau restoran meningkat 1,71 persen.

Dari tren kenaikan tersebut, terdapat satu kelompok yang mengalami penurunan, yakni perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mencatat deflasi sebesar 1,06 persen.

Secara bulanan (month-to-month), inflasi Kaltim pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,72 persen. Sementara secara tahun berjalan (year-to-date), inflasi telah mencapai 1,37 persen.

Mas’ud menekankan bahwa tingginya inflasi di Samarinda yang mendekati angka empat persen perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat menjelang periode tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Ia juga menyoroti kenaikan pada sektor perumahan dan utilitas sebagai indikator meningkatnya beban biaya hidup yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya kelompok menengah kebawah. (AUNI/daa*)

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kaltim, Mohlis Hasan, menyampaikan bahwa seluruh proses telah disiapkan sesuai jadwal pemerintah pusat, termasuk kesiapan teknis menjelang keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.

“Insyaallah seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pada 26 April 2026 jemaah kloter pertama dijadwalkan mulai masuk ke Embarkasi Balikpapan,” ujarnya, dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Menjelang pemberangkatan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat, melalui Kantor Kementerian Agama di daerah masing-masing.

Fokus diarahkan pada kelancaran transportasi serta kesiapan sarana pendukung bagi jemaah dari daerah asal menuju embarkasi.

Mohlis menegaskan seluruh jemaah wajib sudah berada di embarkasi paling lambat satu hari sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses administrasi dan pemeriksaan berjalan lancar tanpa kendala.

“Seluruh jemaah harus sudah tiba di embarkasi dalam waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Dari sisi kuota, jumlah jemaah haji Kaltim tahun 2026 tercatat sebanyak 3.189 orang, namun yang diberangkatkan melalui Embarkasi Balikpapan sebanyak 3.166 orang, selisih tersebut disebabkan adanya mutasi jemaah antar embarkasi.

Secara keseluruhan, total jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Balikpapan mencapai 5.812 orang yang terdiri dari jemaah asal Kaltim dan provinsi lainnya, menjadikan embarkasi ini sebagai salah satu titik penting penyelenggaraan haji di wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, sistem penentuan kuota kini menggunakan mekanisme daftar tunggu, sehingga jemaah yang lebih dahulu mendaftar akan lebih dulu diberangkatkan. Berbeda dengan sebelumnya yang mengacu pada jumlah penduduk muslim di suatu daerah.

Perubahan kebijakan ini berdampak pada masa tunggu yang kini disamaratakan secara nasional menjadi sekitar 26 tahun, sebelumnya masa tunggu di Kaltim bervariasi, seperti di Mahakam Ulu sekitar 17 tahun dan di Samarinda mencapai 36 tahun.

“Kini masa tunggu dipukul rata secara nasional menjadi sekitar 26 tahun, dan mulai diterapkan pada tahun ini,” tutup Mohlis.

Dengan kesiapan yang hampir menyeluruh, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 diharapkan dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah asal Kalimantan Timur.

Mengingat kegiatan perkantoran dan pendidikan akan berjalan normal serentak pada Senin mendatang, pengawasan terhadap kelayakan bus dan kenyamanan fasilitas terminal kian diperketat.

​Suharyanto mengimbau para pemudik untuk merencanakan waktu keberangkatan lebih awal guna menghindari kepadatan yang ekstrem di jalur poros Samarinda–Bontang.

​"Kami memantau pergerakan armada secara intensif untuk memastikan seluruh penumpang dapat terlayani dengan baik hingga H+ masa Lebaran ini berakhir," tambahnya.

​Kondisi arus lalu lintas di sekitar Terminal Lempake juga diprediksi akan mengalami kepadatan, sehingga masyarakat diminta tetap waspada dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan.

Kritik publik mengemuka setelah informasi nilai pengadaan kendaraan beredar luas. Kendaraan mewah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar itu menjadi viral di media sosial karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi dan berbagai kebutuhan prioritas daerah.

Sejumlah warganet dan elemen masyarakat mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis di tengah tuntutan peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Menanggapi dinamika polemik tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas barunya sebagai bentuk respons atas aspirasi dan kritik yang tengah berkembang di masyarakat.

“Kami memutuskan membatalkan pengadaan mobil dinas gubernur setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif dari masyarakat Kalimantan Timur,” demikian pernyataan resminya.

Ia menegaskan bahwa pembatalan tidak akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Seluruh tugas dan fungsi pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

“Keputusan ini insyaallah tidak akan mengganggu kerja-kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Rudy Mas'ud juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kritik yang dinilai konstruktif. Partisipasi publik dianggap sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

Dalam momentum bulan yang penuh ampunan, dirinya turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur, atas polemik yang berkembang.

“Terima kasih atas masukan dan kritik yang membangun. Insyaallah hal itu menjadi energi bagi kami dalam membangun Kalimantan Timur menuju generasi emas. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025 dan unit tersebut dipastikan belum pernah digunakan untuk operasional pemerintahan.

“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses administrasi pembatalan telah berjalan sejak Jumat lalu. Langkah ini dilakukan agar mekanisme pengembalian dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan mekanisme hukum dan aturan pengelolaan keuangan daerah, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib disetorkan kembali oleh pihak penyedia ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah unit kendaraan diterima kembali, sehingga anggaran tersebut dapat kembali masuk ke kas daerah dan dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas pemerintah provinsi.

Faisal juga memastikan bahwa pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, bersikap kooperatif dan memahami situasi yang berkembang. Proses pengembalian dilakukan secara administratif dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran pada periode ini mencapai 108.067 orang atau bertambah 393 orang dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Adapun jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat sebanyak 1.635 orang menjadi sekitar 1,97 juta orang.

“Dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima sampai enam orang yang masih menganggur,” ujar Mas’ud dalam keterangan resminya (19/2/2026).

Secara umum, angkatan kerja Kaltim pada November 2025 mencapai 2,08 juta orang dari total 3,15 juta penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 66,08 persen atau turun 0,50 poin. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.

Kesenjangan gender dalam pengangguran menjadi sorotan utama. TPT perempuan melonjak 2,17 poin menjadi 7,30 persen. Sebaliknya, TPT laki-laki justru menurun 1,16 poin menjadi 4,05 persen.

“Terjadi perbedaan yang cukup tajam antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya tantangan akses dan kesempatan kerja bagi perempuan,” kata Mas’ud.

Dari sisi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi yakni 9,51 persen, naik 1,79 poin dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini melampaui TPT lulusan universitas yang berada di level 5,46 persen.

Menurut Mas’ud, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Lulusan SMK memang dipersiapkan untuk langsung masuk dunia kerja, tetapi dinamika industri yang berubah cepat menuntut penyesuaian keterampilan yang lebih spesifik,” ujarnya.

Di tengah peningkatan TPT, struktur ketenagakerjaan Kaltim justru menunjukkan pergeseran positif menuju sektor formal. Proporsi pekerja formal naik menjadi 57,94 persen atau sekitar 1,14 juta orang. Sementara pekerja informal turun menjadi 42,06 persen atau 829.171 orang.

Status buruh, karyawan, atau pegawai tetap mendominasi dengan porsi 54,06 persen, meningkat 1,22 poin. Sebaliknya, pekerja keluarga tidak dibayar dan pekerja berusaha sendiri mengalami penurunan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 18,38 persen atau 362.368 orang.

Sektor pertanian berada di posisi kedua dengan 15,45 persen atau 304.686 orang, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,20 persen atau 201.082 orang.

Namun demikian, sektor pertanian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling signifikan, turun 2,47 poin. Sebaliknya, sektor akomodasi dan makan minum mencatatkan kenaikan 1,87 poin, yang mencerminkan pemulihan aktivitas pariwisata dan jasa perhotelan.

Kualitas pekerjaan juga menunjukkan perbaikan. Pekerja penuh waktu dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu meningkat menjadi 79,85 persen atau sekitar 1,57 juta orang. Sementara setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan.

Meski Kaltim kini menjadi episentrum pembangunan nasional dengan kehadiran IKN, data ini menunjukkan bahwa efek perluasan kesempatan kerja belum sepenuhnya merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pembangunan IKN memang mendorong tumbuhnya sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan. Namun, kebutuhan tenaga kerja yang lebih spesifik dan berbasis keterampilan tertentu berpotensi menciptakan kesenjangan bagi tenaga kerja lokal yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Selain itu, arus masuk tenaga kerja dari luar daerah juga menjadi faktor kompetisi di pasar kerja. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran terbuka, terutama bagi kelompok perempuan dan lulusan pendidikan vokasi yang belum terserap optimal.

Mas’ud menegaskan bahwa dinamika ini perlu direspons melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

“Momentum pembangunan IKN harus diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Ketua Baznas Kaltim, Ahmad Nabhan menyampaikan bahwa tren penerimaan dana mengalami peningkatan signifikan, khususnya setelah adanya imbauan dari Gubernur Kalimantan Timur agar aparatur sipil negara dan masyarakat menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Penerimaan kami meningkat menjadi rata-rata Rp1,1 hingga Rp1,3 miliar per bulan sejak adanya imbauan dari Gubernur,” ujarnya, dilansir dari Antara, Senin (23/2/2026).

Secara kumulatif, penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Kalimantan Timur sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp184,7 miliar. Peningkatan tersebut, menurutnya, memberikan ruang lebih luas bagi optimalisasi distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sepanjang tahun 2025, dana ZIS yang telah disalurkan mencapai Rp23,1 miliar dan difokuskan pada lima sektor prioritas. Porsi terbesar dialokasikan untuk program kemanusiaan dengan nilai Rp10,4 miliar. Dana juga digunakan untuk membantu biaya hidup lanjut usia, renovasi rumah tidak layak huni, serta santunan bagi anak yatim.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, Baznas Kaltim menggelontorkan Rp6,7 miliar dalam bentuk bantuan modal usaha, termasuk pengembangan peternakan dan dukungan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki.

Sementara itu, bidang kesehatan memperoleh alokasi Rp1,7 miliar yang dimanfaatkan untuk membantu biaya pengobatan pasien kurang mampu, pelaksanaan operasi celah bibir, hingga intervensi penanganan tengkes (stunting).

“Sisa dana lainnya secara proporsional didistribusikan untuk program advokasi dan dakwah di desa tertinggal, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa,” terangnya.

Dalam pengelolaan dana umat, Baznas Kaltim menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Baznas Kaltim berharap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi dapat terus ditingkatkan.

Melalui potensi zakat yang besar, optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana diyakini mampu menjadi pilar penting dalam mendukung pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur.

Penilaian tersebut disampaikan melalui press release resmi yang dirilis pada 2 Februari 2026, menyusul dua kali aksi unjuk rasa yang digelar sepanjang Januari 2026.

Dalam keterangannya, KPMKB Samarinda menyebut audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, serta Inspektur Tambang Kaltim pada aksi pertama pada Senin (19/1/2026), tidak menghasilkan kejelasan dan komitmen konkret atas tuntutan yang disampaikan. 

Para pelajar menilai tidak ada keterbukaan data maupun langkah nyata terkait persoalan reklamasi pascatambang di Kabupaten Berau.

KPMKB juga menyoroti pernyataan Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Timur yang mengaku tidak dilibatkan dalam persoalan reklamasi dan pascatambang serta tidak memiliki data terkait kepatuhan perusahaan tambang. Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab hukum.

“Pengawasan reklamasi dan pascatambang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 141. Inspektur Tambang memiliki kewenangan dan kewajiban melakukan pengawasan serta menyampaikan hasilnya kepada publik,” tulis KPMKB dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, KPMKB Samarinda menegaskan bahwa meskipun kewenangan perizinan pertambangan telah dilimpahkan kepada pemerintah pusat, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur tetap memiliki peran strategis dan fungsional. 

Perannya meliputi koordinasi, pembinaan, pengumpulan data, pemantauan teknis dan lingkungan, hingga pelaporan kondisi riil reklamasi dan pascatambang di daerah.

Menurut KPMKB, ketiadaan data yang transparan terkait luasan lahan yang telah dan belum direklamasi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan institusional. 

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Berau.

Kekecewaan juga disampaikan terhadap ketidakhadiran Dinas ESDM Kaltim dan Inspektur Tambang Kaltim pada aksi kedua yang digelar Senin (26/1/2026) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap persoalan serius di sektor pertambangan.

Atas dasar itu, KPMKB Samarinda menyampaikan empat tuntutan utama, di antaranya mendesak Dinas ESDM Kaltim berkoordinasi dengan Bupati Berau, DPRD Berau, dan DLHK Berau untuk melakukan inspeksi mendadak ke seluruh perusahaan tambang resmi di Kabupaten Berau. 

Selain itu, mereka juga meminta Inspektur Tambang Kaltim membuka hasil inspeksi dan evaluasi reklamasi secara transparan kepada publik.

“Kami memandang persoalan reklamasi dan pascatambang bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepastian hukum, kebermanfaatan hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat,” tegas KPMKB Samarinda.

KPMKB memastikan akan terus mengawal isu ini hingga terdapat kejelasan data, transparansi pengawasan, dan langkah nyata dari pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. 

Rubrik: Opini Publik
Kategori: Tata Kota | Lingkungan
Penulis: Filidia Chandra Mulyani Ritonga
Keterangan Penulis:
Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Catatan Redaksi Kartanews.com:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Kartanews.com

KARTANEWS.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kota ini. Salah satu langkah yang terlihat dalam beberapa waktu terakhir adalah pembangunan dan perbaikan sistem drainase di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Agus Salim, serta kawasan HAMM Rifaddin di Kecamatan Loa Janan Ilir.

Secara geografis dan geologis, Kota Samarinda memiliki kondisi alam yang cukup rentan terhadap banjir. Kota ini berada pada struktur geologi antiklinorium dengan bentang alam berupa perbukitan di bagian pinggiran serta kawasan dataran rendah di wilayah tengah kota. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan mudah terkonsentrasi di titik-titik tertentu apabila sistem drainase tidak mampu menampung debit air secara optimal.

Meski pembangunan dan perbaikan drainase terus dilakukan, banjir dan genangan air masih kerap terjadi di sejumlah kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada, baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun secara swadaya oleh masyarakat, belum sepenuhnya mampu berfungsi maksimal. Ukuran dan kapasitas saluran drainase dinilai belum ideal dan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah serta intensitas curah hujan di Samarinda.

Salah satu contoh yang kerap menjadi sorotan adalah masih munculnya genangan air di bawah flyover, meskipun lokasi tersebut berada tidak jauh dari Polder Air Hitam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desain dan konektivitas drainase di kawasan tersebut belum memadai, padahal secara fungsi polder seharusnya dapat menjadi titik pembuangan air yang efektif.

Di sisi lain, perbaikan sistem drainase yang telah dilakukan tidak dapat dipungkiri memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi genangan di beberapa wilayah. Namun demikian, pengendalian banjir tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga memegang peranan penting, khususnya dalam menjaga kebersihan saluran drainase dan lingkungan sekitar.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sistem drainase. Anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada instansi teknis terkait memang mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum sebanding dengan luasnya jaringan drainase, banyaknya gorong-gorong, serta kebutuhan pemeliharaan yang harus dilakukan. Akibatnya, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas program sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Selain faktor anggaran, masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa pemeliharaan drainase sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, perilaku masyarakat seperti membuang sampah ke saluran air dan membuka lahan secara tidak terkendali justru memperparah risiko banjir. Upaya pembersihan saluran drainase dari sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sejatinya memberikan manfaat bersama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Lingkungan yang bersih dapat menekan potensi banjir sekaligus mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur. Sebaliknya, kurangnya kesadaran dan sikap tidak kooperatif masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan yang berkelanjutan.

Saat ini, pengelolaan sistem drainase di Kota Samarinda telah berjalan, namun dinilai belum optimal. Kegiatan pengangkatan sampah dilakukan secara rutin oleh instansi terkait bersama masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Perbaikan dan pemeliharaan gorong-gorong juga dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, termasuk dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Selain itu, pembentukan tim khusus pemeliharaan drainase serta peningkatan alokasi anggaran, termasuk perbaikan permanen melalui semenisasi drainase, dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pemeliharaan drainase yang konsisten merupakan bagian penting dari kebijakan pengendalian banjir di Kota Samarinda. Meski secara alamiah kota ini tetap memiliki potensi banjir, upaya yang terencana serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat diyakini mampu menekan dampak banjir di masa mendatang.

Wali Kota Samarinda Andi Harun pernah menyampaikan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor utama yang memperberat kondisi banjir. Pertama, curah hujan ekstrem yang dalam beberapa kejadian tercatat mencapai lebih dari 193 milimeter. Kedua, kapasitas infrastruktur pengendali banjir—seperti waduk dan saluran air—yang belum sepenuhnya optimal. Ketiga, perubahan tata guna lahan di kawasan hulu yang menyebabkan aliran air bercampur lumpur mengalir cepat menuju wilayah perkotaan. Pernyataan tersebut dikutip dari Kompas.com edisi 24 Oktober 2025.

Namun demikian, banjir di Samarinda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis saluran air. Masalah ini bersifat sistemik, melibatkan perencanaan yang belum terpadu, perilaku masyarakat, serta tata ruang perkotaan yang belum tertata optimal. Sejumlah proyek drainase hanya memperbaiki bagian tertentu tanpa mempertimbangkan sistem aliran air secara menyeluruh. Akibatnya, satu titik terlihat lancar, sementara titik lain justru mengalami penyumbatan. Air yang seharusnya mengalir ke Sungai Karang Mumus akhirnya tertahan dan meluap ke jalan serta permukiman.

Persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Dinas Pekerjaan Umum berfokus pada pembangunan drainase, Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan, sementara pengawasan bangunan berada di instansi berbeda. Fragmentasi kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Dalam praktiknya, tidak jarang proyek drainase dipersepsikan lebih berorientasi pada serapan anggaran tahunan dibandingkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dari sisi masyarakat, kebiasaan membuang sampah ke parit dan menutup saluran air dengan bangunan masih kerap terjadi. Padahal, sebaik apa pun sistem drainase dirancang, fungsinya akan terganggu apabila tersumbat oleh sampah rumah tangga. Di sisi lain, ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air di Samarinda terus berkurang akibat laju pembangunan. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah justru langsung mengalir ke saluran yang kapasitasnya terbatas.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penanganan banjir di Samarinda, yakni beralih dari pola proyek menuju sistem. Pembangunan drainase perlu berbasis data hidrologi perkotaan dan dirancang secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemeliharaan rutin serta pelibatan aktif masyarakat harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan drainase, bukan sekadar pelengkap. Pemerintah daerah juga dituntut konsisten menjaga dan memperluas ruang terbuka hijau agar air memiliki ruang kembali ke tanah, bukan menggenangi rumah warga.

Pada akhirnya, proyek drainase memang penting. Namun tanpa tata kelola yang baik dan kesadaran kolektif, hasilnya berpotensi tidak berkelanjutan. Banjir bukan sekadar persoalan air yang tidak mengalir, melainkan cerminan dari cara sebuah kota dikelola. Selama drainase masih dipandang semata sebagai proyek fisik, upaya mewujudkan Samarinda yang lebih tangguh terhadap banjir akan sulit tercapai.

Dalam pertemuan Morning Coffee Session di Gedung Utama Kejati Kaltim, Rabu (24/12/2025), Supardi menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi. Ia menjamin bahwa pihak Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum yang terbuka tanpa adanya intervensi internal yang mengganggu independensi proses lelang maupun pengerjaan proyek.

"Saya tegaskan, jangan ada istilah intervensi dari orang kami. Silakan Bapak dan Ibu bekerja dengan baik dan profesional. Jika membutuhkan pendampingan, pintu kami selalu terbuka," ujar Supardi.

Dirinya menantang para kepala dinas dan lembaga untuk berani melapor jika menemukan praktik tidak sehat di lapangan. Ia tidak menoleransi adanya tindakan pemaksaan, permintaan jatah setoran, hingga titipan proyek yang kerap merusak tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kalau ada yang merasa ditekan atau ada praktik titipan proyek dan permintaan setoran, segera hubungi saya langsung," tegasnya.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif di Kalimantan Timur, di mana penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal tanpa adanya kebocoran akibat permainan anggaran atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. (J)

Dikutip dari Kaltimpost.id. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Suwarso menyampaikan bahwa torehan ini merupakan buah dari sinergi yang kuat di seluruh level pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Meski mencatatkan hasil positif, ia mengingatkan agar tren ini tidak membuat semua pihak berpuas diri.

“Peringkat kedua ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap konsisten. Komitmen dalam mengendalikan pencemaran dan mengelola limbah harus terus ditingkatkan agar kualitas lingkungan kita tidak menurun,” jelasnya, Minggu (21/12/2025).

DLH Samarinda memberikan perhatian khusus pada sektor pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Serangkaian langkah pembinaan dilakukan secara intensif menyasar sektor industri, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, hingga usaha restoran. Selain itu, kawasan industri galangan kapal yang memiliki risiko polusi udara tinggi juga menjadi target prioritas pendampingan tim teknis di lapangan.

Menariknya, DLH juga mendapat mandat khusus untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus utamanya adalah memastikan sisa produksi atau limbah dari fasilitas tersebut tidak mencemari air tanah maupun memperburuk kondisi udara di sekitarnya.

“Hingga akhir 2025, kami masih mengedepankan pola pembinaan dan perbaikan secara berkelanjutan daripada pemberian sanksi. Namun, setiap pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran akan tetap kami tindak lanjuti dengan pemantauan lapangan yang ketat,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Samarinda berharap capaian IKLH yang mencakup indeks air, udara, dan tutupan lahan ini dapat terus dipertahankan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap potensi kerusakan lingkungan di wilayah mereka. (J)

Kawasan Citra Niaga Samarinda yang dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan rakyat, kini menjadi ikon perubahan wajah kota menuju era digital. Pemerintah Kota Samarinda berupaya melakukan revitalisasi kawasan ini sebagai bagian dari pengembangan Smart City konsep kota cerdas yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana transformasi ini benar-benar mengubah wajah tata kelola publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Transformasi Citra Niaga bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan proyek perubahan paradigma tata kelola publik. Smart City seharusnya dimaknai sebagai upaya menghadirkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat bukan hanya digitalisasi ruang tanpa ruh sosial.

Pertama, keberhasilan Smart City bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), pilar utama kota cerdas mencakup Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Living. Samarinda telah mulai melangkah melalui pengembangan aplikasi layanan publik digital dan revitalisasi Citra Niaga sebagai ruang ekonomi kreatif. Namun, tantangan terbesar adalah inkonsistensi implementasi dan kurangnya partisipasi warga lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, pendekatan administrasi publik modern menuntut perubahan dari birokrasi yang bersifat prosedural menjadi birokrasi kolaboratif. Osborne dan Gaebler (1992) dalam konsep Reinventing Government menekankan bahwa pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan hanya regulator. Dalam konteks Citra Niaga, hal ini berarti pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan pelaku usaha kecil, komunitas seni, dan generasi muda agar kebijakan revitalisasi tidak terjebak pada aspek fisik semata, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial.

Ketiga, transformasi digital di Samarinda harus diimbangi dengan peningkatan literasi teknologi masyarakat. Sebab, tanpa kesetaraan akses digital, smart city hanya akan menciptakan kesenjangan baru. Menurut Indonesia Smart City Index 2024, Samarinda masih menghadapi kendala dalam integrasi data antarinstansi dan rendahnya partisipasi publik digital.

Transformasi Citra Niaga menuju Samarinda Smart City merupakan langkah progresif dalam menata ulang wajah kota. Namun, keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa modern infrastrukturnya, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Kota cerdas bukanlah kota dengan teknologi tercanggih, tetapi kota yang mampu mendengarkan, melibatkan, dan melayani warganya secara cerdas.

Sudah saatnya Samarinda menempatkan manusia sebagai pusat dari kebijakan smart city bukan sekadar teknologi. Dengan mengintegrasikan nilai- nilai transparansi, partisipasi, dan kolaborasi, Citra Niaga dapat menjadi model kota cerdas berbasis kearifan lokal. Samarinda memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor smart city di Kalimantan Timur, asalkan perubahan ini dijalankan bukan dari atas ke bawah, melainkan dari masyarakat untuk masyarakat.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Theo Adrianus menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk memastikan hak pilih warga binaan dapat terpenuhi tanpa hambatan.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap warga binaan yang terdaftar memiliki akses penuh untuk menggunakan hak pilihnya secara adil dan bebas,” tuturnya.

Patroli gabungan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan di lingkungan dengan tingkat pengamanan tinggi seperti lapas. Dengan keterlibatan langsung TNI dan Polri, pengamanan menjadi lebih maksimal.

“Keamanan di TPS khusus ini adalah prioritas. Kami ingin memastikan tidak ada celah untuk hal-hal yang dapat mengganggu jalannya proses pemungutan suara,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan patroli, aparat menyisir area lapas, memastikan logistik pemilu aman, dan memantau kesiapan TPS untuk melayani warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih. Langkah ini juga mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan demokrasi hingga ke setiap lapisan masyarakat, termasuk di lembaga pemasyarakatan.

Kolaborasi antara Lapas, TNI, dan Polri di TPS Khusus 901 tidak hanya memperkuat pengamanan, tetapi juga menunjukkan kerja sama yang harmonis dalam menciptakan suasana kondusif. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa hak asasi warga binaan untuk berpartisipasi dalam pemilu tetap dihormati.

“Ini adalah bentuk nyata sinergi lintas instansi yang tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi,” ujar perwakilan Polri yang turut hadir dalam patroli tersebut.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, termasuk pengawasan intensif dan antisipasi potensi gangguan, pihak Lapas dan aparat keamanan berharap proses pemungutan suara dapat berlangsung lancar, aman, dan tertib.

“Kami optimis, dengan pengamanan yang terorganisir ini, pelaksanaan Pilkada esok hari akan berjalan tanpa kendala,” kata Theo di akhir keterangannya.

Pengamanan di TPS Khusus seperti ini menjadi contoh nyata bahwa demokrasi dapat diterapkan secara inklusif, bahkan di tempat dengan pembatasan khusus seperti lapas. Keterlibatan aktif berbagai instansi dalam mendukung proses ini memberikan pesan kuat bahwa suara setiap individu, termasuk warga binaan, memiliki nilai yang sama dalam menentukan arah pembangunan bangsa. (DAA)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda, Theo Adrianus mengatakan bahwa prestasi gemilang ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Narkotika Samarinda dalam memberikan layanan rehabilitasi terbaik.

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini,” ungkapnya.

“Nilai A yang kami peroleh merupakan hasil kerja keras seluruh petugas dan juga dukungan dari berbagai pihak. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi,” tambahnya.

Sosialisasi virtual yang diadakan pada Selasa (26/11/2024) ini menjadi ajang bagi Lapas Narkotika Samarinda untuk semakin memahami indikator dan metode yang digunakan dalam pengukuran IKR. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan Lapas Narkotika Samarinda dapat terus menyempurnakan program rehabilitasi yang telah berjalan.

Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh BNN untuk mengukur kualitas layanan rehabilitasi di berbagai lembaga. Pengukuran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan fasilitas, kompetensi petugas, hingga efektivitas program rehabilitasi. Dengan adanya IKR diharapkan kualitas layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia dapat terus ditingkatkan.

“Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif," ujar Theo.

Prestasi yang diraih oleh Lapas Narkotika Samarinda diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pemasyarakatan lainnya. Dengan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, diharapkan semakin banyak narapidana yang dapat sembuh dari ketergantungan narkoba dan kembali menjalani kehidupan yang normal. (DAA)

Pemeriksaan yang berlangsung selama sepuluh hari tersebut merupakan bagian dari upaya BPK RI dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda, Theo Adrianus menyambut baik pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif.

“Lapas Narkotika Samarinda berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem manajemen keuangan dan memastikan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Lapas Narkotika Samarinda untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

“Tujuan utama kami adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Exit meeting ini menandai berakhirnya tahap pemeriksaan interim oleh BPK RI. Selanjutnya, Lapas Narkotika Samarinda akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. (DAA)